Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan meski Undang-Undang (UU) APBN 2026 belum diumumkan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berjalan normal.

Saat ditanya mengenai belum keluarnya UU APBN 2026, Menkeu Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangannya.

“Nanti kita lihat ya,” ujarnya singkat sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1/2026).

Terkait defisit APBN 2025, Purbaya menyebut pemerintah akan menyampaikan secara resmi dalam waktu dekat. Adapun pada tahun lalu, pengelolaan anggaran mengalami tekanan yang bertubi-tubi.

Tidak hanya kredibilitas pemerintah yang terancam tercoreng jika defisit anggaran menembus 3%, keberlanjutan pengelolaan fiskal ke depan pun bisa terancam.

“Nanti besok hari Rabu kami umumkan,” kata dia.

Menjawab pertanyaan mengenai tidak adanya seremoni penyerahan DIPA seperti tahun sebelumnya, Purbaya menegaskan hal tersebut tidak memengaruhi jalannya anggaran.

“Tetap jalan. Itu kan cuma seremonial, tapi teknikal jalan semua. Mereka sudah bisa gunakan anggaran semua,” jelasnya.

Dia juga memastikan tidak ada hambatan pencairan anggaran ke kementerian dan lembaga. Menurutnya, pencairan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing.

“Sesuai dengan kebutuhan kan, nggak semuanya cair. Yang ditarik cair. Tapi nggak ada hambatan,” tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian penyelenggaraan anggaran alias DIPA dan menerbitkan Undang-undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kendati proses pelaksanaan anggaran mulai berjalan.

Dalam catatan Bisnis, proses penyerahan DIPA sebelumnya dijadwalkan 17 Desember 2025. Namun sampai dengan sekarang, belum ada tanda-tanda Prabowo menyerahkannya ke setiap kementerian maupun daerah. Di sisi lain, belum diterbitkannya UU APBN dan Perpres tentang rincian APBN juga menjadi tanda tanya besar.

Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulangkali mengemukakan akan mengakselerasi pengalokasian anggaran belanja baik di level pusat maupun supaya tidak lagi menumpuk pada akhir tahun.

Meski demikian, Purbaya juga pernah menyatakan penyerahan DIPA APBN 2026 hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan APBN 2026 tidak akan terhambat meski DIPA belum diterima pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga.

Purbaya menyatakan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada Selasa (16/12/2025), tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Prabowo.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan. “Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

Prioritas Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan delapan program prioritas pada 2026. Program-program tersebut ditopang dengan anggaran belanja negara Rp3.842,7 triliun pada APBN tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan belanja negara secara keseluruhan senilai Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp693 triliun.

TKD tahun ini turun dari tahun-tahun sebelumnya, lantaran pemerintah mengeklaim manfaat yang dirasakan langsung masyarakat di daerah turut tersalurkan dari anggaran program prioritas.

"Fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas," terangnya pada rapat paripurna pengesahan UU APBN 2026 di DPR, Jakarta, 23 September 2025 lalu.

Secara terperinci, delapan program prioritas itu meliputi:

• Ketahanan pangan (Rp146,7 triliun) ditujukan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan;
• Ketahanan energi (Rp402,4 triliun) untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi serta stabilisasi harga;
• Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun);
• Anggaran pendidikan (Rp769,1 triliun) yang disalurkan kepada program PIP dan KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Beasiswa, Kesejahteraan
• Guru/Dosen/Tenaga Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah/PAUD/Pendidikan Tinggi;
• Anggaran kesehatan (Rp244 triliun) untuk program JKN, Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan rehabilitasi rumah sakit;
• Pembangunan Koperasi/Desa Merah Putih;
• Pertahanan semesta yakni untuk modernisasi alutsista, memberdayakan industri strategis nasional, kesejahteraan prajurit;
• Akselerasi investasi dan perdagangan;
• Anggaran perlindungan sosial (Rp508,2 triliun) terkait dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.

MBG Masih Berlanjut

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah MBG. Anggaran itu melonjak hampir lima kali lipat dari pagu pada APBN 2025 yakni Rp71 triliun.

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa pagu anggaran MBG 2026 berasal dari pos-pos lain berdasarkan fungsinya, termasuk fungsi pendidikan yang mencapai lebih dari 66%.

Pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025), Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu memaparkan bahwa total pagu anggaran MBG berasal dari lintas pos anggaran untuk target sasaran penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

"Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, dikutip pada Minggu (12/10/2025).