JAKARTA - Pakar Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Hanafi Amrani berbicara mengenai bahaya opini publik yang dibentuk oleh orang yang tak memiliki kompetensi. Opini yang dibangun bisa memunculkan ketidakpercayaan pada penegak hukum.

“Ini berbahaya karena menimbulkan bias persepsi publik. Bahkan (video Ferry Irwandi) bisa mengganggu kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Bisa distrust terhadap penegakan hukum,” kata Hanafi, Kamis (30/4/2026).

Hal tersebut dikatakannya menanggapi pertanyaan terkait dengan video viral influencer Ferry Irwandi yang ‘menggugat’ penetapan Ibrahim Arief sebagai tersangka kasus korupsi chromebook, serta mempertanyakan soal PPK yang tidak ditetapkan juga sebagai tersangka.

Menurut Hanafi, pembentukan opini publik sebenarnya merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh negara demokratis. Namun, dalam konteks etika hukum, sambung dia, kebebasan tidak bersifat absolut.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Ferry di video viral tersebut mengomentari dan membentuk opini terkait dengan proses penegakan hukum. Padahal proses hukum ini adalah hal yang kompleks.

Dengan kompleksnya hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, kata dia, seharusnya Ferry mendasarkan pada informasi yang utuh, berimbang, dan tidak menyesatkan. “Karena kalau saya lihat di situ (video viral, red) ada beberapa hal yang tidak pas dari sisi fakta yang ada,” tuturnya.

Ferry dinilai semestinya menggali informasi secara utuh dan berimbang. Sudut pandang yang diambil seharusnya tidak parsial dari pihak tertentu. Kemudian, pandangan yang disampaikan semestinya komprehensif.

Dalam konteks ini, sangat mungkin influencer tersebut hanya memahami perkara dari perspektif tertentu yang belum tentu mencerminkan keseluruhan fakta hukum yang sedang diproses. Hal tersebut dinilai sering terjadi lantaran keterbatasan akses terhadap dokumen dan proses penyidikan yang memang tidak sepenuhnya terbuka ke publik.

Kendati demikian, Hanafi yakin bahwa hakim tidak akan terpengaruh dengan opini tersebut. Hakim diyakininya bakal tetap berpegang pada fakta-fakta yang ada di persidangan. “Hakim kan jam terbangnya sudah tinggi, saya kira sudah paham terhadap hal ini,” imbuhnya.

Dia menambahkan, hal justru berbahaya bukan pada opini Ferry Irwandi akan mempengaruhi putusan hakim. Bahayanya lebih pada pembentukan opini publik.

“Ketika nanti putusan hakim berlawanan dengan opini yang dibangun ke publik maka akan timbul distrust, karena sudah dicekoki dengan opini publik yang begitu gencar oleh orang yang sebenarnya tidak kompeten dengan hukum. Ini yang bisa berbahaya,” ujar Hanafi.

Kondisi tersebut berbeda dengan pendapat ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Dia berpendapat justru bagus jika mereka ikut memantau persidangan, misalkan ahli teknologi, ahli pendidikan, ahli keuangan, termasuk juga ahli hukum.

JAKARTA - Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Parulian Aritonang melihat sebagian pengamat atau influencer yang bicara kasus hukum hanya berdasarkan data berita. Hal ini disampaikan Parulian menanggapi beredarnya video viral influencer Ferry Irwandi .

Dalam video itu, Ferry membangun narasi yang menyerang penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) karena dianggap salah dalam memproses pidana terdakwa Ibrahim Arief. “Mereka tidak mengetahui proses sesungguhnya oleh jaksa maupun penyidik yang sifatnya juga rahasia sampai dibuka di persidangan,” ujar Parulian, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, pembentukan opini di luar pengadilan bukanlah fakta hukum. Fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim hanya diproses pengadilan.

“Tersangka dan penuntut hukum diberi kesempatan untuk memberikan fakta hukum dan bukti, serta kesempatan menyangkal dalam peradilan, apa yang disampaikan di luar peradilan bukan fakta hukum,” ungkap dia.

Menurut dia, secara etis penggiringan fakta bisa jadi pada analisis hukum yang salah atau akan besar kemungkinan terjadi mispersepsi atau salah analisa dari fakta yang salah. “Pembentukan opini yang mengarah pembelaan seharusnya hanya di depan pengadilan bukan dengan penggiringan opini berita,” ujarnya.

Menurut Parulian, jika penggiringan opini publik ini dibiarkan maka ada potensi Fallacy of Law atau dalam bahasa Indonesia disebut sesat pikir hukum. Dia menuturkan akan ada kekeliruan dalam penalaran atau argumen hukum yang membuat kesimpulan menjadi tidak valid, menyesatkan, atau tidak logis.

“Ini adalah cacat dalam logika hukum di mana langkah-langkah penarikan kesimpulan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah logika yang benar,” ungkapnya.

Fakta hukum yang benar adalah fakta yang dikemukakan dalam pengadilan. “Dan kadang sekarang hakim mengambil fakta di luar pengadilan dari berita atau narsum-narsum di luar pengadilan, bukan saksi ahli,” ucapnya.

IDXChannel - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mulai diimplementasikan pada 18 Juni 2026. Beberapa sektor usaha yang sebelumnya belum diatur, seperti content creator hingga influencer yang mendapatkan pendapatan dari monetisasi sosial media saat ini tergolong sebagai jenis usaha baru lewat penyesuaian tersebut.

KBLI merupakan kode resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha di Indonesia. Jika sektor usaha sudah termasuk dalam KBLI, maka perorangan atau perusahaan sudah dapat mendaftarkan bidang usahanya di akta ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha).

Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan perubahan KBLI dilakukan menyesuaikan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tanah air. Seperti di sektor digital, aktivitas lingkungan, dan model-model bisnis baru.

"Penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Hukum yang paling lambat 18 Juni 2026," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Kamis (23/4/2026).

Winny, sapaan akrabnya, menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor digital juga sudah digolongkan sebagai baku lapangan usaha. Misalnya aset crypto, content creator, hingga monetisasi sosial media yang kerap dilakukan oleh influencer di tanah air.

"Ini adalah bagian dari ekosistem ekonomi baru dan harus memiliki klasifikasi ekonomi yang jelas," lanjutnya.

Ia mengatakan saat ini ada 22 kategori dalam KBLI terbaru tahun 2025. Terdapat penambahan aktivitas ekonomi baru diatur, seperti pembangkit listrik energi baru terbarukan, hingga aktivitas ekonomi di bidang carbon capture storage.

"Jadi yang terkait dengan aktivitas ekonomi energi baru terbarukan, ini sudah ada kode klasifikasinya sendiri. Bahkan untuk pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, itu sudah kami pisahkan dengan kode pembangkit listrik berbasis fosil," kata Kepala BPS.

"Jadi untuk tenaga listrik yang berbasis energi baru terbarukan seperti bio energi, panas bumi, angin, air laut dan sebagainya, ini sudah dipisahkan," sambungnya.

Tidak hanya itu, aktivitas perdagangan baru juga terdeteksi pemerintah dan diklasifikasikan sebagai baku lapangan usaha seperti produsen tanpa pabrik atau perorangan yang hanya mendesain dan menjual produk tanpa memiliki fasilitas produksi sendiri.

"Selain itu, juga ada seperti produk vape liquid, rumput sintetis, energy storage system, dan jenis kegiatan seperti peralatan pernafasan atau ventilator, ini juga sudah ada penambahan klasifikasi pada kegiatan industri manufaktur," kata Winny.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Konsumen 2026 menjadi momentum penting untuk menyoroti maraknya klaim berlebihan (overclaim) pada produk skincare yang beredar di pasaran.

Kondisi ini tidak hanya berpotensi menyesatkan, tetapi juga membahayakan kesehatan jika produk digunakan tanpa kandungan yang tepat.

Tanpa pengawasan yang ketat, praktik overclaim bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan kulit, yang akhirnya merugikan konsumen.

Manajer Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Arianto Harefa, mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, aduan di sektor kesehatan didominasi salah satunya oleh layanan dan produk estetika, termasuk skincare.

Dia menilai tingginya jumlah laporan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap perawatan kecantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, keluhan yang paling sering muncul berkaitan dengan klaim manfaat yang berlebihan. Banyak produk menjanjikan hasil instan, seperti memutihkan wajah dalam waktu singkat, namun realisasinya kerap tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen.

"Umumnya terkait praktik overclaim. Produk dijanjikan memiliki manfaat tertentu, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan," katanya.

Meski demikian, persoalan overclaim pada produk skincare tidak bisa dilihat secara sederhana. Penilaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif karena melibatkan setidaknya tiga pihak yang saling berkaitan, yakni konsumen, pelaku usaha atau brand, serta influencer yang turut berperan dalam mempromosikan produk.

Dari sisi konsumen, isu ini erat kaitannya dengan tingkat literasi terhadap produk yang akan digunakan. Konsumen perlu memiliki pemahaman yang memadai, termasuk menyadari bahwa efektivitas skincare dapat berbeda pada setiap individu, sehingga produk skincare memiliki kecocokan yang berbeda-beda pada setiap individu.

Faktor seperti alergi, kondisi kulit, hingga lingkungan juga memengaruhi hasil penggunaan. Oleh karena itu, literasi konsumen dalam berbelanja, khususnya secara online, masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi brand, perlu dilakukan pengecekan yang ilmiah apakah klaim manfaat yang mereka tulis benar-benar memungkinkan terjadi. Kemudian, apakah kandungan suatu produk juga sesuai dengan apa yang mereka tulis. Jika tidak saling berhubungan, bisa jadi terjadi overclaim.

Namun, bisa saja overclaim ini terjadi di pihak ketiga, yakni influencer yang mempromosikan produknya. Seringkali, promosi tersebut menggunakan testimoni atau klaim keberhasilan yang berlebihan. Misalnya, disebutkan bahwa suatu produk bisa memberikan hasil dalam waktu beberapa hari saja. Padahal, efektivitas obat atau skincare sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu, termasuk faktor alergi dan kondisi eksternal lainnya.

"Kami juga menyoroti posisi influencer. Dalam perspektif kami, influencer adalah pihak ketiga yang digunakan untuk mempromosikan produk, bukan pelaku usaha. Namun, ketika terjadi overclaim dan konsumen dirugikan, muncul pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab, apakah influencer atau pelaku usaha?" imbuhnya.

Hal ini menurutnya perlu diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait posisi dan tanggung jawab influencer dalam promosi produk.

Sebab, jangan sampai praktik ini melebar ke sektor kesehatan lain, termasuk non estetik, yang bisa lebih merugikan konsumen.

Arianto menyebut dalam isu yang lain, pada akhir 2025, pihaknya juga menemukan kasus seorang influencer yang mempromosikan produk obat dengan memberikan iming-iming giveaway bernilai cukup besar.

Padahal, dalam ketentuan perlindungan konsumen, promosi obat tidak boleh disertai dengan iming-iming seperti itu. Secara prinsip, obat dibeli untuk tujuan penyembuhan, bukan untuk mendapatkan keuntungan tambahan seperti hadiah.

"Kami mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya untuk mengatur posisi influencer dalam ekosistem digital. Hal ini penting agar ada kejelasan mengenai tanggung jawab jika terjadi sengketa," tegasnya.

Bisnis.com, MALANG — Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur khusus, yakni tanpa tes, bagi influencer dan konten kreator mulai 1 April hingga 25 Juni 2026 mendatang.

Wakil Rektor II UMM, Ahmad Juanda, mengatakan syarat yang ditawarkan sangat relevan dengan keseharian anak muda masa kini. Para calon pendaftar cukup membuktikan diri dengan kepemilikan minimal 5.000 subscriber di platform YouTube, atau 10.000 followers di Instagram maupun TikTok. Namun, tingginya angka pengikut bukan satu-satunya tolok ukur.

“UMM tetap memasang filter ketat: konten yang diproduksi wajib bersifat kreatif, edukatif, dan menularkan energi positif. Hal ini menegaskan bahwa kampus tidak sedang memburu popularitas semata, melainkan mencari substansi dan rekam jejak digital yang baik,” katanya Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, langkah ini adalah bentuk nyata adaptasi kampus terhadap literasi digital generasi Z. Menurutnya, institusi pendidikan tidak boleh tutup mata terhadap lahirnya profesi-profesi baru dari rahim teknologi.

"Dunia sudah berubah, dan cara kita menilai kecerdasan anak bangsa juga harus berekspansi. Para konten kreator ini adalah public relations bagi generasinya. Mereka punya panggung, algoritma, dan pengaruh besar. Melalui jalur ini, UMM ingin mewadahi bakat tersebut agar anak muda kita tak sekadar asal viral, tetapi juga dibekali dengan fondasi akademik yang matang dan berintegritas," tegasnya.

Dia menekankan pula, program ini adalah investasi strategis untuk mencetak lulusan yang cakap digital sekaligus beretika. "Kami mencari mereka yang bisa menginspirasi publik. Jika mereka sudah mahir berkomunikasi secara visual di media sosial, UMM siap memolesnya menjadi talenta profesional yang dampaknya jauh lebih luas bagi masyarakat," imbuhnya.

Dengan hadirnya jalur influencer ini, kata dia, maka diharapkan tidak hanya menjaring bibit-bibit unggul di ranah digital, tetapi juga mengukuhkan posisi UMM sebagai kampus yang proaktif membaca zaman.

“Kini, saatnya mengubah karya kreatif di dunia maya menjadi tiket menuju masa depan yang cerah,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa tahun terakhir, Dubai kian mengukuhkan posisinya sebagai destinasi favorit para influencer global. Pertumbuhan sektor pariwisatanya pun terus mencetak rekor selama tiga tahun berturut-turut, dengan total kunjungan wisatawan internasional mencapai 19,59 juta pada 2025 atau meningkat sekitar 5 persen secara tahunan.

Namun, perubahan situasi geopolitik—khususnya imbas dari Konflik Timur Tengah—mulai memengaruhi pola perjalanan para kreator konten. Ketidakpastian kondisi kawasan mendorong sebagian influencer, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mempertimbangkan destinasi lain yang dirasa lebih aman dan stabil.

Lantas, ke mana arah pergeseran ini membawa tren wisata global? Sejumlah destinasi baru kini mulai mencuri perhatian dan perlahan menjadi tujuan favorit berikutnya. Berikut beberapa di antaranya.

1. Bali

Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang menawarkan ragam pengalaman, mulai dari pantai hingga petualangan laut. Deretan pantai seperti Pantai Pandawa, Pantai Melasti, Pantai Kuta, Seminyak, hingga Pantai Dreamland menjadi pilihan favorit untuk bersantai. Sementara itu, aktivitas bawah laut seperti snorkeling dapat dinikmati di Nusa Lembongan dan Tulamben yang terkenal dengan keindahan biota lautnya.

Tak hanya alam, Bali juga kaya akan wisata budaya yang ikonik. Destinasi seperti Pura Tanah Lot, Pura Luhur Uluwatu, dan Pura Ulun Danu Beratan menawarkan pengalaman spiritual sekaligus visual yang khas. Selain itu, desa wisata seperti Desa Penglipuran dan Desa Trunyan turut memperkaya pilihan. Popularitas Bali juga terus terjaga berkat kunjungan para influencer dan figur publik, termasuk Samie Elishi yang baru-baru ini terlihat berlibur di pulau tersebut.

2. Pulau Cayman

Kepulauan Cayman dikenal sebagai destinasi mewah di kawasan Karibia dengan panorama laut yang memukau. Salah satu daya tarik utamanya adalah Seven Mile Beach yang kerap masuk daftar pantai terbaik dunia berkat pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih. Pantai ini menjadi lokasi ideal untuk berenang maupun bersantai di tengah suasana tropis yang eksklusif.

Selain itu, pengalaman wisata bahari semakin lengkap dengan snorkeling di Stingray City dan aktivitas menyelam di kawasan tebing bawah laut Cayman Brac. Wisatawan juga dapat menjelajahi gua kapur, mencicipi kuliner lokal, hingga mengunjungi George Town yang sarat sejarah. Tak heran jika destinasi ini kerap disambangi influencer dunia, termasuk Merle Wisse.

3. Al Ula

Al-Ula merupakan salah satu destinasi unggulan di Arab Saudi yang menawarkan kombinasi lanskap alam spektakuler dan warisan budaya yang kaya. Meski berukuran relatif kecil, kawasan ini menyimpan pesona gurun dengan formasi batuan unik yang menjadikannya latar visual yang menarik bagi para pelancong. Popularitasnya juga meningkat setelah dikunjungi sejumlah figur publik Indonesia seperti Sheila Dara, Lesti Kejora, Citra Kirana, dan Happy Asmara.

Selain spot foto di hotel mewah, Al-Ula menawarkan banyak destinasi bersejarah dan alam yang memikat. Di antaranya adalah Hegra sebagai situs warisan dunia, Elephant Rock yang ikonik, serta kawasan Kota Tua yang sarat nilai historis. Kehadiran pusat seni modern juga menambah daya tarik, menjadikan Al-Ula sebagai perpaduan antara masa lalu dan gaya hidup kontemporer.

4. Lisbon

Lisbon dikenal dengan pesona kota tua yang dipadukan dengan elemen modern yang artistik. Ciri khasnya terlihat dari arsitektur bersejarah, trem kuning ikonik, hingga kawasan Alfama yang menawarkan suasana klasik. Kota ini juga memiliki berbagai titik pandang atau miradouros yang menyuguhkan panorama indah ke arah Sungai Tagus.

Sejumlah landmark terkenal turut memperkuat daya tarik Lisbon, seperti Castelo de São Jorge yang berdiri di atas bukit dengan pemandangan kota, serta Menara Belém yang menjadi simbol era penjelajahan Portugal. Popularitasnya di kalangan wisatawan global juga tercermin dari kunjungan influencer, termasuk Bunga Citra Lestari yang pernah menjadikan Portugal sebagai tujuan liburan.

5. Kuala Lumpur

Kuala Lumpur menawarkan kombinasi menarik antara modernitas, budaya, dan kekayaan kuliner. Ikon utama kota ini adalah Menara Kembar Petronas yang menjadi simbol kemajuan Malaysia. Selain itu, destinasi seperti Batu Caves menghadirkan nuansa religi dan budaya yang khas.

Pengunjung juga dapat menikmati panorama kota dari KL Tower serta menjelajahi wisata kuliner malam di Jalan Alor. Kota ini semakin populer di kalangan influencer dunia, salah satunya Angela Nikolau yang sempat mengunjungi tower Merdeka 118 sebagai bagian dari eksplorasi urban ekstremnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perputaran ekonomi kreator di media sosial tidak lagi hanya berpihak pada akun dengan jumlah pengikut besar. Kreator dengan audiens yang lebih kecil justru semakin menonjol karena mampu menghadirkan konten yang terasa lebih dekat, sesuai dengan kebutuhan pengikutnya, dan konon kini lebih disukai brand.

Di berbagai platform, kemunculan akun-akun kecil dengan topik yang spesifik semakin mudah ditemukan. Mulai dari ulasan makanan rumahan, tips olahraga sederhana, hingga rekomendasi produk sehari-hari, konten yang terasa jujur dan kontekstual sering kali lebih menarik perhatian dibanding promosi yang terlalu dikemas.

Dalam Influencer Marketing Benchmark Report 2026, para pemilik jenama disebut semakin gencar melibatkan kreator dengan jumlah pengikut kecil dibanding memperluas kolaborasi dengan kreator besar atau selebritas.

Sebanyak 42,86 persen brand tercatat meningkatkan penggunaan nano creator, sementara 32,08 persen memperluas kolaborasi dengan micro creator. Di sisi lain, peningkatan kerja sama dengan macro creator hanya mencapai 14,71 persen, sedangkan kolaborasi dengan selebritas berada di angka 18,18 persen.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, melihat adanya dinamika baru dalam ekosistem influencer di media sosial. Salah satunya ditandai dengan munculnya influencer lokal yang umumnya masih berada pada kategori nano atau mikro.

Konten-konten mereka belakangan lebih sering menghiasi FYP (for your page) di halaman utama. Hal ini karena konten yang dibuat terasa lebih relevan dengan keseharian masyarakat.

Hal berbeda terjadi pada influencer nasional atau yang berada di level makro atau selebritas. Konten-konten mereka justru kian terasa jauh bagi sebagian masyarakat di daerah.

Selain itu, katanya, beberapa kasus yang menimpa influencer dan selebriti juga membuat kepercayaan publik terhadap mereka menurun. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, masalah pilihan politik bisa menjadi trigger kepercayaan terhadap infleuncer ataupun selebriti.

Di sisi lain, banyak jenama kini lebih memilih mengalokasikan anggaran kepada influencer mikro karena dinilai memiliki peran yang lebih fleksibel. Mereka tidak hanya mempromosikan produk melalui unggahan, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam penjualan sebagai afiliator.

"Affiliator sekarang lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk menjual barangnya. Mereka live hingga berjam-jam untuk menawarkan produknya. Berbeda dengan influencer besar yang hanya posting, setelah itu udahan," katanya.

Nailul Huda juga melihat saat ini lokapasar juga masih didominasi oleh tren live shopping. Dengan demikian, kebutuhan untuk mempromosikan dan menjual lewat tangan-tangan afiliator pun makin tinggi.

Tak hanya itu, pelaku UMKM yang tidak memiliki akses untuk bekerja sama dengan influencer besar cenderung mengandalkan micro bahkan nano influencer. Melalui kreator dengan basis pengikut yang lebih spesifik, produk dapat dipromosikan secara lebih terarah sesuai dengan wilayah atau komunitas pengikut mereka.

"Bagi UMKM untung, bagi sang influencer bisa menjadi 'selebritis daerah' dan ada uang yang masuk. Sangat relevan sekali saya lihat di anak muda di daerah. Meraka akan melihat pekerjaan sebagai influencer atau content creator sebagai pekerjaan yang menjanjikan," imbuhnya.

Menurut laporan Market.us, nilai pasar industri ini juga akan terus naik. Pada 2026 nilainya diperkirakan mencapai US$221,3 miliar dan diproyeksikan meningkat signifikan menjadi sekitar US$486,4 miliar pada 2030.

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.

Memasuki tahun keempat pelaksanaannya, program edukasi ini hadir dengan cakupan yang lebih luas dan inklusif.

Kegiatan ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, akademisi, influencer, developer teknologi, hingga aparat penegak hukum.

BLK 2026 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital nasional yang lebih merata, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam salah satu sesi panel, peran influencer dan konten kreator menjadi sorotan dalam ekosistem kripto.

Seiring meningkatnya konsumsi informasi digital, kelompok ini dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi sekaligus membentuk persepsi publik terhadap aset kripto.

Karena itu, BLK 2026 menekankan pelibatan influencer dan konten kreator untuk meminimalkan misinformasi serta mendorong literasi kripto secara lebih luas.

CEO INDODAX, William Sutanto, menyampaikan bahwa kehadiran influencer tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri kripto di Indonesia, namun tetap memerlukan standarisasi atau batasan yang jelas.

“Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influencer untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influencer, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, kontribusi influencer selama ini berperan penting dalam pertumbuhan industri kripto, khususnya dalam menjembatani kompleksitas informasi kepada masyarakat.

“Kripto merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis, dan banyak sekali proyek di luar sana. Tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik. Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influencer dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto,” ungkapnya.

Namun demikian, William juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap akun-akun anonim yang berpotensi menyebarkan misinformasi atau melakukan kampanye negatif.

Seiring berkembangnya industri, mulai muncul akun-akun anonim yang suaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan namun memiliki pengaruh besar.

"Dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami INDODAX, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan black campaign yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu. Karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas,” ujarnya.

Menurut dia, di satu sisi peran influencer sangat membantu dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat, namun di sisi lain tetap memerlukan pengaturan yang jelas untuk melindungi publik.

“Ketika berbicara tentang aset finansial, tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut secara merugikan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi," tutur William.

"Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influencer dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, BLK 2026 juga menggandeng influencer dan konten kreator sebagai langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap aset kripto.

Program ini turut menghadirkan rangkaian kegiatan edukasi di berbagai kota melalui diskusi dan workshop yang melibatkan komunitas, akademisi, developer, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

Mendukung inisiatif ini, INDODAX terus mendorong edukasi yang komprehensif melalui INDODAX Academy, serta menghadirkan platform yang aman dan transparan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pemengaruh atau influenser dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi sekaligus membentuk persepsi publik yang lebih positif terhadap aset kripto seiring meningkatnya konsumsi informasi digital.

Menurut CEO Indodax William Sutanto, kehadiran pemengaruh tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri kripto di Indonesia, namun tetap memerlukan standardisasi atau batasan yang jelas.

"Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influenser untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influenser, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Saat memberikan pemaparan dalam salah satu sesi Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026, ia menyatakan kontribusi pemengaruh selama ini berperan penting dalam pertumbuhan industri kripto, khususnya dalam menjembatani kompleksitas informasi kepada masyarakat.

Kripto, lanjutnya, merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis, dan banyak sekali proyek di luar sana, oleh karena itu tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik.

"Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influenser dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto," katanya.

Namun demikian, William menegaskan perlunya penguatan pengawasan terhadap akun-akun anonim yang berpotensi menyebarkan misinformasi atau melakukan black campaign atau kampanye negatif terkait industri kripto.

"Seiring berkembangnya industri, mulai muncul akun-akun anonim yang suaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun memiliki pengaruh besar," katanya.

Dia mengungkapkan dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Indodax, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan kampanye negatif yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu.

"Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas," ujarnya.

Menurutnya, di satu sisi peran influenser sangat membantu dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat, namun di sisi lain tetap memerlukan pengaturan yang jelas untuk melindungi publik.

Ketika berbicara tentang aset finansial, tambahnya, tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut secara merugikan.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi.

"Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influenser dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.

Memasuki tahun keempat, program edukasi ini hadir dengan cakupan yang lebih luas dan inklusif dengan menyasar masyarakat umum, akademisi, influenser, developer teknologi, hingga aparat penegak hukum.

Mengusung tema "Integrasi Inovasi Blockchain dan Kripto: Mewujudkan Transformasi Ekosistem Digital yang Inklusif", BLK 2026 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital nasional yang lebih merata, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam salah satu sesi panel, peran influenser dan konten kreator menjadi sorotan dalam ekosistem kripto.

BLK 2026 menekankan pelibatan influenser dan konten kreator untuk meminimalkan misinformasi serta mendorong literasi kripto secara lebih luas.

Sejalan dengan upaya tersebut, BLK 2026 juga menggandeng influenser dan konten kreator sebagai langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap aset kripto.

Program ini turut menghadirkan rangkaian kegiatan edukasi di berbagai kota melalui diskusi dan workshop yang melibatkan komunitas, akademisi, developer, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

William menyatakan guna mendukung inisiatif tersebut pihaknya terus mendorong edukasi yang komprehensif lewat Indodax Academy, serta menghadirkan platform yang aman dan transparan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan adanya pasal pemberian sanksi pidana terhadap pemengaruh keuangan (financial influencer/finfluencer) yang menyampaikan informasi keuangan tidak benar dalam revisi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK pada Senin.

“Kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan adalah perlu adanya pasal yang mengatur norma pidana dan sanksi pidana terhadap pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar yang berkaitan dengan produk, layanan dan/atau instrumen keuangan, atau yang dilakukan oleh yang kita kenal dengan financial influencer,” kata Friderica di Jakarta, Senin.

Friderica memandang bahwa pengaturan finfluencer perlu dinaikkan ke tingkat undang-undang. Hal ini penting karena saat ini ketentuan yang kuat baru terdapat di sektor pasar modal.

Di sektor tersebut, jelas Friderica, UU Pasar Modal telah mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyampaikan informasi tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara sektor jasa keuangan lainnya masih diperlukan penguatan pengaturan secara eksplisit.

Masih terkait dengan pelindungan konsumen, OJK pada kesempatan tersebut juga mengusulkan penguatan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di tingkat undang-undang, termasuk melalui penegasan peran satuan tugas yang menangani penipuan transaksi keuangan.

Dengan demikian, ujar Friderica, penyempurnaan ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan tata kelola kelembagaan dan infrastruktur pasar keuangan nasional semakin sehat, kredibel, dan berdaya saing.

“Kami pada prinsipnya mendukung pembahasan lebih lanjut atas perubahan Undang-undang P2SK, sehingga dapat menghasilkan pengaturan yang lebih baik, seimbang dan memberikan manfaat yang optimal bagi sektor jasa keuangan dan tentu saja bagi perekonomian nasional,” kata Friderica.

Sebelumnya, OJK dalam berbagai kesempatan telah mengungkapkan rencana pengaturan atas perilaku finfluencer.

Friderica mengatakan bahwa pengaturan tersebut diperlukan mengingat besarnya pengaruh yang dimiliki oleh influencer di media sosial terhadap keputusan finansial publik dengan tanpa mengurangi potensi finfluencer dalam melebarkan jangkauan edukasi kepada masyarakat.

“Melihat tren di mana banyak masyarakat (terutama yang berusia muda) menjadikan media sosial sebagai sumber informasi, perilaku finfluencer telah menjadi salah satu perhatian OJK,” kata Friderica yang saat itu menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK pada 8 Maret 2025.

Dalam konferensi pers reformasi pasar modal pada 31 Januari 2026, OJK juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan market conduct termasuk kepada para financial influencer.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan bahwa OJK tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang menyebarkan informasi, termasuk influencer.

Regulasi tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor pasar modal, tetapi juga mencakup sektor jasa keuangan lainnya, termasuk aset kripto dan keuangan digital.

Hasan mengatakan, aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini. Di dalamnya akan memuat ketentuan yang secara tegas membatasi tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi para pihak dimaksud.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan pada 23 Februari 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - Seorang influencer China, yang dikenal sebagai "Paul in USA", dihujat ramai-ramai oleh pengguna media sosial setelah mengunggah video persalinan istrinya selama 23 jam demi mendapatkan banyak penonton atau view.

Dia dianggap melakukan tindakan eksploitatif dan "pemasaran yang tidak tahu malu."

Lahir pada tahun 1990, influencer ini adalah lulusan Universitas Columbia. Mantan manajer produk Microsoft yang berbasis di Seattle ini telah mengumpulkan lebih dari 12,2 juta pengikut di Douyin.

Menurut laporan South China Morning Post, Selasa (24/2/2026), video tersebut mendokumentasikan seluruh proses persalinan istrinya, termasuk tubuh istrinya yang terbuka dan keadaan darurat medis yang parah di mana sang istri menderita robekan perineum tingkat ketiga dan kehilangan 3.344 ml darah karena pendarahan pascapersalinan.

Untungnya, baik ibu maupun bayi perempuannya dinyatakan selamat setelah operasi darurat dan transfusi darah.

Kemarahan Pengguna Media Sosial

Namun, keputusan Paul memicu kecaman luas, dengan banyak pengguna media sosial menyebut tindakannya tidak peka dan eksploitatif.

Kemarahan publik meningkat karena video tersebut juga menyertakan iklan popok berbayar. Paul dilaporkan membacakan naskah promosi di depan kamera saat istrinya menjalani transfusi darah darurat.

Pada 10 Februari, istrinya mengeluarkan pernyataan yang membela rekaman video tersebut, mengeklaim bahwa mereka bermaksud untuk "mendokumentasikan secara otentik" proses tersebut dan membantu orang lain memahami ketidakpastian dan risiko persalinan.

"Niat kami adalah untuk mendokumentasikan proses persalinan secara otentik. Kami tidak mengantisipasi komplikasi selama pengambilan gambar, tetapi tetap merasa penting untuk membagikan rekaman tersebut. Beberapa orang mengatakan kepada kami bahwa itu membantu mereka lebih memahami risiko dan ketidakpastian persalinan: tidak setiap persalinan berjalan lancar; beberapa sangat berbahaya," katanya.

Setelah mendapat kecaman, akun Paul diblokir dari Weibo dan Douyin pada 11 Februari karena melanggar kebijakan platform terkait privasi dan etika komersial.

Menurut data dari platform Xingtu, Paul mengenakan biaya yang cukup besar untuk video pendek, khususnya 250.000 yuan (Rp609 juta) untuk klip berdurasi antara satu hingga 20 detik, 278.000 yuan (Rp677 juta) untuk video antara 21 hingga 60 detik, dan 298.000 yuan (Rp726 juta) untuk video yang melebihi 60 detik. Jumlah pasti yang dia peroleh dari iklan popok yang menampilkan pasangannya tidak jelas.

Meskipun video tersebut telah dihapus, insiden ini telah memicu perdebatan yang lebih luas di China mengenai etika penggunaan krisis medis yang sangat pribadi untuk traffic dan keuntungan daring. Banyak orang di China menuduhnya mengeksploitasi situasi pribadi pasangannya demi traffic dan penayangan daring.

"Istrinya menderita robekan perineum parah dan pendarahan hebat, dan nyawanya dalam bahaya, tetapi dia masih merekam, bahkan menyisipkan iklan. Melarangnya terasa terlalu lunak," kecam seorang pengguna media sosial.

Komentar kecaman lain berbunyi, "Rasa hormat sejati bukanlah tentang mengekspos momen-momen paling rentan, menyakitkan, dan berbahaya kepada seluruh internet. Seseorang yang benar-benar mencintai pasangannya akan panik, bukan merekam untuk mendapatkan penonton."

"Jika itu adalah film dokumenter atau karya edukatif yang asli, itu akan berbeda. Tetapi saat istrinya diselamatkan, dia sibuk membaca naskah iklan di depan kamera. Itu bukan membuat konten, itu pemasaran yang tidak tahu malu," imbuh komentar pengguna media sosial lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penjabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengatakan pihaknya tidak melarang pemengaruh atau influencer membicarakan isu saham di media sosial. Namun, ia menegaskan otoritas akan menindak jika terjadi pelanggaran.

“Kita nggak atur orangnya, tetapi aktivitasnya,” ujar Friderica atau kerap disapa Kiki usai menghadiri acara peluncuran inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Gedung BI, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menuturkan, OJK bisa menindak influencer atau pihak mana pun yang mempromosikan produk saham karena mendapatkan komisi dan atas publikasinya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Misalnya, dia merekomendasikan produk tertentu yang dia bilang (sebagai) pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan,” tutur Kiki.

Ia menegaskan, OJK mengenakan sanksi bagi pelanggar sesuai Pasal 90 dan Pasal 103 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, OJK juga dapat memberikan sanksi sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.04/2022 tentang Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Pemasaran Produk dan/atau Layanan melalui Media Digital. Mengenai sanksi dalam UU tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 16 tersebut, tidak otomatis pidana. Pihak yang melanggarnya akan dikenai sanksi administrasi terlebih dahulu.

“(Penerapan pemberian sanksi) sudah berlaku. Dia yang kayak kemarin saham, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, OJK menindak influencer berinisial BVN yang diduga melakukan manipulasi saham di pasar modal. BVN dikenai denda sebesar Rp 5,35 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menuturkan tim pemeriksa dari OJK telah menemukan dan membuktikan influencer tersebut memberikan informasi yang tidak benar melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham.

Pelaku merekomendasikan pembelian atau penjualan atas saham tertentu. Padahal, pada saat yang sama influencer tersebut justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikan melalui media sosial.

BVN juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, di antaranya dengan kode AYLS, FTLM, dan BSNL, menggunakan beberapa rekening efek nominee. Hal itu menyebabkan pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar.

“Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham,” kata Hasan.

Perilaku BVN dinilai melanggar setidaknya Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah Pasal 22 angka 33 Undang-Undang P2SK. Juga melanggar Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK, serta Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang P2SK.

“Adapun total sanksi yang kami berikan kepada influencer tersebut adalah Rp 5,35 miliar,” terangnya.