Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan aturan baru mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawantiya menjelaskan percepatan restitusi akan diprioritaskan bagi wajib pajak dengan tingkat kepatuhan tinggi. Harapannya, ke depan pencairan restitusi akan difokuskan agar lebih tepat sasaran.

“Kami berusaha yang mendapatkan restitusi dipercepat itu benar-benar wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tinggi. Intinya agar lebih tepat sasaran,” ujar Inge dalam acara kunjungan media di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4).

Ia menerangkan, kebijakan itu bertujuan guna meningkatkan akurasi penyaluran sekaligus menjaga kredibilitas sistem perpajakan.

Dengan adanya aturan restitusi pajak, setiap kelebihan pembayaran pajak tetap akan dikembalikan kepada wajib pajak. Menurut dia, restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dipenuhi sehingga DJP tidak akan menahan dana yang memang menjadi hak tersebut.

“Mengenai hak restitusi, kami sangat paham bahwa restitusi ini sebetulnya memengaruhi hak wajib pajak. Tentunya tidak akan kami simpan sendiri kalau memang itu sudah menjadi hak wajib pajak,” katanya.

Namun, DJP berupaya memastikan proses restitusi, khususnya pengembalian pendahuluan yang lebih cepat hanya diberikan kepada wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan yang baik.

“Memang pada saat ini kita berusaha supaya yang mendapatkan restitusi dengan waktu cepat atau pengembalian pendahuluan tadi, itu adalah benar-benar wajib pajak yang tingkat kepatuhannya adalah memang sudah benar,” ujar dia.

Meski demikian, Inge belum merinci ketentuan skema restitusi tersebut dan meminta publik menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang segera disahkan.

“Intinya ke sana sebetulnya, lebih tepat sasaran siapa yang mendapatkan itu. Tapi jangan khawatir, katanya kan (PMK) akan segera keluar. Jadi mending kita tunggu saja daripada saya bocorin yang belum ditandatangani Pak Menteri,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 16 April 2026 jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sudah dilaporkan mencapai 11,29 juta atau tepatnya 11.286.900 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, pihaknya menargetkan setidaknya sekitar 15 juta SPT dapat terlapor hingga akhir April.

“Jadi kita kalau sampai dengan akhir April targetnya sekitar 15 jutaan (SPT). Ya ini sudah lumayan sih, karena kan sebetulnya nanti biasanya menjelang akhir baru banyak (lapor),” ujarnya saat kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan, capaian tersebut sudah termasuk pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang masa pelaporannya diperpanjang hingga akhir April. Sementara itu, untuk wajib pajak badan yang juga berakhir pada April, DJP masih mempertimbangkan opsi perpanjangan waktu.

Meski demikian, DJP mencatat masih terdapat sekitar 3,7 juta SPT Tahunan yang belum dilaporkan hingga pertengahan April 2026.

DJP menilai capaian tersebut masih dalam tren positif, mengingat pelaporan biasanya meningkat signifikan menjelang batas akhir.

Berkaca pada Maret lalu, lonjakan pelaporan terjadi pada hari terakhir, yakni 31 Maret, dengan sekitar 405 ribu SPT dalam satu hari menjadi rekor tertinggi harian. Rata-rata pelaporan sepanjang Maret juga mencapai sekitar 250 ribu SPT per hari, terutama mendekati tenggat waktu.

“Kalau sekarang sudah sekitar 11,2 juta sampai 11,3 juta, berarti masih sekitar 3,7 juta lagi dalam sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Inge.

Lebih lanjut, DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Saat ini, DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini. Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026.

“Sekarang teman-teman sedang fokus untuk bisa melayani mereka (wajib pajak) yang melaporkan tepat waktu. Bagi yang tidak menyampaikan tepat waktu ini yang kita akan kejar nanti,” pungkasnya.

DJP juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau mulai, ya kita mulai

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menerapkan aturan pajak bagi pelaku perdagangan melalui lokapasar (marketplace).

Namun, implementasinya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jatim, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan penerapan pada tahun ini, Inge belum bisa memastikan waktu penerapannya.

Meski demikian, pihaknya memastikan komunikasi dengan para pelaku industri niaga elektronik (e-commerce) telah dilakukan secara intensif sejak awal perumusan kebijakan.

Inge menyebutkan penyusunan aturan telah melibatkan berbagai asosiasi dan platform lokapasar melalui mekanisme partisipasi yang adil.

“Sudah berkali-kali (komunikasi). Sebetulnya pada saat PMK itu dibuat, itu kan setahun lalu PMK-nya. Kita sudah meaningful participation dengan berbagai asosiasi sebetulnya, dengan para pelaku e-commerce, dengan berbagai macam platform,” jelas Inge.

Adapun pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka.

Namun, implementasi aturan tersebut masih ditunda.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bakal dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi menunjukkan stabilitas di kuartal II 2026.

Pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan ini mengingat cakupannya yang luas terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan final terkait waktu pelaksanaan masih menunggu evaluasi lebih lanjut.

“Tapi memang karena ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak mungkin, sehingga ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi bagaimana keputusan Pak Menteri, kita tunggulah,” tutur Inge.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Antrean panjang dan biasanya jemaah haji ini menabung bertahun-tahun. Jadi, ini memang kondisi jemaah haji di Indonesia sangat spesial, sehingga itu melatarbelakangi kami untuk memberikan fasilitas yang lebih,

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang bawaan maupun barang kiriman jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu Chinde Marjuang Praja menjelaskan, inisiatif pembebasan pajak itu lahir karena mempertimbangkan tingginya permintaan layanan haji yang berasal dari berbagai lapisan kelas masyarakat.

“Antrean panjang dan biasanya jemaah haji ini menabung bertahun-tahun. Jadi, ini memang kondisi jemaah haji di Indonesia sangat spesial, sehingga itu melatarbelakangi kami untuk memberikan fasilitas yang lebih,” kata Chinde dalam taklimat media terkait Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan bagi Jemaah Haji secara virtual di Jakarta, Kamis.

Fasilitas pembebasan itu berlaku untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan melalui penyelenggara pos, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025.

Akan tetapi, relaksasi fiskal ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang menggunakan kuota resmi, yaitu jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus dengan ketentuan masing-masing.

Sedangkan jemaah haji non-kuota atau lazim disebut haji furoda tidak berhak menerima fasilitas kepabeanan ini karena tidak terdaftar di sistem pemerintahan dan dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Fasilitas juga hanya berlaku barang pribadi yang digunakan secara pribadi, termasuk oleh-oleh. Adapun barang titipan atau yang kerap disebut jastip (jasa titipan) tidak termasuk objek penerima fasilitas.

“Jadi, oleh-oleh yang memang dari jemaah sendiri, bukan yang merupakan titipan. Kalau jastip, itu memang dikeluarkan dari fasilitas ini,” jelasnya.

Terkait ketentuan insentif, terdapat perbedaan fasilitas bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus dalam hal barang bawaan penumpang yang dibawa langsung oleh jemaah.

Jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan secara penuh atas seluruh barang bawaan. Sedangkan bagi jemaah haji khusus, pemerintah mematok batas pembebasan bea masuk dengan nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) maksimal 2.500 dolar AS.

Jika barang yang dibawa lebih besar dari nilai tersebut, kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10 persen serta pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan, sedangkan pajak penghasilan (PPh) dikecualikan.

Adapun untuk barang kiriman melalui penyelenggara pos, pemerintah menetapkan FOB sebesar maksimal 3.000 dolar AS yang terbagi menjadi dua pengiriman, dengan masing-masing pengiriman maksimal 1.500 dolar AS.

Bila nilai barang atau frekuensi pengiriman lebih dari ketentuan, DJBC akan memungut bea masuk dengan tarif tunggal (flat) sebesar 7,5 persen dan PPN sesuai ketentuan. Untuk PPh tetap dikecualikan dalam skema ini.

DJBC membatasi maksimal satu kemasan untuk tiap pengiriman dengan dimensi paling besar berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm.

Dokumen pengiriman harus diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Pengirim juga wajib membuktikan statusnya sebagai jemaah haji dengan menggunakan nomor paspor yang terkoneksi dengan Siskohat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan progres pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11,22 juta dan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 18,05 juta per 14 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, merinci data yang masuk per 14 April 2026, pukul 24.00 WIB, untuk SPT Tahunan sebanyak 11.226.740 SPT.

Pelaporan itu berasal dari 9.729.122 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.198.328 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 296.181 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 212 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Jumlah ini merupakan pelaporan SPT Tahunan tahun buku Januari—Desember 2025.

Sementara itu, ia mengatakan untuk pelaporan SPT Tahunan beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat sebanyak 2.863 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 33 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun progres aktivasi akun Coretax DJP terdata sebanyak 18.046.467 akun. Jumlah itu terdiri atas 16.954.601 wajib pajak orang pribadi, 1.000.757 wajib pajak badan, 90.882 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Kementerian Keuangan juga terus menyempurnakan sistem Coretax. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan segera memperbaiki sistem Coretax untuk mengatasi praktik perjokian pelaporan SPT tahunan seperti yang marak ditawarkan di media sosial.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin menilai perlu adanya kehati-hatian dan kajian hukum lebih lanjut dalam rencana sejumlah pemerintah daerah memberlakukan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan.

Zainal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan diperlukan adanya pemahaman definisi pajak air permukaan.

Menurutnya, air permukaan secara hukum merujuk pada sumber air seperti sungai, danau, waduk, rawa, maupun genangan air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah.

“Pohon kelapa sawit hanya menyerap air hujan atau embun secara alami melalui tanah bukan menyedot air permukaan dengan menggunakan mesin pompa,” kata Zainal.

Wacana kebijakan tersebut, lanjutnya, dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Zainal menjelaskan, UU HKPD secara jelas mendefinisikan pajak air permukaan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pada Pasal 1 angka 52 UU HKPD ia sebut mendefinisikan pajak air permukaan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan, dalam Pasal 30 UU HKPD, dasar pengenaan pajak harus dihitung berdasarkan volume air yang diambil.

“Artinya, pajak hanya dapat dikenakan apabila terdapat tindakan aktif mengambil air, misalnya penyedotan air sungai menggunakan pompa, pengukuran melalui water meter, kemudian dialirkan untuk kebutuhan tertentu,” ujarnya.

“Selama tidak ada pengambilan air secara nyata dari sungai atau danau, maka tidak ada objek pajak air permukaan. Pohon sawit tidak mungkin diukur berapa meter kubik air permukaan yang dipakai,” imbuhnya.

Lebih jauh, Zainal mengingatkan prinsip hukum perpajakan nullum tributum sine lege, yakni tidak boleh ada pajak tanpa dasar undang-undang.

“Undang-undang tidak pernah mengatur pajak atas proses biologis tanaman. Jika dipaksakan, maka ini bukan pajak ganda, melainkan pungutan yang tidak memiliki landasan hukum,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tambahan beban pungutan daerah berpotensi menekan daya saing industri sawit nasional di tengah berbagai tekanan regulasi yang sudah dihadapi sektor tersebut.

Menurutnya, kebijakan PAP justru kontraproduktif terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk program mandatori biodiesel B50 yang membutuhkan efisiensi biaya produksi.

Zainal pun berharap pemerintah daerah di sejumlah provinsi sentra sawit segera menghentikan rencana penerapan PAP terhadap pohon kelapa sawit dan menyesuaikannya kembali dengan UU HKPD serta PP Nomor 35 Tahun 2023, serta adanya langkah korektif dari pemerintah pusat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

pajak pada sektor otomotif di Indonesia saat ini tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan rasio produk domestik bruto (PDB)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti senior Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengurangan pajak kendaraan mobil, sebagai langkah strategis guna memacu penjualan dan menggerakkan perekonomian nasional.

Agus Purwadi di Jakarta, Selasa, menilai pajak pada sektor otomotif di Indonesia saat ini tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan rasio produk domestik bruto (PDB).

Ia mengungkapkan bahwa komponen pajak dalam harga kendaraan saat ini mencapai 40 persen, yang berasal dari pajak pusat maupun daerah, sehingga berdampak langsung pada harga jual kendaraan di pasar.

Agus menekankan bahwa kebijakan perpajakan seharusnya diambil dari aktivitas ekonomi yang tumbuh, bukan justru membebani sektor yang sedang berkembang, khususnya yang digunakan sebagai alat perekonomian.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah agar melakukan evaluasi berbasis perbandingan (benchmarking) dengan negara lain yang memiliki perpajakan sama seperti di Indonesia.

Menurut dia, langkah benchmarking penting untuk melihat bagaimana negara-negara tersebut mengelola pajak dan insentif guna mendorong pertumbuhan industri otomotif.

Ia juga mencontohkan bahwa stimulus fiskal yang pernah diberikan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 terbukti mampu menggerakkan ekonomi.

Dalam konteks ini, menurut dia, pengurangan pajak dinilai dapat menjadi salah satu bentuk stimulus yang mendorong peningkatan penjualan kendaraan.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa tingginya pajak berpotensi menciptakan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy), yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan industri.

“Kalau kita membesarkan pajak, itu cenderung high cost ekonominya,” katanya.

Agus menegaskan bahwa pengurangan pajak bukan sekadar mengurangi penerimaan negara, melainkan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan pemberian insentif berbasis lokalisasi komponen untuk industri otomotif memacu pertumbuhan PDB maupun penciptaan lapangan kerja.

Skenario insentif lokalisasi menunjukkan hasil yang lebih kuat dibandingkan skenario baseline yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam simulasi tersebut, penjualan kendaraan secara nasional diproyeksikan kembali meningkat setelah sempat menurun pada 2025, dengan perkiraan total penjualan mobil mencapai sekitar 1,32 juta unit pada 2030.

Meski kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) masih mendominasi, pangsa pasarnya diproyeksikan turun signifikan dari 98 persen pada 2022 menjadi sekitar 75 persen pada 2030. Sebaliknya, kendaraan elektrifikasi (xEV) menunjukkan pertumbuhan pesat.

Pada skenario baseline, kontribusi gabungan HEV, PHEV, dan BEV diperkirakan mencapai 25 persen dari total pasar pada 2030. Sementara pada skenario insentif lokalisasi atau yang berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pangsa pasar xEV meningkat lebih tinggi hingga sekitar 27,4 persen, dengan HEV menjadi kontributor terbesar.

Dari hasil penelitian itu, insentif berbasis lokalisasi menurunkan harga kendaraan hybrid (HEV) hingga sekitar 4–6 persen, sehingga mendorong pergeseran preferensi konsumen dari ICEV ke HEV.

Penurunan harga HEV karena insentif juga memicu substitusi dari kendaraan konvensional, sekaligus mempercepat elektrifikasi dengan biaya ekonomi yang relatif lebih efisien.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Secara rinci, untuk tahun buku Januari-Desember 2025, pelaporan SPT berasal dari 9.654.060 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.182.082 wajib pajak orang pribadi non karyawan, 273.630 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 192 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan per 1 Agustus 2025, pelaporan SPT Tahunan berasal dari 2.628 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun untuk aktivasi akun Coretax, DJP mencatat progresnya hingga sejauh ini mencapai 17.960.031 akun.

Jumlah itu terdiri atas 16.875.690 wajib pajak orang pribadi, 993.312 wajib pajak badan, 90.802 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Sebagai catatan, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Kementerian Keuangan juga terus menyempurnakan sistem Coretax. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, akan segera memperbaiki sistem Coretax untuk mengatasi praktik perjokian pelaporan SPT tahunan seperti yang marak ditawarkan di media sosial.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun kita tidak memiliki kendali atas faktor eksternal tersebut, kita memiliki kemampuan untuk mensinkronkan kebijakan internal yang berada dalam kendali kita..,

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai diperlukan kehati-hatian dan pengkajian lebih lanjut mengenai wacana penghentian restitusi pajak sebelum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, hal ini penting karena akan berdampak luas terhadap kinerja dunia usaha nasional.

Menurutnya, dunia usaha memandang kebijakan fiskal perlu menjaga resiliensi di tengah dinamika geopolitik saat ini yang membawa tantangan nyata terhadap rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia.

“Meskipun kita tidak memiliki kendali atas faktor eksternal tersebut, kita memiliki kemampuan untuk mensinkronkan kebijakan internal yang berada dalam kendali kita. Sinkronisasi kebijakan fiskal yang selaras dengan kebutuhan sektor riil akan sangat krusial untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dalam kondisi saat ini,” kata Siddhi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, restitusi pajak adalah mekanisme yang telah diatur secara jelas oleh ketentuan perundang-undangan.

Dana restitusi, lanjut dia, pada dasarnya merupakan kelebihan pembayaran pajak di muka yang secara teknis seharusnya dikembalikan ke perusahaan dan akan berdampak langsung pada arus kas (cash flow) operasional perusahaan.

“Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasional, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja,” ujar Siddhi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu pilar utama iklim investasi yang sehat adalah adanya kepastian hukum.

Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan aturan perpajakan, termasuk mekanisme restitusi pajak, merupakan sinyal fundamental bagi dunia usaha.

“Hal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang serta menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia,” kata Siddhi.

Dunia usaha, lanjut dia, secara kolektif merupakan penopang utama PDB nasional dan motor penggerak lapangan kerja.

“Kebijakan perpajakan bukan sekadar instrumen penerimaan, namun merupakan alat stimulus untuk memastikan dunia usaha tetap kompetitif dan terus berkontribusi optimal kepada perekonomian nasional,” jelas Siddhi.

“Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas di sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal untuk mencapai pertumbuhan yang kita harapkan,” imbuhnya.

Siddhi menambahkan bahwa Apindo sepenuhnya mendukung fungsi pengawasan dan audit yang dijalankan oleh otoritas perpajakan.

Ia meyakini bahwa pengawasan yang akuntabel, jika berjalan beriringan dengan pelayanan yang efisien, akan menciptakan standar tata kelola yang baik.

“Kami percaya bahwa sebagai mitra strategis, koordinasi yang harmonis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan operasional dunia usaha adalah kunci stabilitas,” kata Siddhi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Langkah DJP melakukan piloting terhadap wajib pajak BUMN di lingkungan Large Tax Office (LTO) menjadi contoh konkret bagaimana cooperative compliance mulai diimplementasikan secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Transformasi sistem perpajakan Indonesia tengah memasuki fase yang lebih matang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum (enforcement), tetapi mulai beralih menuju model kemitraan strategis dengan wajib pajak melalui pendekatan cooperative compliance.

Pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan refleksi dari kebutuhan sistem fiskal yang lebih adaptif terhadap kompleksitas ekonomi modern.

Implementasi cooperative compliance di lingkungan DJP sejatinya telah mulai dijalankan melalui skema piloting yang kini diperkuat secara lebih disiplin.

Fase awal program ini difokuskan pada wajib pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), dengan langkah awal berupa integrasi sistem host-to-host antara DJP dan wajib pajak. Melalui integrasi ini, DJP memperoleh akses data perpajakan secara lebih cepat dan komprehensif untuk memetakan transaksi sekaligus mengidentifikasi potensi penerimaan negara secara lebih akurat.

Hasil dari piloting tersebut kemudian akan menjadi fondasi dalam memperluas penerapan cooperative compliance ke wajib pajak badan non-BUMN. Secara substansi, implementasi ini diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat, menekan potensi sengketa perpajakan, serta menurunkan biaya kepatuhan, sehingga hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dapat bertransformasi menjadi lebih kolaboratif dan berbasis pengelolaan risiko.

Sehingga dengan begitu cooperative compliance akan menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Di mana hal itu bukan hanya sebagai perubahan pendekatan dalam penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, era baru strategi penerimaan negara telah dimulai melalui pengelolaan risiko secara bersama, kepatuhan dibangun melalui kemitraan, dan kepercayaan menjadi fondasi utama sistem fiskal yang berkelanjutan.

Cooperative compliance bukan sekadar konsep baru. Pertama kali diperkenalkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak tahun 2013 sebagai respons atas keterbatasan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, otoritas pajak dan wajib pajak tidak lagi berdiri di dua sisi yang berseberangan. Mereka duduk di meja yang sama, membahas potensi risiko, membuka data lebih awal, dan menyelesaikan isu sebelum menjadi sengketa.

Penelitian Goslinga (2021) menunjukkan bahwa model ini mampu menciptakan hubungan yang lebih positif dan efisien antara otoritas dan wajib pajak. Bahkan dalam praktik di berbagai negara, cooperative compliance terbukti menurunkan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, sistem yang terlalu kompleks, interpretasi aturan yang sering berbeda, serta rendahnya tingkat kepercayaan menjadi faktor yang selama ini menghambat kepatuhan sukarela.

Langkah DJP melakukan piloting terhadap wajib pajak BUMN di lingkungan Large Tax Office (LTO) menjadi contoh konkret bagaimana cooperative compliance mulai diimplementasikan secara nyata. Integrasi host-to-host antara DJP dan wajib pajak membuka era baru: data tidak lagi datang terlambat, tetapi mengalir secara real-time. Dari sini, DJP dapat memetakan risiko, memahami pola transaksi, dan mengidentifikasi potensi penerimaan dengan lebih akurat.

Pendekatan berbasis risiko ini jauh lebih cerdas dibandingkan pendekatan lama yang reaktif. Risiko tidak lagi ditangani setelah masalah muncul, tetapi dikelola sejak awal. Ini seperti pergeseran dari memadamkan api menjadi mencegah kebakaran. Negara-negara maju telah mengadopsi model serupa untuk menghadapi kompleksitas ekonomi digital dan transaksi lintas batas. Tanpa pendekatan berbasis risiko, sistem perpajakan akan selalu tertinggal dari dinamika ekonomi.

Pergeseran paradigma

Selama bertahun-tahun, pendekatan enforcement menjadi tulang punggung sistem perpajakan. Model ini terbukti efektif dalam membangun kepatuhan dasar yaitu wajib pajak patuh karena takut terhadap sanksi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang semakin terasa dalam lanskap ekonomi yang kompleks, digital, dan lintas batas, serta cenderung reaktif. Pemeriksaan dilakukan setelah pelaporan, sengketa muncul akibat perbedaan interpretasi, dan ketidakpastian hukum sering kali membebani dunia usaha..

Di sinilah cooperative compliance hadir sebagai solusi. Pendekatan ini menempatkan wajib pajak khususnya yang besar dan kompleks sebagai mitra strategis dalam mengelola risiko perpajakan. Interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan dialogis dan berbasis transparansi. Di sini pendekatan dialogis akan dilakukan sepanjang tahun sebelum pelaporan SPT, dan tetap ada penindakan bagi wajib pajak yang nakal atau tidak kooperatif.

Studi internasional menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penindakan (deterrence) memiliki korelasi yang relatif lemah terhadap kepatuhan jangka panjang (Kirchler et al., 2008). Artinya, ketakutan bisa membuat orang patuh sesaat, tetapi tidak membangun kesadaran yang berkelanjutan, dan pada titik inilah cooperative compliance menemukan relevansinya.

Relevansi cooperative compliance terletak pada kemampuannya menggeser fondasi kepatuhan dari rasa takut menjadi rasa percaya. Pendekatan ini membuka ruang dialog yang lebih awal antara otoritas pajak dan wajib pajak, sehingga potensi kesalahan atau perbedaan interpretasi dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa.

Praktik dari negara yang telah lebih dahulu mengadopsi cooperative compliance sebagai strategi penerimaan negara antara lain: Belanda melalui Horizontal Monitoring yang menekankan transparansi dan dialog dini antara otoritas pajak dan wajib pajak, Australia melalui Australian Taxation Office mengembangkan program Justified Trust untuk memastikan kepatuhan berbasis pengujian risiko, serta Inggris melalui HM Revenue & Customs menerapkan Business Risk Review, yang mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko dan membuka komunikasi intensif bagi yang berisiko rendah.

Salah satu persoalan terbesar dalam sistem perpajakan adalah tingginya sengketa. Sengketa bukan hanya soal angka, tetapi juga soal energi, waktu, dan ketidakpastian yang harus ditanggung dunia usaha. Cooperative compliance menawarkan solusi yang lebih elegan. Dengan dialog sejak awal, transparansi data, dan kesepahaman atas risiko, potensi sengketa dapat ditekan secara signifikan. OECD bahkan menyebut pendekatan ini sebagai pertukaran antara transparansi dan kepastian.

Dari sisi ekonomi, dampaknya sangat nyata. Biaya kepatuhan yang selama ini tinggi baik untuk konsultasi, dokumentasi, maupun litigasi dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga dunia usaha tidak lagi mengalokasikan energi untuk menghadapi sengketa, tetapi dapat fokus pada ekspansi dan inovasi. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga negara. Sistem yang efisien akan meningkatkan penerimaan tanpa harus meningkatkan tekanan.

Namun, jalan menuju cooperative compliance tidak sepenuhnya mulus. Tantangan terbesar justru terletak pada aspek non-teknis: budaya dan kepercayaan. Di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, kesiapan data, kualitas SDM, dan integrasi sistem juga menjadi faktor krusial. Beberapa studi bahkan mencatat bahwa keterbatasan data dan rendahnya transparansi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi cooperative compliance.

Lebih lanjut berdasarkan studi yang dilakukan oleh Medina & Schneider (2018) memperkirakan ekonomi bayangan Indonesia mencapai sekitar 21,8% dari PDB. Sehingga hal ini menegaskan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masih berada di luar jangkauan sistem perpajakan formal. Tanpa pembenahan struktural, cooperative compliance berisiko hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja.

Mitra strategis

Cooperative compliance, apabila dijalankan secara konsisten, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan tax ratio rendah. Bukan dengan memperketat penindakan semata, tetapi dengan membangun ekosistem kepatuhan yang sehat. Sebuah era baru strategi fiskal yang keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh satu hal yang paling manusiawi: kepercayaan.

Sehingga dengan demikian, pajak bukan hanya soal angka dalam APBN, namun lebih dari itu, yaitu sebagai cerminan hubungan antara negara dan warganya. Ketika hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan, maka kepatuhan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi. Di tengah kompleksitas ekonomi modern, pendekatan berbasis risiko dan kemitraan ini bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan.

Melalui strategi cooperative compliance, Indonesia memasuki era baru penerimaan negara menuju kemitraan berbasis risiko. Di mana relasi yang dibangun adalah mengajak kita untuk melihat pajak bukan sebagai kewajiban yang menekan, tetapi sebagai ruang kolaborasi untuk membangun negara.

Di sinilah letak perubahan yang paling mendasar. Ketika negara tidak lagi sekadar menagih, tetapi juga mendengar. Ketika wajib pajak tidak lagi sekadar membayar, tetapi juga dipercaya sebagai mitra strategis penerimaan negara.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 10,98 juta per 8 April 2026.

"Progres pelaporan SPT tahunan PPh untuk periode sampai dengan 8 April 2026 tercatat 10.979.585 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Untuk tahun buku Januari-Desember, pelaporan SPT tahunan berasal dari 9.562.253 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.162.361 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 252.361 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 182 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara, untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, pelaporan SPT tahunan berasal dari 2.396 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Terkait aktivasi akun Coretax, DJP mencatat perkembangan sejauh ini telah mencapai 17.855.749 akun.

Jumlah itu berasal dari 16.778.906 wajib pajak orang pribadi, 985.874 wajib pajak badan, 90.742 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Adapun waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Sebagai catatan, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Kementerian Keuangan juga terus menyempurnakan sistem Coretax.

Teranyar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan segera memperbaiki sistem Coretax untuk mengatasi praktik perjokian pelaporan SPT tahunan seperti yang marak ditawarkan di media sosial.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi

Jakarta (ANTARA) - Kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara dinilai terus menunjukkan tren positif dengan capaian pajak transaksi kripto mencapai Rp1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026.

CEO Indodax William Sutanto menyatakan capaian tersebut menunjukkan industri kripto tidak hanya berkembang dari sisi investasi, tetapi juga berkontribusi aktif terhadap penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia, seiring dengan meningkatnya adopsi masyarakat serta integrasi industri aset digital ke dalam sistem ekonomi nasional yang lebih formal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2022 hingga Februari 2026 realisasi pajak transaksi kripto mencapai Rp1,96 triliun yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar, serta menjadi bagian dari total pajak ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun.

Sementara itu, William menyebutkan selama periode tersebut Indodax mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp520,16 miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.

"Angka ini menunjukkan kami berkontribusi sekitar 46,3 persen dari total penerimaan pajak kripto nasional, mencerminkan peran aktif dalam mendukung kepatuhan serta pertumbuhan industri," katanya.

Sejak diberlakukannya pada Mei 2022, penerimaan pajak kripto nasional terus menunjukkan peningkatan, dari Rp246,54 miliar di 2022 menjadi Rp220,89 miliar pada 2023 naik ke Rp620,38 miliar pada 2024.

Kemudian pada 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan sebanyak Rp84,7 miliar pada awal 2026.

Di sisi lain, total penerimaan pajak ekonomi digital masih didominasi oleh sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, diikuti oleh fintech peer-to-peer lending sebesar Rp4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun.

Hal itu, menurut William menunjukkan bahwa meskipun kontribusi kripto masih relatif lebih kecil, namun pertumbuhannya termasuk progresif sejak diberlakukan pada 2022.

Terkait kebijakan pemerintah yang akan terus memperkuat pengawasan, memperluas basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi, dia menilai langkah tersebut akan memperkuat fondasi industri kripto sekaligus mendorong kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Pada kesempatan itu William juga menekankan pentingnya kolaborasi dan edukasi dalam membangun industri kripto nasional yang berkelanjutan.

Pertumbuhan jumlah konsumen, tambahnya, sebagai sinyal bahwa pemahaman masyarakat terhadap aset kripto semakin matang sehingga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan edukasi menjadi kunci agar investor tidak hanya memahami peluang dan potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban yang melekat, termasuk pajak.

Melalui berbagai inisiatif, pihaknya mendukung upaya regulator dalam mendorong ekosistem aset digital yang transparan, aman dan berkelanjutan agar selaras dengan kerangka peraturan yang berlaku, serta memperkuat edukasi agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026