Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan akan memperjuangan anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat yang sampai saat ini progresnya masih terus berjalan.

Andre yang mengumpulkan seluruh kepala dan satuan kerja Kementerian PU wilayah Sumbar menyampaikan bahwa telah mendapatkan sejumlah data dan kondisi yang dialami para balai dan satker yang mendapat wewenang dalam melakukan pemulihan dampak bencana alam.

Intinya, pemulihan ini butuh dukungan dan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sekarang saya telah mengetahui kondisi di sisi para balai dan satker. Selanjutnya saya memastikan untuk kebutuhan anggaran yang masih kurang, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat,” katanya usai rapat di Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan pada Selasa (12/5) besok diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Kondisi pengerjaan pemulihan yang dilakukan para balai dan satker wilayah di Sumbar akan turut disampaikan, sekaligus meminta agar Sumbar tetap menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan dampak bencana alam, pada sisi infrastrukturnya.

“Saya akan bahas ini dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Andre juga bilang dari anggaran yang ada di masing-masing balai dan satker itu, kondisi pengerjaan di lapangan terbilang sudah cukup bagus. Hal ini menunjukan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tetap memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar.

“Triliunan anggaran diberikan pemerintah pusat ke Sumbar untuk penanganan pascabencana dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Mulai dari anggaran tahun 2025, maupun untuk tahun 2026 yang sedang berjalan ini,” ujarnya.

Di satu sisi, Andre menjelaskan alasan pentingnya melakukan rapat bersama para balai dan satker dari Kementerian PU wilayah Sumbar itu, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU wilayah Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.

“Saya juga minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota juga sama-sama berjuang untuk melakukan pemulihan dampak bencana ini, karena ada seharusnya kewenang provinsi, tapi malah tetap dikerjakan pusat,” ungkapnya.

Andre menyatakan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terkesan mengabaikan kondisi pascabencana ini, padahal seperti jalan ada kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi untuk pemerintah daerah jangan diam saja, ayo sama-sama berjuang,” pinta dia.

Dari data yang disampaikan di dalam rapat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mencatat untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar, pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun.

Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana.

Lalu untuk penanganan tanggap darurat saja, BWS Sumatra V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55%.

Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menjelaskan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.

Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Satker Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU Sumbar mencatat pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana.

Sehingga pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.

Satker PS berkomitmen untuk proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.

Kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar mendata total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.

Selain itu, BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92% dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan akan menarik anggaran pemulihan lahan sawah terdampak bencana banjir di Sumatra Barat jika penanganan di daerah tidak dipercepat.

Peringatan tersebut disampaikan setelah ia meninjau Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi salah satu wilayah terdampak.

Amran menyebut anggaran rehabilitasi lahan sawah telah tersedia sejak awal tahun, tetapi realisasi di lapangan dinilai belum optimal.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah terdampak di Sumatra Barat, dengan total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar.

Amran menilai lambatnya penanganan disebabkan kendala birokrasi dan koordinasi di tingkat daerah, meski pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Amran juga meminta penanggung jawab di lapangan memastikan pekerjaan berjalan hingga tuntas tanpa jeda.

“Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga menyoroti lambatnya aktivitas pemulihan, termasuk petani yang baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung.

“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kami datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami ini pelayan rakyat dengan tugas memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.

Untuk mempercepat proses, Kementerian Pertanian mengerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 824.991 ekor ternak terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan ternak yang terdampak banjir Sumatra terdiri dari 26.120 ekor sapi/kerbau, 43.156 ekor kambing/domba, 5.050 ekor babi, dan 750.665 ekor unggas.

“Jumlah ternak mati/hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Kementan juga mencatat banjir di wilayah Sumatra turut berdampak pada rumah potong hewan (RPH)/puskeswan/bank pakan yang rusak sebanyak 58 unit.

Kondisi serupa juga terjadi pada sarana dan infrastruktur sektor pertanian, yang terdiri dari alat dan mesin pertanian (alsintan) hilang/rusak mencapai 2.387 unit, 74 unit BPP rusak, 3 unit bendungan rusak, 153 kilometer (km) irigasi/DAM rusak, dan 820 unit jalan produksi rusak.

Untuk itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp5,11 triliun untuk menangani dampak banjir yang melanda sejumlah sentra produksi pertanian di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Amran menyampaikan bahwa saat ini Kementan telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana yang siap digulirkan pada APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan hingga sedang dan jaringan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, dan rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar. Serta, penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.

Amran menyebut kebutuhan tambahan anggaran Rp5,11 triliun tersebut mencakup pemeliharaan sektor pertanian secara komprehensif di seluruh lokasi terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Secara rinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan dan irigasi senilai Rp3,41 triliun, rehabilitasi lahan dan penyediaan benih perkebunan Rp456,4 miliar, dan bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar.

Kemudian, penyediaan pakan ternak dan kesehatan hewan Rp262,83 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,75 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.

Di sisi lain, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Kementan menilai perlu upaya rehabilitasi memerlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN dalam penataan ruang serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir Sumatra berada di kisaran Rp60 triliun. Angka tersebut mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait anggaran bantuan bencana Kementerian Sosial yang telah melampaui Rp100 miliar, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya melihat besaran angka, melainkan fokus pada kebutuhan riil di lapangan.

“Yang pertama tentang Kemensos, kita tidak melihat angkanya, tetapi kita melihat item-nya. Karena angka itu pasti akan variatif, tergantung kondisi data per hari ini. Yang direalisasikan itu memang belum semuanya,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan untuk kebutuhan pemulihan secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan perhitungan awal terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Kalau berkenaan dengan angka pemerintah, secara umum kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih di kisaran Rp60 triliun untuk pemulihan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo menekankan angka tersebut bukanlah nilai final. Menurutnya, besaran anggaran masih berpotensi mengalami perubahan seiring pembaruan data dan dinamika kondisi di wilayah terdampak.

“Itu bukan angka yang kemudian jumlahnya pasti sejumlah itu, karena dalam perkembangannya tentu bisa jadi terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian data bergantung kondisi di lapangan,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memaparkan total nilai bantuan tanggap darurat bencana Sumatra yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp100.484.346.880.

Bantuan tersebut berupa lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.

Adapun, rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah mengalokasikan dana rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Anggaran tersebut disiapkan untuk cetak sawah baru di area yang mengalami kerusakan total, bantuan benih dan bibit, serta dukungan alat dan mesin pertanian bagi lahan yang masih dapat dipulihkan.

Saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengumpulkan data tingkat kerusakan untuk menentukan kebutuhan intervensi di masing-masing daerah. Pemulihan lapangan dijadwalkan dimulai pada Januari 2026 setelah proses verifikasi selesai. Pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko PMK agar seluruh paket bantuan berjalan serempak dan efektif.

“Sudah disiapkan anggarannya. Kita sekarang pengumpulan data. Januari langsung bergerak,” ujar Amran dalam konferensi pers di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Kementan menempatkan program rehabilitasi ini sebagai prioritas untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Sawah yang rusak total akan dibangun kembali, sedangkan areal yang tidak masuk kategori puso akan mendapatkan dukungan benih padi, bibit hortikultura, dan alsintan untuk mempercepat musim tanam berikutnya. Amran menegaskan seluruh proses dilakukan melalui pola kolaborasi antarlembaga agar penanganan bencana berjalan tanpa hambatan.

Mentan juga memantau ketat penyaluran bantuan, termasuk kontribusi pribadi pegawai Kementan dan mitra strategis senilai Rp 75 miliar yang digalang secara sukarela. Ia memastikan seluruh bantuan, baik yang bersumber dari APBN maupun sumbangan mandiri, dikawal hingga titik distribusi. Perum Bulog mendapat mandat memastikan akurasi penyaluran paket pangan reguler maupun bantuan darurat.

“Yang Rp 1,2 triliun (dari pemerintah), itu kita kawal juga. Sampai ke titik bagi. Ini tanggung jawab penuh ada di Pak Dirut Bulog, Letnan Jenderal Rizal,” kata Amran.

Pada saat yang sama, Kementan menindaklanjuti temuan salah ketik yang sempat beredar pada salah satu laporan paket bantuan. Koreksi dilakukan setelah media dan masyarakat memberikan masukan. Kesalahan tersebut terkait penulisan bobot beras per sak yang seharusnya 5 kilogram.

“Ada yang kemarin salah ketik. Satu sak kecil itu 5 kilo, bukan 1 kilo,” jelas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas Rp50 triliun. AHY sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," katanya dalam doorstop pasca agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjutnya, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu,” kata Menko IPK.

Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.

Selain itu, juga kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengumumkan akan berangkat ke Sumut dan Aceh, khususnya Aceh Tamiang, untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan efektif pasca bencana hidrometeorologi.

“Saya siang hari ini akan kembali ke Sumatera Utara dan ke Aceh, khususnya Aceh Tamiang, yang juga merupakan salah satu daerah yang paling buruk terdampak bencana. Saya ingin lihat secara langsung, sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan dengan taktis dan efektif,” ungkap dia.