Jakarta (ANTARA) - Festival pemberdayaan usaha MitMe Fest 2026 menghadirkan ekosistem terpadu bagi UMKM melalui asesmen bisnis, sertifikasi halal, dan workshop kreatif untuk mendorong akselerasi usaha menuju pertumbuhan berkelanjutan dan berdaya saing.

"Mitme Fest 2026 menghadirkan ekosistem terintegrasi bagi 23 UMKM pilihan dari asesmen bisnis, sertifikasi halal, hingga workshop kreatif gratis," kata Penanggung Jawab MitmeFest 2026, yang sekaligus General Manager PT Kreasi Pena Indonesia, Vanie Elsis Mariana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

MitMe Fest 2026 merupakan sebuah festival pemberdayaan usaha yang menjadi episentrum bagi pelaku usaha lokal untuk mentransformasikan bisnis mereka menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Festival tersebut digelar oleh MitMe.id sebagai mentor digital dan AI bagi UMKM Indonesia, yang secara resmi menginisiasi program untuk mendorong pelaku usaha naik kelas sekaligus meningkatkan omzet.

Mengusung tema “Cerita Lokal, Karya Nusantara”, MitMe Fest 2026 berlangsung pada 24–26 April 2026 di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta Selatan.

Vanie menyampaikan kegiatan itu hadir bukan sekadar pameran produk, melainkan menjadi ekosistem terintegrasi yang mempertemukan pelaku usaha, konsumen, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam satu ruang kolaborasi dinamis.

“Festival ini bertujuan memberikan solusi nyata agar UMKM dapat berkembang, beradaptasi dengan era digital, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Vanie, akselerasi bisnis UMKM dilakukan melalui pendekatan holistik, di mana peserta MitMe Fest 2026 mendapatkan akses langsung ke berbagai program pengembangan yang strategis dan berorientasi pada hasil nyata.

Salah satu program utama adalah asesmen level usaha UMKM, yang membantu pelaku usaha memahami posisi bisnis saat ini sekaligus merumuskan arah strategis untuk melakukan scale up dan memperluas pasar.

Selain itu, tersedia konsultasi bisnis eksklusif bersama Founder MitMe melalui sesi tatap muka mendalam guna membahas tantangan nyata, mulai dari strategi pemasaran, efisiensi operasional, hingga perencanaan pertumbuhan jangka panjang.

MitMe Fest 2026 diikuti oleh 23 UMKM pilihan yang merupakan binaan mitra strategis lintas sektor, guna memperkuat kapasitas usaha sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Sejumlah mitra seperti BNI, Bank Mandiri, Jamkrindo, InJourney Airports, JNE, hingga Waringin Hospitality turut berperan dalam memperkuat ekosistem UMKM dari sisi pembiayaan, pendampingan, hingga distribusi.

Selain itu, para pelaku UMKM juga difasilitasi sertifikasi halal gratis sebagai bentuk komitmen MitMe dalam meningkatkan daya saing produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Upaya ini sekaligus mendukung UMKM dalam memenuhi standar kualitas yang relevan, baik untuk pasar domestik maupun global, sehingga produk yang dihasilkan semakin kompetitif.

Tak hanya itu, MitMe Fest 2026 juga menghadirkan workshop interaktif dan kreatif yang dapat diikuti secara gratis oleh peserta dan pengunjung sebagai bagian dari pengalaman belajar yang inklusif dan aplikatif.

"Pada Mitme Fest 2026, para peserta juga akan diberikan workshop merangkai bunga guna mengasah kepekaan estetika dan keterampilan tangan mereka dalam mengembangkan usaha," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat capaian positif dari program Pertapreneur Aggregator (PAG) dengan omzet mitra usaha mikro dan kecil (UMK) menembus Rp5,72 miliar hingga Maret 2026. Program ini dinilai mampu memperkuat ekosistem bisnis UMK melalui model kolaborasi berbasis agregator.

"Melalui Pertapreneur Aggregator, kami ingin mencetak pemimpin-pemimpin UMK yang adaptif dan mampu mengelola ekosistem bisnisnya secara efektif," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, program PAG dirancang untuk mendorong pelaku UMK tidak hanya mengembangkan usaha sendiri, tetapi juga berperan sebagai penghubung (aggregator) bagi UMK lain agar dapat mengakses pasar yang lebih luas serta memperkuat rantai pasok.

Pada 2026, program ini diikuti 10 UMK terpilih hasil kurasi nasional dari berbagai sektor, seperti makanan olahan, kesehatan, fesyen, hingga kerajinan. Para peserta mendapatkan pendampingan intensif berbasis riset dan teknologi guna mempercepat pertumbuhan usaha.

Melalui pendekatan tersebut, UMK memperoleh dukungan menyeluruh mulai dari penguatan model bisnis, validasi pasar, hingga analisis keuangan. Konsep agregator juga memungkinkan efek berganda, di mana pertumbuhan satu UMK dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas UMK lain dalam jejaringnya.

Salah satu peserta, Rendang Gadih, mencatat kinerja penjualan signifikan terutama selama Ramadan dengan omzet mencapai Rp5,72 miliar. Produk ini juga tengah memperluas pasar melalui rencana kerja sama dengan ritel modern dan skema co-branding.

Sementara itu, Bali Honey menunjukkan peningkatan kualitas produk, dengan tingkat madu yang memenuhi standar naik dari 34 persen menjadi 70 persen. Hingga Maret 2026, usaha tersebut membukukan omzet sebesar Rp648,7 juta dan terus menjajaki peluang ekspansi pasar.

Pertamina terus berkomitmen memperkuat program ini melalui pendampingan berkelanjutan, perluasan akses pasar, serta fasilitasi pembiayaan guna meningkatkan daya saing UMK di tingkat nasional maupun global.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan integrasi ekosistem omnichannel sukses mendongkrak pendapatan PT Global Digital Niaga Tbk. (Blibli) secara signifikan sekaligus meningkatkan kinerja profitabilitas perusahaan sepanjang tahun lalu.

Dalam laporan keuangannya, emiten Grup Djarum berkode saham BELI itu mencatatkan pendapatan neto konsolidasian senilai Rp22,36 triliun pada 2025 atau tumbuh 34% secara year-on-year/YoY. Pertumbuhan omzet sangat ditopang dari tingginya volume penjualan smartphone secara omnichannel.

Blibli pun membukukan take rate sebesar 8,5% yang meningkat lebih jauh dibandingkan pada 2024 yang mencapai 6,9%. Capaiannya bahkan mencapai 8,7% pada kuartal IV/2025 karena didukung peningkatan di segmen Ritel 1P dan Toko Fisik. Ini merupakan hasil dari pertumbuhan laba bruto sebelum diskon yang tumbuh 32% sepanjang tahun.

Di sisi lain, Blibli juga menunjukkan struktur biaya yang lebih baik, tercermin dari lebih rendahnya persentase beban operasional konsolidasian terhadap TPV dari 7,4% pada 2024 menjadi 7,1% pada 2025. Capaian itu turut mendongkrak kinerja persentase EBITDA konsolidasian terhadap TPV sebesar 60 bps secara YoY.

Kusumo Martanto, CEO & Co-Founder Blibli, mengatakan bahwa 2025 menandai langkah maju yang tegas dari perusahaan. Progres positif itu bahkan dicapai perusahaan di tengah tren moderasi konsumsi rumah tangga di Indonesia, tekanan daya beli konsumen secara terus-menerus, dan persaingan yang semakin ketat di sektor e-commerce.

“Kami tetap fokus pada hal yang paling penting yakni membangun ekosistem omnichannel yang terintegrasi dan mampu bertahan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, mitra pemegang merek, serta pemegang saham,” kata Kusumo.

Sepanjang tahun lalu, integrasi ekosistem telah berkembang secara signifikan dengan implementasi penuh Keanggotaan Terpadu dan Program Loyalitas Terpadu di semua platform yang mencakup Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma.

Blibli memperluas kehadiran di segmen toko fisik dengan menambah 34 toko baru pada kuartal keempat tahun lalu. Hingga akhir 2025, perseroan telah mengoperasikan 265 toko elektronik konsumen, empat toko elektronik rumah tangga, dan satu toko fesyen dan olahraga. Selain itu, perseroan juga mengelola 57 gerai supermarket premium dan 39 home and living experience centers.

“Kami meningkatkan pendapatan secara signifikan sekaligus meningkatkan kinerja profitabilitas kami. Ini kombinasi yang mencerminkan kualitas eksekusi kami, bukan sekadar pertumbuhan skala itu sendiri.”

Menurut Kusumo, pergeseran yang direncanakan perusahaan ke berbagai kategori dengan margin lebih tinggi dan memiliki diferensiasi kompetitif terus membuahkan hasil melalui perluasan tingkat pangsa pasar, sementara peningkatan skala strategi omnichannel telah meningkatkan laba bruto sebelum diskon secara absolut serta throughput ekosistem secara keseluruhan . “Kami membangun spektrum rantai nilai secara penuh di seluruh kanal, di mana manfaat dari volume dan kepadatan yang dihasilkan untuk memperkuat posisi kompetitif kami dari waktu ke waktu.”

Integrasi ekosistem Blibli Tiket mengalami kemajuan yang signifikan. Peluncuran penuh Keanggotaan Terpadu dan Blibli Tiket Rewards yang kini menghubungkan Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma dalam satu kerangka keterlibatan telah memperdalam hubungan dengan pelanggan di berbagai platform dan titik kontak.

Dekoruma, pada tahun penuh pertamanya dalam ekosistem, memberikan kontribusi yang signifikan pada kategori home & living serta memperluas jangkauan omnichannel. Kusumo mengatakan bahwa hal itu bukanlah inisiatif yang terisolasi, melainkan saling terkait yang akan semakin berkembang seiring pertumbuhan ekosistem.

Untuk kehadiran ritel secara fisik, perseroan telah memperluas jaringan toko elektronik konsumen dan toko elektronik rumah tangga, baik dalam format merek-tunggal maupun multi-merek.

Ekspansi ini memperdalam penetrasi perseroan ke kota-kota tingkat 2 dan 3, memperkuat jangkauan distribusi hingga ke pelosok, serta berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar yang signifikan di seluruh kemitraan merek utama.

Jaringan fisik tetap menjadi pusat proposisi nilai secara keseluruhan yang memposisikan perseroan sebagai mitra omnichannel komprehensif bagi mitra pemegang merek. Blibli terus memperdalam penerapan analitik data, otomatisasi, dan kecerdasan buatan di seluruh organisasi. Beberapa contoh yang menonjol adalah seleksi produk, peramalan permintaan, dan operasi layanan pelanggan.

“Ini adalah peningkatan struktural dalam cara kami beroperasi, di mana hal ini menurunkan biaya per pesanan, mempertajam pengambilan keputusan, dan meningkatkan skala volume usaha. Dikombinasikan dengan disiplin biaya yang berkelanjutan di seluruh organisasi, hal ini mendukung peningkatan efisiensi operasional kami yang berkelanjutan,” jelasnya.

Kusumo meyakini bahwa 2026 akan tetap penuh dengan tantangan. Pertumbuhan konsumsi Indonesia telah melambat, konsumen tetap selektif, dan intensitas persaingan di sektor e-commerce tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

“Kami tidak kebal terhadap tekanan ini. Namun, kami percaya bahwa model omnichannel terintegrasi kami yang menjangkau konsumen secara daring, di toko, dan melalui perjalanan hybrid sangat cocok untuk menavigasi lanskap ini serta menangkap nilai seiring berkembangnya pasar.”

Sementara itu, menanggapi kinerja pendapatan yang kuat sepanjang tahun lalu, Chief Financial Officer Blibli Ronald Winardi mengungkapkan kontribusi yang positif di seluruh segmen, khususnya di kategori elektronik konsumen serta perluasan berkelanjutan ekosistem omnichannel.

“Kami menargetkan pertumbuhan pendapatan neto sebesar 15%–20% pada 2026.”

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal keluhan pedagang Tanah Abang yang mengaku mengalami penurunan omzet pada momen Lebaran 2026, yang bahkan mencapai hingga 50%.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan perwakilan dari pedagang Pasar Tanah Abang untuk mendengar kondisi terkini di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Budi menuturkan Kemendag mencoba mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan penurunan penjualan pada pedagang di Pasar Tanah Abang.

“Kita ngobrol-ngobrol apa sih masalah sekarang yang terjadi di sana. Memang dia sampaikan ya memang nggak kayak dulu lagi [penjualan menurun], tapi kita perlu coba cek ya. Cek di Tanah Abang itu barang-barangnya dari mana saja. Coba cek itu ya. Kan apakah sama-sama seperti dulu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Budi menyampaikan penurunan penjualan yang dikeluhkan pedagang Tanah Abang memang dirasakan oleh sebagian pelaku usaha, tapi belum bisa digeneralisasi karena hanya berasal dari 1–2 pedagang. Meski begitu, dia menilai kondisi Pasar Tanah Abang masih cukup ramai pengunjung.

“Karena kalau kita lihat sebenarnya juga ramai juga kok kalau sepintas saya lihat ya, kemarin kalau Pak Purbaya ke sana kan juga ramai,” ujarnya.

Di sisi lain, Budi menuturkan bahwa para pedagang Tanah Abang kini tidak hanya mengandalkan penjualan fisik (offline), melainkan sudah beralih memanfaatkan kanal online untuk menjaga penjualan.

“Mereka menyampaikan bahwa sebenarnya jualannya itu bisa jalan tidak hanya melalui offline, hampir semua rata-rata pakai online, semua melakukan itu, itu yang disampaikan,” terangnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kemendag akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan agar pelaku usaha tetap mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, termasuk pergeseran ke platform digital.

Selain itu, pemerintah juga membuka akses pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan ritel modern dan program business matching bagi pedagang untuk lebih aktif mengikuti pameran guna meningkatkan visibilitas produk di pasar.

Sebelumnya dalam penelusuran Bisnis, sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omzet yang signifikan menjelang momentum Lebaran 2026, bahkan mencapai 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pedagang baju, Diana (45), mengaku mengalami penurunan penjualan drastis pada momentum Lebaran tahun ini.

“Jatuh, turun pendapatan, sepi turun 50%, malah lebih. Parah tahun ini mah, anjlok,” kata Diana saat ditemuiBisnis, Kamis (19/3/2026).

Wanita yang telah berjualan selama sedekade itu menyebut kondisi pada tahun-tahun sebelumnya di area trotoar selalu dipadati pembeli, hingga berdesakan dengan pedagang. Namun, saat ini justru terasa lengang dan pengunjung berjalan lancar.

Dia juga mengaku terpaksa menjual rugi hingga dua kodi barang dalam sehari menjadi Rp100.000 per potong, yang semestinya dibanderol Rp150.000 imbas stok yang menumpuk dan minimnya pembeli.

Keluhan sama disampaikan pedagang lain yang telah puluhan tahun berjualan di Tanah Abang. Pan (50), pedagang baju muslim, menyebut kondisi tahun ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan penurunan omzet hingga 30%.

“Penjualan tahun ini turun, mungkin karena masalah luar negeri ya pengaruh juga, turunnya sampai 20–30% dari tahun kemarin. Jauh, banyak yang gulung tikar juga, banyak yang kosong,” ujarnya.

Namun, tidak semua pedagang mengalami penurunan tajam. Alwi (37), penjual gamis wanita, menyebut penjualannya masih relatif stabil, meski tetap mengalami penurunan 10% dibandingkan Lebaran 2025.

“Penjualan di sini Alhamdulillah, cuma nggak seramai tahun lalu karena mungkin tiap tahun dari segi ekonomi yang kurang, nggak semua suami-suami pada kerja, kena PHK,” tuturnya.

Namun, Alwi juga mengandalkan penjualan melalui marketplace untuk menjaga omzet. Hal ini lantaran masyarakat mulai beralih ke platform daring yang turut memengaruhi penjualan di toko fisik.

Terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan konsumsi pada momentum Lebaran tahun ini belum merata, karena tertahan oleh kondisi daya beli kelompok menengah ke bawah.

Faisal menuturkan, kelompok masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp4 juta per bulan masih menghadapi tekanan daya beli. Kondisi ini dipengaruhi oleh pendapatan yang belum pulih sepenuhnya sejak pandemi. Bahkan, upah riil pekerja tercatat mengalami kontraksi pada 2025.

“Artinya kondisinya belum banyak membaik untuk kelas kalangan menengah ke bawah, walaupun di kalangan menengah atas sepertinya sudah lebih bagus konsumsinya, sehingga mendorong secara agregat peningkatan konsumsi,” ujar Faisal kepadaBisnis, Rabu (18/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Denyut perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih melemah menjelang momentum Lebaran 2026. Selain konsumen banyak beralih ke transaksi daring, pelemahan daya beli juga mengikis omzet.

Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omzet yang signifikan, bahkan mencapai 50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran Bisnis hingga pukul 15.40 WIB pada Kamis (19/3/2026), kondisi lalu lintas pengunjung di pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara itu terlihat lebih lengang dari biasanya. Area yang lazimnya padat hingga berdesakan kini relatif lancar.

Salah satu pedagang baju, Diana (45), mengaku mengalami penurunan penjualan drastis pada momentum Lebaran tahun ini.

“Jatuh, turun pendapatan, sepi turun 50%, malah lebih. Parah tahun ini mah, anjlok,” kata Diana saat ditemuiBisnis, Kamis (19/3/2026).

Diana yang telah berjualan selama sedekade itu menyebut kondisi pada tahun-tahun sebelumnya di area trotoar selalu dipadati pembeli, hingga berdesakan dengan pedagang. Namun, saat ini justru terasa lengang dan pengunjung berjalan lancar.

Bahkan, dia mengaku terpaksa menjual rugi hingga dua kodi barang dalam sehari menjadi Rp100.000 per potong, yang semestinya dibanderol Rp150.000 imbas stok yang menumpuk dan minimnya pembeli.

Keluhan serupa disampaikan pedagang lain yang telah puluhan tahun berjualan di Tanah Abang. Pan (50), pedagang baju muslim, menyebut kondisi tahun ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan penurunan omzet hingga 30%.

“Penjualan tahun ini turun, mungkin karena masalah luar negeri ya pengaruh juga, turunnya sampai 20–30% dari tahun kemarin. Jauh, banyak yang gulung tikar juga, banyak yang kosong,” ujarnya.

Namun, tidak semua pedagang mengalami penurunan tajam. Alwi (37), penjual gamis wanita, mengaku penjualannya masih relatif stabil, meski tetap mengalami penurunan 10% dibandingkan Lebaran 2025.

“Penjualan di sini Alhamdulillah, cuma nggak seramai tahun lalu karena mungkin tiap tahun dari segi ekonomi yang kurang, nggak semua suami-suami pada kerja, kena PHK,” tuturnya.

Meski begitu, Alwi juga mengandalkan penjualan melalui marketplace untuk menjaga omzet. Hal ini lantaran masyarakat mulai beralih ke platform daring yang turut memengaruhi penjualan di toko fisik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan peningkatan konsumsi pada momentum Lebaran tahun ini belum merata, karena tertahan oleh kondisi daya beli kelompok menengah ke bawah.

Faisal menuturkan, kelompok masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp4 juta per bulan masih menghadapi tekanan daya beli. Kondisi ini dipengaruhi oleh pendapatan yang belum pulih sepenuhnya sejak pandemi. Bahkan, upah riil pekerja tercatat mengalami kontraksi pada 2025.

“Masyarakat dengan pengeluaran Rp4 juta ke bawah, jadi dia daya belinya memang masih turun, dan dari sisi upah pekerja secara riil itu mengalami kontraksi di tahun 2025, artinya kondisinya belum banyak membaik untuk kelas kalangan menengah ke bawah, walaupun di kalangan menengah atas sepertinya sudah lebih bagus konsumsinya, sehingga mendorong secara agregat peningkatan konsumsi,” kata Faisal kepadaBisnis, Rabu (18/3/2026).

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan momentum Ramadan dan Lebaran 2026 tidak akan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan yang cenderung memburuk membuat masyarakat menahan belanja, termasuk pada periode yang biasanya menjadi puncak konsumsi tahunan. Kondisi ini juga tercermin dari potensi penurunan aktivitas mudik.

Selain itu, Huda menambahkan, tekanan terhadap daya beli tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama meningkatnya ketidakpastian global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.

Dia menjelaskan, penurunan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dipicu oleh konflik yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM. Situasi ini mendorong aksi pembelian bensin secara berlebihan (panic buying) sekaligus membuat masyarakat menahan konsumsi sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi ke depan.

“Akibatnya, mereka mengendurkan belanja saat ini untuk bersiap di masa depan. Nampaknya momen Ramadan dan Lebaran kali ini tidak banyak mendongkrak pertumbuhan ekonomi triwulan I/2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis transaksi di sektor fiskal senilai Rp934 triliun selama tahun 2025.

Hasil analisis itu telah dideseminasikan dan menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana penghindaran pajak di sebagian transaksi tersebut. Salah satu temuan krusial adalah adanya dugaan penyembunyian omzet pada sektor perdagangan tekstil senilai Rp12,49 triliun.

Lembaga intelijen keuangan tersebut menemukan setidaknya dua modus yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tersebut. Pertama, penggunaan rekening pribadi atau rekening karyawan untuk menampung hasil penjualan ilegal.

Kedua, upaya pengaburan arus kas guna menghindari kewajiban perpajakan. “Langkah ini menegaskan peran PPATK dalam mendeteksi shadow economy dan mendukung penguatan basis data perpajakan nasional,” tulis laporan Kinerja PPATK yang dikutip, Rabu (11/1/2026).

Adapun untuk mencegah praktik pengemplang pajak, PPATK telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hasilnya, selama periode 2020 hingga Oktober 2025, kolaborasi strategis ini telah memberikan kontribusi nyata senilai Rp18,64 triliun.

Ribuan Transaksi Dianalisis

Sebelumnya, PPATK telah menganalisis perputaran dana sebesar Rp2.085 triliun sepanjang 2025. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan data tersebut diperoleh dari 994 hasil analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan 529 Informasi kepada penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait.

"Total perputaran dana yang dianalisis sebesar Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88% dari 2024 sebesar Rp1.459,65 triliun," ujar Ivan saat raker dengan Komisi III DPR RI, Selasa (3/2/2026).

PPATK, kata Ivan, sebagai focal point rezim anti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia telah menerima 43.723.386 laporan.

Jumlah itu pun meningkat 25,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35.650.984 lapran."PPATK Sepanjang 2025, PPATK sebagai focal point rezim APUPPT PPSPM telah menerima 43.723.386 laporan, meningkat 25,5% dari 2024 sebesar 35.650.984 laporan," imbuhnya.

Adapun, Ivan menegaskan bahwa pihaknya telah berkontribusi dalam penguatan jalannya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi melalui analisis dana terkait TPPU.

Kemudian, analisis transaksi untuk memberantas narkoba, judi onlie, perdagangan orang hingga Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Peran kelembagaan PPATK ditunjukkan melalui kolaborasi penguatan Pihak Pelapor, pemberantasan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, judi online, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya, serta TPPT, dan penyampaian Rekomendasi, yang mendukung pencapaian 1 tahun Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memperkirakan momentum Lebaran 2026 dapat mendongkrak omzet UMKM hingga empat kali lipat dibandingkan hari biasa.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana dalam temu media di Jakarta, Selasa, mengatakan rata-rata omzet harian UMKM yang biasanya sekitar Rp1 juta, diperkirakan melonjak hingga Rp4 juta saat Lebaran.

Menurut Temmy, kenaikan omzet tersebut tidak lepas dari momen mudik Lebaran yang menghadirkan jutaan calon konsumen di berbagai titik pergerakan masyarakat.

“Dengan data yang sedemikian besar dari calon konsumen dan pendatang, wajib dimanfaatkan oleh UMKM terutama yang ada di infrastruktur publik, tempat pariwisata, maupun pusat perbelanjaan di kota tujuan besar,” ujar dia.

Ia mengatakan, mengutip data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik tahun 2026 diproyeksikan sedikit menurun dibandingkan tahun 2025, dari 143 juta menjadi 144 juta orang, dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp175–190 triliun.

Bank Indonesia, menurut dia, juga menyiapkan uang tunai sebesar Rp185 triliun untuk penukaran uang Lebaran.

Kemenhub memprediksi sebanyak 76,2 juta orang akan mudik menggunakan mobil pribadi dan singgah di rest area besar.

Sementara itu, 23,2 juta orang diperkirakan menggunakan angkutan umum, 6,4 juta melalui pelabuhan, 4,98 juta lewat bandara, dan 2,12 juta melalui stasiun.

Dari total pemudik, sekitar 68,9 persen perjalanan diproyeksikan terjadi di Pulau Jawa dengan volume mencapai 199 juta pergerakan.

Adapun Kementerian UMKM memperkirakan sektor unggulan UMKM selama Idul Fitri adalah fesyen serta makanan dan minuman, yang diperkirakan menjadi primadona konsumsi masyarakat.

Temmy menambahkan pemerintah terus mendorong pemanfaatan infrastruktur publik bagi UMKM.

Kebijakan pemerintah mewajibkan setiap pengelola infrastruktur publik—seperti bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga rest area jalan tol—mengalokasikan minimal 30 persen area untuk UMKM. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai upaya memperluas akses pasar dan memperkuat ekonomi rakyat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mastercard mengungkapkan lebih dari separuh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengikuti program pendampingan Strive di Indonesia mencatat peningkatan omzet.

Program Manager Mercy Corps Indonesia Glory Sunarto mengatakan hasil evaluasi menunjukkan 57 persen peserta melaporkan kenaikan keuntungan usaha setelah mendapatkan pelatihan dan akses pendampingan bisnis.

"Hasil penilaian dampak menunjukkan bahwa 57 persen partisipan melaporkan ada peningkatan keuntungan usaha. Jika target awal kami berkontribusi terhadap peningkatan usaha sebesar 15 persen, program ini telah melampaui dengan capaian 57 persen," ujar Glory dalam acara Laporan Mastercard Strive Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan hingga akhir Januari 2026 program Mastercard Strive telah menjangkau dan mendampingi lebih dari 550 ribu pelaku UMK di Indonesia.

Sebanyak 75 persen dari peserta program tersebut merupakan usaha yang dipimpin atau dimiliki perempuan, tersebar di 15 kabupaten di lima provinsi.

Glory mengatakan pendampingan yang diberikan mencakup literasi keuangan, pemasaran digital, hingga penguatan kapasitas pengelolaan usaha.

Hasilnya, lebih dari 70 persen pelaku UMK perempuan telah masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk memanfaatkan pemasaran daring dan perangkat keamanan siber untuk mendukung operasional bisnis.

"Dari berbagai pencapaian program yang ada saat ini, lebih dari 70 persen perempuan usaha mikro kecil telah masuk dalam ekosistem digital, mulai dari menggunakan perangkat keamanan siber hingga mengaplikasikan digital marketing untuk mengembangkan usahanya," ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas digital, program tersebut juga membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMK.

Mercy Corps mencatat lebih dari 26 ribu pelaku usaha mendapatkan akses kredit usaha melalui 17 lembaga jasa keuangan, dengan 97 persen penerima merupakan perempuan dan sebagian besar baru pertama kali memperoleh pembiayaan formal.

Menurut Glory, akses awal terhadap pembiayaan tersebut kemudian mendorong pelaku UMK memanfaatkan layanan keuangan lain, seperti dompet digital, QRIS merchant untuk pembayaran, hingga asuransi mikro.

Layanan tersebut dinilai membantu memperkuat ketahanan usaha sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan.

Pendampingan yang dilakukan mentor juga berdampak pada penguatan manajemen usaha. Lebih dari 80 persen peserta dinilai memiliki kapasitas pengelolaan bisnis yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan produksi dan pengelolaan keuangan.

Bahkan sekitar 85 persen peserta mengaku baru mendapatkan informasi mengenai cara mengoperasikan usaha secara lebih efektif melalui program tersebut.

"Pendampingan dari fasilitator membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan perencanaan produksi, sehingga kapasitas usaha mereka menjadi lebih baik," ujarnya.

Secara keseluruhan, program ini juga mencatat 80.734 pelaku UMK mulai mengaplikasikan pemasaran digital, 146.280 pelaku usaha mengakses sumber daya pelatihan dan modul pendampingan, serta 109.330 pelaku usaha menggunakan panduan keamanan siber untuk melindungi aktivitas bisnisnya.

Selain itu, sebanyak 126.498 pelaku UMK mengakses layanan keuangan seperti tabungan, QRIS merchant, dompet digital, dan asuransi.

Meski demikian, Glory mengakui pencapaian dalam penciptaan lapangan kerja baru masih terbatas. Evaluasi program menunjukkan hanya sekitar 5 persen peserta yang melaporkan pembukaan lapangan kerja tambahan, dengan rata-rata menyerap satu hingga tiga pekerja baru.

Ia menambahkan, pelatihan dan pendampingan juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha.

"Dari pelatihan dan pendampingan yang diperoleh 63 persen usaha mikro dan kecil, mereka yakin bahwa kapasitas untuk membuat setiap keputusan bagi usaha mereka adalah hal yang baik untuk meningkatkan rasa percaya diri termasuk keyakinan mereka untuk menyisihkan dan memiliki dana darurat," jelas dia lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang tergerusnya pendapatan riil masyarakat menjadi faktor utama yang berpotensi menekan mobilitas mudik Lebaran 2026. Alhasil, masyarakat lebih selektif merencanakan perjalanan ke kampung halaman tahun ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya memprediksi adanya penurunan jumlah masyarakat yang mudik atau melakukan mobilitas pada Lebaran tahun ini sebesar -1,7% terhadap survei 2025 dan -6,55% terhadap realisasi tahun lalu.

Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas sepakat dengan hasil survei dari Kemenhub. Menurutnya, penurunan memang terjadi akibat kondisi ekonomi riil yang masih lesu.

“Kalau terjadi penurunan saya sepakat. Saya prediksikan menurun karena ekonomi memang lesu,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, salah satu kelompok yang terdampak adalah pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kelompok penyumbang mobilitas mudik, akibat efisiensi maupun pembatasan perjalanan dinas.

“ASN sekarang praktis hanya dari gaji dan tunjangan kinerja saja sehingga cenderung pas-pasan. Sebelumnya mereka memiliki pendapatan dari perjalanan dinas, dan itulah yang mereka tabung untuk mudik lebaran,” tambahnya.

Selain ASN, pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah juga disebut terdampak penurunan omzet akibat adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang untuk menyisihkan tabungan mudik menjadi lebih terbatas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya potensi penurunan jumlah pemudik, termasuk pendapatan yang turun.

Pelemahan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, yang menunjukkan adanya penurunan upah riil buruh sebesar -0,06% dari periode Agustus 2025. Penurunan sebesar -5,29% juga terjadi pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024.

“Jadi terus melemah sebetulnya dari sisi pendapatan riil masyarakat dan saya rasa yang lebih banyak mengalami itu kalangan menengah ke bawah. Jadi ini yang menyebabkan juga saya pikir faktor penting kenapa ada potensi penurunan mobilitas orang pada lebaran 2026,” katanya.

Apalagi, lanjut Faisal, apabila sebagian perusahaan atau pemberi kerja yang menyicil ataupun tidak mampu memberikan THR sebesar yang diharapkan. Kondisi tersebut lantas berpengaruh terhadap rencana mudik.

Hal tersebut sejalan dengan daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menurut Faisal belum terlalu kuat.

Meskipun dari total permintaan dan total pengeluaran ada peningkatan dalam lima bulan terakhir menjelang Nataru diperkirakan akan berlangsung terus sampai dengan lebaran, tetapi indeks penjualan ritel masih terdorong oleh belanja dari kalangan menengah atas.

“Sehingga sebagian mereka terpaksa memilih untuk lebih selektif lagi dalam berbelanja, termasuk untuk keperluan mudik. Untuk mudik itu bukan hanya ongkos transportasi saja yang dihitung,” lanjut Faisal.

Selain itu, Faisal memandang masyarakat semakin selektif memilih waktu pulang kampung karena posisi lebaran atau liburan yang berdekatan dengan tahun baru maupun Imlek.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pelemahan pendapatan riil dan daya beli, menjadi penentu utama arah mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2026—meski Menhub optimistis realisasi perjalanan pemudik akan lebih tinggi dari prediksi.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah pabrik baja di Kabupaten Tangerang pada Kamis (5/2/2026), Purbaya mengungkap potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun per tahun akibat ulah pengusaha nakal tersebut.

Purbaya turun langsung ke lokasi PT PSM, salah satu dari tiga entitas utama yang tengah disidik. Dia menyatakan penyidikan tersebut untuk mematahkan stigma bahwa aparat pajak bisa 'dibeli' demi memuluskan praktik bisnis ilegal.

"Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya bisnis lancar. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main, ya kita 'hajar' terus," tegas Purbaya di lokasi pabrik yang pemiliknya diketahui telah melarikan diri saat sidak berlangsung.

Bendahara negara itu mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar sekitar 30 hingga 40 perusahaan baja yang diduga melakukan modus serupa.

Modus operandinya, mereka menjual barang secara tunai (cash basis) tanpa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyembunyikan omzet sesungguhnya untuk menekan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Purbaya, praktik ini tidak hanya merugikan kas negara, tetapi juga mendistorsi pasar. Perusahaan yang patuh pajak dipaksa bersaing dengan pemain curang yang bisa menjual barang dengan harga jauh lebih murah.

"Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan ada fairness di pasar. Kalau tidak, seolah kita menghukum orang yang baik," ujarnya.

Modus Rekening Karyawan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto membeberkan detail teknis penyidikan. Dia menyebut ada tiga entitas utama yang sedang disidik, yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPN.

Penyidikan difokuskan pada tahun pajak 2016—2019, periode di mana sektor konstruksi sedang booming sebelum pandemi Covid-19.

"Modusnya melaporkan penjualan tanpa memungut PPN. Kemudian menggunakan rekening pengurus, pemegang saham, hingga rekening karyawan untuk menyembunyikan omzet," jelas Bimo.

Dia memaparkan bahwa kerugian negara sementara dari tiga entitas tersebut ditaksir mencapai Rp510 miliar. Kendati demikian, jika diakumulasikan dengan dugaan pelanggaran pada 40 perusahaan baja lainnya maka nilainya membengkak signifikan.

"Estimasi kerugian dari 40 perusahaan tersebut setiap tahunnya sekitar Rp4 triliun," ungkapnya.

Saat ini, otoritas pajak tengah melakukan forensik digital terhadap server perusahaan dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana. Meski masa daluwarsa pajak menjadi tantangan, Bimo memastikan akan menaikkan status ke penyidikan apabila bukti kuat ditemukan demi memberikan efek jera.

Direktorat Jenderal Pajak juga memberi sinyal bahwa bersih-bersih ini tidak akan berhenti di industri baja. Bimo menyebut sektor lain yang berbasis bahan baku konstruksi dan kerap bertransaksi tunai, seperti industri mebel, juga masuk dalam radar pantauan.

"Tentu ada beberapa industri lain yang terindikasi, seperti mebel. Nanti kita akan report kalau sudah waktunya," ungkap Bimo.

Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah pengusaha mengatur strategi untuk bisa mendapatkan manfaat Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

“Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh final 0,5 ini melakukan praktik bunching atau menahan omzet dan melakukan praktik firm-splitting atau pemecahan usaha,” ucap Bimo dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senin, 17 November 2025, dipantau dari siaran langsung TV Parlemen.

Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan Pasal 57 ayat 1 dan 2 yang mengatur ulang subyek PPh final, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan perubahan pada Pasal 58 mengenai penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasalnya, kata Bimo, ada indikasi tarif PPh final 0,5 persen dimanfaatkan oleh wajib pajak yang peredaran brutonya telah melebihi batasan threshold.

Berikutnya, Bimo mengatakan kementerian juga menerima usulan dari dunia usaha terkait insentif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi. Dia mengatakan, ada wajib pajak pribadi yang memenuhi syarat namun tidak dapat menggunakan fasilias PPh final karena telah melewati jangka waktu tertentu. “Kami mengusulkan di Pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang,” kata Bimo.

Menurut Bimo, Kementerian Keuangan sudah melalukan harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum pada 22-24 okt 2025. Saat ini, perubahan PP Nomor 55 tahun 2022 sedang diproses di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk diajukan kepada presiden.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menemukan praktik manipulasi omzet dan pemecahan usaha demi mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM. Akibat celah tersebut, DJP akan melakukan sejumlah perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Bimo mengatakan sejumlah wajib pajak melakukan praktik bunching atau menahan omzet dan melakukan firm splitting atau pemecahan usaha.

"Terkait dengan strategi tax planning yang ada beberapa praktek dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh final 0,5% ini melakukan praktek bunching atau menahan omset dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha," ujar Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (18/11/2025).

Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan perubahan di Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 di Bab 10 terkait pengaturan ulang supaya PPH final setengah persen wajah pajak yang memegangi peredaran bruto tertentu.

"Dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak atau anti-avoidancy," ujarnya.

Sementara untuk memastikan kebijakan tetap tepat sasaran, pemerintah akan melakukan pengaturan ulang subjek PPh Final 0,5% dengan melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam praktiknya, Bimo menjelskan banyak wajib pajak yang masih bisa memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% padahal secar ekonom memiliki agregasi peredaran bruto yang melewati batas atau threshold yang ditetapkan.

"Untuk itu, maka kami melakukan usulan perubahan Pasal 58 Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," ujarnya.

Bimo menjelaskan sejumlah perubahan tersebut telah dilaporkan dan telah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum. Kini, tengah dalam proses permohonan penerapan PP kepada Presiden.

"Progresnya, seperti kami laporkan, sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Sekarang sudah di sekjen Kementerian Keuangan untuk proses permohonan penatapan PP kepada Presiden," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]