Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap untuk mengantisipasi masuknya periode puncak musim kemarau yang diprediksikan akan jatuh pada Agustus-September 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menyatakan bahwa percepatan olah lahan dilakukan secara agresif guna mengejar sisa ketersediaan air tanah yang mulai berkurang.

Salah satu strategi utama yang kini diimplementasikan adalah sistem mekanisasi terintegrasi yang diberi nama "Sistem Sepur".

"Jadi kalau musim panen raya nanti, setelah dipanen menggunakan combine harvester, di belakangnya langsung diikuti dengan traktor roda empat atau rotavator untuk langsung mengolah tanah. Kemudian di belakangnya lagi kita semprot dengan recomposer pakai drone supaya keasaman tanah itu bisa naik dan turun. Satu minggu kemudian langsung ditanam lagi dengan transplanter. Proses berurutan ini yang membuat kami menamakannya sistem sepur," ujar Frans, sapaan akrabnya, pada Kamis (21/5/2026).

Selain percepatan lahan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga menempuh 3 langkah strategis lainnya. Pertama, berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memetakan wilayah rawan.

Kedua, mendorong penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan, berumur pendek, namun tetap berproduktivitas tinggi seperti varietas Inpago. Ketiga, melakukan pengawalan ketat terhadap dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Frans memaparkan bahwa bantuan infrastruktur pengairan juga telah didistribusikan pemerintah ke berbagai daerah. Bantuan tersebut bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk 334 unit rehabilitasi jaringan irigasi ke 25 kabupaten melalui dana APBD. Selain itu, dialokasikan pula 75 unit irigasi alternatif di 15 kabupaten.

Dari anggaran APBN, disalurkan bantuan irigasi perpompaan sebanyak 1.823 unit di 30 kabupaten, irigasi perpipaan sebanyak 366 unit di 26 kabupaten, serta 220 unit bangunan konservasi air.

Pemerintah memfokuskan pengawasan pada daerah-daerah yang lokasinya berada di ujung atau jauh dari sumber air 5 BBWS yang ada di Jawa Tengah. Wilayah seperti Jepara, Banjarnegara, dan Cilacap menjadi perhatian khusus.

"Seperti Jepara misalnya, itu kan kejauhan dari sumber airnya, kadang-kadang sudah terbagi habis di mana-mana. Nah itu yang kita perlu tambah, misalnya sumber airnya di mana, kita lakukan irigasi perpompaan, tarik air masukan ke jaringan irigasi," kata Frans.

Pada daerah-daerah kritis ini, penambahan sumur dalam dan optimalisasi pompa ditarik langsung ke jaringan irigasi untuk menyelamatkan lahan pertanian.

Langkah mitigasi ini sekaligus menjadi evaluasi atas kendala tahun lalu, di mana sejumlah daerah mencatat indeks pertanaman yang rendah akibat kekeringan hingga hanya mampu menanam satu kali dalam setahun.

Dengan masifnya pembangunan fisik jaringan pengairan sejak akhir 2025, aliran air menuju musim kemarau tahun ini diharapkan berjalan jauh lebih lancar demi mengamankan target luas tanam dari proyeksi penurunan produksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut program revitalisasi irigasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional, terutama untuk mendorong peningkatan luas panen tanpa harus menambah lahan sawah.

“Jadi yang mengerjakan revitalisasi-revitalisasi irigasi adalah Kementerian PU, di sana ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, koordinasi dengan Kementerian Pertanian, usernya kan Pertanian, karena di ujungnya kan air ini harus sampai ke tanaman,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026).

Dia menjelaskan, koordinasi antara kementerian menjadi kunci pelaksanaan program revitalisasi infrastruktur pertanian termasuk pelaporan dari tingkat bawah hingga sinkronisasi data.

“Nah, Direktur Irigasi berkoordinasi dengan seluruh Gapoktan, seluruh dinas, dan seluruh luas baku sawah kita yang terdampak irigasi kan, irigasi yang rusak, itu kemudian dilaporkan ke Kementan, kemudian disinkronisasi dengan Kementerian PU, kemudian dikerjakan. Nah, kira-kira gitulah,” lanjutnya.

Menurutnya, pelaksanaan Inpres irigasi tidak memiliki kendala besar, selain pada aspek validitas dan kecepatan data dari lapangan. “Mungkin kalau ditanya kendalanya apa, saya kira mungkin kendalanya tinggal bagaimana cepatnya dan validnya data dari bawah. Jadi lebih baik numpuk dobel lapor daripada tidak ada yang lapor,” katanya.

Sudaryono juga menyoroti pentingnya ketersediaan air dalam mendukung produktivitas pertanian. Saat ini, lahan sawah yang memiliki irigasi (irrigated) baru sekitar 24% dari total luas baku sawah nasional. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 50% dalam waktu dekat.

“Air ini menjadi penting. Kalau pupuk itu bisa diproduksi di pabrik, benih bisa diciptakan karena kebutuhannya kecil, yang tidak bisa orang ciptakan itu adalah air,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa peningkatan produksi tidak selalu bergantung pada perluasan lahan, melainkan pada intensitas tanam.

“Sehingga yang dimaksud tadi lahan baku sawahnya mungkin nggak nambah tapi nanamnya lebih banyak karena ketersediaan airnya itu,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Sudaryono menyebut luas baku sawah nasional sekitar 7 juta hektare, namun luas panen bisa mencapai 10 juta hingga 11 juta hektare karena adanya lahan yang ditanami lebih dari satu kali dalam setahun.

“Jadi bisa lihat lahannya 7 juta, panennya itu 10 juta, karena ada lahan-lahan yang panennya lebih dari satu kali,” jelasnya.

Kementerian PU Targetkan Perluasan Irigasi 750.000 Hektare

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menambahkan bahwa pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan revitalisasi irigasi seluas 653.158 hektare pada tahun sebelumnya, dengan anggaran sekitar Rp10,1 triliun hingga Rp10,15 triliun dari total alokasi Rp12 triliun.

Dengan sinergi antar kementerian dan percepatan pembangunan irigasi, pemerintah optimistis produktivitas pertanian nasional akan terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Untuk target next-nya di 2026 targetnya memang sesuai yang disampaikan dari Kementerian Pertanian ada 750.000 hektare ya. 752.000 hektare memang saat ini belum ada alokasinya namun teman-teman di Sumber Daya Air sudah menyiapkan kesiapan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian,” ujar Wida.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) memulai tahap pemulihan sektor pertanian pascabencana yang dipusatkan dipusatkan di Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (15/1/2026).

Wakil Gubernur Sumut, Surya mengatakan Tukka merupakan bagian penting dari sentra pertanian rakyat. Gangguan pada lahan dan irigasi berdampak pada penurunan produktivitas dan pendapatan petani secara drastis.

“Groundbreaking hari ini adalah komitmen nyata untuk memulihkan kembali fungsi lahan dan sistem irigasi," ujar Surya, Kamis (15/1/2026).

Dikatakan Surya, Pemprov berkomitmen penuh dalam pemulihan sektor pertanian di sejumlah wilayah pasca dihantam bencana.

Dia menyebut groundbreaking ini menjadi titik balik bagi penguatan ketahanan pangan di Sumut yang menandai dimulainya perbaikan besar-besaran terhadap infrastruktur pertanian yang rusak, termasuk penyediaan traktor roda empat, rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah terdampak.

Berdasarkan data yang direkap Pemprov, kerusakan lahan sawah di Sumut akibat bencana mencapai 37.318 hektare (ha), dengan rincian 22.274 ha rusak ringan, 10.690 ha rusak sedang, dan 4.354 ha rusak berat.

Khusus di Tapteng, kerusakan lahan mencapai 3.205 ha yang tersebar di berbagai kecamatan.

Surya juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam program rehabilitasi tersebut. “Pembangunan pertanian tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan,” tambahnya.

Groundbreaking rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana ini dibuka secara virtual oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Amran menyampaikan pemerintah pusat memberi bantuan senilai total Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan ini meliputi pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan pokok masyarakat.

Mentan menekankan agar pelaksanaan rehabilitasi menggunakan skema padat karya.

"Saudara-saudara yang memiliki sawah yang bekerja (rehabilitasi) sendiri, upahnya dibayar oleh pusat. Kami ingin masyarakat punya lapangan kerja di tengah masa sulit ini," ujarnya.

Lebih jauh, Mentan juga memerintahkan jajarannya untuk tetap berada di lokasi hingga proses pemulihan selesai.

“Saya tugaskan direktur dan tim untuk standby. Tolong dipercepat, saudara kita butuh uluran tangan segera," kata dia. (240)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai harga beras di tahun depan akan dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur pertanian dan manajemen hama yang masih menjadi tantangan bagi stabilitas produksi.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan stabilitas harga beras akan sangat tergantung pada kesiapan dan kebijakan pemerintah, termasuk menangani hama.

“Jika pemerintah bisa antisipasi perubahan cuaca dan kebijakannya memberikan kepastian pasar dan harga, maka produksi beras bisa stabil tinggi,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Namun demikian, Eliza menyebut sejumlah kendala yang dapat memengaruhi pasokan beras pada 2026 mendatang. Menurutnya, kondisi infrastruktur seperti irigasi masih menjadi pekerjaan rumah, karena banyak saluran yang rusak dan pendangkalan waduk menyulitkan penampungan air.

Dia menyebut saat hujan deras, air yang meluap bisa menggenangi sawah, merusak padi, dan menurunkan kualitasnya. Selain itu, serangan hama dan penyakit juga semakin memperparah kondisi tanaman sehingga berpotensi mengurangi produksi.

“Manajemen hama penyakit yang responsif, tepat sasaran, dan efektif juga harus dimaksimalkan. Ini perlu kerja sama petani, penyuluh, dinas terkait, serta akademisi agar penangannya tepat sehingga tidak membuat produksi terganggu,” ujarnya.

Eliza menilai jaringan irigasi yang rusak saat musim kemarau membuat distribusi air tidak merata. Alhasil, beberapa lahan mengalami kesulitan air sehingga produksi tidak berjalan optimal.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan potensi produksi beras akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025. Kenaikan potensi produksi beras ini terutama ditopang subround I (Januari–April 2025) yang melonjak 26,54%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Namun, angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Lebih lanjut, potensi produksi padi sepanjang 2025 juga diperkirakan naik 7,23 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 60,37 juta ton GKG. Ini artinya, ada potensi mengalami peningkatan sebesar 13,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 53,14 juta ton GKG.

Peningkatan potensi produksi padi Januari—Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,57%.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran ketahanan pangan telah mencapai Rp 93,4 triliun hingga akhir Oktober 2025 atau sekitar 64,6 persen dari alokasi bidang tersebut pada APBN Tahun 2025 senilai Rp 144,6 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto dalam media gathering di Karawang, Selasa, mengamini realisasi tersebut tampak rendah, namun menekankan bahwa penyerapan anggaran ketahanan pangan umumnya tidak berjalan linier dengan progres fisik di lapangan.

Pada banyak program, khususnya infrastruktur, pekerjaan di lapangan kerap lebih cepat, sementara pembayaran baru dilakukan ketika kontrak jatuh tempo sehingga realisasi keuangan tampak tertinggal.

Ia menambahkan kegiatan pertanian juga sangat dipengaruhi siklus musim. Prosesnya yang berlangsung berurutan mulai dari pratanam, tanam, panen, hingga pascapanen membuat pencairan anggaran mengikuti tahapan tersebut. Jika musim tanam terlewat, pelaksanaan harus menunggu musim berikutnya.

Karena itu, rendahnya persentase realisasi bukan berarti program tidak berjalan. Banyak kegiatan masih berada pada tahapan yang harus diselesaikan secara berurutan, sehingga pencairan anggaran baru dapat dilakukan ketika setiap tahap memenuhi syarat dan waktunya sesuai dengan musim.

“Ini juga harus kita pahami bahwa realisasi yang ada ini bukan berarti tidak dilaksanakan, ya, tapi memang ada periode-periode tertentu yang bisa dilakukan,” kata Tri.

Secara rinci, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga Oktober 2025 dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga sebesar Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah Rp 13,9 triliun, serta pembiayaan investasi Rp 22,1 triliun.

Sebagian dari realisasi tersebut mengalir ke program-program utama ekosistem ketahanan pangan, termasuk pembiayaan investasi melalui Bulog sebagai operator investasi pemerintah (OIP) sebesar Rp 22,1 triliun yang telah terealisasi penuh atau 100 persen dari pagu.

Selain itu, anggaran turut digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan (Rp 6,6 triliun), program Kampung Nelayan Merah Putih hingga peningkatan produksi garam (Rp 2,1 triliun), serta pembangunan bendungan dan irigasi hingga operasi dan pemeliharaan sumber daya air (Rp 11,9 triliun).

Tri menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 berfokus untuk menjaga stabilitas nasional, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran sangat vital. Ia juga mengingatkan risiko kekurangan pasokan pangan yang dapat memicu gejolak sosial, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, salah satunya penguatan distribusi dan cadangan pangan untuk memastikan pasokan dapat tersalurkan dengan baik sekaligus membangun cadangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Kedua, peningkatan produksi melalui berbagai program di kementerian terkait, termasuk perluasan areal panen, cetak sawah, optimalisasi lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Ketiga atau terakhir, penguatan aspek konsumsi dengan menjaga keterjangkauan pangan melalui berbagai intervensi pemerintah.

Bisnis.com, BANDUNG-- Jawa Barat masih tercatat sebagai salah satu tulang punggung produksi pangan nasional. Kontribusinya stabil menyumbang 17%–18% produksi padi nasional, menjadikan provinsi ini penyangga utama kebutuhan beras Indonesia.

Namun posisi itu kini menghadapi ancaman serius. Penyusutan lahan, alih fungsi yang tak terbendung, hingga minimnya regenerasi petani berpotensi menggerus kapasitas produksi dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraadmaja, menegaskan tren ini harus dibaca sebagai sinyal bahaya.

Menurutnya, menjaga Jawa Barat tetap menjadi lumbung padi nasional tidak lagi cukup hanya dengan mendorong peningkatan produksi. Tantangannya jauh lebih struktural dan kompleks.

“Pertanyaannya kini bukan berapa ton yang bisa dihasilkan, tetapi apakah Jawa Barat masih mampu mempertahankan kontribusi 17–18 persen tersebut dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya dalam Forum Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Menurut Entang, penyempitan lahan sawah produktif adalah persoalan mendasar yang terus menggerus kemampuan produksi daerah. Alih fungsi lahan ke industri, permukiman, dan infrastruktur komersial terjadi hampir di semua wilayah sentra pertanian Jawa Barat.

Selain itu, kawasan yang justru memiliki potensi lahan luas seperti Jawa Barat bagian selatan belum mendapat dukungan infrastruktur setara kawasan megapolitan di utara.

“Kita selalu bicara pemerataan, tapi kenyataannya struktur pembangunan antarwilayah masih timpang. Jabar Selatan tidak mungkin berkembang tanpa infrastruktur yang memadai. Jalan belum optimal, jaringan kereta api direncanakan sejak 15 tahun lalu belum terealisasi, dan proyek tol Getaci dua kali lelang gagal,” kata Entang.

Ia menilai ketertinggalan infrastruktur ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terpusat di Bekasi–Bogor–Karawang, tidak memberikan ruang bagi wilayah selatan untuk menjadi kekuatan baru pertanian dan logistik.

Tantangan lainnya adalah menurunnya regenerasi petani. Anak-anak muda tidak lagi melihat sektor pertanian sebagai pilihan kehidupan yang menjanjikan.

Pendapatan yang tidak stabil, tingginya biaya produksi, hingga terbatasnya fasilitas pembiayaan menjadi faktor utama mendorong generasi muda meninggalkan sektor ini.

“Jika generasi baru enggan menjadi petani, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita akan menghadapi krisis tenaga kerja pertanian. Pada titik itu, mempertahankan produksi 17%–18% akan sangat sulit,” ujar Entang.

Menurutnya, keberhasilan produksi padi Jabar selama ini tidak bisa dilepaskan dari petani-petani berusia lanjut yang masih memikul beban produksi. Tanpa regenerasi, produktivitas berisiko stagnan—bahkan bisa turun—akibat keterbatasan tenaga, adaptasi teknologi, dan kapasitas olah lahan.

Untuk menjaga kontribusi produksi padi Jabar, Entang menilai pemerintah daerah harus mengedepankan strategi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan kebijakan teknis pertanian.

Pengendalian alih fungsi lahan, percepatan pembangunan infrastruktur selatan, fasilitasi regenerasi petani, serta perluasan akses pembiayaan dan teknologi menjadi kunci mempertahankan posisi Jabar dalam produksi pangan nasional.

“Jika langkah-langkah strategis tidak dilakukan sekarang, kontribusi 17%–18% itu hanya tinggal catatan sejarah,” tegas Entang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tani di wilayahnya. Permintaan itu ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, bersama Sekjen Kementan dan jajaran.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @s_tjo, Sherly menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian menjadi kebutuhan mendesak bagi petani di Maluku Utara. Ia pun menyampaikan pesan yang pernah dikeluhkan langsung oleh para petani di Halmahera.

"Kita sering bicara soal meningkatkan produktivitas. Tapi petani kami di Halmahera pernah bilang, 'Bu, yang kami butuh bukan cuma bibit, tapi jalan dan kejujuran.' Dan kalimat sederhana itu mengingatkan saya, bahwa produktivitas dan transparansi itu harus tumbuh beriringan," tulis Sherly dalam unggahannya, dikutip Jumat (24/10/2025).

Sherly menjelaskan, pertemuannya dengan Amran berlangsung produktif. Diskusi tersebut membahas langkah lanjutan setelah pemerintah menyalurkan bantuan bibit kelapa, pala, dan coklat v seluas 26.000 hektare (ha) untuk mendukung program hilirisasi perkebunan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

[Gambas:Instagram]

"Hari ini kami berdiskusi produktif dengan Menteri Pertanian, Sekjen Kementan, dan jajaran. Setelah bantuan bibit kelapa, pala, dan coklat sebanyak 26.000 ha digelontorkan untuk mendukung program hilirisasi perkebunan Presiden. Kami sepakat langkah berikutnya adalah memastikan hasil panen bisa keluar dari kebun," ungkapnya.

Sherly menilai, tantangan utama petani di Maluku Utara bukan hanya soal peningkatan produktivitas, tetapi juga bagaimana hasil panen dapat tersalurkan hingga ke pasar dan industri.

"Karena bagi petani Maluku Utara, tantangannya bukan cuma optimalisasi produktivitas lahan dengan menanam tambahan bibit, tapi bagaimana hasilnya bisa sampai ke pasar. Tanpa jalan tani, panen berhenti di kebun, bukan di industri," lanjut dia.

Ia memperkirakan, dibutuhkan sekitar 5.000 kilometer jalan tani untuk menghubungkan rantai nilai pertanian di Maluku Utara, mulai dari ladang hingga ke pabrik.

"Kami memperkirakan dibutuhkan sekitar 5.000 km jalan tani agar rantai nilai benar-benar tersambung dari ladang ke pabrik, dari petani ke kemakmuran untuk 10 kabupaten kota se-Maluku Utara," tandas Sherly.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan langkah strategis untuk melindungi penggilingan padi kecil yang kian terdesak di tengah dominasi pelaku besar dan tantangan modernisasi industri penggilingan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ahmad Musyafa mengungkapkan, pihaknya kini sedang menyusun Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) khusus guna menjamin keberlangsungan pelaku usaha penggilingan padi skala kecil.

"Memang kami di kementerian juga sedang memikirkan terkait masalah penggilingan-penggilingan padi yang kecil, kemudian juga ada yang besar," kata Musyafa dalam World Food Day CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).

Modernisasi akan menjadi kunci utama agar penggilingan kecil tetap bisa bersaing. Kementan pun berencana memberikan dukungan berupa alat dan mesin penggilingan yang lebih modern secara bertahap, khususnya bagi pengusaha kecil.

"Kita sekarang ini sedang mencoba untuk menyusun Permentan yang nantinya bisa melindungi pelaku usaha penggilingan kecil ini biar tetap bisa eksis, nah caranya Kementan akan secara gradual akan ada modernisasi terkait alat mesin penggilingan, terutama yang memang yang kecil-kecil," ujarnya.

Tak hanya melalui bantuan alat, Ia juga menyebut, pengusaha kecil bisa memanfaatkan skema pembiayaan murah melalui Kredit Usaha Rakyat untuk alat dan mesin pertanian (KUR Alsintan), dengan bunga rendah hanya 3 persen.

"Kemudian kita dorong juga mereka kalau ingin melakukan modernisasi melalui pembiayaan perbankan itu ada namanya KUR Alsintan, kredit usaha untuk Alsintan yang itu bunganya memang lebih rendah karena 3% jadi dengan platform kredit setengah miliar sampai 2 miliar itu bunganya 3%," jelasnya.

Karenanya penting kemitraan antara pelaku besar dan kecil di sektor penggilingan padi. Alih-alih bersaing, kemitraan bisa membuka jalan kolaborasi yang saling menguntungkan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Selain itu memang perlu juga didorong ada kemitraan antara yang besar dan yang kecil, jadi tidak bersaing tapi bagaimana justru berkolaborasi," katanya.

Salah satu opsi lain yang sedang didorong adalah konsolidasi usaha melalui pembentukan koperasi. Dengan bergabung dalam koperasi, penggilingan kecil bisa meningkatkan skala usahanya sehingga lebih efisien dan berdaya saing.

"Bisa juga konsolidasi usaha dari penggilingan-penggilingan kecil itu misalnya mereka tergabung dalam sebuah kooperasi, kalau kooperasi penggilingan padi yang kecil-kecil ini melakukan konsolidasi diri kan nantinya juga skala usahanya akan menjadi meningkat, saya kira itu juga nanti bisa lebih efisien," paparnya.

Kementan akan terus mendorong keterlibatan penggilingan kecil dalam rantai pasok beras nasional, termasuk melalui program serapan gabah oleh Perum Bulog. Dengan dukungan infrastruktur seperti alat pengering, diharapkan kualitas beras yang diproduksi penggilingan kecil bisa memenuhi standar Bulog.

"Dan kemudian tadi kita dorong juga nanti Bulog misalnya dalam melakukan serapan gabah, kemudian jadi cadangan beras pemerintah itu seperti yang sekarang sudah berjalan sebetulnya melibatkan penggilingan-penggilingan padi yang kecil tadi, nanti yang kecil ini ada penguatan infrastruktur, misalnya alat pengering dan sebagainya nah mereka jika bisa memproduksi beras yang speknya itu jauh lebih baik dan itu masuk di kriterianya Bulog," ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengeluhkan keterbatasan infrastruktur yang menghambat upaya peningkatan produksi padi di wilayah tersebut.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan untuk mendongkrak produktivitas dan meningkatkan produksi perlu dilakukan langkah yang seimbang antara ekstensifikasi dan intensifikasi.

Menurutnya, dari sisi ekstensifikasi telah dilaksanakan program cetak sawah sesuai dengan target pemerintah pusat seluas 38 ribu hektare di Sumsel.

Namun, dari sisi intensifikasi, Sumsel masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jaringan irigasi pertanian.

“Dari total 519 ribu hektare luas baku sawah (LBS) di Sumsel, irigasi teknisnya belum mencapai 100 ribu hektare,” ujarnya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rabu (15/10/2025).

Deru mengatakan untuk menambah jaringan baik itu primer, sekunder, maupun tersier diperlukan adanya penambahan debit air. Langkah itu sebenarnya telah diupayakan melalui pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN).

Kendati begitu, dia menyayangkan sampai saat ini realisasi pembangunan proyek tersebut belum kunjung selesai.

“Kemudian dibangun Tiga Dihaji yang sudah lima kali ulang tahun (5 Tahun) belum juga selesai-selesai,” kata Deru.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bendungan yang akan menjadi saluran irigasi dan berpotensi menambah luas tanam di Sumsel penting untuk dilakukan.

Termasuk, imbuhnya, berbagai infrastruktur lainnya seperti jalan di wilayah produksi dan ke wilayah lain, serta kehadiran pelabuhan Palembang New Port Tanjung Carat.

“Karena memang namanya ketahanan pangan membutuhkan interkoneksi satu sama lain,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro menerangkan LBS di seluruh Indonesia mencapai luasan sekitar 7,38 juta hektare.

Dari jumlah itu, luasan lahan yang masuk dalam daerah irigasi mencapai 4,72 juta dengan rincian 185 ribu hektare perlu intervensi pembangunan jaringan primer, sekunder dan tersier.

Kemudian seluas 185 ribu hektare perlu pembangunan jaringan tersier, serta 4,36 juta hektare perlu intervensi rehabilitasi serta operasi pemeliharaan.

“Dan yang di luar (irigasi) itu seluas 2,65 juta hektare merupakan lahan tadah hujan,” jelasnya.

Melansir dari data Kementerian PU, anggaran yang digelontorkan dalam mendukung ketahanan pangan untuk wilayah Sumsel melalui BBWS Sumatera VIII mencapai Rp770 miliar.

Secara rinci anggaran tersebut meliputi pos reguler Rp380 miliar, mendukung optimalisasi lahan Rp118 miliar. Kemudian mendukung Inpres No 2 Tahap I senilai Rp90 miliar, tahap II Rp168 miliar, dan tahap III Rp12 miliar.