JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengklaim penerapan kebijakan fleksibilitas kerja atau work from home ( WFH ) Aparatur Sipil Negara ( ASN ) berhasil mendorong efisiensi anggaran negara hingga Rp1,95 triliun. Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan, penghematan tersebut berasal dari efisiensi perjalanan dinas selama pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN pada periode April 2026. Selain itu, pemerintah juga mencatat penghematan utilitas sebesar Rp65,6 miliar.

"Hasil evaluasi mencatat capaian efisiensi yang signifikan. Perjalanan dinas dapat diefisiensikan sebesar Rp1,95 triliun dan utilitas pemerintah dihemat Rp65,6 miliar," ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Rini, fleksibilitas kerja ASN bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," katanya.

Kementerian PANRB juga mencatat percepatan digitalisasi birokrasi selama penerapan WFH ASN. Salah satunya terlihat dari kenaikan sebanyak 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional.

Indonesia Bisa Hemat 10 Juta Liter BBM, asal ASN Disiplin WFH Sehari Seminggu



Di sisi lain, pemerintah mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama penerapan sistem kerja fleksibel. Sebanyak 95 persen layanan publik disebut tetap stabil bahkan meningkat, sementara pengaduan masyarakat tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja ASN perlu ditopang Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta pembayaran digital pemerintah.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama terkait penguatan budaya kerja digital dan pola koordinasi antarunit maupun antarinstansi.

Pemerintah berharap fleksibilitas kerja ASN dapat memperkuat efektivitas birokrasi, mempercepat transformasi digital pemerintahan, sekaligus mendukung efisiensi dan keberlanjutan lingkungan.

IDXChannel – Pemerintah tengah melakukan langkah penghematan terukur terhadap alokasi anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan efisiensi ini menjadi strategi penataan ulang manajemen belanja program agar jauh lebih tepat sasaran.

Purbaya memaparkan pagu anggaran MBG untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. Angka tersebut terpangkas dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG dilaporkan telah berjalan sebesar Rp75 triliun atau setara dengan 22,4 persen dari keseluruhan total kebutuhan anggaran.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," kata Purbaya dalam koferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Purbaya menambahkan nominal penyesuaian tersebut masih berpotensi untuk bergerak dinamis ke depan seiring dengan proses kalkulasi yang terus berjalan.

"Rp268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata dia merujuk pada transkrip evaluasi anggaran.

Purbaya menegaskan langkah efisiensi ini sekaligus menjadi jawaban konkret pemerintah atas berbagai masukan dan evaluasi yang datang dari publik serta para pengamat ekonomi. Pemerintah memastikan sangat terbuka terhadap ruang perbaikan mutu program ini.

"Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan," kata Purbaya.

Kendati kebijakan pemangkasan anggaran lanjutan masih terus digodok, Kemenkeu menjamin proses rasionalisasi biaya ini sama sekali tidak akan mengorbankan kualitas konsumsi nutrisi maupun memotong target jumlah anak sekolah yang berhak menerima manfaat.

Fokus utama reformasi ini murni menyasar pada kebocoran operasional dan optimalisasi manajemen distribusi.

"Pak Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatat perolehan reduksi emisi sebesar 4,1 ton CO2e atau 2,5 kg CO2e per pegawai melalui program Clean Energy Day (CED) 2026.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan program CED 2026 diikuti secara aktif sebanyak 2.214 pegawai.

"Penerapan electrifying lifestyle atau gaya hidup listrik di lingkungan kerja itu dilaksanakan pada 17 April, 24 April, dan 8 Mei 2026 melalui berbagai aksi nyata rendah emisi, seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, berjalan kaki, dan bersepeda menuju tempat kerja," jelasnya.

Selain dampak positif terhadap lingkungan, program ini juga menghasilkan efisiensi biaya energi sebesar Rp205 juta dan penghematan 16.699 liter BBM.

Bernadus mengatakan Clean Energy Day merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya transisi energi dan penerapan gaya hidup rendah emisi.

"Clean Energy Day bukan sekadar kampanye sesaat, tetapi bagian dari transformasi budaya perusahaan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan PLN IP terus mendorong implementasi transisi energi tidak hanya melalui pengembangan pembangkit yang lebih bersih, tetapi juga melalui perubahan perilaku sehari-hari yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi PLN Indonesia Power Ridho Hutomo menegaskan CED juga menjadi sarana penguatan budaya perusahaan yang sehat, adaptif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut dia, program ini menunjukkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar.

"Aktivitas seperti menggunakan transportasi publik, kendaraan listrik, atau bersepeda menuju kantor tidak hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi pegawai," ujarnya.

Ridho menambahkan tingginya antusiasme pegawai dalam program mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran insan perusahaan terhadap pentingnya gaya hidup rendah emisi sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda transisi energi nasional.

"PLN Indonesia Power akan terus mengembangkan berbagai program keberlanjutan berbasis partisipasi pegawai guna memperkuat implementasi electrifying lifestyle dan mendukung terciptanya ekosistem energi bersih di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan Work From Home (WFH) guna menghemat BBM dinilai tidaklah signifikan karena tidak menyentuh pada akar masalahnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan jika kebijakan WFH diterapkan, maka perlu skema pengawasan yang ketat, serta tidak boleh berlaku pada semua sektor.

“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum terdistribusi ke seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. namun akan menghemat energi lain (listrik/internet) dan mengarah pada efisiensi anggaran,” katanya, Jumat (10/4/2026).

Dia menilai, kebijakan WFH tidaklah menyentuh akar permasalahan. Jika cadangan BBM menipis sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.

“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” tambahnya.

Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan, perlu adanya skema pengawasan yang ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah. Kemudian, bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu diberikan kompensasi agar semangat bertugas.

“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelasnya.

Dia juga berpendapat, kebijakan WFH tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.

Bisnis, SAMARINDA — Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyusun peta jalan efisiensi anggaran di tengah proyeksi penurunan pendapatan yang cukup signifikan pada tahun ini.

Langkah ini muncul sebagai respons atas anjloknya Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026 hingga Rp1,055 triliun, yang memaksa pemerintah lokal merancang strategi penghematan yang terukur, tapi tetap menjaga pelayanan publik.

Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi menyatakan pihaknya akan memetakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan surat edaran terkait pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional.

Dalam implementasi Work From Home (WFH), setiap unit diwajibkan memangkas konsumsi utilitas seperti listrik, internet, dan telepon untuk memastikan target efisiensi tercapai.

"Meskipun edaran pusat berlaku mulai 1 April, kami tengah menyusun draf versi lokal yang akan dilaporkan kepada Wali Kota pekan depan," ujar Agus Budi, Rabu (2/4).

Dia menambahkan, proyeksi pendapatan 2027 diperkirakan merosot menjadi sekitar Rp2,6 triliun, turun drastis dibandingkan dengan alokasi 2025 yang mencapai lebih dari Rp3 triliun.

Sementara itu, realisasi pagu anggaran 2026 masih berada di angka Rp3,6 triliun, yang dihitung termasuk bantuan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk mengantisipasi defisit, pemerintah kota akan mengalihkan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengarahkan anggaran 2027 pada kegiatan super prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Agus menyebutkan target-target strategis dalam RPJMD kemungkinan besar akan dikoreksi mengingat realisasi pendapatan yang belum memenuhi ekspektasi.

"Bahkan mungkin, tadi kan udah disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi bahwa kemungkinan RPJMD kita juga akan kita koreksi target-targetnya. Ya, karena pendapatan kita kan tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita rencanakan," sebutnya.

Dia mengungkapkan Wali Kota berkomitmen agar penurunan TKD tidak mengganggu pelayanan publik, di mana efisiensi akan difokuskan pada kegiatan pendukung, acara seremonial, serta pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga 50%.

Namun demikian, langkah pengetatan anggaran ini menuai respons beragam dari berbagai kalangan. Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kalimantan Timur Muhammad Reza Fadhillah menegaskan, dunia usaha tidak menolak kebijakan tersebut asalkan diterapkan secara selektif dan cerdas.

"Efisiensi harus menjadi alat untuk perbaikan kualitas belanja negara, bukan sekadar pengurangan angka. Pemerintah perlu memangkas pengeluaran yang boros, namun tidak boleh melemahkan kegiatan ekonomi produktif," tegasnya.

Dia menambahkan, bagi HIPPI Kaltim, isu utamanya bukan soal hemat atau tidak hemat, melainkan apakah uang negara yang dibelanjakan benar-benar mampu menciptakan produktivitas, memperkuat pelaku usaha lokal, dan menjaga perputaran ekonomi di daerah.

Selain itu, HIPPI mendukung upaya pemerintah pusat untuk mengurangi pengeluaran seremonial seperti perjalanan dinas.

Akan tetapi, di daerah seperti Kalimantan Timur, belanja pemerintah memiliki peran signifikan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, implementasi efisiensi di tingkat pusat maupun daerah perlu dilakukan secara sangat selektif agar tidak menahan belanja produktif, memperlambat proses tender, atau mengganggu arus kas pelaku usaha. "Terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki daya tahan sangat tipis," kata Reza.

Dia menyebutkan potensi penurunan kualitas infrastruktur dan layanan dapat terjadi apabila efisiensi diterapkan terlalu mekanis tanpa mempertimbangkan fungsi strategis dari pos belanja tertentu.

Dalam praktiknya, yang sering terdampak bukan hanya proyek baru, melainkan juga pemeliharaan infrastruktur yang justru krusial bagi keberlangsungan ekonomi.

HIPPI berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menjaga prioritas belanja pada sektor-sektor yang memberikan dukungan langsung pada konektivitas, kelancaran distribusi, serta kemudahan pelayanan perizinan.

Kebijakan Kontradiktif

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi justru menilai kebijakan efisiensi anggaran di Kalimantan Timur belum tepat sasaran dan justru diawali dengan sejumlah kebijakan yang kontradiktif.

Dia menyoroti beberapa contoh pemborosan anggaran yang sempat menuai kritik publik, meliputi anggaran influencer Dinas Pariwisata Kaltim senilai miliaran rupiah, pengadaan videotron Pemprov Kaltim, pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta anggaran fasilitas rumah dinas dan ruang kerja kepala daerah yang mencapai Rp25 miliar.

"Kontradiksi ini terlihat nyata ketika pemerintah daerah gencar meningkatkan PAD melalui sektor pajak, seperti rencana penerapan pajak air permukaan sebesar 10%. Kebijakan ini membebani masyarakat dan konsumen PDAM, sementara pejabat daerah cenderung menunjukkan gaya hidup mewah melalui fasilitas dinas yang berlebihan," tegasnya.

Secara jangka panjang, kata Purwadi, efisiensi yang salah sasaran ini dikhawatirkan makin memperparah sejumlah masalah serius yang sudah ada, seperti perbaikan jalan rusak di Samarinda, Kutim, dan Bontang yang kerap memicu kecelakaan, hingga tingginya angka inflasi di daerah pedalaman seperti Mahulu, di mana harga beras mencapai Rp750.000 per 25 kilogram akibat kendala konektivitas darat dan sungai.

Dia mencontohkan, dari total APBD Kaltim yang mencapai belasan triliun rupiah, Dinas PUPR hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp850 miliar. Anggaran ini dianggap sangat tidak memadai untuk menangani berbagai persoalan infrastruktur yang mendesak.

Purwadi melanjutkan, kondisi keuangan beberapa daerah di Kaltim saat ini sedang terpuruk akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

Sebagai contoh, Kabupaten Kutai Kartanegara harus meminjam dana sebesar Rp820 miliar dari Bank Kaltim untuk menutupi kebutuhan daerah. Di tingkat provinsi, serapan aspirasi dewan (Pokir) juga sangat rendah, yang menunjukkan dampak nyata dari efisiensi yang salah sasaran.

"Hingga saat ini, belum terlihat inovasi pembiayaan daerah yang optimal. BUMD seperti PT MBS dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi dan mengelola aset daerah secara efisien," ungkapnya.

Adapun, dia menuturkan bahwa perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

"Pemprov harus berani mendorong kebijakan agar pajak dari waralaba nasional masuk ke kas daerah, bukan ke Jakarta. Kurangi perjalanan dinas, rapat-rapat, TPP, kalau perlu, gaji pejabat publik dipotong. Itu kan bagian dari penghematan. Jadi kalau mau efisiensi harus dikasih contoh dari para pejabat dulu gitu, jangan efisiensi justru mengorbankan pembangunan di sektor publik seperti listrik, air, internet, jalan, sekolah, kesehatan, gitu," pungkasnya.

... efisiensi anggaran tetap harus mempertimbangkan dimensi humanis, yakni memastikan kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu tetap hadir, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak tekanan ekonomi gl

Jakarta (ANTARA) - Efisiensi anggaran dalam keuangan negara tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kebijakan administratif rutin, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis yang menuntut ketepatan arah serta kedalaman analisis.

Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal tidak hanya berbicara tentang penghematan, tetapi juga tentang bagaimana negara menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa kehilangan kemampuan merespons krisis. Karena itu, efisiensi anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, sebagai instrumen untuk menyeimbangkan realitas fiskal dengan kebutuhan ruang fiskal yang kian mendesak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan disiplin fiskal yang cukup baik, terutama setelah berhasil menurunkan defisit APBN kembali di bawah 3 persen pascapandemi. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan ruang fiskal yang longgar. Tekanan global yang meningkat, khususnya akibat konflik geopolitik dan volatilitas harga energi, mulai menguji ketahanan fiskal nasional secara lebih serius.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), defisit APBN tahun 2026 direncanakan berada pada kisaran 2,6–2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kebutuhan pembiayaan yang tetap tinggi. Rasio utang pemerintah berada di sekitar 39–40 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas aman, tetapi menunjukkan tekanan pembiayaan yang terus meningkat. Pada saat yang sama, tax ratio Indonesia masih berkisar 10–10,5 persen terhadap PDB (Kemenkeu, 2024), jauh di bawah rata-rata negara maju yang berada di atas 30 persen (OECD, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih tersedia, tetapi semakin terbatas dan rentan terhadap guncangan eksternal. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran tidak cukup dipahami sebagai langkah penghematan jangka pendek, tetapi harus menjadi strategi yang mampu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan efektivitas belanja negara.

Krisis Energi

Tekanan terhadap fiskal Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika energi global, terutama akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut mendorong volatilitas harga minyak dunia yang berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi. International Energy Agency (IEA, 2024) mencatat bahwa dalam situasi konflik, harga minyak dapat melonjak hingga 20–30 persen dalam waktu singkat.

Pengalaman Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa lonjakan harga energi mampu mendorong belanja subsidi dan kompensasi melampaui Rp500 triliun (Kemenkeu, 2023). Selain itu, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi sekitar Rp3–4 triliun (Kemenkeu, 2022). Tekanan ini tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mengurangi fleksibilitas fiskal dalam mendanai berbagai program prioritas.

Di sisi lain, tekanan eksternal juga datang dari kebijakan moneter global. International Monetary Fund (IMF, 2025) menyebutkan bahwa suku bunga tinggi di negara maju meningkatkan risiko capital outflow dari negara berkembang, yang pada akhirnya mendorong kenaikan biaya utang pemerintah. Kombinasi tekanan energi dan finansial tersebut secara simultan mempersempit ruang fiskal nasional.

Efisiensi Kinerja

Dalam menghadapi tekanan tersebut, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Namun, efisiensi tidak semata dimaknai sebagai pengurangan belanja, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas penggunaan anggaran agar lebih produktif dan berdampak nyata.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu contoh efisiensi operasional yang mulai diterapkan. Studi McKinsey & Company (2023) menunjukkan bahwa penerapan pola kerja fleksibel berbasis digital dapat menurunkan biaya operasional hingga 20 persen serta meningkatkan produktivitas sebesar 10–15 persen apabila didukung sistem yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Namun demikian, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2024) mengingatkan bahwa pemotongan anggaran tanpa reformasi struktural berisiko menurunkan kualitas layanan publik. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut muncul karena struktur belanja masih didominasi belanja rutin yang relatif rigid.

Karena itu, efisiensi yang efektif perlu diarahkan pada perbaikan kualitas belanja, antara lain melalui digitalisasi layanan publik, integrasi program, serta penguatan belanja produktif. Asian Development Bank (ADB, 2024) mencatat bahwa belanja infrastruktur memiliki multiplier effect hingga 1,5–2 kali terhadap PDB, sehingga realokasi anggaran ke sektor ini berpotensi meningkatkan efektivitas fiskal secara signifikan.

Ketahanan Fiskal

Ruang fiskal merupakan elemen kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, ruang fiskal menentukan kemampuan pemerintah merespons krisis tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

Meskipun rasio utang Indonesia masih relatif aman, tekanan terhadap ruang fiskal terus meningkat seiring kebutuhan belanja yang semakin besar. World Bank (2024) mencatat bahwa negara berkembang dengan ruang fiskal terbatas cenderung lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika masih bergantung pada subsidi energi dalam skala besar.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi fiskal menjadi kunci dalam memperluas ruang fiskal. Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi dan reformasi perpajakan pascakrisis minyak 2014, sementara Uni Emirat Arab menekan biaya birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Mesir juga berhasil mengurangi beban fiskal lewat reformasi subsidi energi secara bertahap.

Studi International Institute for Sustainable Development (IISD, 2023) menunjukkan bahwa reformasi subsidi energi dapat menghemat hingga 2–3 persen PDB di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, potensi tersebut setara dengan ratusan triliun rupiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang fiskal.

Selain itu, peningkatan tax ratio menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal. International Monetary Fund (2024) mencatat bahwa kenaikan tax ratio sebesar 2–3 persen terhadap PDB dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan fiskal negara berkembang dalam jangka menengah.

Menjaga Keseimbangan

Pada akhirnya, efisiensi anggaran adalah upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal negara. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada penghematan berisiko menurunkan kualitas layanan publik, sementara kebijakan yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko fiskal.

Pendekatan yang seimbang menuntut kebijakan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga efektif secara ekonomi dan sosial. Asian Development Bank (2023) menegaskan bahwa kualitas belanja publik memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan.

Dalam konteks tersebut, efisiensi anggaran tetap harus mempertimbangkan dimensi humanis, yakni memastikan kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu tetap hadir, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak tekanan ekonomi global.

Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari strategi besar menjaga keberlanjutan fiskal. Ia mencerminkan kemampuan negara mengelola keterbatasan secara bijak sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

*) Dr. M. Lucky Akbar, Sos, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pekan ini berada dalam fase yang krusial. Ketegangan yang tengah memuncak di Iran masih berisiko memberikan tekanan atas larinya arus dana asing, sementara dari dalam negeri, langkah reformasi pasar modal turut membentuk optimisme baru terhadap pasar.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kinerja IHSG cenderung lesu sepanjang Maret 2026. Pada pekan pertama, IHSG ambles 7,89% selama lima hari perdagangan. Kinerja lesu itu berlanjut pada pekan kedua Maret dengan melemah 5,91%, pekan ketiga turun 0,43%, pekan keempat melemah 0,14%, dan terakhir hingga awal April 2026, IHSG tertekan 0,99%.

Lesunya IHSG tampak dari aliran dana asing yang mencatatkan outflow senilai Rp33,83 triliun sepanjang tahun berjalan 2026. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai sentimen seperti perang Iran—AS hingga upaya perbaikan pasar modal Tanah Air masih mengendurkan minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung, Reza Diofanda, dan Abida Massi Armand, menerangkan IHSG pada pekan ini berpotensi mengalami rebound selama masih mampu bertengger di area support 6.950.

Terlebih, secara teknikal kondisi saat ini menunjukkan adanya konsolidasi dan kian lesunya momentum bearish. Dengan begitu, peluang IHSG untuk menguat menuju level 7.150—7.200 dinilai terbuka. Namun, di satu sisi, IHSG turut memiliki peluang pelemahan lanjutan.

”IHSG saat ini menunjukkan potensi bearish continuation dengan pola descending triangle, di mana tekanan jual masih dominan terlihat dari lower high dan MACD yang kembali melemah, Pola ini terkonfirmasi jika harga kembali turun di bawah 6.950,” katanya dalam riset, Minggu (5/4/2026).

Pasar disebut bakal mencermati perkembangan perang antara Iran dan AS pada pekan ini. Para analis menyebut pernyataan Trump yang akan kembali menyerang Iran dalam 2—3 pekan ke depan, justru menandakan eskalasi konflik, alih-alih penyelesaian yang cepat.

Pernyataan ini dinilai mengecewakan pasar yang sebelumnya berharap perdamaian, sehingga memicu kenaikan harga minyak sekitar 5% ke US$106 per barel dan diikuti pelemahan pasar saham global.

”Menurut analis, pelemahan rupiah berpotensi berlanjut hingga menyentuh Rp17.500 pada 2026 jika konflik tidak mereda. Kondisi ini turut berdampak pada pasar saham, di IHSG dapat bergerak di bawah level 7000 dengan tekanan net foreign sell yang masif,” katanya.

Sementara dari dalam negeri, pasar akan berfokus pada realisasi 8 kebijakan penghematan nasional oleh pemerintah sebagai respons terhadap tekanan global. Kebijakan ini diprediksi menghasilkan penghematan yang signifikan, dengan Rp6,2 triliun dari WFH ASN dan Rp130 triliun dari efisiensi anggaran.

Di satu sisi, aksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal, turut dinilai memberikan sentimen positif secara jangka panjang terhadap pasar. Namun, secara jangka pendek sentimen cenderung mixed lantaran pasar masih akan fokus pada perang Iran.

Adapun empat agenda transparansi pasar modal yang telah dilakukan OJK dan SRO antara lain penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor, dan kenaikan batas minimum free float menjadi 15%.

”Dalam jangka panjang, langkah ini merupakan transformasi positif karena meningkatkan standar, transparansi, dan investability pasar Indonesia, sehingga membuka peluang peningkatan aliran dana asing dan deadline yang sudah diberikan oleh indeks global Mei 2026 ini,” katanya.

Di satu sisi, pasar diramal memiliki kekhawatiran pada saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau free float yang terbatas, yang turut berisiko terdampak jika tidak memenuhi kriteria MSCI.

Dalam pengumumannya Kamis (2/4/2026), BEI merilis sedikitnya 9 saham yang dinilai sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang mendominasi sesuai metodologi BEI. Beberapa saham ternama yang masuk dalam daftar ini antara lain BREN, DSSA, AGII, hingga RLCO yang baru saja melantai di Bursa pada akhir tahun lalu.

”Dengan demikian, IHSG berpotensi bergerak konsolidatif dengan bias terbatas, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Berdampak Signifikan

Di satu sisi, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, menilai aksi BEI yang telah merealisasikan 4 dari 8 aksi perbaikan pasar modal, menjadi faktor krusial yang dapat mendorong sentimen positif bagi pasar modal Tanah Air.

Pasalnya, aksi ini dinilai Nafan sebagai konsistensi BEI dan regulator untuk memastikan likuiditas suatu saham yang akan dibeli oleh investor. Hal ini disebut mempermudah investor global memilih saham dalam negeri.

”Ini krusial, empat proposal ini merupakan game changer ibaratnya. Soalnya kita menghadapi MSCI yang merupakan golden standard bagi global fund manager,” katanya kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Meskipun begitu, Nafan menilai IHSG secara jangka pendek masih masuk dalam fase bearish consolidation. Secara teknikal, indeks dinilai telah membentuk bar penurunan, volume perdagangan yang menurun, tetapi sinyal dari indikator Stochastic dan RSI dinilai masih positif.

Nafan merekomendasikan investor memilih saham dengan fundamental yang kuat, dengan berfokus pada saham-saham undervalued. Selain itu, ia merekomendasikan saham yang menunjukkan tanda-tanda reversal dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

”Kalau secara teknikal, IHSG sudah dalam fase bearish consolidation ya. Tapi, dalam jangka panjang, ini [aksi BEI] bagus untuk memicu capital inflow karena weighting Indonesia di emerging markets itu bisa berpotensi naik kembali,” tegasnya.

Di satu sisi, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dengan target harga Rp2.500—Rp2.600, saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) dengan target harga Rp1.910—Rp1.985, dan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) pada target harga Rp755—Rp805 per saham.

OJK-BEI Siap Temui MSCI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif diberlakukan pada 31 Maret 2026.

Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham free float, khususnya dalam proses IPO.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya.

“Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global,” ujar Jeffrey.

DI tengah berbagai seruan untuk berhemat yang kian akrab di telinga publik, muncul satu pertanyaan sederhana yang diam-diam mengganggu: ketika rakyat diminta menahan diri, apakah semua pihak benar-benar menjalankan pesan yang sama?

Pertanyaan ini tidak selalu disampaikan dengan nada keras, tetapi justru hadir dalam percakapan ringan sehari-hari—di warung kopi, di ruang tunggu, atau di sela perjalanan pulang kerja.

Dari ruang-ruang sederhana itulah, kegelisahan sosial sering kali menemukan bentuknya yang paling jujur.

Narasi tentang penghematan sejatinya bukan hal baru. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, ajakan untuk mengencangkan ikat pinggang kerap menjadi pilihan rasional.

Ia berangkat dari logika menjaga daya tahan, baik di level individu maupun negara. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika ajakan itu tidak sepenuhnya terasa selaras dengan apa yang tampak di permukaan. Di sinilah jarak antara kebijakan dan persepsi mulai terbentuk.

Secara teori, penghematan di tingkat masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan belanja di tingkat negara.

Contoh Konkret Berhemat

Bahkan, dalam banyak kerangka ekonomi, keduanya justru saling melengkapi: ketika konsumsi masyarakat melemah, intervensi melalui belanja publik diharapkan menjaga roda ekonomi tetap berputar.

Logika ini tidak keliru. Ia memiliki dasar akademik dan praktik yang panjang. Akan tetapi, masyarakat tidak hidup semata-mata dalam kerangka teori.

Mereka hidup dalam pengalaman sehari-hari, dalam apa yang terlihat dan dirasakan.

Masalahnya, apa yang dirasakan sering kali tidak identik dengan apa yang direncanakan.

Ketika masyarakat diminta untuk berhemat, yang mereka cari bukan hanya penjelasan rasional, melainkan juga contoh konkret.

Ada kebutuhan akan keteladanan, atau setidaknya kesan bahwa beban yang ditanggung bersifat kolektif, bukan sepihak.

Tanpa itu, ajakan yang secara logis dapat diterima justru berisiko ditolak secara emosional.

Di titik ini, persoalan bergeser dari sekadar kebijakan ekonomi menjadi persoalan rasa keadilan.

Rasa ini tidak selalu bisa diukur dengan angka atau indikator statistik, tetapi dampaknya sangat nyata.

Ia memengaruhi kepercayaan, membentuk persepsi, dan pada akhirnya menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mengikuti arah yang ditetapkan.

Ujian Rasa Keadilan

Rasa keadilan ini pula yang kerap diuji ketika terdapat perbedaan mencolok antara imbauan dan praktik yang terlihat.

Ketika satu pihak diminta menahan diri, sementara di sisi lain tampak kelonggaran yang mencolok, muncul kesan adanya standar ganda.

Kesan inilah yang berbahaya, bukan semata karena benar atau salahnya, tetapi karena kemampuannya menggerus kepercayaan secara perlahan.

Padahal, kepercayaan merupakan fondasi penting dalam setiap kebijakan publik.

Tanpa kepercayaan, kebijakan terbaik pun akan sulit diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.

Sebaliknya, dengan kepercayaan yang kuat, masyarakat bahkan dapat menerima kebijakan yang berat sekalipun, selama mereka merasa diperlakukan secara adil dan dilibatkan dalam prosesnya.

Dalam konteks ini, komunikasi menjadi kunci.

Bukan sekadar komunikasi dalam arti menyampaikan informasi, tetapi komunikasi yang mampu menjembatani logika kebijakan dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

Penjelasan yang jujur, transparan, dan konsisten dapat membantu mengurangi jarak antara keduanya. Namun, komunikasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan konsistensi dalam tindakan.

Konsistensi ini penting karena masyarakat cenderung menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang direncanakan.

Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi sering kali dibentuk oleh simbol dan representasi.

Apa yang tampak di ruang publik—baik dalam bentuk gaya hidup, keputusan anggaran, maupun prioritas kebijakan—akan menjadi rujukan utama dalam menilai keseriusan sebuah ajakan.

Di sinilah tantangan terbesar muncul. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi makro dan sensitivitas sosial bukan perkara mudah.

Dibutuhkan ketelitian dalam merancang kebijakan, sekaligus kepekaan dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat.

Tanpa kepekaan ini, kebijakan yang secara teknis tepat dapat kehilangan legitimasi di mata publik.

Lebih jauh lagi, penting untuk diingat bahwa masyarakat bukan sekadar objek kebijakan.

Mereka adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk menilai, merespons, dan bahkan menolak. Dalam banyak kasus, respons ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang terbuka.

Ia bisa hadir dalam bentuk sikap apatis, penurunan kepatuhan, atau bahkan pencarian jalan lain di luar kerangka yang diharapkan.

Jika hal ini terjadi, maka tujuan awal dari kebijakan justru berisiko tidak tercapai.

Ajakan untuk berhemat, misalnya, bisa berubah menjadi beban yang dirasakan tidak adil, sehingga mendorong perilaku yang berlawanan.

Di titik ini, persoalan tidak lagi sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal hubungan antara negara dan masyarakat.

Karena itu, pendekatan yang lebih menyeluruh menjadi penting. Penghematan tidak bisa hanya diposisikan sebagai instruksi satu arah.

Ia perlu dibangun sebagai kesadaran bersama, yang didukung oleh contoh nyata dan narasi yang konsisten.

Ketika masyarakat melihat bahwa semua pihak bergerak dalam arah yang sama, rasa keadilan akan lebih mudah tumbuh.

Pada akhirnya, kekuatan masyarakat tidak terletak pada kemampuannya untuk selalu patuh, tetapi pada kemampuannya untuk memahami dan berpartisipasi.

Mereka mampu berhemat, bersabar, bahkan berkorban, selama merasa bahwa apa yang mereka lakukan memiliki makna dan didukung oleh lingkungan yang adil.

Dalam situasi apa pun, kebijakan publik selalu berjalan di atas dua kaki: logika dan rasa. Mengabaikan salah satunya akan membuat langkah menjadi timpang.

Dan ketika langkah itu timpang, perjalanan menuju tujuan bersama akan terasa lebih berat dari seharusnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan energi yang masih tinggi di masyarakat.

“Ini kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena dalam situasi sekarang ini, BBM menjadi sangat penting. Jika ada kenaikan, maka yang terjadi adalah daya beli akan turun, inflasi akan naik, dan situasi ekonomi masyarakat yang tidak akan sehat,” kata Wihadi dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi saat ini, peran BBM masih sangat dominan dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari transportasi hingga distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, setiap perubahan harga akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

Mengenai ketersediaan pasokan, ia turut memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, pasokan tetap berjalan lancar dan tidak terdampak oleh dinamika jalur distribusi di Selat Hormuz, karena Indonesia juga memiliki sumber pasokan dari wilayah lain.

Adapun terkait dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk penghematan BBM, Wihadi memandang langkah yang diambil pemerintah merupakan keputusan yang tepat dalam rangka mendorong efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi dan anggaran.

Pengalaman penerapan WFH pada masa pandemi COVID-19 sebelumnya, ujar Wihadi, menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik. Aktivitas di sektor-sektor vital seperti keamanan dan kesehatan juga tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Ia menambahkan, kebijakan WFH juga tidak hanya berkaitan dengan penghematan BBM, tetapi juga berhubungan dengan penggunaan energi lain seperti listrik yang selama ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini juga memungkinkan berbagai aktivitas kerja dan koordinasi dilakukan secara jarak jauh. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan mobilitas tanpa mengganggu efektivitas kerja.

Wihadi pun menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan terus mendorong dan menjalankan kebijakan dengan optimal sekaligus menjaga stabilitas domestik di tengah situasi yang masih diliputi ketidakpastian global seperti saat ini.

“DPR maupun pemerintah berkomitmen untuk tetap bekerja dengan maksimal. Dalam situasi sekarang ini, bagaimana kita bersama-sama menangani krisis energi dan kita hapatkan untuk tetap exist dan survive,” kata Wihadi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Penghematan konsumsi bahan bakar minyak ( BBM ) dapat dilakukan lewat pengalihan anggaran operasional pemerintah menjadi subsidi tepat sasaran. Langkah ini dinilai lebih efektif menjaga daya beli masyarakat dibandingkan menaikkan harga di pasar.

Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengungkapkan, efisiensi energi di internal birokrasi menciptakan ruang fiskal yang lebih luas. Penghematan biaya perjalanan dinas dan listrik kantor menjadi kunci penguatan modal masyarakat. "Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," katanya, Kamis (2/5/2026). WFH Jumat: Solusi Krisis Energi atau Sekadar Ilusi ‘Long Weekend’?

Ia menyarankan penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi energi nasional secara signifikan. Pengurangan mobilitas tersebut secara otomatis memangkas beban belanja BBM pada sektor transportasi publik. "Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport," terangnya

Selain penghematan di sektor publik, Firman menekankan pentingnya beralih ke gas alam cair atau LNG untuk mengurangi beban impor. Optimalisasi cadangan gas domestik dapat menjadi substitusi langsung bagi konsumsi elpiji dan minyak bumi. "Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG," ujarnya.

Ia mendorong percepatan infrastruktur gas perkotaan sebagai strategi ketahanan energi jangka panjang yang paling realistis. Hal ini dianggap lebih mendesak mengingat ketergantungan impor bahan bakar fosil yang masih sangat tinggi. "Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG," tegasnya.

Terkait adaptasi industri, Firman berpendapat bahwa sektor manufaktur memiliki keterbatasan dalam penghematan energi jangka pendek. Menurutnya, efisiensi di sektor industri sebaiknya tidak menyentuh proses produksi utama agar output ekonomi tidak anjlok. "Industri penghematannya bukan di energi tapi di hal lain. Jika industri sampai menghemat energi, produksinya akan terkendala," ungkapnya.

Ia menambahkan penghematan di sektor industri hanya bisa dilakukan pada fasilitas pendukung di luar jalur mesin produksi. Pengaturan listrik pada area perkantoran pabrik menjadi area yang paling mungkin dilakukan penyesuaian. "Kalau proses produksi saya kira malah tidak bagus kalau dia harus dikurangi energinya," imbuhnya. Imbau Mobil Maksimal Isi BBM 50 Liter per Hari, Bahlil: Saya Mantan Sopir Angkot, Mohon Bijak

Strategi terakhir adalah pemberian insentif masif untuk konversi kendaraan listrik untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Skema bantuan harga jual dinilai lebih diterima publik ketimbang kebijakan yang bersifat menekan atau disinsentif. "Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah," ucapnya.

Firman menilai faktor psikologis masyarakat yang cemas terhadap krisis energi global harus direspons dengan kebijakan yang meringankan. Pemberian kemudahan akses energi terbarukan akan mempercepat transisi tanpa memicu gejolak sosial. "Untuk saat ini saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan efisiensi bertajuk “8 butir transformasi budaya kerja nasional” sebagai respons terhadap dinamika global dan upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini diambil untuk mendorong efisiensi, produktivitas, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” ujar Airlangga dalam Konpers Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Saat Ini secara daring pada Selasa (31/3/2026).

Berikut delapan kebijakan utama penghematan yang diterapkan pemerintah:

1. WFH ASN Satu Hari dalam Seminggu

Pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Kebijakan ini berlaku di instansi pusat dan daerah untuk mendorong efisiensi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Kebijakan berlaku setiap Jumat mulai 1 April 2026.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta menerapkan WFH melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing industri.

Sejumlah sektor tetap bekerja normal, seperti layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) dan sektor strategis (industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan).

2. Pembatasan Kendaraan Dinas

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional. ASN didorong beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi energi.

Masyarakat juga kata Airlangga, diminta untuk ikut melakukan efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di tempat kerja.

3. Pemangkasan Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dipangkas signifikan, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri sebagai bagian dari efisiensi belanja negara.

4. Optimalisasi MBG

Lebih lanjut pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan berizi gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu.

Airlangga menyebutkan kebijakan ini tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi.

Menurutnya, potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun.

5. Sekolah Tetap Tatap Muka

Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara luring atau tatap muka penuh lima hari dalam seminggu untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah, tanpa pembelajaran jarak jauh.

"Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran," jelasnya.

6. WFH ASN Hemat Rp 6,2 triliun

Pemerintah memperkirakan kebijakan work from home (WFH) dapat memberikan penghematan langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun dari berkurangnya kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Sementara dari sisi masyarakat, efisiensi mobilitas berpotensi menekan pengeluaran BBM hingga Rp 59 triliun.

7. Refocusing Anggaran hingga Rp 130 Triliun

Pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif. Nilai refocusing diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan mengalihkan belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

8. Efisiensi Energi dan Program B50

Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter. Kebijakan ini berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp 48 triliun.

Airlangga menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional agar lebih efisien dan tahan terhadap guncangan global.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan diatur secara selektif agar tidak berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Bima Arya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja yang justru menurunkan produktivitas.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkap Bima.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan dan menjabarkan aturan teknis agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai dengan tujuan penghematan energi.

Menurutnya, pelaksanaan WFH kemungkinan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah keputusan resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bima Arya menyebut pemerintah saat ini masih menunggu keputusan terkait pelaksanaan WFH yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan WFH dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Pemerintah juga menekankan penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan penerapan kebijakan tersebut untuk sektor swasta bersifat imbauan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026