Populasi sapi potong di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya di kota-kota besar,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University menilai peningkatan produktivitas sapi lokal perlu dipercepat guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor sapi, khususnya dari Australia.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof Ronny Rachman Noor dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis mengatakan, produksi daging sapi dalam negeri hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, terutama di kota-kota besar dengan tingkat konsumsi tinggi.

“Populasi sapi potong di dalam negeri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya di kota-kota besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, produktivitas sapi lokal masih relatif rendah dibandingkan sapi impor seperti Brahman Cross dari Australia yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dan lebih cocok untuk penggemukan (feedlot).

Selain faktor genetik, keterbatasan pakan dan lahan, serta sistem peternakan rakyat yang masih tradisional turut menjadi kendala dalam meningkatkan produksi sapi lokal.

Kondisi ini diperparah oleh distribusi produksi yang belum merata, sementara permintaan terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Di sisi lain, permintaan daging sapi terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kelas menengah. Kebutuhan dari sektor industri makanan, hotel, restoran, dan katering juga mendorong perlunya pasokan yang stabil sepanjang tahun.

Menurut Prof Ronny, ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan tersebut membuat pemerintah masih mengandalkan impor sapi hidup untuk menjaga ketersediaan pasokan daging di dalam negeri.

Namun demikian, ia menilai ketergantungan tersebut perlu dikurangi melalui strategi jangka panjang yang terarah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguatan pembibitan sapi lokal seperti sapi Bali dan peranakan Ongole (PO), serta pengembangan riset genetik untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pengembangan sistem penggemukan berbasis pakan lokal seperti jagung, singkong, dan limbah pertanian juga dinilai dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi peternakan dalam negeri.

“Upaya pengurangan ketergantungan ini memerlukan perencanaan jangka panjang, bukan tindakan instan,” katanya.

Ia menambahkan, diversifikasi sumber impor serta peningkatan dukungan kebijakan bagi peternak lokal juga perlu dilakukan agar produksi dalam negeri dapat tumbuh lebih optimal tanpa mengganggu stabilitas harga di pasar.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau melakukan peninjauan lapangan dan seleksi ketat terhadap sejumlah sapi unggulan yang diusulkan sebagai Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden RI untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala DPKH Riau Mimi Yuliani Nazir menegaskan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan hewan kurban yang disalurkan memenuhi standar kesehatan dan kualitas nasional.

“Kami melakukan pengecekan kondisi fisik dan kesehatan sapi secara menyeluruh agar bantuan Presiden yang disalurkan benar-benar berkualitas dan aman bagi masyarakat,” ujarnya Kamis (30/4/2026).

Peninjauan dilakukan serentak di sejumlah daerah. Di Kabupaten Indragiri Hulu, tim memfokuskan pemeriksaan pada sapi jenis Simental bernama “Bule” milik peternak Franto Kukuh Sulahirio di Kecamatan Seberida. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1.013 kilogram.

Sementara di Kabupaten Pelalawan, tim memonitor sapi Simental “Pegul” di Kecamatan Pangkalan Kuras. Dengan bobot 955 kilogram, sapi ini dinyatakan lulus uji awal dan dalam kondisi prima setelah melalui pemeriksaan intensif.

Plt Kabid Produksi Peternakan DPKH Riau Elyan Buzra menyebutkan hasil pemantauan menunjukkan sapi “Pegul” telah memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh Sekretariat Presiden.

Peninjauan juga dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Seekor sapi Simental berbobot 907 kilogram telah melalui pengambilan sampel oleh tim UPT Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Hewan untuk memastikan bebas dari penyakit menular.

Kabid Kesehatan Hewan DPKH Riau Faralinda Sari menekankan pentingnya uji laboratorium sebagai bagian dari prosedur wajib.

“Pengambilan sampel feses dan darah dilakukan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” jelasnya.

Dari wilayah selatan Riau, Kabupaten Indragiri Hilir mengusulkan sapi jenis Brangus bernama “Blacky”. Sapi milik peternak Zaini di Tembilahan ini memiliki bobot sekitar 1.000 kilogram dengan tinggi mencapai 220 sentimeter, menjadikannya salah satu kandidat unggulan.

Mimi menambahkan, seluruh sapi yang telah dipantau masih harus melewati seleksi final sebelum diusulkan ke pemerintah pusat. Proses ini dilakukan secara ketat guna memastikan hewan memenuhi aspek kesehatan serta kelayakan syariat.

“Prioritas utama kami adalah menjamin kesehatan ternak. Pemantauan rutin akan terus dilakukan hingga hari penyaluran agar kondisi sapi tetap prima,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau berharap program Banmas Presiden ini dapat memperluas manfaat kurban bagi masyarakat. Keterlibatan tim teknis dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi bentuk komitmen dalam menghadirkan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) pada Iduladha mendatang.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru memastikan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 907 kilogram tersebut bahkan nyaris menyentuh angka satu ton.

Kepala Distankan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan sapi berwarna cokelat kemerahan itu telah melalui proses pemeliharaan intensif selama enam bulan di kandang.

Selain itu, usia sapi diperkirakan sekitar enam tahun dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Awalnya ada tiga kandidat sapi, namun yang terpilih adalah sapi simental karena memiliki bobot paling besar,” ujar Maisisco, Rabu (29/4/2026).

Ia memastikan, tim Distankan bersama Dinas Peternakan Provinsi Riau telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kecamatan Rumbai. Hasilnya, kondisi sapi dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.

“Kami sudah memeriksa kondisi kesehatannya bersama tim provinsi, dan dipastikan dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Saat ini, proses penyaluran hewan kurban tinggal menunggu penentuan lokasi distribusi kepada masyarakat penerima. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan.

“Rencananya akan disalurkan ke masyarakat di wilayah pinggiran kota. Lokasinya masih dalam pembahasan bersama Wali Kota,” ungkap Maisisco.

Bantuan hewan kurban dari Presiden ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut Idul Adha, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah menahan harga pangan demi menjaga daya beli masyarakat mulai memunculkan tekanan berlapis di sisi hulu, dari produsen hingga petani, seiring lonjakan biaya produksi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan harga acuan.

Di satu sisi, pemerintah meminta pelaku usaha tidak menaikkan harga, bahkan mengancam penindakan hukum atas pelanggaran harga eceran tertinggi. Di sisi lain, struktur biaya di lapangan berubah signifikan akibat kenaikan bahan baku, logistik, hingga energi.

Kondisi ini memunculkan anomali harga yang kian sulit dijelaskan secara sederhana sebagai persoalan pasokan.

Fenomena tersebut terlihat pada komoditas minyak goreng rakyat Minyakita. Meski pasokan crude palm oil domestik melimpah hingga 5,7 juta ton, harga di pasar justru melonjak ke kisaran Rp20.000–Rp22.000 per liter, jauh di atas HET Rp15.700 per liter.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menilai lonjakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, produksi yang ada saat ini cukup, dan bahan baku dalam kondisi aman.

“Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tapi soal distribusi yang tidak dikendalikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, dikutip Senin (27/4/2026).

Dia menegaskan produsen tidak boleh lepas tangan atas distribusi produknya. Produsen diminta ikut bertanggungjawab.

“Ini produk mereka, mereka yang harus bertanggung jawab penuh sampai ke tangan konsumen. Kalau ada distributor yang bermain harga, tindak. Cabut. Jangan diberi ruang,” katanya.

Namun, tekanan tidak hanya terjadi di sektor minyak goreng. Kebijakan harga acuan juga mulai menekan komoditas lain, termasuk daging sapi.

Pemerintah memutuskan menaikkan harga acuan pembelian sapi hidup di tingkat produsen menjadi Rp59.000 per kilogram. Sementara itu, harga jual daging di konsumen tetap ditahan pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

Kerugian Rantai Pasok

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai kombinasi kebijakan tersebut berisiko memicu kerugian di sepanjang rantai pasok.

Dia menyebut situasi ini sebagai dilema struktural antara menjaga harga konsumen dan keberlanjutan usaha.

“Kalau itu sehari, dua hari, seminggu, sebulan mungkin ya. Tapi kalau berlangsung terus-menerus, ya tahu sendiri, lama-lama kan jebol,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi telah turut mendorong lonjakan biaya transportasi, produksi, hingga kemasan. Perubahan struktur ongkos tersebut tidak tercermin dalam harga acuan yang masih mengacu pada kondisi lama.

Khudori juga menyoroti pendekatan penegakan hukum yang dinilai berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

“Kalau acuan itu tidak diikuti oleh pelaku usaha, mereka didatangi oleh aparat penegak hukum. Ini membuat pelaku usaha ketakutan, padahal yang mereka jual barang legal,” ujarnya.

Tekanan tersebut bahkan mulai berdampak pada keputusan bisnis. Sejumlah pelaku usaha disebut mempertimbangkan menghentikan pasokan ke ritel modern karena harga jual tidak menutup biaya produksi.

“Kalau mereka masuk, itu rugi,” katanya.

Jika kondisi ini berlanjut, Khudori memperingatkan potensi berkurangnya pasokan di pasar modern. Produk yang tersedia bisa terbatas pada beras program pemerintah atau beras khusus yang belum tentu sesuai preferensi konsumen.

Efisiensi yang dilakukan pelaku usaha untuk bertahan juga berpotensi menurunkan kualitas produk. Khudori menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan bersifat temporer.

“Mestinya dalam jangka pendek sesuaikan acuan. Kalau situasi berubah, bisa diubah lagi,” katanya.

Dia juga menyoroti dasar hukum pengaturan harga yang dinilai tidak sepenuhnya mengikat pelaku usaha swasta. “Penetapan harga itu hanya berlaku untuk pemerintah, tidak mengikat swasta,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan serupa juga terjadi di tingkat petani, khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia Kusnan menyebut harga cabai masih berfluktuasi di kisaran Rp64.000 per kilogram di tingkat konsumen, setelah sempat menyentuh Rp75.000–Rp85.000 per kilogram. Namun, disparitas harga antara petani dan konsumen masih lebar.

“Kalau di pasar akhir Rp64.000 per kilogram, di tingkat petani mungkin hanya Rp32.000–Rp35.000 per kilogram,” ujarnya.

Margin tersebut tidak dinikmati petani, melainkan terserap dalam rantai distribusi dan biaya logistik.

Kusnan menjelaskan tekanan terhadap petani berasal dari cuaca ekstrem yang meningkatkan biaya produksi hingga 30%, kenaikan harga pupuk dan pestisida, serta lemahnya posisi tawar akibat ketergantungan pada tengkulak.

“Tengkulak masih memegang peran dominan karena menyediakan kepastian serapan dan modal instan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) yang berbasis di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat lonjakan biaya logistik jelang Idul Adha menekan margin keuntungan peternak hewan kurban. Ketua APPSBDI Furqan Sangiang mengatakan, kenaikan tarif sewa truk dan tronton hingga puluhan persen menggerus pendapatan peternak sapi.

"Sewa fuso saat hari normal harga paling tinggi Rp 18 juta per unit, namun sekarang harga sewa sampai Rp 24 juta. Sewa tronton yang biasanya sekitar Rp 25 juta, kini harga naik hingga Rp 32 juta," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Senin (27/4/2026).

Furqan menuturkan, kebutuhan armada pengangkut sapi kurban dari wilayah Bima, Dompu, dan Sumbawa tergolong besar setiap tahun karena ada sekitar 20.000 ekor sapi yang dikirim ke Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha.

Jika satu unit truk tronton mampu mengangkut 25 sampai 30 ekor sapi, maka dibutuhkan sekitar 600 unit tronton setiap musim pengiriman dari Pulau Sumbawa menuju Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Ketika puncak distribusi yang berlangsung sebulan sebelum perayaan Idul Adha, imbuh dia, pergerakan logistik bahkan bisa mencapai 45 truk per hari atau setara dengan lebih dari 1.100 ekor sapi yang dikirim setiap hari oleh para peternak di Nusa Tenggara Barat tersebut.

"Pemilik kendaraan kadang dari Jawa Timur, kadang Surabaya, kadang di Lombok, bahkan Bali. Mereka bisa tiga sampai empat kali bolak-balik dengan kendaraan yang sama saking tingginya kebutuhan fuso dan tronton setiap tahun di NTB," kata Furqan.

Lebih lanjut, ia menyarankan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menekan biaya logistik dengan memfasilitasi koordinasi bersama perusahaan transportasi besar.

Skema satu pintu dapat memberikan kepastian harga sekaligus menjamin ketersediaan armada bagi peternak yang berasal dari daerah kepulauan, seperti Sumbawa.

Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia menilai distribusi hewan kurban tahun 2026 relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dengan antrean yang lebih singkat dan risiko kematian sapi yang menurun.

Berdasarkan data Balai Karantina NTB, distribusi sapi asal Nusa Tenggara Barat sejak Januari hingga 27 April 2026 didominasi pengiriman ke Jabodetabek yang mencapai 25.974 ekor dengan frekuensi 1.046 kali pengiriman.

Sedangkan distribusi sapi ke luar Jabodetabek tercatat 3.257 ekor dan ke wilayah Lombok hanya sebanyak 3.020 ekor, yang mengindikasikan konsentrasi distribusi hewan ternak asal NTB paling banyak mengarah ke Pulau Jawa.

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) yang berbasis di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat lonjakan biaya logistik jelang Idul Adha menekan margin keuntungan peternak hewan kurban.

Ketua APPSBDI Furqan Sangiang mengatakan kenaikan tarif sewa truk dan tronton hingga puluhan persen menggerus pendapatan peternak sapi.

"Sewa fuso saat hari normal harga paling tinggi Rp18 juta per unit, namun sekarang harga sewa sampai Rp24 juta. Sewa tronton yang biasanya sekitar Rp25 juta, kini harga naik hingga Rp32 juta," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Senin.

Furqon menuturkan kebutuhan armada pengangkut sapi kurban dari wilayah Bima, Dompu, dan Sumbawa tergolong besar setiap tahun karena ada sekitar 20.000 ekor sapi yang dikirim ke Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha.

Jika satu unit truk tronton mampu mengangkut 25 sampai 30 ekor sapi, maka butuh sekitar 600 unit tronton setiap musim pengiriman dari Pulau Sumbawa menuju Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Ketika puncak distribusi yang berlangsung sebulan sebelum perayaan Idul Adha, imbuh dia, pergerakan logistik bahkan bisa mencapai 45 truk per hari atau setara dengan lebih dari 1.100 ekor sapi yang dikirim setiap hari oleh para peternak di Nusa Tenggara Barat tersebut.

"Pemilik kendaraan kadang dari Jawa Timur, kadang Surabaya, kadang di Lombok, bahkan Bali. Mereka bisa tiga sampai empat kali bolak-balik dengan kendaraan yang sama saking tingginya kebutuhan fuso dan tronton setiap tahun di NTB," kata Furqon.

Lebih lanjut ia menyarankan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menekan biaya logistik dengan memfasilitasi koordinasi bersama perusahaan transportasi besar.

Skema satu pintu dapat memberikan kepastian harga sekaligus menjamin ketersediaan armada bagi peternak yang berasal dari daerah kepulauan, seperti Sumbawa.

Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu menilai distribusi hewan kurban tahun 2026 relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dengan antrean yang lebih singkat dan risiko kematian sapi yang menurun.

Berdasarkan data Balai Karantina NTB, distribusi sapi asal Nusa Tenggara Barat sejak Januari hingga 27 April 2026 didominasi pengiriman ke Jabodetabek yang mencapai 25.974 ekor dengan frekuensi 1.046 kali pengiriman.

Sedangkan, distribusi sapi ke luar Jabodetabek tercatat 3.257 ekor dan ke wilayah Lombok hanya sebanyak 3.020 ekor yang mengindikasikan konsentrasi distribusi hewan ternak asal NTB paling banyak mengarah ke Pulau Jawa.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Menjelang Hari Raya Idul Adha yang dikenal sebagai “lebarannya peternak sapi”, Kontes Sapi APPSI Wonosobo Piala Ketua MPR Tahun 2026 hadir sebagai momentum strategis membangkitkan kembali semangat peternak sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing ternak nasional.

Kegiatan ini menjadi ruang penting bagi peternak untuk saling bertukar pengalaman, meningkatkan kualitas ternak, sekaligus memperluas akses pasar.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, kontes sapi menjadi pemicu penting untuk menjaga semangat dan gengsi positif antarpeternak agar terus berkembang.

“Kontes ini menjadi trigger. Gengsi antarpeternak harus kita pelihara supaya gayeng (red: guyub),” kata Wamentan Sudaryono saat sambutan pada pembukaan Kontes Sapi APPSI Piala Ketua MPR di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026).

Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, mengingatkan pula agar peternak tidak memotong sapi betina produktif saat Idul Adha demi menjaga populasi nasional.

“Supaya populasi kita tambah banyak, saya mengingatkan untuk Idul Adha tolong jangan dipotong sapi betina, yang dipotong sapi jantannya. Sapi betina please jangan dipotong,” ujar Sudaryono yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, kontes sapi bukan sekadar perlombaan tetapi arena strategis yang mempertemukan peternak, pedagang, pembeli, hingga pelaku usaha untuk saling berbagi informasi tentang peningkatan bobot ternak, pencegahan penyakit, hingga strategi meningkatkan pendapatan peternak.

“Idul Adha adalah lebarannya peternak sapi. Karena itu kita mengadakan kontes karena ini arena mempertemukan peternak satu dan lain, saling bertukar cerita dan informasi bagaimana menaikkan bobot, mencegah penyakit termasuk PMK dan LSD,” ujarnya.

Menurutnya, ketika pendapatan peternak meningkat, ekonomi daerah juga ikut bergerak. Kontes sapi menjadi salah satu cara nyata untuk memperkuat kesejahteraan peternak sekaligus mempertemukan mereka dengan calon pembeli.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Wamentan Sudaryono menghadirkan hadiah lima ekor sapi dengan bobot di atas satu ton bagi pemenang kontes. Langkah ini dinilai menjadi motivasi tambahan agar peternak semakin bersemangat meningkatkan kualitas usaha ternaknya.

“Sebagai cara agar semangat peternak, hari ini Kementan menghadiahkan 5 sapi di atas dengan bobot satu ton. Itu yang akan dihadiahkan kepada peternak kita,” kata Muzani.

Ketua Panitia Kontes Sapi APPSI Wonosobo, Feri Atanta mengatakan, kegiatan ini bertujuan memotivasi peternak agar terus belajar dan meningkatkan kualitas ternak.

“Untuk memotivasi peternak teman-teman peternak yang ada di Indonesia. Kita akan mengikuti program pemerintah terkait ketahanan pangan di bidang peternakan,” katanya.

Menurut dia, kontes juga menjadi sarana menjaga keunggulan genetik ternak lokal serta memperkuat posisi Wonosobo sebagai salah satu sentra peternakan sapi unggulan di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Kementan menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung peternak sapi agar semakin maju, sejahtera, dan mampu menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melihat kontes sapi bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi peternak, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha yang kerap menjadi momentum peningkatan permintaan ternak.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, menyebut pagelaran kontes sapi menjadi ruang strategis bagi para peternak.

Pesan itu Mas Dar sampaikan saat membuka Kontes Sapi Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) Piala Ketua MPR di Wonosobo, Sabtu (25/4/2026).

Kontes itu menjadi ruang peternak bertukar pengalaman, meningkatkan kualitas, dan memperluas pasar.

“Kontes ini menjadi trigger. Gengsi antar peternak harus kita pelihara supaya gayeng,” kata Mas Dar dalam keterangan resminya.

Kontes tersebut menjadi momentum untuk mendorong kembali semangat peternak dan mendorong daya saing peternakan nasional menjelang Hari Raya Idul Adha yang dikenal sebagai lebaranya peternak.

Mas Dar mengingatkan, pada saat Idul Adha, sapi betina yang produktif tidak boleh sampai dipotong sehingga pembibitan sapi terus berjalan.

“Supaya populasi kita tambah banyak, maka saya mengingatkan untuk Idul Adha tolong jangan dipotong sapi betina, yang dipotong sapi jantannya. Sapi betina please jangan dipotong,” ujar Mas Dar.

Dalam acara yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, mengatakan kontes sapi bukan hanya perlombaan namun ruang strategis.

Kontes itu mempertemukan peternak, pedagang, pembeli, dan pelaku usaha guna saling berbagi informasi terkait peningkatan bobot ternak.

Mereka juga bertukar pengalaman tentang pencegahan penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi hingga strategi menggenjot pendapatan.

“Idul Adha adalah lebarannya peternak sapi. Karena itu kita mengadakan kontes karena ini arena mempertemukan peternak satu dan lain, saling bertukar cerita dan informasi bagaimana menaikkan bobot, mencegah penyakit termasuk PMK dan LSD,” kata Muzani.

Sebagai bentuk dukungan, kata Muzani, Mas Dar memberi hadiah berupa sapi di atas satu ton sebagai bentuk motivasi untuk para peternak.

“Sebagai cara agar semangat peternak, hari ini Kementerian Pertanian menghadiahkan 5 sapi di atas dengan bobot satu ton,” tutur Muzani.

Sementara itu, Ketua Panitia Kontes Sapi APPSI Wonosobo Feri Ananta, menyebut kontes itu bertujuan memotivasi para peternak.

Melalui acara itu, para peternak diharapkan terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas.

“Kita akan mengikuti program pemerintah terkait ketahanan pangan di bidang peternakan,” kata dia.

Wonosobo (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan daging sapi nasional menghadapi Idul Adha 2026 dalam kondisi aman, karena pemerintah telah menghitung kebutuhan melalui mekanisme neraca komoditas sehingga kebijakan impor tetap terkendali dan tidak merugikan peternak lokal.

"Saya kira kita tidak ada masalah. Kita sudah hitung melalui neraca komoditas, termasuk kebutuhan impor daging segar, sapi bakalan, serta populasi sapi dalam negeri," katanya saat menghadiri kontes sapi nasional di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu

Ia menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan impor secara berlebihan. Seluruh kebijakan dilakukan berdasarkan perhitungan yang matang agar keseimbangan antara pasokan dan perlindungan peternak tetap terjaga.

"Tidak mungkin impor daging ugal-ugalan. Semua dikontrol agar tidak merugikan peternak lokal," katanya.

Selain daging sapi, skema neraca komoditas juga diterapkan pada sejumlah komoditas lain yang masih bergantung pada impor, seperti bawang putih. Dengan sistem ini, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh isu atau provokasi yang tidak berdasar terkait ketersediaan pangan.

Ia memastikan harga daging tetap dikendalikan sesuai harga eceran tertinggi (HET). Ia mengakui sempat terjadi kenaikan harga, namun pemerintah langsung melakukan penelusuran dari hulu ke hilir.

"Kita cek dari feedlot, penyembelihan, hingga pedagang. Kalau ada kenaikan, harus segera ditindak. Presiden menekankan kebutuhan pokok harus sesuai harga yang ditetapkan," katanya.

Di tingkat daerah, Jawa Tengah mencatat perkembangan populasi ternak yang cukup besar, yang hingga saat ini jumlah ternak mencapai sekitar 6,3 juta ekor, dengan sapi sekitar 1,2 juta ekor. Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan kambing yang mencapai 3 juta ekor, serta domba dan kerbau.

Ia menyampaikan, untuk menjaga kesehatan hewan ternak, pemerintah daerah menginisiasi program "healing" atau layanan kesehatan hewan keliling.

Program healing ini melibatkan dokter hewan yang memberikan vaksinasi, pemeriksaan penyakit menular, serta layanan jemput bola ke kelompok tani dan pelaku usaha tanpa biaya.

Menurut dia, program tersebut diharapkan mampu memutus rantai penyebaran penyakit sekaligus memastikan hewan ternak dalam kondisi sehat menjelang Idul Adha.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) terbaru untuk sapi hidup dinilai berisiko memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.

Keputusan menaikkan HAP sapi hidup menjadi Rp59.000 per kilogram, sembari menahan harga jual daging di tingkat konsumen pada kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, memicu risiko kerugian massal.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah menaikkan HAP sapi hidup jauh sebagai langkah kurang tepat.

“Langkah ini jauh dari menolong pelaku usaha untuk tetap bisa operasional berkelanjutan,” kata Khudori kepada Bisnis, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyampaikan tekanan biaya di hulu sudah jauh lebih tinggi. Sapi bakalan impor dari Australia yang dibeli sekitar tiga bulan lalu dengan harga US$3,8 per kilogram, setelah digemukkan sekitar 100 hari, menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) sekitar Rp65.000 per kilogram bobot hidup.

Bahkan, dengan kenaikan terbaru harga sapi bakalan yang menembus US$4,32 per kilogram dan tambahan biaya logistik serta karantina, HPP berpotensi melampaui Rp70.000 per kilogram.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban menjual di kisaran Rp59.000 per kilogram membuat usaha penggemukan sapi terus merugi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Khudori, tekanan ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan pakan hingga penyesuaian operasional. Namun, langkah tersebut berdampak pada penurunan kualitas, termasuk rendemen karkas yang kini hanya sekitar 50% dari bobot hidup, lebih rendah dari asumsi 55%, serta proporsi daging yang turun menjadi sekitar 65%–70% dari karkas.

Kondisi ini merambat ke seluruh rantai pasok. Selisih harga jual sapi hidup yang hanya naik tipis tidak mampu menutup biaya logistik, penyusutan bobot, hingga biaya penanganan sebelum pemotongan.

Di sisi lain, pedagang tetap harus menjual daging sesuai HAP Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, sehingga margin tertekan dan kerugian terjadi dari tingkat feedlot, bandar, pemotong, hingga pengecer.

“Dengan kondisi seperti ini, pemotong dan pedagang daging sapi juga merugi. Pendek kata, pelaku usaha sepanjang rantai pasok, dari feedlot, bandar, pemotong sapi hingga pedagang daging sapi, dalam kondisi berdarah-darah. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan risiko ke depan semakin besar. Kenaikan harga sapi bakalan berpotensi berlanjut, yang bisa memicu banyak perusahaan penggemukan menghentikan usaha.

Di tengah kondisi tersebut, Khudori menilai justru importir daging sapi beku dan daging kerbau beku berpotensi diuntungkan karena tidak menanggung risiko penggemukan. Terlebih, harga acuan daging kerbau beku dinaikkan lebih signifikan dibandingkan sapi hidup, sementara di lapangan harga jualnya kerap melampaui ketentuan tanpa penegakan yang konsisten.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan industri daging sapi untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data.

Perlu Intervensi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang saling berkelindan.

Dia menyebut lonjakan biaya energi, terutama harga gas dan BBM nonsubsidi, serta gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik di Selat Hormuz yang kerap buka-tutup, membuat biaya produksi dan distribusi semakin mahal.

Di sisi hulu, Esther menyoroti harga sapi bakalan jantan dari Australia yang melonjak hingga US$4,56 per kilogram atau sekitar Rp86.139 per kilogram, jauh di atas asumsi normal, yang kemudian diperparah oleh penyesuaian kebijakan pemerintah melalui kenaikan harga acuan pembelian (HAP) sapi hidup di tingkat peternak menjadi Rp59.000 per kilogram.

Menurutnya, tekanan tersebut mulai terasa di tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari daya beli yang melemah sehingga volume pembelian menyusut dari sekitar 1 kilogram menjadi seperempat kilogram atau bahkan lebih kecil, dengan sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih terjangkau.

“Konsumen mulai mencari alternatif sumber protein yang lebih murah atau beralih ke daging kerbau,” ujar Esther kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menilai tekanan juga dirasakan pedagang daging sapi seiring turunnya permintaan akibat harga yang dianggap mahal, sementara ruang untuk menaikkan harga terbatas karena berisiko kehilangan pembeli, sehingga omzet dan margin tergerus.

Dampak ini turut menjalar ke sektor kuliner, di mana pelaku usaha seperti pedagang bakso, soto, hingga restoran menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan porsi dan kualitas, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan daya saing di tengah konsumsi yang lesu.

Secara lebih luas, Esther mengingatkan kenaikan harga daging sapi berpotensi mendorong inflasi, terutama di daerah, sekaligus mengganggu stabilitas rantai pasok akibat menurunnya ketersediaan sapi di pasar.

“Kenaikan harga pokok seperti daging sapi berpotensi memicu inflasi daerah dan lonjakan harga memicu alarm ekonomi karena berkurangnya ketersediaan sapi,” ujarnya.

Untuk meredam tekanan tersebut, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah terukur dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, intervensi pasar melalui operasi pasar dan bantuan sosial diperlukan guna menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta diversifikasi sumber impor dari negara alternatif seperti Meksiko serta peningkatan impor daging beku untuk menutup kekurangan pasokan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan sektor hulu dinilai krusial melalui perlindungan sapi betina produktif, pengembangan sentra peternakan, serta kelanjutan program inseminasi buatan guna meningkatkan populasi ternak.

Di sisi hilir, Esther menambahkan perlunya perbaikan infrastruktur RPH serta peningkatan efisiensi distribusi untuk memangkas rantai pasok. Sementara dari sisi kebijakan, pengaturan tata niaga antar daerah, penyediaan pakan berkualitas, serta ketepatan waktu realisasi impor menjadi faktor penting guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menahan harga daging sapi di tingkat konsumen di tengah kenaikan biaya produksi menggerus margin pelaku usaha tergerus, bahkan hingga merugi. Pengusaha berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak pada harga sapi hidup impor. Namun, pemerintah memastikan penyesuaian masih terbatas dan harga daging di pasar tetap terkendali.

Menurutnya, penyesuaian harga sapi hidup tergolong minim, yakni hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg) hidup dari harga acuan penjualan (HAP) sebelumnya sebesar Rp58.000 per kg hidup menjadi Rp59.000 per kg hidup.

Zulhas menyampaikan pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor sapi hidup hingga sekitar 1 juta ekor. Namun, realisasi impor yang sudah masuk belum dipastikan jumlahnya.

Kendati demikian, Zulhas memastikan harga daging sapi di tingkat konsumen tidak mengalami perubahan alias masih berada dalam rentang HAP, yakni sekitar Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

“Kalau daging sapi di pasar masih dalam HET [HAP]. HET-nya kan Rp130.000–140.000 [per kilogram] masih di situ, ya, bisa Rp130.000, bisa Rp134.000, bisa Rp139.000. Jadi nggak ada perubahan,” ujarnya.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menyampaikan bahwa harga sapi bakalan, baik betina maupun jantan, mengalami kenaikan signifikan per April 2026. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya impor dan berpotensi menekan margin pelaku usaha di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan CIF sapi impor dari Australia per 20 April 2026, harga dasar (FOB) tercatat sebesar US$4,07 per kg untuk feeder heifer dan US$4,56 per kg untuk feeder steer, dengan rata-rata US$4,32 per kg.

Dia menjelaskan, setelah memperhitungkan biaya asuransi, transportasi, serta proses karantina di dalam negeri, harga sapi hidup impor melonjak jauh di atas HAP.

Jika dikalkulasikan, setelah ditambahkan biaya angkut (freight) sebesar US$0,15 per kg dan asuransi sekitar 1,5%, nilai CIF di pelabuhan Indonesia mencapai kisaran US$4,28–US$4,78 per kg atau rata-rata US$4,53 per kg.

Dengan asumsi nilai tukar Rp17.150 per dolar AS, maka harga CIF di dalam negeri berada pada kisaran Rp73.459–Rp81.988 per kg, atau dengan rata-rata Rp77.723 per kg.

Adapun setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) 2,5% serta biaya penanganan dan susut sebesar 2,5%, total landed cost sapi impor diperkirakan mencapai Rp77.177–Rp86.139 per kg, dengan rata-rata sekitar Rp81.658 per kg.

“Itu harga per kilo hidup sapi bakalan betina ada di angka Rp77.177. Kalau yang bakalan jantannya sudah Rp86.139. Sementara HAP kita maksimalnya Rp58.000 per kilo berat hidup,” ujarnya.

Ketua Jaringan Pemotong dan Pengusaha Daging Indonesia (Jappdi) Asnawi menyebut pelaku usaha justru menanggung beban biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah.

Asnawi menjelaskan, tekanan terhadap pelaku usaha sudah terjadi sejak intervensi pemerintah menjelang Ramadan, ketika harga acuan sapi hidup di tingkat feedloter ditetapkan maksimal Rp55.000 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut datang saat harga sudah mengalami lonjakan dari sebelumnya hanya berkisar Rp47.000–Rp48.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, atau naik sekitar Rp8.000. Di sisi lain, pelaku usaha membeli sapi di atas harga acuan, sehingga importir di hulu telah menanggung kerugian sejak awal.

“Di hulu, mereka beli sudah US$3,8 dikali saat itu [kurs] Rp16.800. Mereka punya modal Rp63.840. Ketika itu, dia ditetapkan harus jual Rp55.000. Artinya dia harus menanggung rugi,” kata Asnawi saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Tekanan berlanjut di tingkat rumah potong hewan (RPH). Asnawi menuturkan harga sapi hidup sekitar Rp57.000 per kilogram menghasilkan biaya karkas setara Rp114.000 per kilogram, sementara harga jual yang ditetapkan pemerintah hanya Rp107.000. Kondisi ini membuat pelaku jagal merugi.

Kondisi serupa terjadi di tingkat pengecer, yang harus menjual daging di kisaran Rp130.000–Rp140.000 per kilogram, dengan modal riil sudah mencapai Rp133.000–Rp135.000 per kilogram dalam kondisi belum dipangkas lemak.

Asnawi menambahkan, disparitas harga semakin besar karena bagian lemak yang terpangkas hanya laku di kisaran Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, sehingga memperlebar kerugian. Secara keseluruhan, dia menyatakan pelaku usaha dari hulu hingga hilir mengalami kerugian beruntun sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri.

Lebih lanjut, dia menyampaikan tekanan biaya semakin berat akibat rendahnya rendemen karkas yang kini hanya sekitar 49%–50%, jauh di bawah asumsi ideal, serta tingginya biaya logistik, penyusutan bobot sapi, pakan, hingga operasional.

Berdasarkan kalkulasi Jappdi, harga pokok penjualan (HPP) daging telah mencapai sekitar Rp137.285 per kilogram, belum termasuk biaya tambahan seperti listrik, transportasi, dan tenaga kerja.

Mengacu struktur biaya tersebut, pelaku usaha menilai harga jual di tingkat konsumen seharusnya berada di kisaran Rp150.000 per kilogram agar usaha tetap berkelanjutan.

“Sekarang ini kita jual rata-rata di Rp140.000 [per kilogram] minimal, tertinggi Rp150.000. Kalau daging secondary cut, prime cut, kita jualnya di atas Rp150.000, tertinggi Rp160.000 [per kilogram],” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti pasokan sapi impor yang belum optimal. Menurutnya, realisasi impor masih jauh dari target sehingga dikhawatirkan hanya mampu menopang pasar dalam jangka pendek.

Untuk itu, Jappdi menilai perlu adanya penyesuaian harga yang lebih realistis serta kebijakan berbasis data dan melibatkan pelaku usaha, agar keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan industri tetap terjaga.

Bisnis.com, MAKASSAR - Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan bakal menyalurkan 25 ekor sapi untuk dikurbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada momentum Iduladha tahun ini.

Seluruh sapi akan diberikan dan didistribusikan secara merata kepada 24 kabupaten/kota, sementara satu ekor dialokasikan khusus untuk Pemerintah Provinsi Sulsel.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel Andi Munawir mengatakan bahwa seluruh hewan kurban tersebut merupakan hasil produksi peternak lokal di wilayahnya dengan spesifikasi bobot yang telah ditentukan.

“Alhamdulillah, Sulsel mendapatkan 25 ekor sapi kurban dari Bapak Presiden. Masing-masing daerah menerima satu ekor dengan bobot rata-rata mencapai satu ton,” ujar Andi Munawir di Makassar, Jumat (24/4/2026).

Demi menjamin ketertiban, lokasi pemotongan telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing di masjid yang telah ditunjuk. Pelaksanaan pemotongan dijadwalkan berlangsung serentak usai salat Iduladha.

Sementara sapi kurban yang dialokasikan untuk Pemprov Sulsel rencananya akan dipotong di Kabupaten Jeneponto, bersamaan dengan pelaksanaan pemotongan di daerah lain.

Andi Munawir menambahkan bahwa skema pemotongan serentak ini diharapkan dapat memastikan distribusi daging kurban menjangkau masyarakat kurang mampu secara lebih merata dan tepat sasaran.

“Kami berharap pendistribusian daging kurban yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat, terutama masyarakat yang paling membutuhkan,” tuturnya.