Bisnis.com, PADANG PARIAMAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan akan menarik anggaran pemulihan lahan sawah terdampak bencana banjir di Sumatra Barat jika penanganan di daerah tidak dipercepat.

Peringatan tersebut disampaikan setelah ia meninjau Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi salah satu wilayah terdampak.

Amran menyebut anggaran rehabilitasi lahan sawah telah tersedia sejak awal tahun, tetapi realisasi di lapangan dinilai belum optimal.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah terdampak di Sumatra Barat, dengan total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar.

Amran menilai lambatnya penanganan disebabkan kendala birokrasi dan koordinasi di tingkat daerah, meski pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Amran juga meminta penanggung jawab di lapangan memastikan pekerjaan berjalan hingga tuntas tanpa jeda.

“Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga menyoroti lambatnya aktivitas pemulihan, termasuk petani yang baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung.

“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kami datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami ini pelayan rakyat dengan tugas memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.

Untuk mempercepat proses, Kementerian Pertanian mengerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan meski Undang-Undang (UU) APBN 2026 belum diumumkan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berjalan normal.

Saat ditanya mengenai belum keluarnya UU APBN 2026, Menkeu Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangannya.

“Nanti kita lihat ya,” ujarnya singkat sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1/2026).

Terkait defisit APBN 2025, Purbaya menyebut pemerintah akan menyampaikan secara resmi dalam waktu dekat. Adapun pada tahun lalu, pengelolaan anggaran mengalami tekanan yang bertubi-tubi.

Tidak hanya kredibilitas pemerintah yang terancam tercoreng jika defisit anggaran menembus 3%, keberlanjutan pengelolaan fiskal ke depan pun bisa terancam.

“Nanti besok hari Rabu kami umumkan,” kata dia.

Menjawab pertanyaan mengenai tidak adanya seremoni penyerahan DIPA seperti tahun sebelumnya, Purbaya menegaskan hal tersebut tidak memengaruhi jalannya anggaran.

“Tetap jalan. Itu kan cuma seremonial, tapi teknikal jalan semua. Mereka sudah bisa gunakan anggaran semua,” jelasnya.

Dia juga memastikan tidak ada hambatan pencairan anggaran ke kementerian dan lembaga. Menurutnya, pencairan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing.

“Sesuai dengan kebutuhan kan, nggak semuanya cair. Yang ditarik cair. Tapi nggak ada hambatan,” tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.104/2025 tentang Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran.

Aturan yang berlaku saat diundangkan yakni 31 Desember 2025 lalu itu diterbitkan untuk memitigasi penyaluran dana atas pengeluaran negara di luar batas waktu operasional sistem pembayaran pada akhir tahun anggaran, serta penyaluran pembayaran yang melewati batas tahun anggaran.

Aturan tersebut mewajibkan penyaluran dana atas pengeluaran negara pada hari kerja terakhir tahun anggaran, serta setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan melalui Rekening Pengeluaran Lainnya In Transit (RPgL In Transit). Hal tersebut diatur di dalam pasal 2 PMK tersebut.

RPgL In Transit adalah rekening pemerintah, di luar Rekening Kas Umum Negara (RKUN) maupun Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (RPKBUNP SPAN), milik Bendahara Umum Negara (BUN) alias Menteri Keuangan (Menkeu).

Pada pasal 2 ayat (2), Menkeu mengatur penyaluran dana melalui RPgL In Transit ditujukan untuk sejumlah tujuan. Pertama, untuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan.

Waktu operasional sistem pembayaran perbankan itu merujuk pada jam layanan bank sentral maupun bank operasional (BO). Kedua, SPM disetujui KPPN namun belum diterbitkan SP2D sampai dengan tahun anggaran berakhir.

Ketiga, SPM yang belum diterima KPPN setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan namun telag memeroleh persetujuan untuk mengajukan SPM di luar batas waktu pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan.

"Mekanisme penyaluran dana melalui RPgL In Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui pembukaan RPgL In Transit pada masing-masing BO oleh Kuasa BUN Pusat berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kuasa BUN Pusat dengan BO," demikian bunyi pasal 3 ayat (1) PMK No.104/2025.

Adapun penyaluran dana melalui RPgL In Transit digunakan untuk penyaluran dana atas SPM yang memenuhi persyaratan penyaluran dana atas SPM yang memenuhi dua persyaratan, yakni dialokasikan dalam tahun anggaran berkenaan serta telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Aturan Pengecualian

Namun demikian, penyaluran dana melalui RPgL In Transit tidak dapat digunakan untuk tiga macam pengeluaran negara. Pertama, pekerjaan umum yang belum diselesaikan akhir tahun anggaran.

Kedua, pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga, pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/surat berharga negara.

Sementara itu, persetujuan penyaluran dana atas SPM di luar batas waktu pada hari kerja terakhir tahun anggaran harus paling sedikit memuat daftar SPM yang dimintakan persetujuan; alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN; nominal kebutuhan dana; serta nama bank penerima.

Pada pasal 7 aturan tersebut, Dirjen Perbendaharaan dapat melakukan persetujuan atau penolakan. Naskah dinas persetujuan maupun penolakan pengajuan dimaksud harus ditembuskan salah satunya kepada Menkeu.

Di sisi lain, alur penyaluran dana melalui RPgL In Transit itu dilakukan dengan tahapan pemindahbukuan dana dari rekening KUN ke RPKBUNP SPAN; pemindahbukuan dana dari RPKBUNP SPAN ke RPgL In Transit; dan pemindahbukuan dana dari RPgL In Transit ke RPKBUNP SPAN.

Secara terperinci, pemindahbukuan dari Rekening KUN ke RPKBUNP SPAN harus dilakukan sebelum batas waktu operasional bank sentral. Sementara itu, pemindahbukuan dari RPKBUNP SPAN ke RPgL In Transit dilaksanakan setelah berakhirnyajam layanan bank sentral.

Setelah itu, atas SPM yang disetujui dan memenuhi syarat diterbitkan SP2D. "SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan paling lambat pada hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya," demikian bunyi pasal 12. Nantinya, penyaluran SP2D dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari RPgL In Transit ke RPKBUNP SPAN.

Untuk proses akuntansi hari kerja terakhir tahun anggaran itu, pasal 14 mengatur bahwa pengeluaran dana dari RPKBUNP SPAN dicatat sebagai realisasi anggaran berdasarkan SP2D. Kemudian, penerimaan dana di RPgL IN Transit dicatat sebagai penerimaan transitoris (nonanggaran).

Pada hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya, pemindahan dana dari RPgL In Transit ke RPKBUNP SPAN dicatat sebagai kirima uang antarrekening, sedangkan pengeluaran dana dari RPKBUNP SPAN ke pihak penerima dicatat sebagai pengeluaran transitoris (nonanggaran).

"Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Kuasa BUN Pusat," bunyi pasal 15 ayat (1).

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran ketahanan pangan telah mencapai Rp 93,4 triliun hingga akhir Oktober 2025 atau sekitar 64,6 persen dari alokasi bidang tersebut pada APBN Tahun 2025 senilai Rp 144,6 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto dalam media gathering di Karawang, Selasa, mengamini realisasi tersebut tampak rendah, namun menekankan bahwa penyerapan anggaran ketahanan pangan umumnya tidak berjalan linier dengan progres fisik di lapangan.

Pada banyak program, khususnya infrastruktur, pekerjaan di lapangan kerap lebih cepat, sementara pembayaran baru dilakukan ketika kontrak jatuh tempo sehingga realisasi keuangan tampak tertinggal.

Ia menambahkan kegiatan pertanian juga sangat dipengaruhi siklus musim. Prosesnya yang berlangsung berurutan mulai dari pratanam, tanam, panen, hingga pascapanen membuat pencairan anggaran mengikuti tahapan tersebut. Jika musim tanam terlewat, pelaksanaan harus menunggu musim berikutnya.

Karena itu, rendahnya persentase realisasi bukan berarti program tidak berjalan. Banyak kegiatan masih berada pada tahapan yang harus diselesaikan secara berurutan, sehingga pencairan anggaran baru dapat dilakukan ketika setiap tahap memenuhi syarat dan waktunya sesuai dengan musim.

“Ini juga harus kita pahami bahwa realisasi yang ada ini bukan berarti tidak dilaksanakan, ya, tapi memang ada periode-periode tertentu yang bisa dilakukan,” kata Tri.

Secara rinci, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga Oktober 2025 dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga sebesar Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah Rp 13,9 triliun, serta pembiayaan investasi Rp 22,1 triliun.

Sebagian dari realisasi tersebut mengalir ke program-program utama ekosistem ketahanan pangan, termasuk pembiayaan investasi melalui Bulog sebagai operator investasi pemerintah (OIP) sebesar Rp 22,1 triliun yang telah terealisasi penuh atau 100 persen dari pagu.

Selain itu, anggaran turut digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan (Rp 6,6 triliun), program Kampung Nelayan Merah Putih hingga peningkatan produksi garam (Rp 2,1 triliun), serta pembangunan bendungan dan irigasi hingga operasi dan pemeliharaan sumber daya air (Rp 11,9 triliun).

Tri menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 berfokus untuk menjaga stabilitas nasional, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran sangat vital. Ia juga mengingatkan risiko kekurangan pasokan pangan yang dapat memicu gejolak sosial, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, salah satunya penguatan distribusi dan cadangan pangan untuk memastikan pasokan dapat tersalurkan dengan baik sekaligus membangun cadangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Kedua, peningkatan produksi melalui berbagai program di kementerian terkait, termasuk perluasan areal panen, cetak sawah, optimalisasi lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Ketiga atau terakhir, penguatan aspek konsumsi dengan menjaga keterjangkauan pangan melalui berbagai intervensi pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap keras dalam meminta Kementerian Lembaga (KL) mempercepat pencairan anggaran jelang akhir tahun. Ini bukan tanpa alasan, sebab anggaran tersebut juga bersumber dari utang yang harus dimanfaatkan dengan optimal.

"Saya nggak mengomentari kementerian lain. Saya bodo amat," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025)

"Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak mengomentari kerja mereka," tegasnya.

APBN dirancang oleh pemerintah dan DPR dalam format defisit. Belanja selalu lebih besar, disesuaikan dengan program prioritas pemerintah. Sumber anggarannya berasal dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan utang.

Utang yang menjadi tanggungan negara akan menjadi bermanfaat ketika digunakan secara produktif melalui belanja KL. Ketika anggaran tidak terserap karena program KL tidak berjalan, maka artinya negara alami kerugian.

"Saya mencegah inefficiency budget dengan tadi menerbitkan surat utang, tambahan yang uang yang nggak dipake," ujarnya.

Optimalisasi belanja juga dibutuhkan untuk mendorong perekonomian. "Itu kan setiap tahun juga ada yang lebih anggarannya. Ada yang nggak kepake saya ambil saja. Atau bisa dibelanjai. Kalau belanja ke tempat lain mungkin ya," pungkasnya.