JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan partainya tengah menyiapkan program baru terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program tersebut disebut akan menyasar warung-warung agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Hal itu disampaikan Angela saat menghadiri Perayaan Iduladha 1447 Hijriah Partai Perindo bersama warga Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2026).

Angela mengungkapkan, Partai Perindo selama ini telah menjalankan berbagai program pemberdayaan UMKM yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat. Angela mencontohkan kemitraan dengan pedagang mie ayam, bakso, hingga es doger di kawasan Paseban yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

"Di sini ada gerobak mie ayam hingga bakso yang sudah bersama-sama menjadi mitra Partai Perindo 5-8 tahun. Jadi banyak program kami yang langsung menyentuh UMKM," ucapnya.



Angela menambahkan, dalam waktu dekat Partai Perindo juga akan meluncurkan program baru yang berkaitan dengan warung rakyat. "Mungkin 2-3 minggu ke depan kita juga akan meluncurkan program baru yang berkaitan dengan warung," imbuhnya.

Lihat video: Perkuat Struktur Organisasi, Angela Tanoesoedibjo Lantik Pengurus DPW Perindo Sulsel



Menurut Angela, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama Partai Perindo karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Angela meyakini penguatan UMKM dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

"Jadi kita ingin bahwa mitra UMKM kami itu berkembang karena kalau kita lihat UMKM itu kan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia," ujarnya.

Angela juga menilai, dampak pemberdayaan UMKM akan meluas hingga ke masyarakat sekitar karena berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja baru. "Bayangkan saja kalau ada 60 juta UMKM di Indonesia terus memperkerjakan satu saja orang, itu jadi 60 juta lapangan pekerjaan," jelasnya.

"Jadi ketika kita meluncurkan suatu program itu yang kami pikirkan, bagaimana tidak hanya membesarkan lapangan kerja dan usaha itu sendiri tapi juga sekaligus langsung bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

SEJARAH di berbagai negara mencatat bahwa krisis ekonomi sering kali datang bukan secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh akumulasi kerentanan yang berkembang perlahan di tengah kondisi ekonomi yang tampak stabil. Dalam konteks tersebut, krisis pada hakikatnya merupakan kondisi ketika sistem perekonomian mengalami gangguan serius sehingga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara stabil dan berkelanjutan.

Hyman Minsky dalam Stabilizing an Unstable Economy (1986) menjelaskan bahwa krisis sering muncul akibat akumulasi ketidakseimbangan finansial yang berkembang secara perlahan di tengah kondisi ekonomi yang tampak stabil. Sementara itu, Paul Krugman menegaskan bahwa hilangnya kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi, seperti stabilitas nilai tukar dan kapasitas pemerintah mengelola ekonomi, dapat menjadi pemicu utama terjadinya krisis. Artinya, krisis merupakan refleksi dari melemahnya keseimbangan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian, penurunan aktivitas ekonomi, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pada analisis ekonomi makro, krisis umumnya diamati melalui berbagai variabel moneter dan fiskal yang menunjukkan tingkat kesehatan perekonomian suatu negara. Dari sisi moneter, indikator yang sering digunakan meliputi inflasi, suku bunga acuan, nilai tukar, cadangan devisa, kondisi perbankan, hingga tingkat pengangguran. Kenaikan inflasi yang tinggi, depresiasi nilai tukar, serta melemahnya sektor keuangan sering menjadi sinyal awal munculnya tekanan ekonomi.

Di sisi lain, variabel fiskal yang penting diperhatikan antara lain defisit anggaran, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan pajak, belanja negara, dan kapasitas pembiayaan APBN. Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff dalam penelitiannya tahun 2009 mengingatkan bahwa krisis ekonomi di berbagai negara kerap diawali oleh penumpukan utang yang terus membesar, melemahnya disiplin pengelolaan fiskal, serta menurunnya kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pembiayaan negara.

Kondisi tersebut perlahan menciptakan tekanan terhadap stabilitas ekonomi hingga akhirnya memicu kerentanan yang dapat berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Sebab itu, krisis modern perlu dipahami sebagai fenomena multidimensi yang lahir dari interaksi kompleks antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, stabilitas sektor keuangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional.

Pelajaran Krisis untuk Indonesia

Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perekonomian Indonesia karena memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pada masa tersebut, Indonesia menghadapi tekanan besar akibat melemahnya nilai tukar rupiah, tingginya ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta rapuhnya kondisi sektor perbankan nasional.

Nilai tukar rupiah yang pada periode 1996 hingga pertengahan 1997 masih relatif stabil di kisaran Rp2.300 – Rp2.500 per dolar AS kemudian mengalami depresiasi secara drastis hingga sempat menembus lebih dari Rp16.000 per dolar AS pada puncak krisis 1998. Pelemahan tersebut memicu lonjakan inflasi nasional hingga mencapai sekitar 77,6 persen pada 1998 serta menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sekitar 13,1 persen.

Kondisi tersebut memperburuk stabilitas sektor usaha dan meningkatkan angka kemiskinan serta pengangguran secara signifikan akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan menghentikan operasional usahanya.

Pengalaman pahit tersebut kemudian mendorong Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi dan kelembagaan untuk memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah bersama otoritas keuangan mulai memperbaiki tata kelola fiskal, memperkuat sistem perbankan, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, serta meningkatkan pengawasan sektor keuangan agar lebih adaptif terhadap tekanan global.

Krisis 1998 juga memberikan pemahaman bahwa stabilitas ekonomi bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan, melainkan juga oleh kemampuan negara menjaga kepercayaan publik, keberlanjutan pembiayaan, serta perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang sehat perlu didukung oleh fondasi yang seimbang, tata kelola yang kuat, dan kebijakan yang mampu menciptakan stabilitas jangka panjang agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Pelajaran dari krisis 1998 juga memperlihatkan bahwa keterlambatan dalam merespons tekanan ekonomi dapat memperbesar dampak krisis terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Catatan sejarah tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga membutuhkan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan yang responsif, serta koordinasi antarlembaga yang efektif.

Sebab itu, dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin dinamis, pemerintah perlu melakukan langkah cepat (quick win) yang terukur agar perlambatan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam. Kebijakan cepat tersebut pada hakikatnya bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Perbaikan Institusi dan Ketahanan Ekonomi

Salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan adalah mengevaluasi struktur belanja negara agar anggaran benar-benar difokuskan pada sektor yang produktif, efisien, dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Belanja yang kurang efektif, bersifat seremonial, atau memiliki urgensi rendah perlu dikaji ulang sehingga ruang fiskal dapat diarahkan pada program prioritas seperti perlindungan sosial, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penguatan independensi dan kredibilitas Bank Indonesia juga menjadi langkah penting agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara objektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan merespons tekanan ekonomi tanpa intervensi politik jangka pendek.

Selain penguatan fiskal dan moneter, pengendalian inflasi juga harus menjadi prioritas utama karena kenaikan harga yang tidak terkendali akan langsung menekan daya beli masyarakat dan memperbesar risiko perlambatan ekonomi. Inflasi pada sektor pangan, energi, dan transportasi merupakan komponen yang paling cepat dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ketahanan pasokan pangan, menjaga kelancaran distribusi logistik, memperbesar cadangan strategis nasional, serta meningkatkan efektivitas operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga.

Dukungan terhadap investasi, industri padat karya, dan UMKM juga perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tetap bergerak dan kesempatan kerja tetap terjaga. Pengalaman dari berbagai krisis sebelumnya menunjukkan bahwa respons kebijakan yang cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis yang lebih serius.

Penguatan ketahanan ekonomi nasional juga tak dapat dilepaskan dari pentingnya reformasi kelembagaan yang mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa lemahnya kualitas institusi, praktik korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta rendahnya kepastian hukum dapat menghambat investasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan integritas birokrasi, penyederhanaan regulasi, percepatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kualitas kelembagaan menjadi faktor penting yang menentukan daya saing suatu negara karena stabilitas ekonomi tidak hanya dibangun melalui kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga melalui kepercayaan terhadap institusi negara. Tatkala tata kelola pemerintahan berjalan baik, maka dunia usaha akan memiliki kepastian yang lebih kuat untuk melakukan investasi, memperluas produksi, dan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah juga perlu menghadirkan berbagai bentuk “bantalan ekonomi” agar aktivitas dunia usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam. Salah satu langkah yang sangat penting adalah memperkuat dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kredit program, subsidi bunga, restrukturisasi pembiayaan, serta perluasan akses modal kerja.

UMKM memiliki peran strategis karena menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika sektor usaha kecil mampu bertahan, maka daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik pun akan lebih terjaga. Maka, kebijakan pembiayaan yang inklusif dan mudah diakses menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan usaha, terutama pada saat dunia usaha menghadapi tekanan likuiditas, penurunan permintaan, maupun ketidakpastian pasar. Dukungan pemerintah dalam bentuk kredit program bukan hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap bergerak di tengah tekanan global maupun domestik.

Selain memperkuat UMKM, pemerintah juga perlu memberikan insentif yang lebih terarah kepada sektor-sektor krusial yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa, khususnya sektor padat karya dan industri berorientasi ekspor. Industri tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, hingga sektor agroindustri merupakan contoh sektor yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian nasional. Dukungan dalam bentuk insentif pajak, kemudahan ekspor, subsidi energi produktif, percepatan perizinan, hingga penguatan akses pembiayaan akan membantu sektor-sektor tersebut tetap kompetitif di tengah perlambatan ekonomi global.

Sejatinya, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga oleh kemampuan negara menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap institusi dan arah kebijakan publik. Pengalaman krisis 1998 telah menunjukkan bahwa keterlambatan dalam merespons tekanan ekonomi dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas.

Sehingga, reformasi kelembagaan, penguatan kebijakan fiskal dan moneter, perlindungan terhadap UMKM dan sektor padat karya, serta keberanian mengambil langkah cepat yang tepat sasaran adalah mutlak menjadi prioritas. Di tengah ketidakpastian global yang terus bergerak dinamis, Indonesia tak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga fondasi ekonomi yang kuat, adaptif, dan mampu melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Semoga.

TANGERANG - Belasan UMKM di Serang dan Tangerang mendapatkan bantuan modal usaha dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, Subholding Gas Pertamina. Langkah ini sebagai komitmen perusahaan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui skema Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) hasil kerja sama PGN dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dalam pelaksanaannya, PGN menggelar program bertajuk “Pendampingan Peningkatan Program PUMK bagi UMKM Penyaluran BRI dan Disabilitas melalui Pengukuran Dampak dan Optimalisasi Pendapatan”. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dalam dua batch yang mencakup wilayah Tangerang dan Serang.

Untuk batch pertama, pelatihan digelar pada 19–21 Mei 2026 di Hotel Sahid Karawaci, Tangerang, dengan melibatkan 24 peserta yang terdiri dari 16 nasabah PUMK dan delapan peserta penyandang disabilitas.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan pemberdayaan UMKM dapat menjangkau kelompok usaha yang menghadapi tantangan lebih besar, termasuk pelaku usaha dengan keterbatasan akses maupun profil usaha yang rentan.

“PGN meyakini bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujar Fajriyah dalam siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

“Karena itu, melalui program ini kami ingin memastikan pelaku UMKM, termasuk penyandang disabilitas dan usaha dengan tantangan risiko yang lebih tinggi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kapasitas bisnis, dan memperkuat daya saing usahanya,” sambungnya.

Program pembinaan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha peserta melalui pengukuran dampak program serta optimalisasi pendapatan usaha. Secara keseluruhan, kegiatan ini menargetkan sebanyak 40 UMKM sebagai penerima manfaat.

PGN juga memastikan program tidak berhenti pada pelatihan tatap muka selama tiga hari. Para peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan selama enam bulan melalui sesi mentoring secara individual atau one by one.

Pendampingan difokuskan pada pengembangan strategi usaha, peningkatan kapasitas bisnis, optimalisasi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan usaha. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan materi pelatihan secara langsung dalam pengembangan usahanya.

Salah satu peserta program, Wiwin, mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan pembinaan tersebut. Menurut dia, program ini membantu pelaku UMKM memperoleh wawasan baru terkait pengembangan usaha dan strategi peningkatan pendapatan.

“Selain mendapatkan banyak pengetahuan praktis dan pengalaman baru, kami juga bisa memperluas relasi dan jejaring dengan sesama pelaku UMKM. Pendampingan yang diberikan sangat membantu karena kami bisa berdiskusi langsung mengenai tantangan usaha yang dihadapi,” ujar Wiwin.

Melalui program CSR pembinaan berkelanjutan ini, PGN berharap UMKM binaan, termasuk pelaku usaha disabilitas dan UMKM dengan tantangan usaha yang lebih kompleks, mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang usaha, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

GRESIK - Perjalanan Irine Yandri Sandrika menjadi salah satu kisah menarik dari dunia usaha kuliner lokal. Perempuan asal Gresik, Jawa Timur, itu dikenal lewat bisnis Sop Buah Irine yang kini banyak mencuri perhatian masyarakat. Berawal dari usaha sederhana, Irine mampu membuktikan bahwa kerja keras, keberanian memulai, dan kemampuan membaca peluang digital dapat menjadi jalan untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas.

Nama Irine mulai ramai diperbincangkan setelah usahanya dikenal melalui media sosial, khususnya TikTok . Melalui akun @sopbuahirine, ia memperkenalkan produk sop buah kepada masyarakat dengan cara yang dekat dengan keseharian konsumen.

Aktivitas produksi, proses melayani pembeli, hingga suasana usaha yang dibagikan secara konsisten membuat produknya semakin mudah dikenal. Dari sana, Sop Buah Irine berkembang menjadi salah satu usaha kuliner yang memiliki daya tarik kuat di tengah masyarakat.

Kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba. Sebelum dikenal sebagai pengusaha sop buah, Irine pernah menjalani berbagai usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan dan membangun jalan hidupnya. Ia sempat berjualan kopi bungkus di lampu merah, kemudian menjual es dengan sistem pengantaran kepada pelanggan. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Irine, karena dari proses itulah ia belajar mengenal pelanggan, memahami kebutuhan pasar, dan membangun mental sebagai pelaku usaha.

Kini, Sop Buah Irine disebut mampu menjual lebih dari 4.000 gelas dalam sehari. Selain sop buah, Irine juga menyediakan produk lain seperti salad buah dan bakaran frozen food. Perkembangan tersebut membuat bisnisnya mampu meraih omzet hingga sekitar Rp1 miliar per bulan. Angka ini menjadi gambaran bahwa usaha kuliner rumahan atau lokal tetap memiliki peluang besar ketika dikelola dengan serius, konsisten, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Irine menjadi contoh bahwa media sosial bukan sekadar ruang hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat pemasaran yang efektif bagi pelaku usaha. Dengan memanfaatkan TikTok, ia mampu menjangkau lebih banyak calon pembeli dan membangun kedekatan dengan audiens. Konten yang sederhana, jujur, dan menampilkan aktivitas nyata justru menjadi kekuatan tersendiri karena terasa dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Saya dulu sempat jualan kopi bungkus di dekat lampu merah. Kemudian juga jualan es dengan mengirim ke rumah pelanggan atau pemesan,” ungkap Irine dalam salah satu keterangannya.

Cerita itu memperlihatkan bahwa keberhasilan yang ia raih hari ini lahir dari proses panjang, bukan semata-mata karena viral di media sosial. Bagi banyak pelaku UMKM, perjalanan Irine Yandri Sandrika dapat menjadi inspirasi bahwa peluang selalu terbuka bagi mereka yang berani memulai.

Keterbatasan latar belakang pendidikan maupun modal awal tidak selalu menjadi penghalang, selama pelaku usaha memiliki kemauan untuk belajar, konsisten menjaga kualitas produk, dan mampu memanfaatkan teknologi secara tepat. BPS: Jumlah UMKM di Indonesia Capai 59 Juta Usaha Tahun 2023

Kisah Sop Buah Irine juga menunjukkan bahwa bisnis lokal memiliki ruang besar untuk berkembang ketika dikemas dengan strategi komunikasi yang sesuai. Di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin dekat dengan media sosial, kehadiran Irine menjadi bukti bahwa usaha kuliner dapat tumbuh dari pinggir jalan menuju pasar yang lebih luas melalui kerja keras dan pemanfaatan platform digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sistem pembiayaan satu pintu melalui platform Sapa UMKM untuk menekan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal berbunga tinggi yang banyak menjerat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banyak pelaku UMK di daerah kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal sehingga kerap terjebak pinjaman online berbunga tinggi.

Menurutnya, melalui platform Sapa UMKM, pemerintah akan menyediakan fitur pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan, fintech, hingga lembaga pembiayaan formal dan nonformal agar pelaku usaha memiliki akses pendanaan yang lebih mudah dan terarah.

“Saudara-saudara kita, pengusaha mikro kecil dari Papua mereka bingung, teriak. ‘Pak, saya punya usaha A, tapi saya nggak punya modal, nggak punya pembiayaan, ke mana saya harus pergi?’ Masuk ke sistem Sapa UMKM ini, yaitu kita siapkan fitur tentang modal dan pembiayaan, kita integrasikan dengan bank-bank penyalur, kita integrasikan denganfintech-fintech, kita integrasikan denganfinancing-financingnonformal maupun formal di Tanah Air,” kata Maman dalam acara Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Maman menilai minimnya kanal pembiayaan yang terintegrasi membuat banyak pelaku UMKM akhirnya terjebak pinjol berbunga tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya sistem yang mampu menghubungkan kebutuhan pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan resmi secara langsung.

“Tapi kalau Sapa UMKM ini bisa hadir dan berjalan secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol yang menyesatkan dan membebankan mereka itu,” ujarnya.

Maman menjelaskan Sapa UMKM akan menghadirkan fitur modal dan pembiayaan secara formal maupun nonformal agar pelaku usaha dapat mengakses layanan pembiayaan resmi dengan lebih mudah dan aman. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman online yang membebani pelaku usaha dengan bunga tinggi.

Dia menambahkan Sapa UMKM nantinya juga menyediakan fitur QRIS, payment gateway, pembukuan digital, legalitas usaha, sertifikasi halal, BPOM, hingga kanal konsultasi dan pengaduan pungutan liar yang terhubung dengan aparat penegak hukum.

Untuk itu, Maman menegaskan seluruh pelaku UMKM nantinya diwajibkan melakukan onboarding ke platform Sapa UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut kemungkinan akan memunculkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha.

Meski demikian, Maman mengaku siap menghadapi kritik dari pelaku UMKM karena kewajiban tersebut dinilai penting agar seluruh pelaku usaha dapat terhubung dengan sistem layanan pemerintah secara terintegrasi.

Dia menilai onboarding wajib diperlukan supaya pelaku UMKM dapat mengakses seluruh fasilitas yang tersedia dalam ekosistem Sapa UMKM, mulai dari pembiayaan, legalitas, sertifikasi, pelatihan, hingga akses pemasaran.

“Kata wajib itu tujuannya bukan sanksi kalau misalnya nggak masuk [Sapa UMKM], tetapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Ya nggak mungkin juga kita memberikan sanksi bagi UMKM kita yang nggak onboarding di dalam Sapa UMKM,” tuturnya.

Maman menjelaskan kewajiban onboarding ke platform Sapa UMKM bertujuan agar pelaku UMKM dapat terhubung dengan seluruh layanan pemerintah secara terintegrasi. Menurutnya, pelaku usaha yang tidak masuk ke dalam sistem berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat sejumlah pihak menyoroti akses pembiayaan bagi usaha ultra mikro, ada satu hal yang luput dari perhatian: modal bukan satu-satunya kebutuhan untuk bertumbuh. Banyak usaha dari rumah tangga sesungguhnya memiliki daya juang tinggi, produk yang potensial, bahkan pasar yang terbuka.

Namun tanpa akses pengetahuan, jejaring, kepercayaan diri, dan pendampingan yang tepat, usaha mereka kerap jalan di tempat. Hal itu yang membuat program Mekaarpreneur dari PNM menjadi relevan.

Program tersebut tidak hanya berbicara tentang pembiayaan, tetapi juga tentang bagaimana pengusaha ultra mikro didampingi untuk naik kelas melalui proses inkubasi bisnis yang lebih terarah. Ada proses belajar, penguatan mental usaha, pengembangan produk, hingga cara melihat peluang pasar secara lebih luas.

Hasilnya mulai terlihat nyata. Yuliana Dewi Putri adalah salah satu yang merasakan manfaatnya. Produk herbal drink putri kini semakin mantap ia besarkan setelah mengikuti berbagai pelatihan dan inkubasi usaha dalam program Mekaarpreneur dan menjadi juara 1 di lingkup Bekasi-Jakarta.

"Saya mendapatkan ilmu banyak sekali, mendapatkan teman dan pengalaman luar biasa. saya diajarkan cara branding produk dan pemasaran digital. Produk saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain," kata Yuliana dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Di rumah produksi sederhana itu, suara mesin jahit yang terus berdengung bukan hanya pertanda aktivitas produksi berjalan. Itu juga menjadi tanda bahwa usaha kecil yang dibangun dengan ketekunan dapat memberi penghidupan bagi banyak orang.

Pekalongan (ANTARA) - Deru mesin jahit terdengar bersahutan dari sebuah rumah produksi sederhana di Desa Paesan Utara, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Di dalam rumah itu, tumpukan kain canvas memenuhi sudut-sudut meja kerja. Puluhan tangan sibuk bergerak, menyambung potongan demi potongan kain menjadi celana siap pakai.

Di antara para penjahit itu, Iswandi (57) tampak paling tekun. Dengan gerakan yang sudah terlatih selama bertahun-tahun, ia merapikan bagian kain sebelum masuk tahap jahit berikutnya. Sesekali ia mengangkat kepala, memastikan hasil jahitannya tetap rapi sebelum diteruskan ke bagian finishing.

Bagi Iswandi, tempat itu bukan sekadar lokasi bekerja. Rumah produksi milik Hanafi dengan jenama fesyen "Al Cloth" telah menjadi sumber penghidupan bagi dirinya dan banyak penjahit lokal lainnya.

“Kalau usaha ini ramai, kami juga ikut merasakan,” ujar Iswandi singkat sambil tetap fokus bekerja.

Iswandi hanyalah satu dari sekitar 25 penjahit vendor lokal yang kini bergantung pada geliat usaha Al Cloth. Usaha yang bermula dari perjalanan panjang seorang pedagang kecil bernama Hanafi (40), warga Jalan Sepuran No. 139, Sopaten, Kedungwuni Barat.

Di balik berkembangnya bisnis celana canvas itu, Hanafi menyimpan cerita jatuh bangun yang tidak singkat. Jalan yang ia tempuh jauh dari kata instan.

Sebelum dikenal sebagai pelaku UMKM sukses, Hanafi memulai hidupnya sebagai pedagang yang menjajakan batik ke berbagai daerah seperti Semarang, Solo, hingga Yogyakarta. Ia pernah merasakan kerasnya menawarkan barang dari pasar ke pasar, mencari pelanggan, hingga menunggu pembeli yang tak selalu datang.

“Awalnya saya dipercaya orang untuk memasarkan produk batik. Keuntungan itu kemudian saya kembangkan untuk jualan online,” katanya.

Ia masih mengingat bagaimana awal mula terjun ke dunia perdagangan ketika berada di Pasar Banjarsari. Dari sana, ia bertemu relasi dari wilayah Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang kemudian mengajaknya bekerja sama menjual kain batik.

Perdagangan saat itu masih sepenuhnya mengandalkan cara-cara konvensional. Hanafi berkeliling membawa dagangan, berpindah dari satu kota ke kota lain. Namun perlahan ia mulai melihat perubahan perilaku konsumen. Masyarakat mulai akrab dengan internet dan media sosial, sementara pola belanja mulai bergeser ke platform digital.

Meski masih aktif berjualan secara luring pada 2015 hingga 2016, Hanafi mulai mencoba peruntungan baru di dunia daring. Pada 2017, seorang rekannya mengajak dirinya memasarkan produk melalui Facebook.

“Semula saya diajak teman jualan online di Facebook. Waktu itu saya belum begitu berpikir. Tapi setelah melihat perkembangan minat konsumen ternyata bagus,” ujarnya.

Dari situlah pikirannya mulai terbuka. Ia sadar, pasar tidak lagi terbatas pada toko fisik atau wilayah lokal. Dunia digital memberi peluang yang jauh lebih luas. Hanafi kemudian mulai memikirkan bagaimana produknya bisa terus berkembang dan diminati konsumen.

Pilihan itu ternyata menjadi titik penting dalam perjalanan bisnisnya.

Momentum COVID-19

Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak toko offline mengalami penurunan penjualan akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Namun situasi berbeda justru dialami Al Cloth. Produk celana canvas miliknya malah mengalami lonjakan pesanan karena pemasaran dilakukan secara daring.

Kebiasaan masyarakat yang semakin nyaman berbelanja online membuat penjualan meningkat tajam.

“Pas COVID itu penjualan online sangat bagus karena masyarakat lebih nyaman belanja secara daring karena adanya pembatasan,” katanya.

Di tengah banyak usaha yang terpukul pandemi, bisnis Hanafi justru menemukan momentumnya. Pesanan datang dari berbagai daerah. Rumah produksinya semakin sibuk. Para penjahit lokal pun ikut merasakan dampaknya.

Namun, perjalanan usaha tidak selalu berjalan mulus.

Pada 2022, Hanafi mencoba memperluas bisnis dengan menjual produk celana jins dari pemasok lain. Keputusan itu ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Produk tersebut kurang diminati pasar hingga usahanya sempat vakum hampir satu tahun.

Ia juga pernah mengalami pengalaman kurang menyenangkan dalam kerja sama bisnis dengan pihak lain. Kesepakatan yang diharapkan berjalan baik ternyata berakhir berbeda.

“Kesepakatan kerja sama pada awal dengan ending-nya berbeda. Itu sempat membuat saya trauma,” katanya.

Kegagalan itu sempat membuatnya terpuruk. Namun Hanafi memilih bangkit. Ia kembali fokus pada produk yang paling ia pahami, yakni celana canvas.

Langkah berikutnya adalah memperkuat pemasaran melalui platform e-commerce, terutama Shopee. Menurut Hanafi, marketplace memberikan dampak besar terhadap perkembangan penjualannya.

Salah satu faktor penting ialah hadirnya sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) yang membuat konsumen lebih percaya berbelanja secara online.

“Di platform seperti Shopee lebih signifikan karena orang lebih percaya dengan sistem COD,” katanya.

Meski mengakui aturan marketplace cukup ketat, Hanafi justru merasa sistem itu membantu menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen.

“Shopee memang memiliki banyak aturan, tapi sangat membantu pemasaran,” ujarnya.

Kini, Al Cloth terus berkembang. Selain mempekerjakan enam karyawan tetap, Hanafi menggandeng sekitar 25 penjahit vendor lokal untuk memenuhi permintaan pasar. Seluruh bahan baku yang digunakan juga berasal dari lingkungan sekitar sehingga perputaran ekonomi lokal ikut bergerak.

Tembus Asia Tenggara

Produk celana canvas Al Cloth kini tak hanya dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Pasarnya bahkan mulai merambah Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Singapura.

“Konsumen sekarang sudah sampai Malaysia dan Singapura. Mungkin mereka orang Indonesia yang bermukim di sana,” katanya sambil tersenyum.

Dalam kondisi normal, penjualan harian Al Cloth mampu menghasilkan omzet sekitar Rp200 ribu per hari. Sementara pada momentum Ramadan, pesanan dapat melonjak drastis hingga mencapai sekitar 400 resi pengiriman per hari.

Meski penjualan biasanya menurun setelah Lebaran karena masyarakat mulai fokus pada kebutuhan tahun ajaran baru sekolah, Hanafi tetap optimistis terhadap masa depan bisnis digital.

Ia berharap berbagai pelatihan dan pengembangan dari platform e-commerce dapat membantu Al Cloth semakin dikenal luas, baik di pasar nasional maupun internasional.

Bagi Hanafi, keberhasilan usaha bukan semata soal keuntungan pribadi. Ada hal yang menurutnya jauh lebih penting, yakni bagaimana bisnis yang ia bangun mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Di rumah produksi sederhana itu, suara mesin jahit yang terus berdengung bukan hanya pertanda aktivitas produksi berjalan. Itu juga menjadi tanda bahwa usaha kecil yang dibangun dengan ketekunan dapat memberi penghidupan bagi banyak orang.

Komitmen untuk mendorong UMKM juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Batang, Anis Rosidi, mengatakan UMKM merupakan salah satu urat nadi perekonomian daerah.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen mendukung pelaku UMKM agar terus berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu urat nadi roda perekonomian daerah. Selain itu, UMKM juga sebagai sarana menekan laju inflasi daerah,” katanya.

Pemerintah berharap akan semakin banyak pelaku UMKM seperti Hanafi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Mekaar terus berkomitmen memajukan pelaku u saha ultra mikro. Salah satunya dengan memberikan pelatihan, mentoring, jejaring, hingga pengalaman baru. Sebab, banyak usaha dari rumah tangga yang memiliki daya juang tinggi, produk yang potensial, bahkan pasar yang terbuka.

Namun tanpa akses pengetahuan, jejaring, kepercayaan diri, dan pendampingan yang tepat, usaha mereka kerap jalan di tempat. Ketika nasabah PNM Mekaar diberikan akses terhadap pelatihan, mentoring, jejaring, dan pengalaman baru, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk tumbuh.

Program seperti Mekaarpreneur yang dijalankan oleh PNM menunjukkan pemberdayaan yang menyentuh aspek kapasitas diri dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih kuat.

Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan pengusaha ultra mikro bukan hanya tambahan modal usaha, melainkan juga tambahan pengetahuan, keberanian, kesempatan, dan keyakinan bahwa mereka mampu berkembang lebih jauh dari yang selama ini dibayangkan

Program ini tidak hanya berbicara tentang pembiayaan, tetapi juga tentang bagaimana pengusaha ultra mikro didampingi untuk naik kelas melalui proses inkubasi bisnis yang lebih terarah. Ada proses belajar, penguatan mental usaha, pengembangan produk, hingga cara melihat peluang pasar secara lebih luas.

Hal itu dirasakan pelaku usaha Yuliana Dewi Putri. Produk herbal drink putri kini semakin besar setelah mengikuti berbagai pelatihan dan inkubasi usaha dalam program Mekaarpreneur dan menjadi juara 1 di lingkup Bekasi – Jakarta.

“Saya mendapatkan ilmu banyak sekali, mendapatkan teman dan pengalaman luar biasa. saya diajarkan cara branding produk dan pemasaran digital. Produk saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ilmu yang saya dapat bisa saya share ke anggota kelompok,” ungkapnya, Rabu (20/5/2026)

Di berbagai wilayah para nasabah dengan perkembangan skill dan pengetahun yang progresif keluar menjadi juara Mekaarpreneur. Pencapaian ini bukan sekadar kemenangan kompetisi, melainkan simbol perubahan cara pandang.

Mereka mendapatkan pengalaman yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan seperti belajar mempresentasikan usaha, memahami strategi bisnis, membangun branding, hingga berinteraksi dalam ekosistem kewirausahaan yang lebih profesional.

Bagi banyak pengusaha ultra mikro, pengalaman seperti ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar penghargaan. Pendampingan membuat mereka merasa usahanya layak diperjuangkan.

Mereka tidak lagi berjalan sendiri. Ada ruang belajar, ada pihak yang percaya, dan ada kesempatan untuk berkembang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan pengusaha ultra mikro tidak berhenti pada keterbatasan modal.

Banyak dari mereka menghadapi persoalan mendasar seperti kurangnya literasi bisnis, akses pasar yang terbatas, belum memahami pengelolaan keuangan, hingga minimnya keberanian untuk mengembangkan usaha.

Tidak sedikit pula yang sebenarnya memiliki produk yang baik, tetapi belum tahu bagaimana mengemas dan memasarkannya agar memiliki nilai tambah. Karena itu, pendekatan pemberdayaan menjadi sangat penting. Pembiayaan memang menjadi pintu masuk, tetapi pendampingan adalah jembatan menuju keberlanjutan usaha.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempertemukan tiga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan calon pembeli (buyer) dari tujuh negara melalui kegiatan jejaring bisnis (business networking) bulanan sebagai upaya membuka potensi pasar.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan ketiga eksportir tersebut merupakan anggota InaExport.

Para pelaku usaha ini dipertemukan dengan perwakilan kedutaan besar dan lembaga promosi perdagangan dari Vietnam, Afrika Selatan, Timor Leste, Peru, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Kanada.

"Business networking kali ini menghadirkan tiga UMKM serta perwakilan diplomatik dan lembaga promosi perdagangan internasional sebagai cara menjaring buyer asing. Upaya ini membuka peluang produk berkualitas Indonesia serta menjajaki daya saing dan potensi pasarnya di luar negeri," ujar Puntodewi.

Tiga pelaku usaha ini mempresentasikan masing-masing produknya. Adapun produk yang siap ekspor antara lain kopi specialty, cokelat, dan wadah hortikultura yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi ekstrem.

"Setiap eksportir mendapat kesempatan untuk memaparkan keunggulan produk sekaligus mengeksplorasi kemungkinan kerja sama dagang dan potensi pasar di negara-negara mitra," kata Puntodewi.

Terkait upaya memaksimalkan ekspor, Puntodewi mengajak lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memanfaatkan layanan InaExport.

Platform tersebut menjadi salah satu instrumen utama promosi digital yang menghubungkan eksportir Indonesia dengan pembeli internasional dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Para eksportir dapat meningkatkan visibilitas produk sekaligus terhubung dengan calon pembeli dari berbagai belahan dunia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan baru yang mengatur hubungan antaramarketplace seperti TikTok Shop dan Shopee dengan pelaku UMK, termasuk skema tarif dan komisi platform digital agar tidak berubah secara sepihak.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antarasellerdanmarketplace. Regulasi tersebut juga akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku UMK.

Dia menjelaskan aturan baru itu mewajibkan adanya kontrak kerja sama biaya antaramarketplacedansellerdengan jangka waktu minimal satu tahun. Selama masa kontrak tersebut,marketplacetidak diperbolehkan menaikkan tarif secara sepihak.

“Salah satunya mengatur mengenai insentif bagi usaha mikro dan kecil, serta kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membangun kontrak kerja sama biaya minimal selama satu tahun, di mana selama kontrak kerja sama tersebut pihak marketplace tidak bisa sepihak menaikkan, dan apabila ingin menaikkan harus melakukan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya,” kata Maman kepadaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Maman menuturkan aturan tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian usaha bagi UMK yang berjualan di platform digital. Menurutnya, perubahan tarif atau biaya layanan secara mendadak dapat mengganggu perencanaan bisnis penjual.

“Sellerkan juga punya perencanaancashflow, perencanaan keuangan bulanan sampai tahunan, apabilamarketplacemain sepihak menaikkan tentunya akan mengganggu perencanaan seller,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian UMKM juga telah memanggil sejumlahmarketplaceterkait isu kenaikan komisi maupun biaya layanan kepada pelaku UMKM. Menurut dia,marketplacemenyatakan tidak ada kenaikan tarif.

“Sudah kami panggil, mereka semua menyatakan tidak ada menaikkan tarif. Yang ada hanya mengubah Gratis Ongkir bagi yang retur atau apabila ada pengembalian barangrejectdari pembeli di mana apabila ada pengembalian barangrejectmaka biaya ongkirnya dibagi dua antaramarketplacedanseller,” jelasnya.

Adapun untuk insentif, Maman menyebut skema tersebut tengah digodok bersama kementerian terkait. “[Insentif untuk UMK] Sedang dalam pembahasan dan sinkronisasi dengan semua kementerian terkait,” sambungnya.

Maman menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap marketplace melalui integrasi platform SAPA UMKM dengan platform digital.

SAPA UMKM merupakan sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mempermudah akses layanan yang lebih terintegrasi. Saat ini, SAPA UMKM telah memasuki tahap uji coba terbatas di tiga wilayah, yakni Sulawesi, Jawa Barat, dan Bali.

“Alhamdulilah [SAPA UMKM] sudah siap pakai, walaupun memang tetap akan terus kami evaluasi untuk penyempurnaan,” pungkasnya.

PAPUA - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Mimika bersama Bea Cukai Timika dan Papua berkomitmen memajukan nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan produk perikanan unggulan Kabupaten Mimika berhasil menembus pasar internasional. Sebanyak 4.290 kilogram kepiting karaka hasil tangkapan lokal diekspor ke Malaysia dan Singapura oleh PT Hokky Laut Perkasa dengan nilai devisa mencapai Rp186,4 juta.

“Capaian ini menjadi kabar positif bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Mimika karena menunjukkan tingginya permintaan pasar global terhadap komoditas laut asal daerah tersebut,” katanya, Jumat (15/5/2026).

Berdasarkan data hingga awal Mei 2026, total ekspor kepiting bakau hidup dari Mimika telah mencapai 19.245 kilogram dengan nilai ekonomi sebesar Rp1,05 miliar. Angka tersebut hampir menyamai total capaian ekspor sepanjang 2025, meski 2026 baru berjalan lima bulan. Peningkatan ini sekaligus mencerminkan semakin baiknya kualitas produk dan kesiapan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar ekspor internasional.

Keberhasilan ekspor ini membuka peluang yang lebih luas bagi perekonomian daerah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi. Kami ingin UMKM di Mimika terus berkembang secara kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di tingkat internasional," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, aktivitas ekspor tersebut juga memperluas kesempatan usaha bagi nelayan, pelaku distribusi, hingga UMKM pengolahan hasil laut di Mimika. Kemudahan akses pasar luar negeri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Di sisi lain, pendampingan kepada pelaku usaha terus dilakukan agar proses ekspor semakin mudah dipahami masyarakat. Melalui program KLIK-PACE (Klinik Ekspor), Bea Cukai Timika memberikan asistensi kepada UMKM dan eksportir, mulai dari identifikasi produk potensial, sosialisasi prosedur ekspor, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan promosi.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan ekspor ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk melahirkan lebih banyak eksportir baru dari Mimika yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Papua, Encep Dudi Ginanjar menyampaikan keberhasilan ekspor komoditas perikanan dari Mimika menunjukkan besarnya potensi ekonomi Papua apabila didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Ekspor ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan UMKM, serta memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar internasional," katanya.

ACEH - Pendampingan Account Officer (AO) memiliki peran penting dalam tumbuhnya jutaan usaha ultra mikro di Indonesia. Bagi banyak ibu-ibuprasejahtera, akses terhadap layanan keuangan sebelumnya sering kali terasa rumit, bahkan menimbulkan rasa takut untuk memulai.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengatakan, situasi itu perlahan berubah melalui pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Tidak hanya menghadirkan pembiayaan tanpa agunan, PNM juga membangun ruang belajar dan pendampingan intensif bagi para perempuan prasejahtera agar mampu mengembangkan usaha secara bertahap dan berkelanjutan.

Pendampingan tersebut dilakukan langsung oleh puluhan ribu Account Officer (AO) PNM yang setiap minggu turun ke lapangan menemui nasabah di teras rumah, balai warga, hingga lingkungan perkampungan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan modal, melainkan mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin usaha, hingga kemandirian ekonomi keluarga.

“Pendampingan yang dilakukan PNM dijalankan secara langsung oleh puluhan ribu Account Officer (AO) yang setiap minggu hadir menemui nasabah di teras rumah, balai warga, hingga lingkungan perkampungan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan modal usaha, tetapi juga mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin dalam menjalankan usaha, hingga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Melalui pertemuan kelompok rutin, para nasabah mendapatkan kesempatan untuk belajar mengelola usaha, memahami tanggung jawab keuangan, serta membangun kepercayaan diri dalam menjalankan usaha ultra mikro yang menjadi penopang kehidupan keluarga sehari-hari.

Pendekatan ini menjadi bagian dari model pemberdayaan sosial yang dijalankan PNM di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini, PNM telah hadir di hampir seluruh provinsi melalui 3.655 kantor layanan yang menjangkau sekitar 22,9 juta pengusaha ultra mikro dari Sabang hingga Merauke.

Lihat video: BKPM Dorong Kolaborasi Pelaku UMKM dengan Pengusaha

Skala pendampingan yang luas tersebut memperlihatkan bahwa layanan keuangan bagi masyarakat prasejahtera tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran modal semata. Dibutuhkan kehadiran langsung di tengah masyarakat agar proses pembiayaan berjalan aman, produktif, dan mampu menciptakan dampak sosial yang nyata.

Karena itu, struktur biaya layanan PNM juga mencakup proses pendampingan lapangan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat aktivitas edukasi sederhana mengenai pengelolaan usaha, penguatan kelompok usaha perempuan, hingga kunjungan rutin AO yang memastikan usaha nasabah dapat berkembang secara bertanggung jawab.

Model pendampingan tersebut dinilai menjadi salah satu pembeda utama PNM dibanding layanan keuangan konvensional lainnya. Sebab, fokus utama yang dibangun bukan hanya pada akses modal, tetapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi perempuan prasejahtera agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara bertahap.

Bagi banyak nasabah, kehadiran AO bukan sekadar petugas lapangan, melainkan sahabat belajar yang hadir mendengar persoalan usaha dan memberikan motivasi di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat kecil.

“Dengan pendekatan pemberdayaan yang konsisten, PNM berupaya menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat dampak sosial bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia,” ucapnya.