REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat masih adanya rekening tidak aktif di perbankan. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai bukan persoalan utama selama tidak dimanfaatkan untuk hal yang melanggar.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan jumlah rekening tidak aktif saat ini sekitar 50 ribu rekening. Angka tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Rekening yang tidak aktif itu meningkat, tapi menurun sekitar 9 persen,” ujar Anggito ditemui usai Halal Bihalal Forum Group (FG) Ekonomi dan Keuangan Syariah PP-ISEI 2026 di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian bukan pada jumlah rekening tidak aktif, melainkan potensi penyalahgunaannya. “Yang penting bukan jumlahnya, tapi bagaimana supaya rekening tersebut tidak disalahgunakan,” katanya.

Anggito menambahkan, idealnya rekening tetap digunakan untuk aktivitas transaksi. Namun, keberadaan rekening tidak aktif masih bisa terjadi jika pemanfaatannya terbatas.

Di sisi lain, LPS melihat likuiditas perbankan masih cukup longgar. Dana masyarakat yang tersimpan di bank masih relatif besar, namun belum sepenuhnya tersalurkan ke kredit. “Uangnya masih menumpuk, masih ada di bank dalam bentuk simpanan,” ujar Anggito.

Ia menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan permintaan pembiayaan yang belum kuat. “Pertumbuhan simpanan di atas 10 persen, sementara kredit di bawah 10 persen. Itu menunjukkan ekspansi kredit belum kembali seperti normal,” katanya.

Data LPS juga menunjukkan, hingga akhir 2025 dana pihak ketiga tumbuh 13,83 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kredit yang tumbuh 9,63 persen.

Ke depan, LPS menilai penguatan aktivitas ekonomi menjadi kunci agar dana yang ada di perbankan dapat lebih optimal disalurkan ke sektor produktif.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Ribuan nasabah BPR Bank Cirebon rela mengantre berjam-jam untuk mencairkan simpanan yang sebelumnya mereka tabung di bank tersebut, Rabu (18/2/2026). Hal itu terjadi setelah izin usaha BPR Bank Cirebon dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Antrean nasabah terjadi di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bank penyalur pembayaran simpanan nasabah BPR Bank Cirebon. Banyaknya nasabah yang datang membuat antrean mengular hingga ke jalan raya sejak pagi hari. Bahkan, tidak sedikit nasabah yang sudah datang sejak Selasa (17/2/2026) tengah malam.

Para nasabah rela mengantre berjam-jam agar tidak kehabisan nomor antrean untuk proses pencairan dana. Mereka berharap bisa segera memperoleh uang tabungan sebagai persiapan memenuhi kebutuhan Ramadhan.

Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan semangat nasabah yang mayoritas merupakan pedagang pasar. Mereka tetap bertahan di lokasi meski harus kehujanan demi mendapatkan kepastian nomor antrean.

Namun, membludaknya antrean membuat sebagian nasabah harus pulang dengan tangan kosong karena proses pencairan belum dapat dilayani sepenuhnya pada hari itu. “Saya datang jam 04.00 WIB kurang, tapi di sini belum pasti nomor antreannya kapan. Belum ada kepastian,” ujar salah seorang nasabah, Siti Zulaikha.

Nasabah lain, Rahayu, mengaku tidak menyangka antrean akan membludak, terlebih karena sehari sebelumnya merupakan hari libur bersama. “Tidak menyangka membludak seperti ini. Sampai kehujanan, tidak bawa jas hujan,” tuturnya.

Jangka waktu pembayaran klaim masih panjang

Sementara itu, menanggapi membludaknya antrean nasabah, Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menyatakan jangka waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan Perumda BPR Bank Cirebon masih sangat panjang. Ia menyebut, berdasarkan undang-undang, pembayaran klaim penjaminan simpanan dilayani hingga lima tahun sejak bank dicabut izin usahanya, yakni hingga 8 Februari 2031.

“Oleh karena itu, LPS mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon untuk tidak perlu terburu-buru atau berdesak-desakan serta mengikuti pengaturan dari bank pembayar agar tetap tertib dan nyaman,” kata Jimmy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunda pengumuman Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dengan menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) bulan ini agar kebijakan penjaminan simpanan selaras dengan arah kebijakan moneter. LPS menjadwalkan pengumuman TBP pada Selasa (20/1/2026).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan penundaan tersebut dilakukan untuk menyinkronkan kebijakan LPS dengan keputusan Bank Indonesia. “Kami menunggu BI. BI kan Rabu, baru kami besoknya, supaya disinkronkan,” kata Anggito kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Anggito mengatakan arah Tingkat Bunga Penjaminan ke depan juga akan mengikuti asesmen Bank Indonesia. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan kemungkinan perubahan TBP. “Saya nunggu BI juga. Nanti BI asesmennya seperti apa, kami ikut menyesuaikan,” ujarnya.

Terkait tren bunga deposito perbankan yang kembali meningkat, Anggito menyebut kondisi tersebut telah masuk dalam perhitungan regulator. Tingkat Bunga Penjaminan merupakan batas maksimum suku bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Simpanan nasabah hanya dijamin apabila tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP serta memenuhi ketentuan penjaminan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi dana masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan.

Adapun TBP bank umum rupiah saat ini berada di level 3,5 persen. Pada 2 Januari lalu, Anggito mengungkapkan sekitar 30 persen industri perbankan masih mematok bunga simpanan di atas TBP bank umum rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan sistem penjaminan simpanan tetap berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan lembaganya sedang menyiapkan program penjaminan polis asuransi yang ditargetkan aktif sebelum 2028.

“LPS sedang mengintensifkan persiapan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi yang diharapkan diaktivasi sebelum tahun 2028,” ujar Anggito dalam paparan hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Thamrin, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Anggito menjelaskan, sejak 2024 hingga 2025 LPS telah menangani 26 bank perkreditan rakyat dan syariah (BPR/S). Dari jumlah tersebut, 23 BPR/S dilikuidasi, satu BPR diselamatkan melalui skema bail-in, dan dua lainnya masih dalam proses penanganan.

Ia menuturkan, hingga September 2025 cakupan penjaminan LPS tetap luas, menanggung lebih dari 90 persen rekening perbankan nasional. “Cakupan penjaminan simpanan mencapai 662 juta rekening bank umum atau 99,94 persen dan 15,8 juta rekening BPR/BPRS atau 99,97 persen,” ucap Anggito.

Per September 2025, LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin menjadi 3,5 persen untuk simpanan rupiah di bank umum. Namun, rata-rata bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP.

“Proporsi nasabah yang mendapatkan suku bunga simpanan di atas TBP meningkat dari sekitar 13 persen pada 2022 menjadi 32 persen pada September 2025,” katanya.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan LPS bersama lembaga anggota KSSK terus mendorong perbankan menyesuaikan suku bunga simpanan agar sesuai tingkat wajar. Langkah ini dilakukan guna menjaga efisiensi industri dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, LPS aktif memperluas basis masyarakat menabung melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. “Jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan masih sekitar 51 juta orang atau 19,9 persen populasi usia produktif,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah merumuskan kebijakan pelaksanaan Program Penjamin Polis (PPP). LPS menggandeng asosiasi industri asuransi dalam rangka penyelenggaraan PPP.

Pada Sabtu (18/10/2025), LPS bersama dengan berbagai asosiasi industri asuransi, yakni Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) melalukan penandatangan nota kesepahaman (NK).

“LPS hadir sebagai otoritas penjaminan polis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK). Sesuai UU P2SK, fungsi LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

Ferdinan menjelaskan, kerja sama LPS dengan asosiasi industri asuransi tersebut meliputi beberapa ruang lingkup. Yakni kerja sama penyediaan tenaga ahli di sektor asuransi dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan PPP, kerja sama penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, dan publikasi kepada perusahaan asuransi serta masyarakat dalam rangka peningkatan literasi mengenai PPP, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi, dan kerja sama riset terkait industri asuransi.

“Saat ini, LPS sedang merumuskan kebijakan pelaksanaan PPP dan kebijakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, yang direncanakan mulai aktif pada tahun 2028,” terangnya.

Rumusan kebijakan PPP dan likuidasi asuransi tersebut disusun mempertimbangkan tantangan industri asuransi masa kini dan masa depan. Untuk itu, ia menekankan, saran dan masukan dari asosiasi menjadi hal penting dalam rangka menyusun kebijakan penjaminan polis yang efektif dan membantu mewujudkan industri asuransi yang tangguh dan terpercaya.

Berlandaskan semangat kolaborasi, lanjutnya, LPS mendorong terciptanya kerja sama strategis dengan pelaku industri asuransi. Langkah tersebut dilakukan agar implementasi PPP dapat berlangsung sesuai amanat UU P2SK. Atau, apabila terdapat dinamika yang memerlukan PPP diimplementasikan lebih cepat, LPS telah memiliki kesiapan untuk menjalankan mandat penyelenggaraan PPP.

PPP diketahui merupakan tugas yang diamanatkan melalui UU P2SK kepada LPS, menjadi pilar penting dari infrastruktur perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Sebab, seperti halnya penjaminan simpanan di sektor perbankan, PPP merupakan program penjaminan yang umum diselenggarakan di banyak negara. Berdasarkan praktik internasional dari berbagai negara, sumber dana program tersebut umumnya berasal dari premi perusahaan asuransi yang menjadi peserta PPP.

Ferdinan menegaskan, bila nantinya PPP telah terlaksana, kepentingan publik akan sangat diuntungkan dengan adanya komunikasi positif yang telah terjalin antara LPS sebagai penjamin polis dengan pelaku industri asuransi. Apalagi jika terdapat kesepahaman antara LPS dan pelaku industri mengenai pentingnya edukasi dan sosialisasi PPP.

“Melalui NK ini, saya berharap kerjasama dan komunikasi antara LPS dengan asosiasi dapat terjalin baik. Selanjutnya, dalam waktu dekat kami berharap dapat bersinergi melalui program bersama seperti sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kepesertaan PPP,” kata Ferdinan.