Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan infrastruktur pendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peran Kementerian PU adalah sebagai pendukung dalam membangun dan menyiapkan sarana pendukung infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum terjangkau kemitraan swasta, termasuk di Jawa dan daerah 3T. Kementerian PU tidak terlibat dalam pengelolaan operasional.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk dukungan akses jalan dari bandara menuju lokasi SPPG Wirolegi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan program prioritas Presiden dapat terlaksana optimal,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Fasilitas SPPG Wirolegi dirancang sebagai pusat produksi dan distribusi makanan dengan kapasitas yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi (pax) per siklus distribusi, dengan kapasitas operasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Fasilitas ini melayani wilayah dengan jangkauan distribusi maksimal sekitar 30 menit dari lokasi operasional, guna menjaga kualitas makanan serta efisiensi logistik dan distribusi layanan.

Selain itu, pembangunan fasilitas ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan proyeksi penyerapan sekitar 50 tenaga kerja operasional. Lahan yang digunakan merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai selama 5 tahun.

Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung, antara lain bangunan utama, instalasi air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS), serta sarana penunjang operasional lainnya.

Ke depan, fasilitas ini akan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti SPPG tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi serta efisiensi distribusi pangan.

Dengan dukungan infrastruktur ini, diharapkan layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kelancaran program prioritas pemerintah di bidang pangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan isu kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, kondisi itu tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif.

Dadan menjelaskan kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram.

"Kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 kilogram, itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ujarnya.

Ia menegaskan menu dalam program MBG tidak hanya terdiri dari daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.

BGN, lanjut Dadan, tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan, salah satunya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujar Dadan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dengan menerapkan layanan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang pada momen libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Upaya tersebut diwujudkan dengan 23 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 20 Maret 2026, dan 32 outlet pada 23 Maret 2026 dengan jam layanan pukul 10.00-12.00 waktu setempat. Dengan layanan ini, masyarakat tetap dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran BBM Pertamina dan Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, layanan operasional terbatas tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk tetap hadir melayani kebutuhan nasabah, terutama pada momen penting seperti libur Lebaran.

"Layanan operasional terbatas ini disiapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi perbankan penting selama periode libur Idul Fitri," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selain di kantor cabang, BNI juga memastikan dukungan operasional berupa layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mempermudah jangkauan masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersedia fasilitas ATM maupun CRM BNI.

Okki menegaskan, penyediaan layanan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati, bahkan di tengah periode libur panjang.

"BNI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati bagi nasabah di berbagai situasi, termasuk pada masa libur Lebaran," tutur Okki.

Lebih lanjut, BNI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal digital perbankan yang tersedia selama 24 jam, seperti aplikasi wondr by BNI, BNIdirect, ATM, serta berbagai layanan perbankan elektronik lainnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital BNI yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja guna mendukung kelancaran transaksi selama masa libur Lebaran," kata Okki.

Dengan kombinasi layanan kantor cabang terbatas, mobil layanan perbankan, serta kanal digital yang beroperasi sepanjang waktu, BNI berkomitmen melayani berbagai kebutuhan transaksi masyarakat secara mudah, aman, dan nyaman selama libur Idul Fitri.

Informasi lebih lanjut terkait operasional terbatas BNI dapat diakses di sini.

JAKARTA - Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dinilai penting. Hal itu sebagai langkah strategis menghadirkan layanan dasar yang adil dan merata di kawasan terdepan Indonesia–Papua Nugini.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Komjen Pol Makhruzi Rahman, saat melakukan kunjungan ke PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, guna memastikan pelayanan lintas batas berjalan optimal sekaligus menyerap langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat perbatasan, Kamis 5 Februari 2026.

Dalam kunjungan itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menempuh perjalanan darat selama kurang lebih tiga jam dari pusat Kabupaten Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun. Sepanjang perjalanan, Komjen Pol Makhruzi mencermati langsung kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius, khususnya pada sejumlah ruas yang belum beraspal dan beberapa titik rawan longsor di sisi tebing.

“Kita lihat bersama bahwa jalan dari Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun masih ada yang berbatu, kemudian ada juga yang sudah jadi tetapi di beberapa bagian terlihat longsor di pinggir-pinggir jalan,” ujarnya Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah pusat dan daerah, agar akses utama menuju kawasan perbatasan tetap terpelihara, aman, dan mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan negara.

Selain infrastruktur jalan, Sekretaris BNPP RI juga menyoroti keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah Yetetkun. Selama perjalanan, sinyal komunikasi sempat terputus, yang menandakan layanan telekomunikasi belum berjalan optimal.

Lihat video: Kepala BGN: 12 Ribu SPPG Beri Manfaat ke Hampir 37 Juta Jiwa!



“Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Boven Digoel, kita akan berusaha menyampaikan kepada pihak yang berwenang, terutama Kementerian Kominfo, untuk menambah titik-titik tower guna penguatan sinyal, khususnya di daerah Yetetkun,” jelasnya.

Namun demikian, perhatian utama dalam kunjungan ini mengerucut pada rencana pendirian SPPG. Dalam audiensi bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan setempat, Sekretaris BNPP RI menilai PLBN Yetetkun memiliki urgensi tinggi untuk mendapatkan fasilitas tersebut, mengingat wilayah ini masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Saya melihat Yetetkun ini memang perlu. Masyarakat di sekitar perbatasan ini pantas mendapatkan program tersebut,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemenuhan gizi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

BNPP RI, lanjutnya, akan mengupayakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait agar rencana pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun dapat direalisasikan, meskipun pelaksanaannya berada pada kewenangan instansi teknis.

Terkait sasaran penerima manfaat, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menilai cakupan program SPPG di kawasan perbatasan idealnya bersifat menyeluruh. Dengan jumlah penduduk yang relatif tidak besar, program ini dinilai memungkinkan untuk menjangkau seluruh masyarakat sekitar PLBN.

“Kalau melihat kondisi wilayah yang terpencil, terdepan, dan terluar, saya kira pantas seluruh masyarakat di sini mendapatkan manfaat program tersebut,” tegasnya.

Di bidang keamanan, Sekretaris BNPP RI menegaskan bahwa potensi penyelundupan lintas batas, termasuk narkotika, tetap menjadi perhatian serius pemerintah. BNPP RI terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah peredaran barang ilegal.

“Hal-hal seperti itu memang menjadi perhatian kita selama ini. Kita bekerja sama dengan BNN untuk mencegah penyelundupan, karena pertukaran lintas batas sering kali disalahgunakan untuk peredaran barang haram,” katanya.

Menutup rangkaian kunjungannya, Sekretaris BNPP RI menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan di PLBN Yetetkun meskipun berstatus sebagai PLBN tipe C. Menurutnya, keberadaan PLBN tidak semata diukur dari jumlah pelintas, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat perbatasan.

“Fokus kita di PLBN Yetetkun adalah melayani seluruh masyarakat, baik di perbatasan Indonesia maupun Papua Nugini. Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan, karena saudara-saudara kita di perbatasan sangat membutuhkan pelayanan dan perhatian tersebut,” pungkas Komjen Pol. Makhruzi.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan negara secara terpadu, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan di wilayah terluar Indonesia berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Pegadaian menginformasikan kepada seluruh nasabah dan masyarakat bahwa emas yang dititipkelolakan di Pegadaian dijamin sepenuhnya (underlying asset) dengan rasio 1:1 (satu banding satu).

Dengan penjaminan itu, Pegadaian melalui keterangan resmi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan Dwi Hadi Atmaka menyatakan setiap gramasi transaksi produk investasi emas Pegadaian (Tabungan Emas dan Cicil Emas) dijamin dengan emas fisik yang setara.

Emas fisik tersebut disimpan dalam brankas penyimpanan emas (vault) berstandar internasional serta diaudit secara berkala oleh regulator dan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan).

Tingginya lonjakan permintaan nasabah akan emas fisik dalam waktu yang bersamaan menyebabkan terjadinya antrian panjang untuk proses pengajuan cetak dan pengambilan emas fisik.

Saat ini Pegadaian terus melakukan optimalisasi pencetakan emas fisik sesuai dengan permintaan denominasi atau gramasi emas dari nasabah, di mana membutuhkan waktu untuk proses produksi dan distribusi.

Sebagai bentuk komitmen, Pegadaian segera melakukan pemenuhan permintaan emas fisik nasabah dengan meningkatkan kapasitas produksi dan percepatan distribusi. Diharapkan pada akhir bulan Februari 2026 seluruh permintaan emas fisik yang tertunda dapat diserahterimakan kepada nasabah.

Bagi nasabah yang membutuhkan dana segera, likuiditas emas di Pegadaian aman dan terjamin, di mana nasabah dapat melakukan transaksi gadai atau buyback Tabungan Emas melalui layanan outlet maupun aplikasi TRING!.

Pegadaian menghimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap tenang, bijak dan tidak khawatir untuk berinvestasi emas, serta mengajak masyarakat untuk berinvestasi emas sesuai dengan profil finansial masing-masing, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pegadaian terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat, dengan memastikan tata kelola yang baik, taat regulasi dan berintegritas. Pegadaian menyampaikan apresiasi atas segala kritik, saran dan masukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak produk petani, pelaku UMKM, maupun produsen lokal lainnya. Isu yang berkembang disebut lebih terkait dengan tantangan kontinuitas suplai, bukan penolakan produk.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan SPPG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar dan berkelanjutan agar layanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal.

Karena itu, persoalan yang muncul berkaitan dengan kemampuan penyedia lokal menjaga volume dan kesinambungan distribusi.

"Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini hanya masalah kontinuitas suplai. Jadi SPPG ini kan butuh jumlah besar, dan butuh kontinuitas," ujar Dadan saat ditemui di Kemenko Pangan, Kamis (29/1).

Dadan menegaskan seluruh produk yang diproduksi secara lokal justru diprioritaskan untuk masuk ke SPPG. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi lokal sekaligus memastikan bahan pangan sesuai kebutuhan gizi masyarakat setempat.

"Jadi seluruh produk yang diproduksi lokal itu memang diutamakan masuk ke SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, setiap SPPG dilengkapi dengan satu ahli gizi yang berperan memastikan menu berbasis potensi sumber daya lokal dan selera masyarakat. Dengan begitu, pengolahan makanan tetap memperhatikan nilai gizi sekaligus kearifan lokal.

"Oleh sebab itu di setiap SPPG ada satu ahli gizi. Supaya makanan itu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan proses memasak di SPPG juga mengedepankan praktik kuliner lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan setempat.

"Kemudian masaknya juga masak yang utamanya adalah kearifan lokal," pungkasnya.

PEGUNUNGAN BINTANG - Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar Dapur Rakyat. Dapur tersebut menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.



Kegiatan yang dipimpin langsung Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi ini, menghadirkan konten kreator kuliner ‘masakan jumbo’, Bobon Santoso, sebagai chef di Dapur Rakyat yang diadakan di Pos Tinibil Satgas Yonif 753/AVT, Distrik Tinibil, yang berada di sekitar permukiman masyarakat.

“Syukur alhamdulillah, kegiatan Dapur Rakyat disambut sangat antusias oleh masyarakat, di mana seluruh warga dapat menikmati sajian lezat dan bergizi yang dimasak langsung oleh Bobon Santoso,” kata Bambang, Rabu (28/1/2026).

Bambang menuturkan, kegiatan Dapur Rakyat dapat menjadi sarana edukasi, sekaligus ‘benih baik’ untuk menumbuhkembangkan budaya pola hidup sehat masyarakat Papua.

Melalui Dapur Sehat, lanjut Bambang, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat bahwa gizi yang baik adalah investasi jangka panjang. Di mana dengan gizi seimbang, Papua akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, pintar dan produktif, di masa depan.

“Asupan nutrisi yang baik, sangat menentukan tingkat kognitif dan semangat belajar generasi muda Papua. Hal ini menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Papua Emas yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” tutur Bambang.

Selain Dapur Rakyat, Kogabwilhan III juga menggelar kegiatan sosial lainnya, antara lain pemberian paket sembako, baju seragam dan buku sekolah bagi anak-anak, pemeriksaan hingga pengobatan massal, serta kegiatan borong hasil tani (rosita) masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.

“Menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah tugas suci TNI. Namun sejalan dengan itu, TNI juga hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga gizi dan kesehatan rakyat Indonesia, karena bangsa yang kuat lahir dari rakyat yang sehat sebagai fondasi ketahanan nasional,” ucapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi (MBG) mendekati Rp18 triliun awal 2026. Penyerapan anggaran tersebut seiring percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sejak awal tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG 2026 resmi dimulai sejak awal Januari. Peluncuran program tersebut dilakukan dengan jumlah SPPG yang terus bertambah dalam waktu singkat.

"Program 2026 sudah kita mulai dan kita lakukan launching untuk pada 8 Januari 2026, dengan total SPPG 19.188," kata Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Dadan mengungkapkan realisasi anggaran MBG hingga pertengahan Januari 2026 mendekati Rp18 triliun. Angka tersebut menunjukkan percepatan belanja negara sejak awal tahun berjalan.

"Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun per 16 Januari. Pagi ini (20/1) sudah mendekati Rp18 triliun," katanya.

Hingga pertengahan Januari, jumlah SPPG yang beroperasi telah melampaui target awal. Operasional SPPG tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Hari ini jumlah SPPG kita per 19 Januari malam, itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 58,3 juta penerima manfaat, dengan dana operasional harian hari ini (20/1) sudah mencapai Rp855 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan seluruh SPPG yang telah beroperasi saat ini dibangun dengan pendanaan mitra. Menurutnya, belum ada anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.

"Perlu saya sampaikan bahwa 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional, 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur badan gizi nasional untuk SPPG," terangnya.

Sepanjang 2026, BGN menargetkan penambahan 28 ribu SPPG, termasuk di wilayah terpencil dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat.

"Target 2026 itu kita perkirakan masih akan ada 28 ribu SPPG diaglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil, dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar," paparnya.

Pagu Anggaran MBG 2026

Anggaran program MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp355 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan (standby).

Adapun untuk dana cadangan MBG akan digunakan saat anggaran yang ditetapkan di pagu habis sebelum akhir tahun.

Dibandingkan alokasi anggaran 2025 yang hanya Rp71 triliun, anggaran tahun ini melonjak sangat drastis. Sejalan dengan target penerima, yakni  82,9 juta orang sepanjang 2026.

Ketentuan soal pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai polemik.

Suara masyarakat terpecah, sebagian menolak pagawai dapur MBG bisa jadi pegawai pemerintah. Sebab, gajinya nanti ditanggung uang negara.

Memang, apa itu PPPK?

JAKARTA - Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Imamudin Yuliadi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dipersepsikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan maupun dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Sebab, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri pada mandat konstitusional yang jelas.

Tujuannya yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

“Program MBG harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru. Peruntukannya berbeda, meskipun dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik,” kata Imamudin, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, MBG dirancang untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan kondisi fisik yang sehat, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting dan gangguan kesehatan lainnya.

Namun demikian, lanjut Imamudin, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.

Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung program MBG. Menurutnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur-mayur, susu, hingga buah-buahan.

“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” jelasnya.

Ia menilai, apabila program MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.

Efek tersebut, kata dia, antara lain berupa peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, MBG juga dinilai mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Imamudin menyoroti rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini sebagai peluang besar bagi ekonomi daerah. Keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut dinilai akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.

“Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya perlu dilibatkan secara nyata, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Keterlibatan masyarakat akan memastikan MBG benar-benar menjadi program rakyat yang merakyat, bukan sekadar proyek birokrasi,” tegas Imamudin.

Di sisi lain, ia mengingatkan besarnya anggaran MBG menuntut adanya sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa pengelolaan yang baik, program ini berisiko ditunggangi kepentingan politik jangka pendek atau praktik rente yang merugikan kepentingan publik.

“Program MBG jangan sampai menjadi ajang rent seeking. Jika itu terjadi, yang dikorbankan adalah rakyat, misalnya melalui kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang asal-asalan,” katanya.

Imamudin menekankan pentingnya pengawasan keuangan negara yang ketat serta pelibatan unsur masyarakat dalam sistem kontrol sosial untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, ia menegaskan bahwa semaksimal mungkin bahan baku MBG harus dipasok dari dalam negeri, baik oleh petani, peternak, maupun nelayan lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional.

“Jika seluruh rantai pasok MBG bertumpu pada produksi dalam negeri, maka program ini akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB Fullcycle) secara nasional mulai 2 Januari 2026.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, serta hasil evaluasi yang masih mendapati sejumlah masalah dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan. Selain itu, implementasi ini juga menjadi pemenuhan Rencana Aksi Nasional Zero ODOL 2027 yang berkaitan dengan aspek integrasi data dari seluruh stakeholders sebagai basis data.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyatakan, akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle diperlukan untuk menjaga agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap optimal. Akselerasi dilakukan khususnya agar data pengujian kendaraan bermotor dapat terintegrasi secara nasional.

"Kami akan memberlakukan pengintegrasian secara penuh sistem ini secara serentak mulai tahun 2026. Untuk itu, kami mendorong adanya akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle oleh seluruh pemerintah daerah. Integrasi data pengujian kendaraan bermotor secara nasional ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tutur Aan di Jakarta pada Jumat (2/1).

Ia menjelaskan, didapati beberapa pelanggaran prosedur terkait bukti pengujian berkala kendaraan bermotor. Seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan diimbau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan seluruh tahapan implementasi SIM PKB agar terintegrasi penuh.

"Seluruh Dinas Perhubungan agar segera melakukan instalasi, integrasi serta uji coba pelaksanaan secara penuh SIM PKB Fullcycle. Ini perlu dilaksanakan mengingat teridentifikasinya beberapa pelanggaran SOP Bidang Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala, hingga keamanan akses data serta hasil uji yang tidak real time," katanya.

Untuk diketahui, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh alur mulai dari pendaftaran, pengujian, hingga pencetakan dokumen digital.

Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh tahapan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpusat di Kementerian Perhubungan.

"Kami berharap dengan terbangunnya sistem ini tidak ditemukan lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hasil uji berkala kendaraan bermotor. Mari kita bersama mengutamakan aspek keselamatan angkutan umum," pungkas Aan.

Jakarta (ANTARA) - Yogyakarta kerap dirayakan sebagai ruang nostalgia tentang rindu, pulang, dan angkringan. Pengujung tahun selalu membawa keramaian tersendiri ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ketika wisatawan datang dan aktivitas pariwisata bergerak lebih padat daripada hari-hari biasa.

Di balik ritme aktivitas yang kian meningkat itu, persoalan upah dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup layak masih menjadi bagian dari keseharian banyak buruh di DIY.

Provinsi ini sering dipersepsikan sebagai wilayah dengan biaya hidup rendah. Faktanya, kebutuhan hidup terus meningkat, harga tanah melambung, sementara upah buruh bergerak jauh lebih lambat.

Ketimpangan inilah yang membuat persoalan upah minimum di DIY relevan untuk dibaca lebih dalam, bukan semata sebagai angka administratif tahunan, melainkan sebagai indikator kemampuan buruh mempertahankan standar hidup yang layak.

Pada 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetapkan sebesar Rp2.417.495, naik 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengikuti formula nasional dengan nilai alpha 0,8 di tengah rentang 0,5 hingga 0,9 yang ditetapkan pemerintah pusat.

Secara nominal, kenaikan tersebut tampak cukup signifikan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah besaran upah tersebut memadai untuk menjawab kebutuhan hidup buruh di DIY?

Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DIY tahun 2025 menunjukkan angka Rp4.604.982. Nilai ini mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh satu pekerja untuk menopang kehidupan rumah tangganya secara layak. Artinya, terdapat selisih yang sangat lebar antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang dihadapi buruh. Kenaikan upah, meskipun penting, belum sepenuhnya mampu menutup jurang tersebut.

Gambaran ini semakin jelas jika dikaitkan dengan data garis kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan DIY tahun 2025 mencapai Rp626.363 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sekitar empat orang, satu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah Rp2.505.452 per bulan.

Dengan UMP sebesar Rp2.417.495, seorang buruh lajang sekalipun, berada sangat dekat dengan batas minimum pemenuhan kebutuhan dasar, terlebih bagi buruh yang menjadi tulang punggung rumah tangga.

Perbandingan dengan daerah lain di Pulau Jawa memperlihatkan kontras yang mencolok. Kota Surabaya, misalnya, memiliki garis kemiskinan Rp775.579 per kapita per bulan atau sekitar Rp3.102.316 per rumah tangga. Namun, Upah Minimum Kota Surabaya pada 2026 mencapai Rp5.288.796. Dengan kebutuhan hidup dasar yang tidak terpaut jauh, buruh di Surabaya memiliki ruang fiskal yang jauh lebih longgar dibandingkan buruh di DIY.

Di Yogyakarta, upah minimum berada sangat dekat dengan batas bertahan hidup, sementara kota besar lain memberikan margin yang lebih aman bagi buruhnya.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan upah di DIY bukan semata soal kemampuan fiskal daerah, melainkan juga berkaitan dengan struktur pasar kerja dan arah kebijakan yang diambil.

Dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, tekanan terhadap rumah tangga buruh di DIY menjadi lebih berat dibandingkan daerah lain dengan tingkat upah yang lebih longgar. Dalam konteks ini, kenaikan upah yang bersifat administratif berisiko tidak cukup menjawab tantangan kesejahteraan secara substantif.

Tanpa penyesuaian yang lebih sensitif terhadap dinamika biaya hidup, upah minimum dapat kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan dasar bagi rumah tangga pekerja.

Ironi ini semakin terasa ketika melihat posisi KHL DIY secara nasional. Nilai KHL DIY yang menyentuh Rp4,6 juta lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Banten (Rp4,3 juta), Jawa Barat (Rp4,2 juta), Jawa Tengah (Rp3,6 juta), dan Jawa Timur (Rp3,6 juta). Dengan kata lain, biaya hidup di DIY mendekati wilayah metropolitan, tetapi tingkat upahnya justru berada di level yang jauh lebih rendah.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari struktur ekonomi DIY. Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY triwulan III-2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya menyumbang 12,93 persen terhadap perekonomian daerah. Pariwisata menjadi penggerak utama, menarik jutaan wisatawan setiap tahun dan menghidupkan hotel, restoran, serta jasa transportasi.

Di sisi lain, DIY juga menjadi tujuan pendidikan dan migrasi kerja dari berbagai daerah. Ratusan ribu mahasiswa dan pendatang baru menciptakan pasokan tenaga kerja yang melimpah. Dalam kondisi ini, daya tawar buruh cenderung melemah. Ketika tenaga kerja tersedia dalam jumlah besar, tekanan untuk menahan upah menjadi lebih kuat, meskipun biaya hidup terus meningkat.

Situasi ini menempatkan banyak rumah tangga buruh dalam kondisi rentan. Dengan pendapatan sekitar Rp2,4 juta per bulan, ruang untuk menabung hampir tidak ada. Pengeluaran difokuskan untuk kebutuhan harian, sementara kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan anak, dana darurat, atau perlindungan kesehatan, sering kali harus dikorbankan. Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi material, tetapi juga pada rasa aman dan stabilitas sosial rumah tangga buruh.

Dalam jangka panjang, tantangan ini berpotensi membentuk persoalan struktural yang lebih luas. Harga tanah dan rumah di DIY terus meningkat, sementara kemampuan buruh untuk mengakses kepemilikan rumah sangat terbatas. Dengan tingkat upah saat ini, akses terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi hampir mustahil bagi buruh muda yang tidak memiliki dukungan aset keluarga. Ketimpangan kepemilikan aset pun berisiko semakin menganga.

Merespons kondisi ini, ruang perbaikan kebijakan masih terbuka. Pertama, penetapan upah minimum ke depan dapat secara bertahap lebih responsif terhadap KHL. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengusulkan penyesuaian agar upah minimum bergerak menuju 70–80 persen KHL dalam beberapa tahun ke depan, dengan target jangka menengah mencapai 100 persen, tentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Kedua, pendekatan sektoral dalam kebijakan pengupahan layak dipertimbangkan. Tidak semua sektor memiliki kapasitas yang sama. Sektor pariwisata premium, misalnya, memiliki margin keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan UMKM. Diferensiasi kebijakan upah dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan buruh dan keberlanjutan pelaku usaha kecil.

Ketiga, persoalan mendasar di DIY adalah kelebihan pasokan tenaga kerja. Investasi pada pelatihan keterampilan, ekonomi digital, kewirausahaan, dan manajemen pariwisata bernilai tambah tinggi dapat membantu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas dan upah yang lebih baik. Upaya ini bukan solusi instan, tetapi penting untuk memperkuat struktur pasar kerja dalam jangka panjang.

Terakhir, pengawasan dan transparansi tetap menjadi elemen penting. Kepatuhan terhadap upah minimum perlu dijaga melalui mekanisme pengawasan yang konsisten, disertai insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi proporsional bagi pelanggaran. Pendekatan ini dapat menjaga iklim usaha, sekaligus melindungi hak dasar buruh.

Yogyakarta akan selalu memiliki daya tarik budaya dan sosial yang membuat orang ingin kembali. Hanya saja, keberlanjutan daya tarik tersebut sangat bergantung pada kesejahteraan mereka yang menjaga dan menggerakkan ekonomi sehari-hari. Ketika buruh memperoleh upah yang lebih layak, daya beli meningkat, usaha lokal bergerak lebih dinamis, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Pada akhirnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari ramainya wisatawan atau tingginya PDRB, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan itu dirasakan secara nyata oleh rumah tangga buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

*) Arvia Dwi Royani dan Lili Retnosari adalah statistisi BPS RI

Copyright © ANTARA 2025