Jayapura (ANTARA) - Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom meminta seluruh 39 kepala distrik untuk memfokuskan program pada penguatan ekonomi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan ekonomi berbasis wilayah melalui optimalisasi peran distrik sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Rabu (22/4).

Menurut Aletinus, rapat koordinasi tingkat distrik se-Kabupaten Lanny Jaya 2026 harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata.

“Oleh sebab itu pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap kepala distrik wajib mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

“Distrik harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Potensi yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan distrik agar arah pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan visi dan misi daerah.

“Saya minta seluruh kepala distrik menyampaikan laporan kinerja, termasuk capaian, kendala, serta kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh distrik.

“Tantangan pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui langkah tersebut, penguatan ekonomi lokal dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konsolidasi dukungan daerah menguat dalam proses pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Para kandidat mulai menggalang dukungan dari berbagai wilayah, sekaligus menyerap aspirasi pengusaha daerah sebagai bagian dari agenda kepemimpinan ke depan.

Salah satu kandidat, Ade Jona Prasetyo, memperoleh dukungan dari Badan Pengurus Daerah Hipmi Papua Pegunungan. Dukungan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Papua Pegunungan Anthonius Wetipo di Jakarta, Selasa (21/4/2026), setelah sebelumnya dukungan juga datang dari BPD Hipmi Aceh.

Anthonius mengatakan, dukungan tersebut mencerminkan harapan pengusaha muda di wilayah timur Indonesia terhadap kepemimpinan Hipmi yang lebih inklusif. “Kami percaya bahwa Tum Jona mampu membawa perubahan nyata. Beliau paham tantangan yang dihadapi pengusaha muda, khususnya di Papua Pegunungan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Jon menilai dukungan dari daerah menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang lebih representatif.

Ia mengatakan, dukungan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab untuk memperjuangkan peran pengusaha daerah dalam perekonomian nasional.

Menurut Jona, pelaku usaha di daerah perlu didorong agar tidak hanya menjadi pelaku pasif, tetapi juga aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

“Pengusaha daerah tidak boleh hanya jadi penonton. Pengusaha daerah harus menjadi aktor utama terhadap ekonomi nasional,” ujarnya.

Jona menambahkan akan terus menjaring aspirasi dari berbagai daerah untuk memperkuat jaringan organisasi. “Saya akan tetap belanja aspirasi ke semua daerah untuk menjadikan Hipmi sebagai economic power network,” katanya.

Menguatnya dukungan dari berbagai wilayah dinilai akan memengaruhi peta persaingan dalam pemilihan Ketua Umum Hipmi. Konsolidasi berbasis daerah menjadi faktor penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan.

Program 2.200 rumah merupakan proyek khusus yang langsung diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Papua Pegunungan

Wamena (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memastikan membangun rumah bagi kepala suku dan masyarakat orang asli Papua (OAP) di Papua Pegunungan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP RI Aziz Andriansyah dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu, mengatakan program 2.200 unit rumah bagi kepala suku dan masyarakat Papua Pegunungan merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto.

“Kehadiran kami di sini untuk menjelaskan mekanisme tentang program 2.200 rumah yang merupakan instruksi presiden kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk diberikan atau dibangun bagi masyarakat dan kepala suku di delapan kabupaten,” katanya.

Menurut dia, program 2.200 rumah merupakan proyek khusus yang langsung diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada Papua Pegunungan.

“Program ini merupakan proyek khusus dari bapak presiden, dan bukan merupakan proyek reguler yang biasa pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia peroleh dari Kementerian atau lembaga,” ujarnya.

Dia menjelaskan terdapat beberapa proyek reguler di Kementerian PKP di antaranya pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus untuk wilayah perbatasan, rumah bantuan pascabencana, rumah bantuan stimulan swadaya, bedah dan renovasi rumah, bantuan sarana prasarana umum seperti jalan dan drainase.

“Proyek reguler tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang umum dan rutin yang dilakukan oleh Kementerian PKP RI,” katanya.

Dia menambahkan sementara program 2.200 rumah merupakan program khusus yang harus dilaksanakan secara khusus kegiatannya, khusus aturannya, khusus dalam berbagai hal.

“Proyek reguler telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada seperti peraturan Menteri Perumahan Nomor 10 berkaitan dengan bantuan perumahan umum dan penyediaan rumah khusus. Sementara program khusus yang merupakan instruksi presiden maka kita harus mempersiapkan aturan khusus, regulasi khusus, prosedur khusus, kriteria khusus serta mempertimbangkan berbagai hal teknis maupun non teknis,” ujarnya.

Dia berharap, program 2.200 rumah dapat berjalan dengan baik di delapan kabupaten Papua Pegunungan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memperoleh bantuan 2.200 unit rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Di mana, 2.000 rumah dibuat dengan tipe 45, sementara 200 rumah dibuat dengan tipe 90.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Komandan Resor Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yakthi (PWY) Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu meresmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) kapasitas 3.000 watt dengan tegangan 220 volt karya Satgas Kewilayahan Pamtas Yonif 511/DY di Kampung Koka, Distrik Malagaineri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan guna mendukung pemanfaatan energi terbarukan.

Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu dalam keterangan di Wamena, Selasa mengatakan gagasan dan upaya yang dilakukan oleh Satgas Kewilayahan Yonif 511/DY merupakan wujud kepedulian serta cinta kasih TNI AD kepada masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya dalam pemanfaatan energi terbarukan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dansatgas Yonif 511/DY dan seluruh prajurit Badak Hitam. PLTMH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Koka, Distrik Malagaineri terutama bagi anak-anak yang kini dapat belajar pada malam hari,” katanya.

Dia berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat dijaga dan dirawat dengan sebaik-sebaiknya oleh masyarakat Kampung Koka, Distrik Malagaineri, Kabupaten Lanny Jaya.agar dapat dipergunakan dalam waktu yang lama," ujarnya.

"epada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Tanah Papua, khususnya di wilayah Korem 172/PWY agar terus membangun Papua dengan hati yang tulus serta selalu mencintai masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511/DY Letkol Inf Amar Supratman mengatakan pembangunan PLTMH ini merupakan wujud kepedulian dan kecintaan prajurit kepada masyarakat Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Lanny Jaya.

"Kami bersyukur dapat menyelesaikan pembangunan PLTMH ini untuk masyarakat Kampung Koka. Harapan kami fasilitas ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari,” katanya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang telah membantu sehingga pembangunan PLTMH ini dapat selesai dalam waktu kurang lebih dua bulan.

Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi G Tabuni mengatakan dukungan pembangunan PLTMH sangat luar biasa yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif 511/DY dalam membantu pemerintah daerah mengatasi masalah kelistrikan.

“Kami sebagai pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif 511/DY yang telah membantu membuat pembangkit listrik dengan memanfaatkan alam sekitar di Kampung Koka,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah keterbatasan akses layanan perbankan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, BRILink Agen Waisun menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar.

Dikelola oleh Alfrida Pasongli sejak 2019, BRILink Agen Waisun melayani kebutuhan transaksi keuangan masyarakat Papua yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Keputusan Alfrida memulai usaha BRILink Agen berangkat dari kepekaan melihat kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Alfrida mengatakan lokasi yang jauh dari kantor bank, membuka peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi warga, sekaligus guna menambah penghasilan keluarga.

"Awal mula kami memilih usaha Agen BRILink karena ingin menambah penghasilan. Selain itu, kami melihat wilayah ini berada di pusat aktivitas pasar, namun lokasinya cukup jauh dari kantor bank," cerita Alfrida.

Kendati telah berkembang, Alfrida menyebut perjalanan BRILink Agen Waisun yang dikelolanya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keterbatasan masih menjadi tantangan sehari-hari, mulai dari stabilitas jaringan hingga kondisi wilayah yang tidak selalu kondusif dan menuntut kewaspadaan ekstra.

Meski begitu, Alfrida tetap mengelola BRILink Agen yang dimilikinya dengan ketelitian dan kesabaran. Tanpa membedakan latar belakang, Alfrida terus melayani warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar Distrik Dekai.

Bagi Alfrida, peran BRILink Agen bukan sekadar menjalankan transaksi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepastian layanan bagi masyarakat. Terutama bagi para orang tua, agen ini memungkinkan mereka tetap melakukan transaksi keuangan meski kantor bank tidak beroperasi, termasuk mengirimkan dana bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

"Puji Tuhan, banyak dampak positif yang kami rasakan, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Mama-mama kampung bisa bertransaksi di kios kami saat bank tutup, dengan harapan dapat mengirimkan sedikit rezeki untuk anak-anak mereka yang bersekolah di luar daerah."

"Hal ini menjadi motivasi dan semangat untuk kami agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar untuk selalu bekerja dan juga dapat bermanfaat untuk beberapa rumah ibadah maupun sekolah," ucapnya menambahkan.

Komitmen Alfrida dalam menjaga akses layanan keuangan di wilayah dengan berbagai keterbatasan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu Agen Juragan. Melalui peran ini, Alfrida yang kini memiliki 4 outlet BRILink Agen merasakan berbagai manfaat dan dukungan dari BRI, mulai dari pendampingan petugas bank, layanan pick up service, hingga fasilitas penyetoran terbatas pada hari libur dan hari raya.

Dukungan tersebut memperkuat peran BRILink Agen Waisun dalam menjaga kelancaran layanan keuangan bagi masyarakat setempat

"Manfaat yang didapatkan sangatlah banyak, selain menjadi prioritas di grup atau paguyuban, kami juga mendapatkan layanan yang sangat baik oleh setiap pegawai BRI," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan di wilayah dengan akses layanan yang tidak mudah, keberadaan BRILink Agen seperti Waisun mencerminkan upaya memperluas inklusi keuangan melalui kehadiran layanan yang konsisten dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai kondisi.

"Di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Distrik Dekai, keberadaan BRILink Agen menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi masyarakat. Layanan ini selain membantu memudahkan aktivitas transaksi warga sekaligus turut mendukung penguatan ekonomi lokal melalui peran agen di daerah," ujar Dhanny.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri berencana untuk membangun dapur MBG atau SPPG di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), khususnya wilayah Papua Tengah atau Papua Pegunungan.

Kasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang mengatakan pembangunan SPPG di wilayah 3T ini memiliki tantangan yang berkaitan dengan faktor keamanan, seperti potensi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Ini menjadi salah satu aspek pertimbangan untuk membangun SPPG di wilayah 3T, khususnya di daerah Papua," ujar Danang di sela peluncuran SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Alhasil, Danang mengungkap bahwa pihaknya akan melakukan survei terlebih dahulu untuk lokasi yang akan menjadi lokasi pembangunan SPPG Polri.

Selain itu, koordinasi aparat setempat, pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat bakal dilakukan secara intensif untuk membahas pembangunan dapur MBG ini

"Sepanjang memungkinkan itu bisa dibangun SPPG, Polri akan berupaya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil," pungkasnya.

Sebelumnya, wacana pembangunan dapur MBG Polri di wilayah 3T dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengatakan, pembangunan SPPG itu dilakukan agar program MBG bisa menjangkau penerima manfaat seluas-luasnya.

"Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah, agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa di manapun mereka berada," ujar Sigit saat peluncuran SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima laporan Amnesty Internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa warga asli Papua. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Senin (9/2/2026).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa telah ditemukan dugaan kekerasan oleh oknum militer yang terjadi di beberapa wilayah terutama di Papua Pegunungan seperti Kabupaten Duga, Lanijaya, hingga Intanjaya.

"Ada juga peristiwa-peristiwa yang kami secara spesifik jelaskan, mulai dari penyerangan militer, penggunaan helikopter yang menembakkan amunisi militer, sampai dengan penembakan anak kecil di sana," katanya.

Dia menyampaikan pengerahan pasukan militer di Papua dilakukan tanpa adanya keputusan politik oleh negara. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah melakukan komunikasi untuk menekan frekuensi kekerasan di Papua yang diduga dilakukan oleh prajurit militer.

Selain itu, dia juga mendesak penghentian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang semakin ekspansif karena berlangsung tanpa adanya dialog dengan warga setempat.

"Karena proyek strategis nasional di Papua tidak dibentuk melalui proses pengambilan keputusan yang konsultatif yang melalui konsultasi yang bermakna dengan orang-orang di Papua," jelasnya.

Tak hanya dugaan pelanggaran HAM, berlangsungnya PSN merusak alam sekitar Papua yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Dia mengkhawatirkan kejadian seperti di Sumatra-Aceh terjadi di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Dia memahami bahwa isu kekerasan di Papua sampai hari ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh.

"Sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia. Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret," ucapnya.

Dia menceritakan saat Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Jokowi, katanya, kerap mengunjungi Papua, tapi belum ada hasil maksimal menyelesaikan isu-isu di daerah tersebut.

"Beliau adalah presiden satu-satunya di republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan? Pra dan pasca beliau datang ke Papua, ekskalasi kekerasan tinggi terus dan akhir-akhirnya sampai dengan Amnesty Internasional," terangnya.

Menurut anggota DPD, Filep Wamafma, kasus pelanggaran HAM tidak boleh terjadi di berbagai wilayah manapun. Dia menilai program pemerintah akan berjalan sia-sia jika diiringi dengan pelanggaran HAM.

Dia berjanji akan menuntaskan kekerasan di wilayah Papua dan berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

"DPD memastikan bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada," tandasnya.

PEGUNUNGAN BINTANG - Peringati Hari Gizi Nasional 2026, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar Dapur Rakyat. Dapur tersebut menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.



Kegiatan yang dipimpin langsung Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi ini, menghadirkan konten kreator kuliner ‘masakan jumbo’, Bobon Santoso, sebagai chef di Dapur Rakyat yang diadakan di Pos Tinibil Satgas Yonif 753/AVT, Distrik Tinibil, yang berada di sekitar permukiman masyarakat.

“Syukur alhamdulillah, kegiatan Dapur Rakyat disambut sangat antusias oleh masyarakat, di mana seluruh warga dapat menikmati sajian lezat dan bergizi yang dimasak langsung oleh Bobon Santoso,” kata Bambang, Rabu (28/1/2026).

Bambang menuturkan, kegiatan Dapur Rakyat dapat menjadi sarana edukasi, sekaligus ‘benih baik’ untuk menumbuhkembangkan budaya pola hidup sehat masyarakat Papua.

Melalui Dapur Sehat, lanjut Bambang, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat bahwa gizi yang baik adalah investasi jangka panjang. Di mana dengan gizi seimbang, Papua akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, pintar dan produktif, di masa depan.

“Asupan nutrisi yang baik, sangat menentukan tingkat kognitif dan semangat belajar generasi muda Papua. Hal ini menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Papua Emas yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” tutur Bambang.

Selain Dapur Rakyat, Kogabwilhan III juga menggelar kegiatan sosial lainnya, antara lain pemberian paket sembako, baju seragam dan buku sekolah bagi anak-anak, pemeriksaan hingga pengobatan massal, serta kegiatan borong hasil tani (rosita) masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal.

“Menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah tugas suci TNI. Namun sejalan dengan itu, TNI juga hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga gizi dan kesehatan rakyat Indonesia, karena bangsa yang kuat lahir dari rakyat yang sehat sebagai fondasi ketahanan nasional,” ucapnya

PAPUA - Di tengah keterbatasan akses layanan perbankan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan , BRILink Agen Waisun menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar. Dikelola oleh Alfrida Pasongli sejak 2019, agen ini melayani kebutuhan transaksi keuangan masyarakat Papua yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Keputusan Alfrida memulai usaha BRILink Agen sendiri berangkat dari kepekaannya melihat kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, lokasi yang jauh dari kantor bank, membuka peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi warga, sekaligus guna menambah penghasilan keluarga.

“Awal mula kami memilih usaha Agen BRILink karena ingin menambah penghasilan. Selain itu, kami melihat wilayah ini berada di pusat aktivitas pasar, namun lokasinya cukup jauh dari kantor bank,” cerita Alfrida.

Berkembang Bersama BRILink Agen, Keluarga di Jepara Buka Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Sekitar



Kendati telah berkembang, Alfrida menuturkan bahwa perjalanan BRILink Agen yang dikelolanya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai keterbatasan masih menjadi tantangan sehari-hari, mulai dari stabilitas jaringan hingga kondisi wilayah yang tidak selalu kondusif dan menuntut kewaspadaan ekstra.



Meski begitu, Alfrida tetap mengelola BRILink Agen yang dimilikinya dengan ketelitian dan kesabaran. Tanpa membedakan latar belakang, Alfrida terus melayani warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar Distrik Dekai.

Bagi Alfrida, peran BRILink Agen bukan sekadar menjalankan transaksi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepastian layanan bagi masyarakat. Terutama bagi para orang tua, agen ini memungkinkan mereka tetap melakukan transaksi keuangan meski kantor bank tidak beroperasi, termasuk mengirimkan dana bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.

“Puji Tuhan, banyak dampak positif yang kami rasakan, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Mama-mama kampung bisa bertransaksi di kios kami saat bank tutup, dengan harapan dapat mengirimkan sedikit rezeki untuk anak-anak mereka yang bersekolah di luar daerah. Hal ini menjadi motivasi dan semangat untuk kami agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar untuk selalu bekerja dan juga dapat bermanfaat untuk beberapa rumah ibadah maupun sekolah,” ucapnya.

BRI Perkuat Layanan Keuangan Desa lewat AgenBRILink di Gowa



Komitmen Alfrida dalam menjaga akses layanan keuangan di wilayah dengan berbagai keterbatasan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu Agen Juragan. Melalui peran ini, Alfrida yang kini memiliki 4 outlet BRILink Agen merasakan berbagai manfaat dan dukungan dari BRI, mulai dari pendampingan petugas bank, layanan pick up service, hingga fasilitas penyetoran terbatas pada hari libur dan hari raya.

Dukungan tersebut memperkuat peran BRILink Agen Waisun dalam menjaga kelancaran layanan keuangan bagi masyarakat setempat. “Manfaat yang di dapatkan sangatlah banyak, selain menjadi prioritas di grup atau paguyuban, kami juga mendapatkan layanan yang sangat baik oleh setiap pegawai BRI,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan, bahwa di wilayah dengan akses layanan yang tidak mudah, keberadaan BRILink Agen seperti Waisun mencerminkan upaya memperluas inklusi keuangan melalui kehadiran layanan yang konsisten dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai kondisi.

“Di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Distrik Dekai, keberadaan BRILink Agen menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat bagi masyarakat. Layanan ini selain membantu memudahkan aktivitas transaksi warga sekaligus turut mendukung penguatan ekonomi lokal melalui peran agen di daerah,” ujar Dhanny.

Inisiatif ini juga mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Begitupun pada Asta Cita ketiga, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

Kunjungan ke Pasar Potikelek pak wapres ingin memastikan perekonomian masyarakat khususnya mama-mama OAP berjalan dengan baik dan optimal sehingga menunjang perekonomian mereka,

Wamena (ANTARA) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pasar tradisional Potikelek Wamena, Kabupaten Jayawijaya guna memastikan perekonomian masyarakat orang asli Papua (OAP) di daerah tersebut berjalan baik.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) Veliv V Wanggai di Wamena, Rabu mengatakan, hari kedua kunjungan kerja (kunker) Wapres RI Gibran Rakabuming Raka di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mengunjungi Pasar tradisional Potikelek Wamena dan SMA Negeri 1 Wamena.

“Kunjungan ke Pasar Potikelek pak wapres ingin memastikan perekonomian masyarakat khususnya mama-mama OAP berjalan dengan baik dan optimal sehingga menunjang perekonomian mereka,” katanya.

Menurut dia, perekonomian masyarakat di Tanah Papua khususnya wilayah Papua Pegunungan menjadi atensi besar pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Percepatan perekonomian di Tanah Papua lebih khusus di Papua Pegunungan menjadi acuan besar dalam program quick wins selama kepemimpinan bapak presiden dan wapres lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kunjungan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke SMA Negeri 1 Wamena untuk memastikan program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis dapat berjalan di daerah tersebut.

“Kunjungan pak wapres di hari kedua selain ke Pasar Potikelek, juga ke SMA Negeri 1 Wamena untuk pastikan siswa-siswi yang merupakan generasi emas Papua Pegunungan memperoleh program MBG secara baik,” katanya.

Dia menambahkan program MBG menjadi program utama kepemimpinan Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang harus disukseskan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

“Pak wapres tentu berharap kunjungan ini dapat membawa perubahan khususnya dari sisi percepatan pembangunan di daerah Papua Pegunungan dapat lebih baik dan optimal sehingga kesejahteraan bagi masyarakat delapan kabupaten terwujud,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sebanyak 37 provinsi resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang akan menjadi acuan upah terendah bagi pekerja.

Penetapan UMP 2026 diatur melalui surat keputusan gubernur masing-masing daerah. Hanya tersisa Provinsi Papua Pegunungan yang belum resmi mengumumkan besarannya.

Sejauh ini, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta dan terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Sementara itu, besaran kenaikan UMP 2026 tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 9,08 persen dan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,72 persen

Berikut daftar UMP 2026 di 37 provinsi beserta besaran kenaikannya:

1. Aceh: Rp3,93 juta (Naik 6,7 persen)2. Sumatra Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)3. Sumatra Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)4. Sumatra Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)5. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)6. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)7. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)8. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)9. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)10. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)11. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)12. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)13. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)14. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)15. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)16. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)17. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)18. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)19. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

20. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)21. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)22. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)23. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)24. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)25. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)26. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)27. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)28. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)29. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)30. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)31. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)32. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)33. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)34. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)35. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)36. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19 persen)37. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)

Bisnis.com, JAKARTA - Ada 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi di Indonesia. Salah satunya jelas adalah Jakarta.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Di antara provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2026, ada beberapa di antaranya yang cukup tinggi.

Berikut adalah 10 Provinsi dengan UMP 2026 Tertinggi di Indonesia

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

Berapa yang Lainnya? lanjut halaman 2...

UMP 2026 Wilayah Lain

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%