Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kesamaan pandangan dan filosofi dengan motivator sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat, Anthony Jay Robbins, terutama terkait kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan sengaja mengundang Robbins untuk berbagi pandangan mengenai kepemimpinan, tantangan hidup, dan cara menghadapi kesulitan.

"Saya memang mengundang seorang motivator, seorang tokoh pengusaha yang sukses dari Amerika Serikat yang sudah menjadi sahabat saya. Saya minta beliau untuk bisa sedikit memberi mungkin pandangan beliau dan pendapat-pendapat beliau tentang kepemimpinan, tentang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, banyak pandangan Robbins yang sejalan dengan dirinya. Dia menyoroti latar belakang kehidupan Robbins yang berasal dari keluarga sederhana dan harus menghadapi berbagai tantangan sejak kecil.

"Banyak pandangan-pandangan beliau sama dengan pandangan saya. Beliau berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dari kecil beliau menghadapi tantangan karena berasal dari keluarga yang sangat miskin," ujarnya.

Prabowo menilai kesuksesan Robbins tidak hanya diukur dari pencapaian materi, melainkan juga dari kontribusinya dalam membantu masyarakat yang mengalami kelaparan di berbagai negara.

"Tapi bukan soal kaya materi atau uang. Beliau juga salah satu yang memelopori pemberian makan kepada orang-orang yang kelaparan di seluruh dunia, tidak hanya di negaranya sendiri," tuturnya.

Kepala Negara kemudian menceritakan kisah masa kecil Robbins yang pernah disampaikan kepadanya. Saat perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat, keluarga Robbins disebut tidak memiliki makanan sama sekali hingga seorang warga datang membawa bantuan makanan.

Menurut Prabowo, pengalaman tersebut membentuk kepedulian Robbins terhadap isu kelaparan dan akses pangan bagi masyarakat kurang mampu.

"Dari situlah beliau berkembang sampai pada saat beliau jadi orang, beliau selalu mikir orang-orang yang tidak makan," kata Prabowo.

Presiden menilai pengalaman hidup tersebut menjadi titik temu nilai dan filosofi antara dirinya dengan Robbins, terutama dalam upaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang layak.

"Jadi di situ mungkin ada berjumpanya nilai, berjumpanya pandangan, dan berjumpanya filosofi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai program pemenuhan gizi dan pelayanan masyarakat, termasuk mereka yang bertugas di daerah terpencil dan menghadapi berbagai keterbatasan.

"Saya hanya satu, pertama: terima kasih saudara-saudara bisa sampai di sini. Yang kedua, terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian, terima kasih atas kesetiaan kalian," kata Prabowo.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara ‘Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition’ yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.

Kepala Negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Prof Sumitro Djojohadikusumo yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Presiden mengenang pesan sang ayah.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Menurut Presiden, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, atau tidak jujur,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya peran SPPI sebagai garda terdepan keberhasilan program MBG. Para lulusan SPPI, menurut Presiden, telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan me-manage dapur-dapur tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia.

“Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkas Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Nanik Sudaryati Deyang resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.

Dalam jabatan barunya, Nanik ditunjuk setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BGN. Adapun beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera kita perbaiki," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Profil Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 15 Agustus 2024.

Pembentukan BGN dilakukan untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Perpres tersebut, BGN mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BGN menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, promosi dan kerja sama, pemantauan, serta pengawasan program pemenuhan gizi nasional. Selain itu, BGN juga bertugas mengoordinasikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab lembaga.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tanggung jawab BGN meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Adapun, struktur organisasi BGN terdiri atas Dewan Pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Sejak mulai beroperasi, BGN menjadi lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Presiden ke-8 RI itu tiba sekitar pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta Kepala SPPG Palmerah.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo terlebih dahulu meninjau area green house yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi.

Di lokasi itu, Kepala Negara memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi.

Dari area green house, Prabowo melanjutkan peninjauan ke fasilitas hidroponik dan bioflok. Kedua fasilitas tersebut menjadi contoh penerapan sistem pangan terintegrasi yang mendukung ketersediaan bahan pangan sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Prabowo meninjau dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Sebelum memasuki area dapur, Kepala Negara mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

Di dalam dapur, Prabowo melihat secara langsung proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Presiden juga menyimak penjelasan petugas terkait mekanisme pengawasan mutu dan standar keamanan pangan yang diterapkan dalam operasional SPPG.

Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang pengembangan usaha pengolahan susu skala kecil atau Dapur Susu Indonesia (DASI) dengan kebutuhan modal di bawah Rp5 miliar untuk memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Model usaha ini disiapkan untuk memperluas sentra peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa sekaligus menjamin pasar bagi peternak lokal.

"Kami sudah buat prototipe-nya, dengan modal mungkin di bawah Rp5 miliar, itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya," kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Menurut Makmun, DASI dirancang sebagai unit pengolahan susu skala kecil yang dapat dikembangkan koperasi maupun pelaku usaha lokal. Konsep tersebut diharapkan mampu mendekatkan produksi susu dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

Ia mengatakan kebutuhan susu dalam program MBG menjadi peluang baru bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional. Sebab, susu termasuk salah satu menu yang wajib diberikan kepada penerima manfaat dengan frekuensi minimal dua kali dalam sepekan.

"Apa jaminannya? Jaminannya di-offtake oleh Badan Gizi (Nasional), karena kan menjadi menu yang wajib, ya. Kalau kita lihat di pedoman (Surat Edaran MBG) itu minimum dua kali dalam sepekan mengonsumsi atau meminum susu," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Makmun menjelaskan populasi sapi perah Indonesia saat ini tercatat sekitar 540.657 ekor. Lebih dari 90 persen di antaranya dipelihara oleh peternak rakyat, sementara industri besar hanya memiliki porsi yang relatif kecil.

Menurut dia, selama ini pengembangan sapi perah terkendala lemahnya sektor hilir atau industri pengolahan susu di sejumlah daerah. Akibatnya, peternak sering menghadapi ketidakpastian pasar ketika produksi meningkat.

"Kendalanya yang selama ini ada adalah industrinya. Teman-teman industri bilang belum ada sapinya. Teman-teman peternak sapi perah bilang nanti kalau kita berproduksi bagaimana pemasarannya," kata Makmun.

Ia mencontohkan pengalaman di Sulawesi Selatan yang sempat memiliki populasi sapi perah cukup besar. Namun usaha tersebut perlahan menyusut karena sektor pengolahan susunya tidak berkembang sehingga penyerapan produksi peternak menjadi terbatas.

Karena itu, pemerintah mendorong agar pengembangan sapi perah tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan dukungan MBG sebagai pasar yang relatif pasti, peternakan sapi perah diharapkan bisa berkembang di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga kawasan Indonesia Timur.

Makmun mengatakan kebutuhan susu untuk MBG tidak hanya bisa dipenuhi produk susu UHT. Susu pasteurisasi maupun susu sterilisasi juga dapat digunakan, sehingga membuka peluang bagi usaha pengolahan susu skala kecil di daerah.

"Kalau pasteurisasi dan sterilisasi saya kira dengan modalnya koperasi ini bisa dibuat, makanya tadi harus ada kalau kami istilahnya DASI, Dapur Susu Indonesia," ujarnya.

Dalam konsep yang disiapkan Kementan, setiap wilayah dapat memiliki peternakan sapi perah dengan kapasitas sekitar 100 hingga 200 ekor yang terhubung langsung dengan unit pengolahan susu. Produk susu kemudian disalurkan ke dapur MBG atau SPPG di sekitarnya.

"Nah, itu langsung disuplai ke SPPG, ini kan menjadi pasar yang baik," kata Makmun.

Menurut dia, kepastian pasar menjadi faktor penting untuk mendorong peternak meningkatkan populasi sapi perah. Dengan adanya program pemerintah yang menjamin penyerapan hasil produksi, peternak diyakini akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dan memperluas usaha.

"Peternak ini kan semangat untuk beternak, tapi kalau nyerapnya kurang kan (menjadi) problem. Jadi itu dengan adanya sekarang semua ada di dalam program pemerintah, pengembangannya, kemudian offtake-nya ada," ujarnya.

Makmun menambahkan Kementan saat ini mulai mengembangkan model terintegrasi tersebut di Sulawesi Selatan, mulai dari peternakan hingga pengolahan susu.

Keberhasilan model itu diharapkan dapat menjadi pemicu lahirnya sentra-sentra sapi perah baru di berbagai daerah untuk mendukung kebutuhan susu dalam program MBG.

"Kalau sudah ada trigger biasanya para peternak kita akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau sudah lihat ada yang sukses, pasti para peternak berlomba-lomba untuk sukses," kata Makmun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap masih ada 1.152 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar layanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap standar kualitas dalam pelaksanaan program MBG.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan dalam keterangan resminya, Senin (25/5).

Dadan menyebut penghentian sementara operasional dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan pengetatan standar layanan program MBG di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas layanan dan keamanan program bagi masyarakat, khususnya peserta didik penerima manfaat MBG.

Sejak awal 2025 hingga saat ini, total terdapat 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar operasional.

[Gambas:Youtube]

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses pembenahan dan kembali beroperasi. Sementara 1.152 lainnya masih menjalani proses perbaikan.

Menurut Dadan, sejumlah SPPG menerima surat peringatan karena beberapa persoalan, mulai dari infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga belum didaftarkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Dadan mengatakan dapur MBG yang saat ini masih menjalani pembenahan merupakan mitra yang sebelumnya ikut berkontribusi pada tahap awal pelaksanaan program.

Karena itu, pemerintah tetap memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali beroperasi setelah menyelesaikan penyesuaian terhadap standar terbaru yang ditetapkan BGN.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah akan dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, imbas anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Dadan menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," kata Dadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun. Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat segera melapor jika menemukan praktik jual-beli titik-titik usulan pembangunan hingga pengurusan kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan praktik jual beli titik SPPG merupakan penipuan dan akan ditindak tegas.

"Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan sanggup untuk mendapatkan titik, sanggup untuk meningkatkan status usulan, diyakini bahwa itu adalah penipu," kata Sony di SMAN 28, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia mengungkapkan salah satu tersangka kasus penjualan titik SPPG telah ditangkap Polda Jawa Barat. Sony juga akan meninjau penanganan kasus serupa di Batam dan Lombok Timur.

"Besok saya akan ke Batam untuk melihat bagaimana proses penanganan perkara karena di sana juga ada. Nanti juga saya akan ke Lombok Timur," ucapnya.

Ia menegaskan proses pendaftaran menjadi mitra BGN tidak dipungut biaya dan dilakukan secara daring.

"Proses pendaftaran untuk menjadi mitra BGN untuk program MBG tidak dipungut biaya, dilakukan secara online," ujarnya.

Menurut Sony, khusus daerah terpencil, pengusulan dilakukan melalui kepala daerah dan satgas MBG kabupaten/kota yang diteruskan ke BGN pusat.

Ia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan oknum yang mengaku bisa meloloskan atau menaikkan status pengajuan titik dapur MBG.

"Jadi segera disampaikan ke saya atau ke BGN dengan dokumen bukti atau pendukung atau saksi, yakin akan didrop langsung," tuturnya.

Sony menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi pihak yang mengganggu program MBG.

"Oleh karena itu, saya bertekad, siapapun yang mengganggu program MBG, ya saya sikat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang mengaku pejabat atau kerabat serta keponakan pejabat BGN. Jika menemukan praktik-praktik itu,  masyarakat diimbau segera melapor melalui hotline SAGI 127 jika menemukan praktik tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya dipangkas menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Salah satu perubahan utama adalah layanan MBG untuk anak sekolah yang dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Dadan mengatakan langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz telah melakukan konsolidasi sesuai arahan presiden dengan melakukan langkah penghematan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan pengurangan hari layanan berlaku untuk sebagian besar sekolah. Namun pengecualian diberikan bagi sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari, termasuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujarnya.

Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah juga akan dibatasi. Dadan mengatakan distribusi makanan saat libur hanya diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujarnya.

Dadan juga mengungkapkan total pagu APBN Badan Gizi Nasional pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski ada efisiensi anggaran dan penyesuaian layanan, Dadan memastikan anggaran bahan baku makanan per porsi tidak berubah. Pemerintah tetap mempertahankan nilai Rp10 ribu per porsi MBG.

"Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," kata Dadan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan anggaran program MBG pada 2026 dipangkas dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

"Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (19/5).

Menurut Purbaya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran BGN menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga tengah memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ujarnya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya Rp335 triliun.

Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya lebih efisien dengan menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi.

Ia menyampaikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen.

“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG, apalagi di tengah situasi dimana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa.

Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia menunjukkan hasil riset Harvard mengenai sebaran SPPG di 485 kabupaten/kota dengan membandingkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari BPS dan data jumlah SPPG dari BGN per 1.000 anak penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.

Menurut riset tersebut, Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang memiliki proporsi SPPG per 1.000 anak penerima manfaat di atas 0,6, dengan masing-masing prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94 persen, 8,96 persen, 8,16 persen, dan 12,36 persen.

Sementara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai keduanya memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, dengan prevalensi ketidakcukupan pangan masing-masing menembus 43,15 persen dan 48,28 persen.

Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut memicu adanya kecemburuan antarkelompok masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti yang terlihat pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik. Publik menilai program tersebut seharusnya ditargetkan hanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam survei yang diselenggarakan oleh pihaknya tersebut, tingkat persetujuan (approval)masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG masih di atas 50 persen, tapi tingkat kepuasan menurun.

“Justru di kalangan yang merasa pendapatannya rendah itu yang paling tidak setuju MBG. Dalam ilmu politik, ada yang disebut dengan istilah teori deservingness (merasa berhak). Jadi orang miskin itu merasa ‘Kamilah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang kaya dapat?’,” jelasnya.

Persetujuan masyarakat juga semakin rendah seiring dengan peningkatan kelompok usia dari peserta survei. Selain itu, tingkat kepuasan terhadap program MBG juga rendah di kalangan masyarakat yang menganggap anggarannya terlalu besar sehingga membebani fiskal pemerintah.

Senada dengan Burhanuddin Muhtadi, Ekonom senior Raden Pardede menyoroti anggaran MBG yang dinilai terlalu besar dan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Padahal, lanjut dia, program tersebut bisa memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk perbaikan gizi serta peningkatan aktivitas ekonomi.

Ia mengatakan, MBG berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) di sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.

“Tentu harapan kita adalah bahwa dia (program MBG) harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada (pemborosan) macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” ujar Raden Pardede.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 2026 melalui penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan dua agenda tersebut menjadi fokus utama pemerintah agar masyarakat dapat menyambut Iduladha dengan rasa aman dan optimistis.

“Menjelang Hari Raya Iduladha, pemerintah menyampaikan dua hal penting kepada publik yaitu penguatan tata kelola MBG yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat serta perkembangan rehab dan rekon di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penguatan tata kelola program MBG dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir 2025.

Qodari menilai kedua agenda tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek kesehatan maupun pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.

“Kedua agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Iduladha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah berupaya menjalankan seluruh program secara transparan, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari juga mengajak media massa untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah agar seluruh komitmen yang telah disampaikan dapat berjalan sesuai tujuan.

“Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya,” katanya.

Menurut Qodari, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program prioritas nasional.

“Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat,” ujar Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat yang kini telah mencapai hampir 62 juta orang di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan program MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola menjadi elemen penting agar pelaksanaan program berlangsung aman, konsisten, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Program MBG adalah program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dijalankan dalam skala besar. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Menurut Qodari, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Penguatan tersebut mencakup perencanaan dan penetapan standar menu, seleksi serta pengawasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar operasional prosedur (SOP) higienitas dan distribusi, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan insiden.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan layak.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten,” katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG yang telah terdata mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Sementara itu, jumlah SPPG yang telah terdata mencapai 28.390 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.795 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat SLHS.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan kualitas pelaksanaan program agar target penerima manfaat dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kualitas layanan,” tandasnya.