REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan jalan tol masih sebatas tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan resmi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemungutan PPN atas jasa jalan tol. “Perlu kami sampaikan bahwa terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” ujarnya kepada Republika, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan, belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat terkait layanan jalan tol. Menurut Bimo, arah kebijakan perluasan basis pajak memang tengah disiapkan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam perencanaan strategis DJP ke depan.

“Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan setiap kebijakan baru akan melalui proses yang panjang dan berhati-hati. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menetapkan aturan.

“Apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” jelas Bimo.

Kalangan pengusaha merespons wacana penghentian restitusi pajak dengan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara hati-hati. Pasalnya, wacana ini dinilai berdampak langsung terhadap likuiditas dunia usaha dan iklim investasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

"Wacana mengenai rencana penghentian restitusi pajak perlu dikaji ulang secara cermat dan hati-hati sebelum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan, karena akan berdampak luas terhadap kinerja dunia usaha nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan restitusi pajak merupakan bagian dari mekanisme fiskal yang sudah diatur dan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk mendukung aktivitas produksi hingga pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.

"Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasionalnya, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja," katanya.

[Gambas:Youtube]

Siddhi menilai konsistensi kebijakan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Kepastian hukum dinilai menjadi dasar utama bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

"Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas di sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan," ujarnya lebih lanjut.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyampaikan penolakan terhadap wacana penahanan atau penghentian restitusi pajak.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin menyebut dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian kebijakan di tengah tekanan ekonomi global.

"Para pelaku usaha mendukung program pemerintah, termasuk penciptaan lapangan kerja. Ini bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha," ujarnya.

Menurutnya, kondisi global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan perang tarif membuat dunia usaha menghadapi tekanan berat, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Dalam situasi tersebut, kebijakan yang menambah ketidakpastian dinilai dapat memperburuk iklim usaha.

"Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha," kata Saleh.

Ia menegaskan restitusi pajak merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

"Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini ketaatan perpajakan pengusaha tambang bakal meningkat usai dipersyaratkan sebagai pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menerapkan persyaratan dimaksud kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP maupun IUP Khusus (IUPK) tahun depan.

"[Kepatuhan perpajakan perusahaan tambang] pasti meningkat," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Tri mengatakan bahwa kemungkinan kebijakan tersebut akan mulai pada 2027. Dengan demikian, perusahaan tambang pemegang IUP maupun IUP Khusus bakal diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum memeroleh RKAB.

Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi perusahaan tambang atau pemilik IUP/IUPK di Inodnesia yang diajukan ke Kementerian ESDM. Operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut lembaganya dan Ditjen Minerba ESDM tengah melakukan finalisasi pembahasan aturan anyar itu.

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," ungkap Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak Februari 2026 dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (YoY), sedangkan 11,5% (YoY) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didirong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN.

"Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Wakil Menteri keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) sebelumnya menilai rencana tersebut akan sangat membantu otoritas dalam penagihan pajak perusahaan tambang.

Menurut Kepala Riset CITA Fajry Akbar, pengusaha tambang sudah pasti merupakan 'orang kuat' atau memiliki relasi dengan kekuatan politik. Tak ayal mengapa mereka sulit untuk dipajaki.

"Orang-orang atau group usaha yang seperti ini yang sulit untuk ditagih pajaknya. Berbeda dengan masyarakat umum seperti kasus pengepul susu UD Pramono yang tidak membayar utang pajak karena tidak mampu," terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Oleh sebab itu, Fajry pun menyatakan setuju apabila DJP Kemenkeu akan menerapkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu akan bisa membantu fiskus menagih pajak di sektor minerba yang selama ini dikenal sulit dipajaki.

"Akan sangat membantu DJP dalam penagihan pajak," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu.

Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan.

Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mulai mematangkan rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis.

Upaya ini digulirkan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjawab keluhan para penulis dan pelaku industri buku terkait kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku selama ini.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu mengatakan bahwa perbaikan kebijakan perpajakan bagi penulis merupakan bagian penting dari penguatan sektor kreatif, khususnya literasi.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi perpajakan ini diperlukan agar penulis dapat fokus berkarya tanpa terganggu proses administratif yang rumit.

“Penulis adalah fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kebijakan yang menaungi mereka harus adil dan memudahkan, bukan membatasi,” ujar Agustini dalam keterangannya, dikutip Bisnis.com, Senin (1/12/2025).

Direktur Penerbitan dan Fotografi Kemenparekraf Iman Santoso menambahkan bahwa proses penyusunan kebijakan kini memasuki fase krusial.

Tahun ini, kementerian menargetkan penyusunan naskah akademik dapat rampung sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada tahun berikutnya.

“Kami berharap kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku di subsektor ini,” tuturnya.

Saat ini, penghitungan PPh atas royalti penulis menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

NPPN merupakan metode untuk menentukan besaran penghasilan bersih bagi wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau profesi mandiri.

Skema tersebut kerap dipertanyakan karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai karakter profesi penulis, sekaligus menambah beban administrasi bagi kreator yang bekerja secara mandiri.

Guru Besar Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menyampaikan bahwa industri literasi selayaknya mendapatkan perlakuan perpajakan yang lebih sederhana, murah, efisien, dan tidak membebani penulis dengan beban administrasi yang berat.

“Jika kita berbicara mengenai industri literasi, seharusnya prinsipnya adalah No Tax on Knowledge,” tegasnya.

Dari sisi pelaku industri, penulis Asma Nadia mengaku lega akhirnya penyederhanaan regulasi perpajakan mulai diseriusi pemerintah, setelah 7 tahun isu ini bergulir. Pasalnya, mempertahankan profesi sebagai penulis cukup menantang.

“Karena itu, kami benar-benar berterima kasih atas kesungguhan pemerintah dalam mengupayakan perubahan,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor usaha di Indonesia tercatat menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak di Indonesia. Beberapa faktor dinilai menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak di sektor-sektor tersebut, mulai dari informalitas yang tinggi hingga banyaknya insentif maupun pengecualian terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipaparkan ke Komisi XI DPR hari ini, Rabu (26/11/2025), rasio penerimaan pajak (tanpa kepabeanan dan cukai) sekitar lima tahun belakangan atau setelah pandemi Covid-19 tidak pernah menyentuh angka 9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian rasio pajak tertinggi dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 tertinggi pada 2023 yakni 8,94% terhadap PDB. Kemudian, di 2025, realisasi baru mencapai 8,58% terhadap PDB, dengan target sebesar 9% pada akhir tahun.

Namun, apabila ditambah dengan kepabeanan dan cukai alias rasio perpajakan (tax ratio), maka target pemerintah yakni 10,25% terhadap PDB di akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi tax ratio di Indonesia meliputi struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan faktor administrasi.

Dari segi struktur ekonomi, Bimo menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh UMKM. Hal itu terlihat dari dominasi UMKM dengan omzet setahun di bawah Rp50 miliar apabila dibandingkan dengan total PDB. Secara terperinci, usaha mikro dengan omzet hingga Rp300 juta mencapai 37,35% terhadap PDB.

"Hal ini secara langsung menunjukkan sebagian besar ekonomi Indonesia masih berasal dari sektor yang belum menjadi basis pajak utama karena dikenakan tarif pajak yang lebih rendah atau bebas, karena [omzet] sampai Rp500 juta badan usaha itu tidak dikenakan pajak yang 0,5%," paparnya kepada Komisi Keuangan DPR, Rabu (26/11/2025).

Sebagaimana diketahui, UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh) final. Sementara itu, bagi yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% dan telah diperpanjang dari 2027 ke 2029.

Selain struktur ekonomi, rendahnya penerimaan pajak turut disebabkan oleh struktur pelaku usaha dan pilihan kebijakan pajak yang berlaku secara variatif. Misalnya, sektor konstruksi dan real estate memiliki mekanisme pengenaan PPh final yang berbeda dengan sektor lain.

Dari materi yang disampaikan oleh Bimo di DPR, sektor usaha konstruksi memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 10,5%. Namun, kontribusinya hanya 5% terhadap penerimaan pajak.

Situasi yang jomplang itu juga terlihat dari sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDB 12,8%, namun hanya memberikan 1,9% terhadap penerimaan pajak. Menurut Bimo, hal ini disebabkan oleh beberapa pengecualian pajak serta tingginya porsi tenaga kerja informal di beberapa sektor dimaksud.

"Pertambahannya terhadap penerimaan pajak relatif masih rendah akibat pengecualian pengenaan pajak dan tingginya informalitas di sektor seperti yang nampak di tabel," ucapnya.

Secara pertumbuhannya, papar Bimo, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada kuartal III/2025 tumbuh 12,08% (yoy). Namun, tingkat pengecualian pajak pada sektor tersebut membuat kontribusinya kepada penerimaan pajak rendah.

Sebaliknya, sektor yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan pajak seperti industri pengolahan dan perdagangan tumbuh lebih rendah. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDB di mana industri pengolahan dan perdagangan masing-masing berkontribusi 19,9% dan 13%.

Kontribusi dua sektor tersebut tercatat lebih tinggi terhadap penerimaan pajak yakni masing-masing sebesar 28,8% dari industri pengolahan, dan 18,8% dari perdagangan.

Akan tetapi, pada waktu yang sama, pertumbuhan ekspor terhadap PDB meningkat signifikan seperti yang terekam pada kuartal III/2025. Namun, penerimaannya terhadap pajak rendah.

"Laju pertumbuhan komponen ekspor berkontirbusi sangat signifikan terhadap PDB, sementara pajak yang dihasilkan dalam perdagangan ekspor tertekan akibat tarif PPN 0%," jelas Bimo.

Di luar itu, restitusi pajak yang tinggi juga disebut memengaruhi kinerja penerimaan. Bimo mengeklaim bahwa pihaknya pada waktu yang sama memberikan kepastian hukum dan membantu cash flow perusahaan dengan memastikan restitusi terlaksana.

"Tren restitusi pada 2025 terjadi peningkatan sampai dengan triwulan III 2025 sekitar Rp90,57 triliun atau tumbuh 38,81% dari jumlah restitusi pada periode yang sama tahun sebelumnya," pungkas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencatat penerimaan pajak masih terkontraksi pada Oktober 2025. Kondisi ini semakin memperkuat prediksi mengenai potensi pelebaran shortfall penerimaan pajak pada tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa penerimaan pajak sampai Oktober 2025 hanya sebesar Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu masih terkontraksi sebesar 3,8% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.517,5 triliun.

Dengan realisasi penerimaan pajak tersebut, pemerintah masih perlu mengejar penerimaan pajak sebesar Rp614,9 triliun atau sekitar 29,8% dari outlook penerimaan pajak 2025.

Sebelumnya, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan agar pemerintah tidak abai terhadap risiko fiskal yang kini mulai meningkat seiring melemahnya kinerja penerimaan pajak.

Fajry menilai kebijakan perpajakan yang dijalankan pemerintahan baru belum menunjukkan arah yang jelas. Menurutnya, Prabowo mewarisi kondisi ‘mati gaya’ dari akhir pemerintahan Jokowi, ketika sejumlah kebijakan fiskal dibatalkan, termasuk rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan program Tapera.

“Tidak ada yang salah dengan keputusan membatalkan kebijakan. Itu bentuk pemerintah mendengar aspirasi publik. Namun, ketika potensi penerimaan turun, belanja negara semestinya ikut disesuaikan,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Fajry mengingatkan, ketidakseimbangan antara penerimaan dan belanja berpotensi memperlebar defisit. Kondisi itu bisa mempertinggi persepsi risiko fiskal, yang terbukti ketika investor asing menarik kepemilikan surat utang pemerintah pada September lalu dan menekan nilai tukar rupiah.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan kebijakan fiskal sembrono seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Inggris Elizabeth Truss, yang gagal menjaga keseimbangan antara pemotongan pajak dan pengeluaran negara.

"Saat itu Truss melakukan pemotongan tarif pajak [pendapatan] namun gagal menjaga sisi pengeluaran [belanja]. Akhirnya, nilai tukar poundsterling anjlok dan inflasi meningkat," katanya.

Fajry pun menilai APBN 2025 menghadapi risiko shortfall pajak yang besar. Jika kinerja penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya setara dengan capaian beberapa bulan terakhir maka dia memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 82,22% dari outlook sepanjang tahun atau shortfall sekitar Rp389,26 triliun.

“Sekalipun ada extra effort seperti tahun lalu, penerimaan pajak hanya akan mencapai 85%–88%. Sangat sulit untuk mencapai outlook APBN yang ditetapkan 94%,” jelas Fajry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto blak-blakan soal upayanya dalam membenahi profesionalitas serta layanan para fiskus pajak, mencegah penggerusan potensi penerimaan pajak, hingga upaya mengejar target setoran pajak.

Dalam Program Tax Time CNBC Indonesia, Bimo mengatakan, seluruh strateginya telah ia ungkapkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pajak baru pada Mei 2025. Seluruh strategi yang ia jabarkan pun telah mendapat persetujuan dari Kepala Negara.

Salah satu strategi yang ia sampaikan langsung kepada Prabowo ialah terkait agenda strategis untuk memperkuat kemampuan internal fiskus pajak. Kebijakan ini terkait dengan penguatan deteksi dini seluruh potensi perpajakan, mulai dari transaksi lintas negara, hingga underground economy atau aktivitas ekonomi yang belum masuk ke sistem pencatatan pemerintah.

"Kemampuan internal ini untuk mendeteksi transaksi lintas negara, kemudian juga untuk mendeteksi underground ekonomi," ucap Bimo, Selasa (18/11/2025).

Oleh sebab itu, setelah resmi resmi dilantik sebagai bos DJP, ia mengaku langsung mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan internal itu, hingga membentuk mekanisme pencegahan serta penutupan celah-celah praktik penghindaran pajak.

"Bagaimana dari sisi pencegahannya kita tutup celah-celah praktik penghindaran pajak yang secara sistematis itu dilakukan secara masif oleh beberapa pelaku usaha," paparnya.

Berikut ini ulasan lengkap berbagai strategi Bimo dalam memperkuat penerimaan pajak Indonesia:

1. Pegang 'Senjata Ampuh' Lawan Pengemplang

Bimo mengungkapkan sejumlah instrumen yang kini telah dimiliki negara untuk menghadapi praktik pengemplang pajak meski mereka melarikan diri dan kekayaannya ke luar negeri.

"Jadi kami melakukannya secara sistemik. Jadi kita juga mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan data lintas institusi, kami mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, dari data ekspor bea cukai, kemudian dari data laporan keuangan wajib pajak," paparnya.

Kementerian Keuangan pun ia sebut sedang membangun Financial Reporting Single Window, yang bisa memperoleh data-data transaksi perbankan secara komplit.

Data ini sebagai pelengkap dari komitmen pemerintah dan instansi lain terkait pertukaran informasi secara otomatis alias Automatic Exchange of Information (AEOI), termasuk dengan negara lain.

"Kemudian setelah kami dapat data itu tentu kita akan melakukan rekonsiliasi, kemudian analisis yang berbasis risiko untuk mendeteksi outlier-outlier dari transaksi yang memang ada abnormalities. Di tengah perbedaan yang signifikan ini kami akan melihat antara kewajaran pelaporan wajib pajak dengan referensi pasar komoditas," tutur Bimo.

2. Bongkar Modus Eksportir Kelabui Pajak dan Rugikan Negara Rp 140 M

Operasi gabungan Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, bersama Satgassus Polri baru-baru ini menangkap 87 kontainer milik berbagai perusahaan yang mengelabui pajak.

Pelanggaran ini dilakukan oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Diketahui, barang diberitahukan sebagai fatty matter - kategori yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan terbatas (lartas) ekspor. Ternyata, kontainer ini berisi CPO.

Bimo menuturkan kasus ini awalnya merupakan laporan dari Satgassus OPN di Polri. Ditjen Pajak (DJP), kata Bimo, tidak bisa bekerja sendiri dalam kasus ini. Ditjen Pajak juga mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung terkait dengan modus informasi ekspor fatty matter tersebut.

"Kami mendapatkan informasi dari Satgasus Optimasi Penerimaan Negara (OPN) di Polri, kemudian saat ini juga yang sudah masuk ke penyidikan. Itu kami mendapat informasi awal dari Kejaksaan Agung terkait dengan modus informasi ekspor POME padahal itu CPO," ujar Bimo.

Bimo menuturkan ini merupakan modus klasik yang sudah ditemukan sejak bertahun-tahun. Modus ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan melakukan pelaporan data barang ekspor yang tidak sesuai dengan realitas.

"Jadi, modusnya itu menurunkan nilai jual baik ekspor POME maupun fatty matter. Nah, otomatis ketika menurunkan nilai jual, maka akan menurunkan penghasilan di pelaporan pajaknya dan tentunya juga menurunkan pembayaran pajaknya," ungkap Bimo.

Sejak 2021 hingga 2025, Ditjen Pajak mencatat ada sebanyak 257 perusahaan melakukan ekspor POME. Ditjen Pajak dan Satgassus akan menyisir perusahaan-perusahaan tersebut.

"Ini memang tidak hanya PT MMS saja, tetapi dari building case kita selama tahun 2021 sampai 2025, itu ada sekitar 257 pajak-pajak itu yang melakukan ekspor pumi. Nah tentu ini indikasi awal," kata Dirjen Pajak.

Dari hasil penyisiran itu, terdapat berbagai jenis pelaku under invoicing atau mis-invoicing, di sektor CPO. Mulai dari perusahaan perdagangan murni, pedagang yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit, hingga pabrik sawit berstatus eksportir.

Dari data Ditjen Pajak, tercatat volume transaksi yang diduga dimanipulasi mencapai Rp 2,8 triliun dari 25 perusahaan, dan Rp 49,8 triliun dari 257 perusahaan lain. Dari aktivitas ekspor yang terjadi sepanjang 2025, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 140 miliar.

Perhitungan tersebut diperoleh dari sinkronisasi harga dan penelusuran terhadap penggunaan kode HS. Ditemukan, banyak eksportir yang melaporkan CPO sebagai fatty matter maupun POME, komoditas turunan CPO yang tidak dikenakan bea keluar.

"Jadi seharusnya CPO itu dikenakan bea keluar sekian, kemudian revenue-nya juga dari sisi perpajakan sekian, ternyata dilaporkan sebagai fatty matter. Yang mana tidak kena bea keluar, kemudian juga pungutan ekspor yang lain juga tidak kena. Sehingga transaksi yang dilaporkan pun akan jauh di bawah harga transaksi yang sesungguhnya," ujarnya

Sebagai tindak lanjut, DJP kini tengah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya, yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN, untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan.

3. Temukan Praktik Persekongkolan PNS Pajak dengan Konsultan dan Wajib Pajak

Selain praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, Bimo juga menemukan pelanggaran etik di internal Direktorat Jenderal Pajak, dengan modus persekongkolan antara pegawai pajak dengan konsultan maupun wajib pajak itu sendiri.

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo.

Untuk menangani kebiasaan praktik persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

Dalam peraturan baru itu, nantinya juga akan ada pembatasan eks fiskus pajak agar tak lagi bisa melakukan pelayanan perpajakan hingga mengakses sistem perpajakan. Fiskus pajak adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus, mengelola, dan menarik pajak dari wajib pajak.

"Kami sudah siapkan sistem dan kerangka regulasi untuk itu. Kami akan kunci NIK dan NPWP yang bersangkutan di Coretax, sehingga tidak bisa lagi mereka melakukan pelayanan perpajakan di luar pajak ketika mereka resign," ucap Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

4. Pecat 39 Pegawai Pajak Nakal

Sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak pada Mei 2025, dalam kurun waktu empat bulan Bimo telah memecat 39 pegawainya yang kedapatan melakukan tindakan fraud atau menyalahi wewenang.

Ia mengatakan, seharusnya pemecatan yang telah ia lakukan terhadap 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) nakal sudah cukup memberikan efek jera bagi pegawai lainnya untuk bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, ia mengakui, sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki profesionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparya.

Sebagaimana diketahui tindakan fraud yang ditemukan dalam kasus pegawai pajak yang dipecat Bimo di antaranya ialah penerimaan uang suap dari wajib pajak untuk mengakali ketentuan perpajakan. Bahkan ada yang sempat ia tangkap tangan atau OTT saat Rapimnas Kemenkeu Oktober 2025.

5. Perbaikan Coretax untuk Melayani 80 Wajib Pajak

Bimo dalam program Tax Time itu juga megungkapkan kebijakan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem inti administrasi pajak atau Coretax yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan dan kemudahan pemenuhan kewajiban para wajib pajak.

Ia mengakui, Coretax merupakan sistem besar yang harus terus menerus diperkuat, karena targetnya bisa melayani sebanyak 80 juta wajib pajak, dari yang saat ini baru ada sekitar 14 juta wajib pajak di tanah air.

"Sistem ini sangat besar, karena kami desain untuk bisa mewadahi semua ekosistem perpajakan untuk katakanlah minimal itu 80 juta wajib pajak yang terdaftar di dalam sistem kami," papar Bimo.

Meski demikian, dari sisi wajib pajak yang memanfaatkan sistem coretax hingga kini juga memang masih sedikit. Ia mencatat dari total 14 wajib pajak di Indonesia, baru sekitar 3 juta wajib pajak atau 21% yang melakukan aktivasi akun di sistem Coretax.

Padahal, ia menyebut, Coretax merupakan layanan digital sistem perpajakan yang menjadi haknya para wajib pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun.

"Jadi sekali lagi, teman-teman masyarakat silahkan segera mengaktivasi akun wajib pajaknya, segera buat kode otorisasi supaya hak masyarakat untuk mendapatkan layanan digital perpajakan itu bisa terpenuhi," ucap Bimo

Untuk melakukan aktivasi akun Coretax, menurutnya bukan masalah yang sulit, karena masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh kode otorisasi dan memasukkan digital signature untuk mengaktivasi akun Coretax nya.

"Kemudian submit digital signature yang nantinya mulai dari penerbitan SPT, kemudian faktur pajak, bukti potong, dan berbagai macam layanan elektronis yang lain itu hanya bisa diakses ketika sudah aktivasi tadi," ungkap Bimo.

Untuk mempersiapkan seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2025 yang akan dilakukan pada 2026 melalui Coretax, ia pun mengungkapkan telah merancang stress test supaya para wajib pajak tak lagi menemukan kesalahan sistem saat melaporkan kewajiban pelaporan SPT Tahunannya.

"Puluhan ribu karyawan kami akan nge-hit sistem dalam waktu yang sama dan mudah-mudahan November ini kami bisa selesai stress test dan kami confidence bisa dengan sistem yang baru ini bersiap memberikan servis kami yang terbaik bagi wajib pajak, sehingga nantinya mudah-mudahan di Januari 2026 ongoing, moving forward, layanan SPT bisa menjamin kelancaran dan kesuksesan peningkatan penerimaan negara maupun kepatuan perpajakan," paparnya.

6. Kejar Target Pajak Tanpa Kebijakan dan Tarif Baru

Dalam kesempatan itu, Bimo Wijayanto juga mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ia terapkan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 2.189,3 triliun, dan 2026 sebesar Rp Rp 2.357,7 triliun .

Bimo memastikan, strategi yang akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak dengan mengluarkan kebijakan perpajakan baru, seperti menaikkan tarif ataupun menyasar objek pajak baru.

"Tentu dalam upaya tersebut, kami sudah disampaikan juga oleh pimpinan kami, Bapak Menteri, kita tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merupakan materi perpajakan baru," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Strategi pertama, Bimo mengungkapkan, pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat terlebih dahulu kembali pulih supaya aktivitas ekonomi semakin cepat bergerak dan pada akhirnya mendorong setoran perpajakan.

Strategi itu dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari mendorong belanja negara hingga mengalokasikan dana menganggur pemerintah yang selama ini bersemayam di Bank Indonesia (BI) hingga mencapai Rp 276 triliun, terdiri dari alokasi Rp 200 triliun pada September 2025, dan tambahan Rp 76 triliun ke berbagai bank milik negara maupun daerah pada November 2025.

"Kebijakan penempatan Rp 200 triliun plus top-up Rp 76 triliun ke perbankan komersial yang sudah disalurin ke kredit produktif, ke sektor real, dampaknya mulai terlihat pada konsumsi, pada investasi, pada ekonomi growth, dan juga pada perkembangan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama untuk penerimaan negara di APBN," kata Bimo.

"Dan kebijakan insentif perpajakan, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur, supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta," tegasnya.

Strategi kedua, ia melanjutkan, ialah dengan memperkuat sistem administrasi perpajakan, supaya berbagai layanan perpajakan dilakukan secara digital, hingga meningkatkan kepatuhan pembayaran para wajib pajak. "Jadi cortex kita benahi terus, kita sempurnakan terus," tegas Bimo.

Ketiga, ialah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para fiskus pajak dengan memperkuat perbaikan internal dan tidak menoleransi berbagai bentuk fraud yang dilakukan para pegawai pajak.

"Karena garda terdepan dari pelayanan perpajakan yang 44 ribu pasukan di rumah besar kami, di DJP, saya tidak akan mentoleransi sedikit pun kalau ada fraud di antara mereka. Jadi ini untuk meneguhkan bahwa masyarakat bisa put their trust on us," papar Bimo.

Keempat ialah dengan mendesain insentif perpajakan yang semakin terarah, supaya sektor-sektor usaha yang membutuhkan stimulus dapat betul-betul menikmati bantuan dari pemerintah dari sisi keringanan pajak, sehingga dapat menjaga iklim usahanya dan tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kebijakan insentif perpajakan, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur, supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta," ujarnya.

Kelima ialah dengan mengoptimalkan pengawasan atas pembayaran masa seiring dengan peningkatan pengawasan kepatuhan material, melalui pengujian pembayaran pajak seperti audit, hingga memperluas basis pajak dengan mencegah kebocoran pembayaran pembayaran pajak, seperti praktis penggerusan, penghindaran pajak, ataupun mengalihkan kekayaan ke luar negeri.

"Tentu kita bersinergi terus dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan, dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengampu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian juga tentunya dengan para penegak hukum dari mulai Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BPKP, dan juga teman-teman yang lain," tegas Bimo.

Dengan berbagai strategi ini, Bimo meyakini meskipun target penerimaan pajak pada 2026 akan tumbuh 13,5%-14% dari outlook realisasi penerimaan pajak 2025, capaian penerimaan negara akan bisa tercapai sesuai target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah dengan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, penguatan internal kapasitas, penguatan kerjasama eksternal, penguatan kerjasama multilateral dengan para otoritas pajak dari negara-negara lain, insya Allah bisa kami capai, mudah-mudahan semuanya voluntary based, jadi enggak perlu ada penegakan-penegakan hukum yang enggak perlu lagi," papar Bimo.

7. DJP Siap Dikritik

Bimo memastikan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini telah membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.
Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo di kantor CNBC Indonesia.

"Tadi sudah ada banyak kasus yang bisa kita ungkap bersama, kita cegah bersama. Selain itu juga kami membuka diri terhadap bahkan teman-teman dari masyarakat sipil," tegasnya.

Bimo juga mengaku, turut mengajak seluruh organisasi independen yang fokus mengawasi tata kelola pemerintahan untuk turut serta mengawasi kinerja dan layanan para pegawai pajak.

"Transparency International Indonesia, itu juga teman-teman dari ICW, kemudian juga teman-teman dari bahkan Amnesty International, teman-teman saya lama, karena kami juga dulu bekerja di bidang Stranas Pencegahan Korupsi, jadi watchdog kami di masyarakat sipil itu kami berikan ruang, kami berikan bahan untuk mengkritisi kami," papar Bimo.

Di sisi lain, ia menegaskan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Dirjen Pajak pada Mei 2025 ia pun telah berkomitmen untuk membuka data pajak supaya menjadi bahan bagi masyarakat untuk bisa terus mengkritisi secara baik kinerja dan layanan para fiskus pajak.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh tax center, ada ratusan tax center di seluruh Indonesia. Kami berikan bahan, kalau sekarang teman-teman masyarakat sipil, akademisi, mau meneliti tentang pajak, tentang kinerja model ekonomi pajak, kami buka data itu," kata Bimo.

"Sepanjang tidak ada data individual dengan narasi identitas wajib pajak, itu sah-sah saja untuk dilakukan pemodelan untuk membantu kami supaya bekerja lebih baik," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ia terapkan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 2.189,3 triliun, dan 2026 sebesar Rp Rp 2.357,7 triliun .

Bimo memastikan, strategi yang akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak dengan mengluarkan kebijakan perpajakan baru, seperti menaikkan tarif ataupun menyasar objek pajak baru.

"Tentu dalam upaya tersebut, kami sudah disampaikan juga oleh pimpinan kami, Bapak Menteri, kita tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merupakan materi perpajakan baru," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Strategi pertama, Bimo mengungkapkan, pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat terlebih dahulu kembali pulih supaya aktivitas ekonomi semakin cepat bergerak dan pada akhirnya mendorong setoran perpajakan.

Strategi itu dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari mendorong belanja negara hingga mengalokasikan dana menganggur pemerintah yang selama ini bersemayam di Bank Indonesia (BI) hingga mencapai Rp 276 triliun, terdiri dari alokasi Rp 200 triliun pada September 2025, dan tambahan Rp 76 triliun ke berbagai bank milik negara maupun daerah pada November 2025.

"Kebijakan penempatan Rp 200 triliun plus top-up Rp 76 triliun ke perbankan komersial yang sudah disalurin ke kredit produktif, ke sektor real, dampaknya mulai terlihat pada konsumsi, pada investasi, pada ekonomi growth, dan juga pada perkembangan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama untuk penerimaan negara di APBN," kata Bimo.

"Dan kebijakan insentif perpajakan, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur, supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta," tegasnya.

Strategi kedua, ia melanjutkan, ialah dengan memperkuat sistem administrasi perpajakan, supaya berbagai layanan perpajakan dilakukan secara digital, hingga meningkatkan kepatuhan pembayaran para wajib pajak. "Jadi cortex kita benahi terus, kita sempurnakan terus," tegas Bimo.

Ketiga, ialah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para fiskus pajak dengan memperkuat perbaikan internal dan tidak menoleransi berbagai bentuk fraud yang dilakukan para pegawai pajak.

"Karena garda terdepan dari pelayanan perpajakan yang 44 ribu pasukan di rumah besar kami, di DJP, saya tidak akan mentoleransi sedikit pun kalau ada fraud di antara mereka. Jadi ini untuk meneguhkan bahwa masyarakat bisa put their trust on us," papar Bimo.

Keempat ialah dengan mendesain insentif perpajakan yang semakin terarah, supaya sektor-sektor usaha yang membutuhkan stimulus dapat betul-betul menikmati bantuan dari pemerintah dari sisi keringanan pajak, sehingga dapat menjaga iklim usahanya dan tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kebijakan insentif perpajakan, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur, supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta," ujarnya.

Kelima ialah dengan mengoptimalkan pengawasan atas pembayaran masa seiring dengan peningkatan pengawasan kepatuhan material, melalui pengujian pembayaran pajak seperti audit, hingga memperluas basis pajak dengan mencegah kebocoran pembayaran pembayaran pajak, seperti praktis penggerusan, penghindaran pajak, ataupun mengalihkan kekayaan ke luar negeri.

"Tentu kita bersinergi terus dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan, dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengampu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian juga tentunya dengan para penegak hukum dari mulai Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BPKP, dan juga teman-teman yang lain," tegas Bimo.

Dengan berbagai strategi ini, Bimo meyakini meskipun target penerimaan pajak pada 2026 akan tumbuh 13,5%-14% dari outlook realisasi penerimaan pajak 2025, capaian penerimaan negara akan bisa tercapai sesuai target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah dengan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, penguatan internal kapasitas, penguatan kerjasama eksternal, penguatan kerjasama multilateral dengan para otoritas pajak dari negara-negara lain, insya Allah bisa kami capai, mudah-mudahan semuanya voluntary based, jadi enggak perlu ada penegakan-penegakan hukum yang enggak perlu lagi," papar Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku menemukan kebiasaan praktik fraud atau persekongkolan antara fiskus pajak dengan konsultan maupun wajib pajak dalam mengakali ketentuan perpajakan.

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Untuk menangani kebiasaan prakti persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menemukan praktik manipulasi omzet dan pemecahan usaha demi mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM. Akibat celah tersebut, DJP akan melakukan sejumlah perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Bimo mengatakan sejumlah wajib pajak melakukan praktik bunching atau menahan omzet dan melakukan firm splitting atau pemecahan usaha.

"Terkait dengan strategi tax planning yang ada beberapa praktek dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh final 0,5% ini melakukan praktek bunching atau menahan omset dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha," ujar Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (18/11/2025).

Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan perubahan di Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 di Bab 10 terkait pengaturan ulang supaya PPH final setengah persen wajah pajak yang memegangi peredaran bruto tertentu.

"Dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak atau anti-avoidancy," ujarnya.

Sementara untuk memastikan kebijakan tetap tepat sasaran, pemerintah akan melakukan pengaturan ulang subjek PPh Final 0,5% dengan melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam praktiknya, Bimo menjelskan banyak wajib pajak yang masih bisa memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% padahal secar ekonom memiliki agregasi peredaran bruto yang melewati batas atau threshold yang ditetapkan.

"Untuk itu, maka kami melakukan usulan perubahan Pasal 58 Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," ujarnya.

Bimo menjelaskan sejumlah perubahan tersebut telah dilaporkan dan telah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum. Kini, tengah dalam proses permohonan penerapan PP kepada Presiden.

"Progresnya, seperti kami laporkan, sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Sekarang sudah di sekjen Kementerian Keuangan untuk proses permohonan penatapan PP kepada Presiden," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin jajaran Kementerian Keuangan bisa mengumpulkan Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini dari total Rp 50 triliun pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak.

Purbaya pun mengancam pengemplang pajak tidak main-main dengan Kementerian Keuangan.

"Kemungkinan besar tertagih, mereka jangan main-main sama kita," ujar kepada dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Adapun sampai saat ini, uang pajak yang baru tertagih dari pengemplang pajak mencapai Rp 8 triliun. Sebagian besar, kata Purbaya, masih membayar cicilan dan sisanya masih terus dikejar oleh Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.

"Yang Rp 50 triliun itu akan terkejar pelan-pelan. Tapi baru Rp 8 triliun sekarang," katanya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menargetkan bisa mengumpulkan Rp 20 triliun dari total Rp 60 triliun tunggakan 200 wajib pajak yang menjadi pengemplang hingga akhir 2025.

Hal ini ia ungkapkan setelah ditanya langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang kemampuan penagihan terhadap 200 pengemplang pajak besar itu hingga akhir tahun.

"Dari hasil Rapimnas itu mohon izin pak sekitar Rp 20 triliun, karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang," kata Bimo di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Bimo mengatakan, per hari ini, sudah terkumpul Rp 7,21 triliun dari hasil penagihan tunggakan 200 wajib pajak yang memiliki piutang ke negara Rp 60 triliun itu.

Artinya, ada sekitar penambahan Rp 216 miliar setoran piutang pajak yang telah diserahkan para pengemplang pajak besar itu per bulan ini.

"Tadi Rp 7 triliun ternyata data terakhir Rp 7,216 triliun, jadi nambah Rp 216 miliar," ungkap Bimo.

Bimo mengatakan, perolehan tagihan para pengemplang pajak itu berasal dari 91 wajib pajak yang telah membayar dan berkomitmen untuk mengangsur kewajibannya.

Sementara itu, tercatat ada 5 wajib pajak yang kesulitan likuiditas hingga masuk kategori macet dalam melunasi tunggakan pajaknya yang sudah berstatus inkrah di mata hukum.