Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan hingga kini telah menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) untuk 6 juta unit rumah bagi kelompok masyarakat desil 3 di seluruh Indonesia.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia mengatakan pembiayaan KPR ditargetkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada desil 3 ke atas.

Dalam implementasi berbagai program bantuan pemerintah, masyarakat desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.

“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” ujar Nixon.

Sebagai dukungan bagi masyarakat miskin dalam kelompok desil 1 dan 2 yang belum mampu mengakses kredit perbankan untuk mendapatkan hunian yang layak, pemerintah pun memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengatakan program BSPS tahun 2026 menyasar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia dengan alokasi Rp20-25 juta untuk setiap penerima.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah, pemerintah juga sedang mengkaji mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun.

Nixon pun berharap skema tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 2, tidak hanya desil 3 ke atas.

"Hari ini pemerintah mengkaji (rancangan skema pembiayaan) KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat (menikmati KPR tenor panjang tersebut nantinya). Ini cara penetrasi (meningkatkan pembiayaan perumahan bagi) MBR," katanya menambahkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

“Tentu ini bisa meringankan angsurannya. Kalau 40 tahun, seperti sekarang rumah subsidi tapak kalau 10 tahun sekitar angsurannya Rp1,7 juta, 15 tahun angsuran Rp1,4 juta. Kalau 20 tahun mungkin Rp1,1 juta dan kalau 40 tahun bisa murah lagi sekitar Rp800-900 ribu," ujar dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen belum berdampak langsung terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, kenaikan BI Rate tersebut sudah diperkirakan sebelumnya sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global.

“Kita sudah duga sih pasti naik karena memang jaga stabilisasi moneter, jaga stabilisasi nilai tukar. Saya rasa sih wajar lah ya, bukan sesuatu yang aneh,” ujar Nixon usai penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan KAI di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Nixon mengatakan, BTN sejak awal memproyeksikan kenaikan BI Rate mencapai 50 basis poin. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kestabilan rupiah.

“Saya malah dari awal berani bilang, saya malah memprediksi naik 50 bps. Ternyata keluarannya 50 bps. Karena memang untuk bisa mengendalikan nilai tukar salah satu caranya itu," kata Nixon.

Meski demikian, Nixon menegaskan BTN belum melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit maupun penyaluran pembiayaan sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan tersebut.

“Dampaknya ke kredit kita belum pikirin. Belum ada adjustment dulu. Gak usah khawatir,” ujar Nixon.

Menurut dia, penyesuaian suku bunga simpanan seperti deposito juga tidak berlangsung secara langsung karena mengikuti jatuh tempo dana nasabah. BTN saat ini masih mengkaji dampak kebijakan suku bunga terhadap biaya dana perseroan.

“Kedua dampaknya ke deposito juga kita lagi review. Dan biasanya gak langsung juga sesuai jatuh temponya deposito. Kira-kira transisinya biasanya sih tiga bulanan,” kata Nixon.

Ia menambahkan, mayoritas produk KPR BTN bersifat kontraktual dengan bunga tetap dalam periode tertentu, sehingga perubahan BI Rate tidak otomatis memengaruhi cicilan debitur.

“Ke kredit juga belum tentu direct. Karena kalau di BTN casenya kebanyakan KPR itu lebih fix dan BTN itu kontraktual,” ujar Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya harga hunian di pusat Jakarta membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan menengah. Untuk memperluas akses hunian di kawasan strategis, pemerintah dan perbankan mulai menawarkan skema rumah susun subsidi dengan tenor panjang dan bunga tetap.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyediakan pembiayaan rumah susun subsidi di kawasan Stasiun Manggarai melalui program KPR Rusun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hunian tersebut menyasar pekerja yang beraktivitas di kawasan pusat bisnis Jakarta.

Deputy Subsidized Mortgage Division BTN Umi Hardinajati mengatakan, lokasi rusun yang berada dekat pusat perkantoran menjadi nilai tambah bagi masyarakat pekerja di Jakarta.

“Kita punya kantor pusat di Kuningan. Jadi kalau teman-teman BTN nanti punya rumah rusun di Manggarai, pastinya akan dekat ke kantor,” kata Umi saat penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov DKI Jakarta, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemerintah telah mengubah skema harga jual rumah susun subsidi sehingga masyarakat dapat membeli hunian dengan bunga kredit yang lebih terjangkau. BTN juga disebut menjadi bank penyalur terbesar program FLPP pemerintah.

Umi menjelaskan, syarat penerima FLPP antara lain belum pernah memiliki rumah pribadi, belum pernah menerima subsidi perumahan, memiliki masa kerja minimal dua tahun, dan berusia minimal 21 tahun.

Pemerintah juga memperluas batas maksimal penghasilan penerima FLPP di wilayah Jabodetabek. Jika sebelumnya maksimal Rp8 juta per bulan, kini naik menjadi Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta bagi pasangan menikah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah memberikan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta dan menetapkan uang muka rumah hanya satu persen dari harga jual unit.

BTN menyebut harga unit rumah susun Manggarai berkisar Rp500 juta hingga Rp630 juta. Untuk unit seharga Rp500 juta, uang muka yang dibutuhkan sekitar Rp5 juta dengan cicilan sekitar Rp2,9 juta per bulan selama 30 tahun.

“Suku bunga enam persen fix selama 30 tahun. Mau nanti naik gaji tiap tahun, angsurannya tetap segitu,” ujar Umi.

Selain FLPP, BTN juga menyediakan pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp14 juta atau pelaku usaha. Program itu memiliki tenor maksimal 20 tahun dengan bunga enam persen pada lima tahun pertama dan 9,9 persen untuk tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank Tanah Air masih mencatatkan pertumbuhan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendati secara industri penyaluran kredit sektor ini menunjukkan perlambatan pada awal 2026.

Berdasarkan data Analisis Perkembangan Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan KPR pada Maret 2026 melambat menjadi 4,5% secara tahunan (year on year/YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 5,0% YoY. Perlambatan ini turut menahan laju kredit konsumsi yang hanya tumbuh 5,8% YoY.

Namun di sisi lain, sejumlah bank masih membukukan pertumbuhan KPR, bahkan mencapai double digit hingga akhir Maret 2026.

Di antara bank-bank yang telah merilis kinerja keuangan kuartal I/2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) masih menjadi bank terbesar dengan penyaluran KPR sebesar Rp329,93 triliun pada awal 2026. Realisasi itu meningkat 5,93% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp311,45 triliun.

Secara rinci, penyaluran KPR subsidi BTN mengalami pertumbuhan sebesar 7,71% YoY menjadi Rp193,55 triliun dari posisi kuartal I/2025 senilai Rp179,70 triliun. Penyaluran KPR nonsubsidi juga terkerek sebesar 5,39% YoY dari Rp106,80 triliun menjadi Rp112,56 triliun hingga akhir Maret 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, capaian positif ini ditopang oleh berbagai langkah transformasi, inovasi, serta dukungan solid pemerintah untuk industri pembiayaan perumahan nasional.

Bagi BTN, Nixon menyebut bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor ini memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Ini juga menjadi pendorong kami untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” kata Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencatatkan peningkatan pada segmen KPR. Hingga Maret 2026, KPR BCA mencapai Rp142,40 triliun, tumbuh 5,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp135,30 triliun.

Kinerja positif di segmen KPR juga terlihat pada bank lainnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 9,32% dan 5,34% YoY pada kuartal I/2026. Secara nilai, BNI dan Bank Mandiri membukukan penyaluran KPR masing-masing sebesar Rp73,90 triliun dan Rp69,00 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bahkan mencatatkan pertumbuhan double digit. Pada kuartal I/2026, penyaluran KPR BBRI bank only mencapai Rp67,30 triliun, meningkat 11,06% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp60,60 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, penyaluran kredit BRI yang tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio NPL yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” kata Dhanny kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Bank lain yang turut mencatatkan pertumbuhan yakni PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Pada periode ini, pembiayaan KPR BSI tumbuh 4,26% YoY menjadi Rp60,51 triliun dan CIMB Niaga naik tipis 0,02% YoY ke posisi Rp41,79 triliun.

Sementara itu, kondisi berbeda ditunjukkan oleh PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Bank dengan logo bunga lotus itu mencatatkan penurunan pada segmen KPR sebesar 7,32% YoY menjadi Rp26,60 triliun pada kuartal I/2026. Pada periode yang sama tahun lalu, penyaluran KPR Permata Bank mencapai Rp28,70 triliun.

Apa Faktor Pendorongnya?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, masih tumbuhnya KPR di sejumlah bank di dorong oleh sejumlah faktor, antara lain adanya dukungan terhadap program pemerintah untuk sektor perumahan, permintaan segmen rumah subsidi masih kuat, hingga pertumbuhan KPR dari basis payroll bank sehingga risiko dapat diminimalisasi.

Selain beberapa faktor tersebut, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebut bahwa penurunan suku bunga BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) sejak tahun lalu turut berdampak terhadap penurunan bunga KPR bank.

“Pada akhirnya juga pasti ada dampak penurunan pada bunga KPR, walaupun agak lagging ya, tapi kan setidaknya bunganya turun,” kata Myrdal kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Aktivitas ekonomi yang cenderung membaik turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR bank pada periode ini. Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga komoditas global juga memberi dampak positif, terutama di daerah yang ekonominya bergantung pada komoditas seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Ketika harga komoditas naik, dia menuturkan bahwa pendapatan masyarakat di daerah tersebut biasanya ikut meningkat, membuat permintaan sektor properti di wilayah tersebut ikut naik.

Prospek Penyaluran KPR

Sejumlah pengamat memiliki pandangan tersendiri mengenai prospek penyaluran KPR hingga akhir 2026. Trioksa misalnya, menilai prospek penyaluran KPR masih bertumbuh tetapi moderat.

“Karena bank akan selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan di tengah potensi kenaikan suku bunga dan tren kenaikan harga minyak yang dapat berdampak pada inflasi,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Myrdal memandang bahwa prospek penyaluran KPR hingga akhir tahun ini cukup menantang, imbas kondisi global yang dampaknya mulai terasa di Indonesia, meski secara umum pemerintah masih akan terus menjaga stabilitas dalam negeri.

Dia juga mengharapkan agar BI Rate tidak naik dalam beberapa waktu ke depan, mengingat hal ini dapat mengganggu sektor riil, utamanya properti.

“Kalau misalkan BI ratenya tidak naik, ya kita berharap untuk kredit konsumsi ataupun kredit di sektor properti ini bisa tumbuh lebih dari 7,5% seharusnya. Jadi ya kita berharap kondisinya memang momentum pertumbuhan ekonomi itu terjaga dulu,” pungkas Myrdal.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah belum memengaruhi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasabah, termasuk KPR dengan bunga mengambang atau floating.

Pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026) nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 16 poin atau 0,09 persen ke level Rp 17.143 per dollar AS.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penyaluran KPR dan sumber dana perseroan hampir seluruhnya dalam mata uang rupiah, bukan valuta asing (valas) seperti dollar Amerika Serikat (AS) sehingga fluktuasi nilai tukar tidak berdampak ke perhitungan cicilan KPR.

PIXABAY/DARNO BEGE Ilustrasi rupiah, uang rupiah. Mata uang paling lemah di Asia 2025.

"Sementara enggak (berpengaruh ke cicilan KPR BTN). Karena kita kan rupiah. Mau dollar AS berapa kita nggak ada urusan," ujarnya saat ditemui di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Nixon melanjutkan, KPR BTN justru lebih sensitif terhadap pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) ketimbang pergerakan mata uang.

Namun seperti diketahui, sampai dengan saat ini BI rate masih bertahan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Oleh karenanya, saat ini cicilan KPR BTN masih belum terdampak.

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa ada potensi pelemahan rupiah akan memberikan dampak tidak langsung ke cicilan KPR BTN.

Apabila pelemahan rupiah ini direspons BI dengan menaikkan BI rate.

Kenaikan BI rate akan memicu perbankan nasional menaikkan suku bunga kredit sehingga kemudian akan memengaruhi cicilan KPR terutama yang bunganya floating.

iStock Ilustrasi KPR.

"Currency akan berdampak ke suku bunga bisa terjadi enggak? Bisa. Tapi kapannya, nobody knows. Jadi BTN lebih interest rate sensitive, rather thanforex rate sensitive karena kita rupiah," jelasnya.

Secara terpisah, pengamat perbankan yang juga Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, menilai perubahan besaran cicilan KPR tidak secara langsung dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, melainkan lebih ditentukan oleh suku bunga acuan.

"Kenaikan cicilan bergantung pada kenaikan atau fluktuasi suku bunga, bila dampak dari kenaikan kurs dollar adalah bunga kredit juga ikut naik maka cicilan kredit juga akan naik," ujar Trioksa kepada Kompas.com, Rabu.

Trioksa menjelaskan, dampak dari pelemahan rupiah baru akan terasa terhadap cicilan KPR apabila kondisi tersebut mendorong kenaikan suku bunga kredit.

Dalam situasi seperti itu, lonjakan bunga KPR akan berimbas pada meningkatnya beban angsuran yang harus dibayar debitur.

Lebih lanjut, ketika nilai tukar rupiah berada dalam tekanan, otoritas moneter seperti BI umumnya merespons dengan memperketat kebijakan, salah satunya melalui kenaikan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar.

Kebijakan tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya biaya dana (cost of fund) perbankan, yakni biaya yang harus dikeluarkan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat, seperti melalui deposito dan tabungan.

"Jadi faktor utama fluktuasi bunga kredit adalah biaya dana bank. Bila bank efisien dan biaya dana murah tentu akan lebih fleksibel dalam menetapkan bunga kredit," ucap Trioksa.

Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Head of Transformation and Partnership Management Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Erika menyampaikan, pengembangan BTN Loan Factory bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis konsumer perseroan.

Ia mengatakan, target tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank konsumer terpercaya yang memberikan layanan finansial terintegrasi dan customer experience terbaik bagi nasabah.

“Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,” ucap Erika dalam acara peluncuran BTN Loan Factory di Kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menyatakan, dengan beroperasinya fasilitas tersebut, operating model (kerangka kerja) pemrosesan kredit konsumer oleh pihaknya berubah dari sebelumnya berupa regional-based model (berdasarkan wilayah operasional) menjadi process-based model (berdasarkan proses).

Pihaknya berharap, perubahan operating model tersebut dapat mendukung perubahan mindset (cara pandang) di lingkungan perseroan agar lebih berfokus pada pelayanan terhadap nasabah.

“BTN Loan Factory merupakan sentra pemprosesan kredit konsumer di BTN yang berlandaskan pada operational excellence untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan konsisten kepada para nasabah kita, kualitas proses yang lebih baik, dan secara bersamaan dapat meningkatkan produktivitas tim dan efisiensi proses,” kata Erika.

Melalui fasilitas tersebut, pelaksanaan dan pengawasan proses pengajuan pembiayaan didesain agar dapat menjamin konsistensi waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui setiap permintaan kredit nasabah.

“Dari yang sebelumnya mungkin lebih inward looking (fokus pada faktor internal) dan akan dijaga konsisten maksimal 5 hari per tahun ini yang kami targetkan, dan diharapkan akan terus membaik mencapai maksimal 3 hari di beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Erika menuturkan, inisiatif pembentukan BTN Loan Factory tersebut dilakukan melalui integrasi bertahap dari yang sebelumnya pemrosesan kredit dilakukan di masing-masing kantor cabang menjadi di enam Regional Loan Processing Center (RLPC/Pusat Pemrosesan Pembiayaan Regional).

Kemudian, perseroan menerapkan pilot project pada Agustus 2025 dengan menggabungkan dua RLPC yang membawahi operasional di wilayah Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jawa Barat.

“Hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2026 ini, jadi satu minggu yang lalu, telah dilakukan implementasi nasional penggabungan seluruh RLPC yang menempati gedung BTN Loan Factory baru ini,” imbuh Erika.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meluncurkan Loan Factory untuk memangkas proses pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) menjadi lebih singkat. Sistem ini ditargetkan memangkas waktu proses dari rata-rata enam hari kerja.

Transformasi ini menjadi langkah BTN mempercepat ekspansi kredit tanpa mengorbankan kualitas. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Loan Factory diluncurkan sebagai mesin pertumbuhan kredit yang tetap menjaga risiko.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Loan Factory mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Model ini menghapus proses yang sebelumnya tersebar di cabang dan regional. BTN ingin memastikan proses kredit lebih cepat, konsisten, dan terukur.

BTN mencatat, dalam kondisi normal mampu memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Standardisasi proses dinilai krusial untuk menjaga kualitas keputusan kredit.

“Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Dalam skala sebesar ini, proses harus terstandardisasi,” ujar Nixon.

Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa menyebut integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau. Tata kelola dokumen dan underwriting kini menjadi lebih rapi.

Sementara Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menilai transformasi ini memperkuat akurasi keputusan kredit. Pendekatan terpusat juga dinilai mampu menekan risiko.

BTN juga mulai memanfaatkan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan untuk mempercepat analisis. Langkah ini menjadi bagian dari evolusi sistem kredit dari desentralisasi ke sistem terpusat.

Di sisi lain, Bank Syariah Nasional (BSN) akan menjadikan Loan Factory sebagai model awal. Skema ini akan diadaptasi untuk penguatan pembiayaan syariah.

“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha.

BTN berharap inovasi ini mendorong pertumbuhan kredit perumahan lebih cepat. Namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

“Pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga,” kata Nixon.

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) optimistis tren pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan tetap berada di jalur positif dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

Meski dibayangi tantangan ekonomi, bank spesialis pembiayaan hunian ini berambisi meningkatkan kapasitas penyalurannya secara masif.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan saat ini kemampuan penyaluran KPR perseroan berada di rentang 200.000 hingga 250.000 unit per tahun. Namun, ke depan BTN ingin melakukan lompatan besar dalam kapasitas produksinya.

“Kita lagi coba mau enhance (meningkatkan) kapasitas kita di 300 ribu-400 ribu per tahun,” ujar Nixon dalam acara Intimate Session with Media Partners di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Untuk mencapai target tersebut, BTN berencana memperluas jangkauan distribusi melalui kolaborasi strategis dengan PT Pos Indonesia. Melalui kemitraan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan KPR BTN dengan lebih mudah di berbagai pelosok daerah melalui kantor Pos.

“Nanti layanan KPR BTN bisa di Pos Indonesia. Saya besok sore akan ketemu dengan manajemen Pos. Salah satu bicaraan itu,” kata dia

Selain memperkuat jaringan fisik, BTN juga semakin gencar menggarap ekosistem digital. Perseroan tengah menjajaki kolaborasi dengan berbagai marketplace properti terkemuka, salah satunya adalah Rumah123, untuk mempercepat proses pemasaran dan penetrasi pasar.

“Kita kerja sama rumah dengan rumah123. Karena kita pengen ke depannya BTN juga menjadi tempat perdagangan perumahan terbesar dan harus merangkul property online ini,” ungkap Nixon.

Optimisme BTN didasarkan pada performa penyaluran kredit perumahan yang tumbuh solid sepanjang 2025. Data perseroan menunjukkan bahwa segmen KPR Subsidi menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Total nilai penyalurannya mencapai Rp191,2 triliun, meningkat dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp173,8 triliun.

Sementara itu, segmen KPR Non-Subsidi juga mencatatkan pertumbuhan yang sehat sebesar 6,7 persen yoy. Hingga akhir Desember 2025, nilai penyaluran KPR komersial ini mencapai Rp113,0 triliun, naik dari Rp106,0 triliun pada periode akhir 2024.

Dengan integrasi layanan pembiayaan dan pemasaran digital, BTN yakin dapat memenuhi tingginya kebutuhan hunian di Indonesia sekaligus memperkuat posisinya sebagai platform perdagangan properti terbesar di tanah air.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, BANDUNG — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan nasional setelah berhasil menyalurkan 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 hingga awal April 2026.

Total pembiayaan yang telah digelontorkan mencapai Rp530 triliun, mencerminkan kontribusi berkelanjutan perseroan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil perjalanan panjang BTN dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi.

“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan. Capaian 6 juta unit ini mencerminkan peran BTN dalam mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, ke depan BTN akan terus memperkuat transformasi bisnis menuju konsep beyond mortgage, yakni memperluas layanan dari sekadar pembiayaan rumah menjadi solusi keuangan keluarga secara menyeluruh. Inisiatif tersebut mencakup layanan transaksi, pembiayaan usaha, hingga kebutuhan finansial jangka panjang.

BTN juga menghadirkan inovasi melalui skema bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, guna memberikan solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dan terintegrasi bagi nasabah.

Senada, Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan capaian penyaluran KPR didorong oleh konsistensi perseroan dalam menjaga kinerja pembiayaan serta memperluas akses di berbagai wilayah.

“Permintaan hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan sektor perumahan lebih banyak berasal dari sisi pasokan, seperti ketersediaan lahan dan perizinan. BTN berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi,” jelasnya.

Dari sisi debitur, mayoritas KPR subsidi disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan.

Segmen ini didominasi oleh pekerja informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta pekerja formal seperti aparatur sipil negara dan karyawan swasta.

Selain KPR, BTN juga memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, realisasi KPP mencapai Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur.

Penyaluran dari sisi supply mencapai Rp1,47 triliun untuk pengembang dan kontraktor, sementara dari sisi demand sebesar Rp700 miliar dimanfaatkan untuk pembelian, pembangunan, dan renovasi rumah.

Kota Padang (ANTARA) - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), di akhir November 2025, tidak hanya menyebabkan korban jiwa. Bencana hidrometeorologi ini juga memberikan efek domino berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak, salah satunya dari segi ekonomi.

Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, hingga mata pencarian. Melihat masifnya dampak bencana yang ditimbulkan, PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk mengeluarkan kebijakan khusus bagi nasabah kredit konsumer yang terdampak banjir bandang, lewat relaksasi kredit.

Skema restrukturisasi kredit khusus ini diberikan agar mereka bisa segera pulih dan bangkit pascabencana alam yang menimpanya. Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi masyarakat untuk kembali menata kehidupan mereka, setelah dilanda musibah.

Sofia Risa, salah seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) BTN di Kota Padang mengatakan sangat terbantu dengan adanya kebijakan relaksasi pembayaran cicilan yang diberikan bank pelat merah atau milik negara tersebut.

"Saya sangat terbantu sekali dengan relaksasi BTN. Ini sangat membantu kami untuk bangkit pascabencana banjir," kata dia.

Ibu dua anak ini mengatakan beberapa hari setelah bencana terjadi, BTN Pusat datang mengunjungi lokasi terdampak bencana, salah satunya Perumahan Abi KPR BTN yang terletak di daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar.

Pada saat itu, perwakilan BTN menyambangi para pemilik rumah yang juga merupakan nasabah BTN. Tidak hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako, pihak bank juga berdiskusi dan menerima keluhan masyarakat yang kebingungan memikirkan cicilan rumah yang jatuh tempo setiap bulan pascabencana.

Dalam sebulan, Sofia bersama nasabah lainnya harus merogoh saku Rp1.067.000 untuk membayar cicilan rumah selama 15 tahun. Setelah adanya kebijakan relaksasi yang diterapkan BTN, uang tersebut kini dapat disimpan untuk keperluan pendidikan kedua anaknya, hingga modal untuk kembali membuka warung kebutuhan harian yang sebelumnya luluh lantak dihantam banjir bandang.

"Terhitung Januari 2026, hingga Desember 2026, kami mendapat keringanan untuk tidak membayar cicilan dulu, dan ini sangat membantu sekali," sebut perempuan yang sudah enam tahun menempati rumah KPR tersebut.

Sofia mengaku telah bertemu langsung dengan perwakilan BTN untuk menanyakan perihal penangguhan atau keringanan lainnya. Pihak bank sendiri menawarkan beberapa opsi, salah satunya keringanan pembayaran cicilan berdasarkan kesanggupan. Misalnya, cicilan per bulan nasabah yang mulanya Rp1.067.000 diturunkan menjadi Rp800 ribu, namun jangka waktu pembayaran bertambah dari ketentuan sebelumnya.

Rencananya, ia bersama suami akan mengambil keringanan pembayaran cicilan yang ditawarkan pihak BTN. Meskipun harus menambah masa pelunasan yang awalnya hanya 15 tahun, Sofia meyakini langkah itu cukup realistis mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil, setelah tiga bulan dihantam bencana.

Kini, uang yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan untuk membayar cicilan rumah bisa ia gunakan sebagai modal usaha warung kecil miliknya yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, di antaranya sabun mandi, detergen, makanan ringan, minuman, telur dan lain sebagainya.

"Yang pasti uang tadi bisa kami maksimalkan untuk membayar kebutuhan sekolah anak dan usaha warung," ujarnya.

Senada dengan Sofia, Nasution yang juga nasabah BTN, sekaligus pemilik rumah KPR BTN Perumahan Abi, mengaku sangat terbantu dengan adanya kebijakan penangguhan pembayaran cicilan selama satu tahun.

Kebijakan ini dinilai sangat membantu masyarakat yang sedang kesusahan dan berjuang bangkit pascabencana hidrometeorologi yang melanda di akhir November 2025. Lewat skema restrukturisasi kredit tersebut, setidaknya masyarakat bisa bernapas lega dan tidak memikirkan cicilan rumah selama satu tahun.

Nasution bercerita sekitar satu bulan setelah bencana berlalu, ia mendatangi kantor BTN untuk menanyakan apakah ada keringanan bagi nasabah yang terdampak bencana. Kala itu, pihak bank menawarkan tiga opsi, salah satunya adalah penangguhan pembayaran selama satu tahun.

"Waktu itu ada tiga opsi yang ditawarkan dan saya memilih penangguhan pembayaran cicilan selama satu tahun," sebut dia.

Dengan adanya relaksasi atau penangguhan pembayaran cicilan selama satu tahun, ia bersama istri akan menggunakan uang yang seharusnya dikeluarkan Rp1.067.000 per bulan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

"Kalau masih ada sisanya, uang itu akan saya tabung," ujarnya.

Bapak tiga anak ini mengaku keringanan yang diberikan pihak bank datang pada momentum yang tepat. Sebab, sejak bencana terjadi di akhir November 2025, hingga kini, ia belum bisa bekerja sebagai pedagang ikan air tawar yang dipasok dari Danau Maninjau di Kabupaten Agam untuk kembali dijual ke Kota Padang.

"Relaksasi dari BTN sangat membantu kami sekali karena biaya cicilan per bulan ditangguhkan dulu, dan uangnya bisa kami gunakan untuk kebutuhan lain," kata dia.

Sementara itu, Direktur Perumahan Abi Koto Panjang Firma Sari mengatakan beberapa hari setelah kejadian bencana, ia mendapatkan informasi adanya relaksasi pembayaran cicilan rumah bagi konsumen.

Setelah mendapatkan informasi adanya relaksasi pembayaran cicilan rumah, Firma Sari menyampaikan kepada 28 kepala keluarga yang terdampak bencana untuk mengurus segala persyaratan agar mendapatkan kemudahan.

"Menurut saya, langkah BTN ini baik sekali karena sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.

Secara umum, di kawasan perumahan BTN tersebut terdapat 28 unit rumah yang terdampak langsung banjir bandang. Dari jumlah itu, dua unit rumah rata dengan tanah dan sisanya rusak ringan hingga berat. Kejadian nahas itu juga menyebabkan satu orang dewasa yang merupakan nasabah BTN beserta dua anaknya meninggal dunia.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera setidaknya berdampak kepada 22.879 nasabah kredit konsumer BTN yang tersebar di wilayah kantor BTN Banda Aceh (BSN), Medan, Padang dan Pematang Siantar. BTN mencatat nilai baki debet atau sisa pokok pinjaman kredit konsumer imbas bencana tersebut setidaknya mencapai Rp1,93 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga enam bulan, kategori sedang hingga sembilan bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan. Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025 serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana. Dalam pelaksanaannya debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan.

Para debitur kredit konsumer hanya perlu melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana. BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Kebijakan relaksasi kredit yang diberlakukan BTN merupakan wujud komitmen melayani masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat bencana. Relaksasi ini sekaligus bukti BTN merespons dampak yang terjadi di tengah masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR, KOMPAS.com - Memiliki rumah sendiri pada usia muda sering kali dianggap sebagai angan-angan belaka bagi pekerja bergaji upah minimum regional (UMR) di Jakarta. Apalagi, dengan harga properti yang terus meroket.

Namun, stereotip pesimistis itu dipatahkan oleh Wicaksono (36), seorang karyawan swasta di Jakarta.

Sebagai perantau asal Jawa Tengah, Wicaksono dan sang istri awalnya mengadu nasib di Ibu Kota dengan menyewa sebuah kontrakan di kawasan padat Manggarai, Jakarta Selatan. Akan tetapi, siklus membayar uang sewa setiap bulan tanpa pernah memiliki aset pada akhirnya mengusik pemikiran mereka.

“Waktu itu masih ngontrak di Manggarai. Tiap tahun mikir, uang habis buat kontrakan terus, tapi enggak jadi aset,” kata Wicaksono kepada Kompas.com, Senin (21/2/2026).

Pada 2017, berbekal gaji UMR Jakarta yang kala itu berada di kisaran Rp 3,2 juta dan tabungan, Wicaksono “nekat” mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dengan down payment (DP) 0 persen.

Bidikannya adalah sebuah rumah sederhana seharga Rp 290 juta di Cluster Pelita Bojong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dapat ditempuh sekitar 5 hingga 10 menit dari Stasiun KRL Bojonggede.

Di atas kertas, keputusan itu terdengar seperti manuver finansial yang berbahaya. Cicilan pada dua tahun pertama dipatok flat sebesar Rp 2,6 juta per bulan. Artinya, hanya tersisa hitungan ratusan ribu rupiah dari gajinya untuk bertahan hidup. Tenor yang harus ia jalani pun tak main-main: 20 tahun!

Namun, siapa sangka, utang dua dekade itu berhasil ia lunasi hanya dalam kurun waktu delapan tahun, tepat pada awal 2025.

Berbagi peran dengan istri dan pekerjaan sampingan

Sejak awal akad ditandatangani, Wicaksono dan istri sudah sepakat membagi peran secara jelas. Oleh karena itu, ia mantap mengajukan KPR di BTN, meski angka di slip gaji pas-pasan.

"Waktu itu enggak ada keraguan karena emang pikirannya sudah diplot kayak gitu. Suami bayar rumah (lewat KPR), istri (bekerja) buat kehidupan sehari-hari," tutur Wicaksono.

Dok. Pribadi Kawasan tempat tinggal Wicaksono di Cluster Pelita Bojong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2017. Proses KPR rumah di kluster ini didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Skenario ideal itu sayangnya harus berubah arah. Kelahiran anak kedua dan kesulitan mencari asisten rumah tangga (ART) yang cocok memaksa sang istri untuk resign dari pekerjaannya.

Mesin ekonomi keluarga pun mendadak timpang. Sementara itu, setelah masa flat berakhir, cicilan KPR perlahan merangkak naik menyentuh angka Rp 3,5 juta per bulan, berkejaran dengan kenaikan gaji yang saat itu baru menyentuh Rp 4 juta.

Untuk menutup lubang finansial, Wicaksono mengorbankan jam tidurnya. Ia memutar otak dengan mencari pekerjaan sampingan (freelance). Pagi hingga sore ia mengerjakan proyek lepas, sedangkan malam hari ia gunakan untuk pekerjaan utamanya di kantor.

Sempat hopeless akibat pandemi

Ujian terberat datang pada 2020 saat pandemi Covid-19 menghantam. Kantor utamanya melakukan efisiensi besar-besaran. Banyak proyek freelance-nya pun harus terhenti. Alhasil, arus kas keluarga goyah.

Malam itu, Wicaksono dan istrinya duduk bersama di meja makan, menghitung ulang semua anggaran dengan skenario terburuk.

"Pahit-pahitnya, sampai di titik se-hopeless ini, kalau emang enggak sanggup (mencicil), ya sudah, rumah kami lepas," kenangnya getir.

Di tengah keputusasaan, ia mendapat informasi dari tetangga mengenai program keringanan dari BTN. Berbekal rekam jejak cicilan yang tidak pernah menunggak sehari pun, ia memberanikan diri mendatangi pihak bank.

Langkah ini menjadi titik balik. Ia berhasil mendapatkan persetujuan penurunan suku bunga yang menekan cicilannya menjadi Rp 2,8 juta. Ketika ekonomi belum juga membaik pada tahun berikutnya, ia pun mengajukan program restrukturisasi.

"Kami cuma bayar pokok (utang KPR). Jadi, dari Rp 2,8 juta, aku cuma bayar sekitar Rp 400.000 sampai Rp 500.000. Itu sangat membantu, walaupun tenornya ternyata nambah dua tahun (menjadi 22 tahun)," jelasnya.

Siasat "ngebom" dan menolak jadi kutu loncat

Seiring ekonomi pasca-pandemi kian pulih, keran pendapatan dari jalur freelance kembali mengalir. Ia juga mendapatkan pekerjaan di kantor baru dengan gaji yang jauh lebih baik.

Alih-alih meningkatkan lifestyle, Wicaksono memilih untuk tetap hidup sederhana di bawah kemampuannya. Uang hasil sampingan itu ia tabung secara agresif untuk satu tujuan, yakni “ngebom” alias melakukan pelunasan sebagian pokok utang.

Saat dana mulai terkumpul, ia sempat dihadapkan pada godaan untuk memindahkan KPR atau take over ke bank lain demi mendapatkan promo bunga flat. Fenomena ini lazim disebut "kutu loncat" di kalangan debitur KPR.

Shutterstock PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat alokasi tambahan menjadi 220.000 unit, naik tajam dari kuota sebelumnya.

Namun, setelah menghitung cermat dan survei ke sejumlah bank, biaya appraisal baru bisa memakan hingga 11 persen dari total pokok utang. Ia akhirnya memilih setia di BTN.

"Ternyata, lebih menguntungkan jika stay di BTN dengan ngebom," ungkapnya.

Perhitungannya tepat. Menurut Wicaksono, proses pelunasan sebagian di BTN tergolong mudah. Penalti yang dikenakan pun sangat ringan, hanya 1 persen dari nilai yang disetorkan.

Saat ia ngebom Rp 50 juta dari hasil tabungan freelance, penaltinya hanya Rp 500.000.
Manuver ini ia lakukan dua kali. Akhirnya, cicilan bulanannya terjun bebas hingga hanya tersisa di kisaran Rp 600.000.

"Kalau jadi kutu loncat, kami tetep bayar ratusan juta. Kalau di BTN, setelah kami nembak-nembak, mungkin kami bisa saving Rp 100 juta lebih," tegasnya.

Pengorbanan istri dan pendekatan humanis bank

Puncak perjuangan itu tiba pada awal 2025. Wicaksono memutuskan untuk melunasi seluruh sisa pokok utangnya. Sang istri bahkan rela menjual perhiasan dan aset simpanannya demi kebebasan finansial keluarga.

Namun, ada satu rintangan terakhir. Akibat program restrukturisasi di masa pandemi, terdapat akumulasi beban bunga tertunda sebesar Rp 30 juta yang harus dibayarkan saat pelunasan total, selain sisa pokok, bunga berjalan, dan penalti.

Lagi-lagi, rekam jejak yang bersih dan komunikasi yang baik dengan pihak BTN membuahkan hasil. Petugas bank mengarahkannya untuk mengajukan keringanan.

Hasilnya mencengangkan. Beban restrukturisasi yang tadinya di atas Rp 30 juta dipangkas oleh pihak bank hingga hanya tersisa Rp 1,5 juta. Kini, sertifikat rumah di Bojonggede itu sudah sepenuhnya beralih nama.

"Ada sisi plong karena udah nggak ada utang di bank. Cuma tinggal utang ke istri, ya. Karena ini (pelunasan) dari jual perhiasannya istri," guraunya.

Banyak kemudahan dari BTN

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Penampakan rumah subsidi di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025). Sebanyak 50.030 unit rumah tersebut diakadkan massal dengan skema KPR FLPP, penyerahan kunci secara simbolis dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di perumahan tersebut.

Keberhasilan Wicaksono tak terlepas dari pendekatan humanis pihak bank. Ia mengapresiasi kemudahan yang dirasakannya selama menjadi nasabah, mulai dari pengajuan KPR, penurunan suku bunga, restrukturisasi, hingga pelunasan sebagian dan penuh.

“Alhamdulillah, prosesnya sangat mudah di BTN. Petugasnya jelasin dengan baik dan bisa kasih solusi terbaik bagi nasabah. Bener-bener membantu,” ujar Wicaksono.

BTN sendiri menghadirkan berbagai kemudahan dalam memiliki rumah impian lewat KPR. Asal persyaratan lengkap dan skor kredit bagus, pengajuannya dipermudah. Apalagi, saat ini, BTN punya inovasi digital bale Properti yang diluncurkan pada 9 Februari 2025, tepat saat HUT Ke-75.

Platform tersebut memungkinkan pencarian rumah, simulasi KPR, pengajuan pembiayaan, hingga pelacakan proses kredit secara daring.

“Lewat bale Properti, kami ingin menjadikan pengalaman memiliki rumah sebagai sesuatu yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Inilah bentuk nyata komitmen BTN untuk menjadi mitra utama keluarga Indonesia dalam mewujudkan rumah impian mereka,” ujar SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).

Tidak hanya di awal pengajuan, ada pula kemudahan yang diberikan saat masa bayar. Sebut saja sistem auto debet (AGF) setiap tanggal 7-8, program diskon angsuran atau bunga, seperti BTN Eazy dan Bayar Cuan, keringanan untuk nasabah existing (rate top up atau restrukturisasi), hingga pengurangan angsuran melalui pemilahan dan penyetoran sampah.

Jika nasabah ingin melakukan manuver "ngebom" (pelunasan sebagian) atau pelunasan dipercepat seperti Wicaksono, prosesnya tidak dipersulit dengan biaya penalti yang hanya 1 persen.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu dalam media gathering BTN di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).

Dengan sejumlah kemudahan tersebut, sejak 1976 hingga Desember 2025, BTN telah menyalurkan kredit perumahan sebesar Rp 555,11 triliun.

Rinciannya, penyaluran KPR subsidi sekitar 4,4 juta unit dengan nilai Rp 300,99 triliun. Untuk KPR nonsubsidi, BTN telah membiayai 1,3 juta unit rumah dengan total nilai Rp 218,57 triliun.

"Capaian ini semakin menegaskan peran BTN dalam mendukung kepemilikan hunian bagi masyarakat Indonesia," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, diberitakan Kompas.com, Rabu (18/2/2026).

Milenial dan Gen Z, jangan takut ambil KPR!

Wicaksono pun membagikan resep rahasianya agar berani melangkah untuk mengajukan KPR BTN bagi generasi milenial dan Gen Z yang saat ini masih ngontrak dan merasa pesimis dengan harga rumah.

1. Ubah mindset, KPR harus diniatkan untuk dilunasi sebagian secara bertahap

Langkah pertama, ubah mindset saat mengajukan KPR BTN dengan diniatkan untuk dilunasi secara bertahap. Untuk itu, diperlukan pula pengaturan keuangan secara ketat.

"Saat mengajukan KPR, masuklah dengan niat untuk 'nembak' atau 'ngebom' (pelunasan sebagian). Jangan pasrah mengikuti tenor 20 tahun. Tekan gaya hidup dan tabung untuk memotong pokok utang," tuturnya,

2. Jangan jadi nasabah pasif

Berikutnya, jangan jadi nasabah pasif. Aktiflah bertanya dengan pihak BTN seputar program-program yang memudahkan nasabah.

"Kita harus sering komunikasi sama pihak BTN. Karena kita sibuk bekerja, informasi program-program keringanan KPR itu sering kita skip. BTN punya banyak program yang meringankan nasabah kalau kita mau bertanya," ujarnya.

3. Haram hukumnya telat bayar

Selanjutnya, jangan sesekali telat membayar cicilan. Sekali saja terlambat, hal ini bisa memengaruhi skor kredit serta menurunkan peluang mendapatkan kemudahan dari BTN.

"Jangan telat bayar! Kalau kita telat bayar, minta keringanan dari bank itu bakal jauh lebih susah. Cicilan yang lancar adalah modal utama kita saat butuh bantuan dari bank," lanjutnya.

4. Perbanyak koneksi dan cari side hustle

Kiat berikutnya, memperbanyak koneksi dan mencari side hustle atau pekerjaan sampingan. Penghasilan tambahan ini dapat diinvestasikan ke instrumen aman atau ditabung. Setelah cukup, dana ini bisa digunakan untuk melunasi sebagian.

"Gaji UMR bukan jalan buntu. Perbanyak side hustle (pekerjaan sampingan) dan jaga silaturahmi. Semakin banyak koneksi yang baik dengan teman-teman sekitar, rezeki kita bakal bertambah. Jangan pernah menyepelekan orang di sekitar kita," tuturnya.

Bagi Wicaksono, rumah di Bojonggede bukan sekadar bangunan, melainkan penanda perjalanan dari kontrakan sempit di Manggarai menuju hunian milik sendiri.

Kini, sepulang kerja, ia bisa melihat anak-anaknya bermain tanpa lagi dihantui kekhawatiran soal kontrak atau kenaikan sewa. Sertifikat telah di tangan dan di rumah itulah, ia merasa semua lembur, kurang tidur, serta pengorbanan selama bertahun-tahun akhirnya terbayar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan penyaluran tertinggi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 1–31 Januari 2026 sebanyak 4.160 unit. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan bank-bank Himbara lainnya, mengacu total realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional sebanyak 7.312 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 912,4 miliar berdasarkan laporan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, serta BRI 587 unit.

“Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan resmi, Jakarta, Ahad (15/2/2026).

Berdasarkan data yang diperoleh BTN, jumlah realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP BTN jauh lebih besar, yakni mencapai 6.749 unit hingga akhir Januari 2026. Hal ini disebabkan adanya beberapa KPR Sejahtera FLPP yang sudah diakadkan BTN masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Lebih lanjut, Nixon menyampaikan bahwa kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, karena perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut dianggap memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

Dia menambahkan, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350 ribu unit pada 2026, dan BTN mendapatkan alokasi kuota sebanyak 172 ribu unit.

“BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah. Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ucap dia.