Bisnis.com, BOGOR -- Pemerintah mengklaim bahwa memiliki ruang untuk melakukan sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kendati undang-undangnya sampai kini belum terbit.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan bahwa APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Namun dia menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” ujar Prasetyo.

UU APBN dan DIPA

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Pemerintah Melanggar Hukum?

Pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Illahi menyoroti bahwa tahun anggaran 2026 telah berjalan beberapa hari, tetapi dokumen hukum yang menjadi landasan operasional belanja negara tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Beni menegaskan bahwa dalam kacamata hukum keuangan negara, kondisi ini mencederai prinsip transparansi. Padahal, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara meletakkan transparansi dan ketaatan pada hukum sebagai kewajiban imperatif, bukan sekadar etika administrasi.

"Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara menetapkan rincian APBN dalam Perpres sebagai dasar operasional belanja. Tanpa adanya publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berada dalam kondisi rawan cacat asas legalitas dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya.

Selain tinjauan keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur maupun publik.

"Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah belum diumumkannya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut dia, APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Nggak, kalau APBN kan sejak awal juga sudah dirancang sedemikian rupa dan itu juga sudah disahkan ya di dalam Undang-Undang APBN,” ujarnya.”

Kendati demikian, Prasetyo menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tandas Prasetyo.

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah belum diumumkannya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurut dia, APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Nggak, kalau APBN kan sejak awal juga sudah dirancang sedemikian rupa dan itu juga sudah disahkan ya di dalam Undang-Undang APBN,” ujarnya.”

Kendati demikian, Prasetyo menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tandas Prasetyo.

Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan meski Undang-Undang (UU) APBN 2026 belum diumumkan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berjalan normal.

Saat ditanya mengenai belum keluarnya UU APBN 2026, Menkeu Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangannya.

“Nanti kita lihat ya,” ujarnya singkat sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1/2026).

Terkait defisit APBN 2025, Purbaya menyebut pemerintah akan menyampaikan secara resmi dalam waktu dekat. Adapun pada tahun lalu, pengelolaan anggaran mengalami tekanan yang bertubi-tubi.

Tidak hanya kredibilitas pemerintah yang terancam tercoreng jika defisit anggaran menembus 3%, keberlanjutan pengelolaan fiskal ke depan pun bisa terancam.

“Nanti besok hari Rabu kami umumkan,” kata dia.

Menjawab pertanyaan mengenai tidak adanya seremoni penyerahan DIPA seperti tahun sebelumnya, Purbaya menegaskan hal tersebut tidak memengaruhi jalannya anggaran.

“Tetap jalan. Itu kan cuma seremonial, tapi teknikal jalan semua. Mereka sudah bisa gunakan anggaran semua,” jelasnya.

Dia juga memastikan tidak ada hambatan pencairan anggaran ke kementerian dan lembaga. Menurutnya, pencairan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing.

“Sesuai dengan kebutuhan kan, nggak semuanya cair. Yang ditarik cair. Tapi nggak ada hambatan,” tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026 kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga meski sudah di akhir Desember. Padahal, biasanya DIPA APBN diserahkan pada akhir November 2025.

Hal ini kontras dengan pernyataan pemerintah yang selalu menyebut akan mempercepat proses penyerapan anggaran sejak awal tahun dimulai.

Ketika dimintai penjelasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memastikan bahwa penyerahan DIPA APBN 2026 akan dilakukan segera.

"Nanti akan ada penyerahan dalam waktu dekat. Nanti kita lihat jadwalnya," kata Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/11/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyerahan DIPA APBN 2026 hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan APBN 2026 tidak akan terhambat meski DIPA belum diterima pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga.

Purbaya menyatakan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada Selasa (16/12/2025), tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Prabowo.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan.

“Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, beberapa tahun belakangan penyerahan DIPA APBN dilakukan secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga. Praktik tersebut sudah dilaksanakan sejak penyerahan DIPA APBN 2024 pada akhir November 2023.

DIPA sendiri merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim belum diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada pemerintah daerah dan kementerian lembaga hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak akan terhambat.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Purbaya yang sebelumnya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan, penundaan hanya terjadi pada aspek seremoni, sementara proses teknis dan pelaksanaan anggaran tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada hari ini, tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Presiden.

“Kemarin sih diagendakan harusnya hari ini, tapi diundur,” katanya.

Purbaya kembali menegaskan bahwa penundaan seremoni penyerahan DIPA tidak berdampak pada penyaluran anggaran maupun kesiapan kementerian dan lembaga dalam menjalankan program-program APBN 2026.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan.

“Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

Sementara itu dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, terdapat sejumlah jadwal dan batas waktu yang sudah dirilis untuk pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) sebagai panduan bagi seluruh satuan kerja dalam melakukan penyelesaian kewajiban akhir tahun anggaran. Kalender LLAT ini berisi penandaan tanggal penting mulai awal hingga akhir Desember, mencakup seluruh tahapan strategis terkait pengajuan, pendaftaran kontrak, penyampaian dokumen, hingga penyetoran sisa dana dalam APBN.

Jadwal Penting Penggunaan APBN Akhir Tahun 2025