JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Purbaya menekankan bersih-bersih anggaran ini dilakukan sejak awal dia menjabat, seiring mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin tidak ada sepeser rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)terbuang tercuma atau kebocoran anggaran.

"Pajak dibetulin, biaya cukai dibetulin. Terus anggaran dirapikan semua. Kami sudah berani memotong yang biayanya tidak pernah dipotong. Kami potong walaupun ada sedikit bocor ya. Itu bocor (anggaran)," kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Copot 2 Dirjen Kemenkeu Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, Ada Apa?



Purbaya tidak mengonfirmasi lebih lanjut ihwal pos anggaran mana yang dilakukan efisiensi. Hanya saja, dia menitikberatkan kebijakan pemotongan anggaran untuk menyelamatkan keuangan negara dari praktik menyalahi aturan.

Dari temuannya, ada instansi tertentu yang mengajukan anggaran dengan memanfaatkan sistem. Akan tetapi pihak Kementerian Keuangan berhasil mengendus dugaan penyimpangan tersebut, meski tidak semua terlacak.

"Mereka manipulasi sistem. Tapi kami betulin terus ke depan. Jadi waktu saya bilang memang sudah ditolak di rapat internal Kementerian Keuangan. Tapi ada yang bisa lolos sedikit karena itu sistemnya belum sempurna," ujarnya.

Purbaya Sentil Proyek Whoosh dan LRT, Minim Pengawasan Bikin Biaya Bengkak Puluhan Triliun



Kembali ke reformasi keuangan, Purbaya mengklaim instrumen fiskal yang digunakan sejak awal pemerintahan Prabowo telah berdampak positif bagi perekonomian nasional di saat inflasi harga minyak dan efek rambatan lainnya akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekira Rp400 triliun yang saat ini 'diparkir' di Bank Indonesia (BI) juga menjadi salah satu hasil reformasi kebijakan yang bisa kapan saja digunakan sebagai bantalan fiskal demi menjaga fundamental perekonomian dalam negeri.

"Dan reformasi termasuk pajak sehingga income kita di 3 bulan pertama naik 20 persen dibanding tahun lalu. Jadi kami bisa tahan mengalokasi sebagian dana untuk menambah subsidi APBN tanpa mengganggu terlalu signifikan program-program pembangunan yang lain. Jadi kuncinya adalah reformasi dilakukan sebelum krisis terjadi," urai Purbaya.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi anggaran tahap ketiga yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihaknya akan segera melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas hingga kegiatan administratif di kementeriannya.

Yassierli menyampaikan, langkah efisiensi tersebut masih dalam tahap penyisiran lebih lanjut, mengingat sejumlah komponen anggaran masih bersifat "gelondongan". Kendati demikian, Kemenaker menyatakan siap beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

"Jadi yang diefisiensikan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu terkait dengan perjalanan dinas ya, kemudian terkait dengan administratif," kata Yassierli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sebagai bagian dari strategi menghadapi efisiensi, Yassierli mengatakan, Kemenaker mengedepankan kolaborasi lintas kementerian, terutama dalam penguatan program pelatihan vokasi. Sejumlah inisiatif telah dijalankan melalui proyek percontohan (pilot project) bersama berbagai kementerian.

Di antaranya adalah kerja sama pelatihan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui skema ini, masing-masing pihak berbagi peran dan sumber daya.

"Kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi ya," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pemotongan anggaran internal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU). Hal itu dilakukan saat pemeriksaan terhadap Aganta Haris Saputra selaku Jaksa pada Kejari HSU pada Rabu (8/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejari HSU. "Penyidik mendalami keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan, terkait pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari HSU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain itu, yang bersangkutan turut didalami pengetahuannya perihal sejumlah penerimaan oleh salah satu tersangka. "Serta berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh saudara APN (Albertinus Parlinggoman Napitupulu)," ujarnya.

Sejatinya, KPK menjadwalkan pemanggilan dua saksi lain, yakni Anggun Devianty selaku Penjaga Tahanan dan Henrikus Ion Sidabutar selaku Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri HSU.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketiganya di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN); Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, Asis Budianto (ASB); dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Farida (TAR).

Kajari dan dua pejabat Kejari HSU ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK telah mengantongi kecukupan bukti adanya dugaan pemerasan di Kejari HSU.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah seiring dengan ragam tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.

Tito pun menyinggung efisiensi yang dilakukan, di antaranya memangkas perjalanan dinas yang tak perlu.

Hal itu disampaikan Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026). Tito mengatakan bahwa dari dulu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan upaya efisiensi.

"Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah. Saya akan menekankan lagi efisiensi, terutama efisiensi anggaran," kata Tito.

Dia menjelaskan pemerintah daerah pun perlu memangkas sejumlah kegiatan yang tak perlu, seperti perjalanan dinas, dan mengalihkan anggarannya untuk program-program pro rakyat.

"Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat," ujar Tito.

Pemerintah memang saat ini tengah melakukan langkah efisiensi guna menghadapi tantangan, di antaranya harga minyak dunia yang melonjak imbas perang Iran dengan AS dan Israel. Pemerintah pun berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk menghemat BBM.

Di sisi lain, dia mencontohkan bahwa ragam efisiensi pun telah dijalankan saat pandemi Covid-19 melanda.

"Mekanisme pada waktu Covid itu, misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor saat lampu hidup, AC masih hidup," ujar Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk membatasi pengajuan anggaran baru.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya menilai selama ini masih banyak kementerian yang terus mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar belanja negara tetap terkendali.

"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Meski demikian, Purbaya memastikan kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, kata dia, tetap menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. "Tapi ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus," katanya.

Ia menuturkan, saat ini pemerintah tengah menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan.

Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari anggaran kementerian/lembaga.

Namun, menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut belum final karena masih dalam tahap diskusi.

Pemerintah masih merumuskan persentase final pemangkasan anggaran tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian.

"Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan," jelas dia.

Sebelumnya, Purbaya mengaku telah meminta setiap kementerian dan lembaga menyiapkan simulasi pemangkasan belanja, termasuk memperkirakan berapa persen anggaran yang dapat dipotong jika kondisi fiskal mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian.

Langkah pemangkasan anggaran disiapkan sebagai antisipasi jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Kita sudah minta mereka siapkan, kira-kira berapa persen anggarannya dipotong. Nanti mereka menyesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan dari Kementerian Keuangan," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).

Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi opsi pertama yang dipertimbangkan pemerintah apabila harga energi global terus meningkat.

Kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi energi dan belanja negara.

Meski demikian, Purbaya menilai kondisi anggaran saat ini masih cukup kuat.

Pemerintah masih memantau perkembangan harga komoditas global sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. "Rasanya anggaran cukup bertahan. Kecuali kalau naiknya tinggi sekali," ujarnya.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga akan memaksimalkan program yang sudah berjalan dalam APBN saat ini.

Sejumlah program tambahan untuk sementara ditunda agar belanja negara tetap fokus pada program yang telah dianggarkan.

Ia menegaskan, langkah antisipasi tersebut bukan berarti kondisi ekonomi Indonesia sedang berada dalam krisis.

Menurutnya, perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang baik dan aktivitas belanja pemerintah tetap berjalan. "Kita tidak krisis. Ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Tetapi kita harus menyiapkan langkah yang matang supaya ketika diperlukan bisa langsung dieksekusi," ujar Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga, termasuk opsi pemangkasan sekitar 10% dan pengetatan usulan anggaran baru.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga realisasi belanja negara berjalan tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Terus kami akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu, bukan yang dipotong,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Di sisi lain, pemerintah akan lebih selektif dalam menyaring pengajuan anggaran baru dari kementerian maupun lembaga. Purbaya mengungkapkan selama ini terdapat kecenderungan pengajuan tambahan anggaran dalam jumlah besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah.

“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasi, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” jelasnya.

Meski ada rencana efisiensi, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan menekan kinerja perekonomian. Pemerintah juga akan menjaga likuiditas tetap stabil dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin.

Adapun terkait besaran efisiensi sekitar 10%, dia menyampaikan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga.

Menurutnya, proses diskusi berjalan dinamis karena sebagian kementerian justru mengusulkan penambahan anggaran, sehingga angka efisiensi yang akan diterapkan masih menunggu hasil penyesuaian lebih lanjut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak efisien, serta membatasi pengajuan anggaran baru.

"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasin anggaran-anggaran yang baru jangan diajukan lagi gara-gara menteri itu ngajuin terus uangnya kurang puluh triliun itu kita batas, kita potong yang lain, kita akan sesuaikan tapi enggak akan sampai mengganggu ekonomi," ujar Purbaya saat ditemui wartawan usai Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3).

Purbaya mengungkapkan, langkah tersebut diambil setelah melihat usulan anggaran dari sejumlah kementerian yang justru mengalami kenaikan, alih-alih melakukan efisiensi.

"Tadinya kita usulin mereka ngajuin 10 persen, tapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong malah nambah terus," kata Purbaya.

Ia mengatakan pemangkasan anggaran akan disesuaikan kembali melalui diskusi lanjutan dengan masing-masing kementerian, agar tetap selaras dengan kebutuhan program prioritas pemerintah.

"Saya bilang saya potong. Nanti mereka sesuaikan. Persenannya nanti kita lagi diskusikan," katanya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan setuju jika gaji menteri dan wakil menteri dipotong sebagai bagian dari penghematan anggaran.

"(Potong gaji menteri-wamen?) Setuju, itu kan bagus, gajinya sudah kegedean," kata Purbaya di Istana Negara, Kamis (19/3).

Ia menilai pemangkasan anggaran perlu dilakukan secara terpusat oleh pemerintah, lantaran kementerian cenderung tidak melakukan efisiensi jika diminta secara mandiri.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah," ujarnya.

Adapun sejumlah komponen anggaran yang menjadi sasaran efisiensi antara lain pengeluaran untuk rapat di hotel mewah serta program yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan komponen apa saja yang memungkinkan dipangkas atau ditunda untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Hal ini disampaikan Purbaya ketika mendatangi Istana Negara untuk melaporkan hasil rapat koordinasi (rakor) efesiensi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/3) sore.

"(Rapat efesiensi?) mungkin, kan sebelumnya kita rapatkan dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi," kata Purbaya.

Menurutnya, langkah efesiensi sudah ditetapkan dan akan dilakukan terhadap kementerian-lembaga. Namun, Bendahara Keuangan tersebut mengungkapkan terkait besaran nilai efisiensi masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo.

Ia mencontohkan beberapa komponen anggaran yang akan dipotong adalah pengadaan rapat-rapat di hotel mewah dan tidak penting, hingga program yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

"Macem-macem. Rapat enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih," jelasnya.

Saat dikonfirmasi, apakah perjalanan dinas pejabat negara akan dikurangi dalam rangka penghematan, Purbaya menekankan masih dalam pembahasan dan menunggu persetujuan Prabowo.

"Saya nggak tahu nanti itu urusan Presiden," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto pamer telah lebih dulu mengambil langkah efisiensi anggaran dibanding Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS) alias DOGE di hadapan para investor AS.

Ia mengatakan langkah penghematan anggaran di Indonesia serupa dengan yang dilakukan DOGE di AS. Namun menurutnya, Indonesia memulainya lebih dulu.

"Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang diupayakan di Amerika Serikat melalui DOGE (Department of Government Efficiency). Namun, harus saya katakan bahwa saya memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya, dan saya merasa berhasil. Saya merasa diberdayakan," kata Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memamerkan keberhasilan menghemat APBN hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkas Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

Ia menyampaikan itu dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Anjlok Tiga Kali Lipat

Berdasarkan dokumen APBN 2026, pagu anggaran DBH tahun ini dipangkas sekitar tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi hanya Rp58,5 triliun. Angka ini anjlok signifikan dibandingkan dengan pagu APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, penurunan tajam terjadi pada DBH Pajak yang dianggarkan senilai Rp26,8 triliun, atau turun 65,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp77,3 triliun. Penurunan DBH dari PPh dan PBB tercatat di atas 65%, sementara DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terkoreksi 48,6% menjadi Rp6,39 triliun.

Kondisi serupa terjadi pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang tergerus 64% menjadi Rp30,9 triliun. Sektor mineral dan batu bara (minerba) mencatatkan penurunan terdalam sebesar 69,9%, dari Rp66,4 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp19,9 triliun tahun ini.

Adapun DBH perkebunan sawit dipangkas 38% menjadi Rp774,6 miliar, dan DBH perikanan terjun bebas 70,3% menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Secara agregat, pagu TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun 24,6% dari ketetapan awal UU APBN 2025 senilai Rp919,8 triliun. Selain DBH, pos Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun menjadi Rp154,3 triliun, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Berkah musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini diperkirakan lebih terbatas untuk emiten pariwisata dan perhotelan.

Kalangan analis menilai bahwa stimulus ekonomi yang belakangan digulirkan pemerintah, belum tentu secara signifikan berdampak terhadap kinerja fundamental emiten pariwisata maupun perhotelan.

Terlebih, setelah pemerintah memangkas anggaran terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RAPBN 2025 disebut bakal menjadi aral yang cukup besar bagi emiten pariwisata.

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa pemangkasan ini justru kontraproduktif terhadap potensi penguatan emiten pariwisata. Pasalnya, hal ini dinilai membatasi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program strategis di bidang pariwisata.

“[Pemangkasan] berpotensi memicu kerugian ekonomi di sektor perhotelan dan restoran karena hilangnya belanja MICE pemerintah,” katanya baru-baru ini.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Kemenpar yakni Rp884,9 miliar, dari sebelumnya Rp1,49 triliun.

Menurut Abida, jika stimulus ekonomi pada kuartal IV/2025 tidak dibarengi dengan skema pendanaan non-APBN, seperti dana abadi pariwisata untuk menggantikan anggaran yang telah dipangkas, dampak suntikan stimulus terhadap emiten pariwisata cenderung minim.

Sementara itu, KISI Sekuritas menilai bahwa stimulus ekonomi mampu memberikan efek positif terhadap emiten pariwisata di destinasi-destinasi prospektif, tetapi pengaruhnya tidak akan besar terhadap laba perusahaan.

Stimulus ekonomi dinilai lebih menjadi sentimen positif bagi pasar, tetapi belum tentu mampu menjadi penggerak kinerja fundamental emiten pariwisata.

“Efeknya terutama untuk destinasi besar seperti Bali, Jogja, dan Labuan Bajo. Tapi pengaruhnya tidak langsung besar ke laba, tetapi lebih ke arah sentimen positif, bukan game changer,” katanya.

Dalam kondisi ini, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dengan target harga Rp1.600 per lembar. Selain itu, dia juga merekomendasikan PJAA, PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), dan PT Multi Indocitra Tbk. (MICE) dengan akumulasi jangka pendek.

Sementara itu, KISI merekomendasikan saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA), PT Island Concepts Indonesia Tbk. (ICON), dan PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) lantaran likuiditas yang cukup tinggi dan valuasi yang masih terjangkau.

Kiwoom Sekuritas menilai bahwa saham CTRA, SMRA, PWON mampu menjadi pilihan yang aman lantaran saham yang likuid. Selain itu, pemasukan emiten tersebut juga tidak hanya bergantung dari bisnis hotel.

“Kalau yang langsung sensitif ke musim liburan, memang namanya lekat dengan PJAA yang mampu jadi play taktis karena traffic taman rekreasi dan resort biasanya melonjak. Tapi risikonya memang lebih besar karena saham tidak likuid dan laporan keuangannya tidak sekinclong peers,” kata Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia, Senin (1/12/2025).

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jaya Ancol Daniel Nainggolan, menyebut bahwa pihaknya menargetkan 750.000-800.000 pengunjung pada pekan libur Nataru 2025. Bahkan, Daniel memprediksi pendapatan pada musim libur Nataru mampu berkontribusi 10% terhadap total pendapatan perseroan.

Di tengah lesunya kinerja keuangan Ancol per September 2025, momentum ini mendorong optimisme perseroan untuk mampu mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.

"Ancol menargetkan 750.000 sampai 800.000 pengunjung di pekan libur Nataru 2025. Pendapatan tersebut diproyeksikan memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap pendapatan perseroan," katanya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.