REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengandalkan ekspansi belanja sosial, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai penopang utama daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penguatan belanja pemerintah menjadi strategi utama untuk mendorong permintaan domestik.

“Belanja pemerintah juga tumbuh 21 persen. Ini sesuai strategi kita untuk meratakan belanja sepanjang tahun,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026) lalu.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi program MBG telah mencapai Rp 55,34 triliun dengan cakupan sekitar 61,8 juta penerima melalui lebih dari 26 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Di sisi lain, anggaran ketahanan pangan juga telah terealisasi sebesar Rp 53,7 triliun atau sekitar 25,5 persen dari pagu Rp 210,4 triliun, mencakup subsidi pupuk, dukungan kepada Bulog, serta intervensi stabilisasi pangan.

Langkah ini menjadi krusial mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi. Data menunjukkan konsumsi tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, penguatan konsumsi menjadi kunci menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia. “Permintaan kita dorong supaya ekonomi tetap bergerak,” katanya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus mengandalkan belanja negara sebagai penopang pertumbuhan, terutama pada kuartal II. “Belanja pemerintah menjadi penopang, dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal kedua,” ujarnya.

Ia menambahkan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dolar AS, terutama pada periode pembayaran dividen dan musim haji. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk kerja sama swap mata uang dengan sejumlah negara.

Di tengah kondisi tersebut, efektivitas belanja sosial menjadi perhatian. Dengan belanja negara yang tumbuh 31,4 persen hingga Maret dan defisit tetap dijaga di kisaran 0,93 persen PDB, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan keberlanjutan anggaran.

Namun, pemerintah optimistis strategi ini tetap tepat, mengingat konsumsi domestik masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kombinasi program MBG, belanja pangan, serta berbagai stimulus lainnya, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan mampu menahan dampak perlambatan eksternal sepanjang 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan pada 2026 sebesar 31,7 persen menjadi Rp 210,4 triliun dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp 159,7 triliun, untuk mendukung target swasembada nasional. Pertumbuhan itu tercatat relatif tinggi dibandingkan tren beberapa tahun sebelumnya, seiring komitmen memperkuat kemandirian pangan.

“Tahun 2026 kita ingin tetap mempertahankan untuk dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan,” kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Arah anggaran ketahanan pangan 2026 disusun melalui tiga pilar utama, yakni penguatan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan produksi, serta penguatan aspek konsumsi.

Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp 27,8 triliun ditujukan untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan, termasuk pembangunan lima pelabuhan perikanan terluar berwawasan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui Bulog yang menargetkan penyediaan 3 juta ton.

Pada pilar peningkatan produksi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 162,4 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton, pengembangan lumbung pangan, serta sejumlah program pendukung peningkatan kapasitas produksi lainnya.

Sementara itu, penguatan konsumsi memperoleh alokasi sekitar Rp 6,2 triliun yang diarahkan untuk menjaga akses dan keterjangkauan pangan, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Gerakan Pangan Murah.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran ketahanan pangan telah mencapai Rp 93,4 triliun hingga akhir Oktober 2025 atau sekitar 64,6 persen dari alokasi bidang tersebut pada APBN Tahun 2025 senilai Rp 144,6 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto dalam media gathering di Karawang, Selasa, mengamini realisasi tersebut tampak rendah, namun menekankan bahwa penyerapan anggaran ketahanan pangan umumnya tidak berjalan linier dengan progres fisik di lapangan.

Pada banyak program, khususnya infrastruktur, pekerjaan di lapangan kerap lebih cepat, sementara pembayaran baru dilakukan ketika kontrak jatuh tempo sehingga realisasi keuangan tampak tertinggal.

Ia menambahkan kegiatan pertanian juga sangat dipengaruhi siklus musim. Prosesnya yang berlangsung berurutan mulai dari pratanam, tanam, panen, hingga pascapanen membuat pencairan anggaran mengikuti tahapan tersebut. Jika musim tanam terlewat, pelaksanaan harus menunggu musim berikutnya.

Karena itu, rendahnya persentase realisasi bukan berarti program tidak berjalan. Banyak kegiatan masih berada pada tahapan yang harus diselesaikan secara berurutan, sehingga pencairan anggaran baru dapat dilakukan ketika setiap tahap memenuhi syarat dan waktunya sesuai dengan musim.

“Ini juga harus kita pahami bahwa realisasi yang ada ini bukan berarti tidak dilaksanakan, ya, tapi memang ada periode-periode tertentu yang bisa dilakukan,” kata Tri.

Secara rinci, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga Oktober 2025 dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga sebesar Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah Rp 13,9 triliun, serta pembiayaan investasi Rp 22,1 triliun.

Sebagian dari realisasi tersebut mengalir ke program-program utama ekosistem ketahanan pangan, termasuk pembiayaan investasi melalui Bulog sebagai operator investasi pemerintah (OIP) sebesar Rp 22,1 triliun yang telah terealisasi penuh atau 100 persen dari pagu.

Selain itu, anggaran turut digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan (Rp 6,6 triliun), program Kampung Nelayan Merah Putih hingga peningkatan produksi garam (Rp 2,1 triliun), serta pembangunan bendungan dan irigasi hingga operasi dan pemeliharaan sumber daya air (Rp 11,9 triliun).

Tri menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 berfokus untuk menjaga stabilitas nasional, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran sangat vital. Ia juga mengingatkan risiko kekurangan pasokan pangan yang dapat memicu gejolak sosial, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, salah satunya penguatan distribusi dan cadangan pangan untuk memastikan pasokan dapat tersalurkan dengan baik sekaligus membangun cadangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Kedua, peningkatan produksi melalui berbagai program di kementerian terkait, termasuk perluasan areal panen, cetak sawah, optimalisasi lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Ketiga atau terakhir, penguatan aspek konsumsi dengan menjaga keterjangkauan pangan melalui berbagai intervensi pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2025 per 31 Oktober mencapai Rp 93,4 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, Tri Budianto, mengatakan, serapan itu setara dengan 64,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 144,6 triliun.

“Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2025 itu sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan 31 Oktober kemarin, ini belum kami update, Rp 93,4 triliun ya, atau sekitar 64 persen dari APBN-nya,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Desa Curug, Klari, Karawang, Jakarta Barat, Selasa (9/12/2025).

Tri mengakui, realisasi anggaran itu bisa saja dibilang rendah.

Namun, dalam konteks alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur, realisasi keuangan biasanya tidak sejalan dengan realisasi pembangunan fisik.

Proyek pembangunan di lapangan sudah berjalan, namun realisasi keuangan terlambat.

Dalam kasus lain, proyek sudah ditenderkan, namun anggaran belum terealisasi.

“Jadi sebetulnya tinggal lakukan pembayaran saja pada saat dia jatuh tempo kontraknya,” ujar Tri.

Dari realisasi Rp 93,4 triliun itu, sebanyak Rp 6,6 triliun atau 60 persen dari pagu digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160,5 ribu hektar.

Lalu, untuk pekerjaan umum seperti bendungan, terdapat Rp 11,9 triliun dengan rincian bendungan 83,1 persen dari target, irigasi 48,7 persen dari target, dan operasi serta pemeliharaan sumber daya alam (SDA) 72,1 persen dari target.

Kemudian, Operasi Investasi Pemerintah (OIP) Bulog mencapai Rp 22,1 triliun. Nilai ini setara 100 persen dari pagu.

Rinciannya untuk beras 494 ribu ton; gabah 1,64 juta ton; dan jagung 347,6 juta ton.

“Itu terkait dengan Anggaran Ketahanan Pangan yang di tahun 2025,” tutur Tri.

Sementara, pada 2026, Kementerian Keuangan mengalokasikan Anggaran Ketahanan Pangan sebesar Rp 210,4 triliun.

Dana itu bakal digunakan untuk distribusi dan cadangan pangan Rp 27,8 triliun dengan rincian pengembangan pelabuhan perikanan terluar/berwawasan lingkungan, hingga menjaga stok cadangan pangan lewat Bulog sebesar 3 juta ton senilai Rp 22,7 triliun.

Lalu, produksi Rp 162,4 triliun dengan rincian, subsidi 8,8 juta ton pupuk senilai Rp 46,9 triliun;

lumbung pangan Rp 23,7 triliun termasuk cetak sawah dan optimasi 550 ribu hektar;

serta bantuan alsintan pra panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit.

Kemudian, Rp 19,1 triliun untuk pembangunan 15 unit bendungan; 212 ribu hektar irigasi; serta operasi dan pemeliharaan SDA.

Selanjutnya, pengembangan kawasan lahan seluas 2,6 hektar; bantuan 137,6 juta ekor benih indukan ikan; pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp 5,5 triliun; dan proyek pergaraman masional seluas 1.000 hektar di Rote senilai Rp 1,2 triliun.

Anggaran itu juga dialokasikan untuk konsumsi sebesar Rp 6,2 triliun yang digunakan untuk bantuan kerawanan pangan hingga gerakan pangan murah.

“Ini untuk bantuan kerawanan pangan termasuk SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan),” tutur Tri.