REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperkuat predikatnya sebagai hotel ramah lingkungan, Hotel Borobudur Jakarta bersama Artha Graha Peduli (AGP) kembali berpartisipasi dalam Earth Hour 2026 dengan mengusung tema “Beri Ruang untuk Bumi”.

Melampaui durasi standar Earth Hour selama 60 menit, Hotel Borobudur Jakarta bersama Artha Graha Peduli (AGP) konsisten mengimplementasikan inisiatif ini selama 90 menit, guna mengoptimalkan dampak penghematan energi serta efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih maksimal.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, pencahayaan di sejumlah area publik dimatikan selama 90 menit, mulai pukul 20.30 hingga 22.00 WIB, dan digantikan dengan cahaya lilin yang tersebar di berbagai titik, menciptakan suasana yang lebih hangat dan reflektif.

Sejalan dengan tema yang diusung, momen ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi tamu untuk menikmati kebersamaan dalam suasana yang lebih tenang dan bermakna.

Langkah ini tidak hanya bersifat simbolis, juga mencerminkan upaya nyata dalam mengurangi konsumsi energi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi sumber daya.

Pada pelaksanaan Earth Hour selama 90 menit pada Sabtu, 28 Maret 2026, melampaui durasi standar global, Hotel Borobudur Jakarta berhasil mencatat penghematan energi signifikan di berbagai sistem operasional.

Sistem HVAC menjadi kontributor utama, sementara efisiensi dari sistem mekanikal dan elektrikal memberikan kontribusi hingga 25 persen dari total penghematan energi, menunjukkan optimalisasi kinerja di seluruh sistem selama periode berlangsung.

Capaian ini menegaskan durasi yang lebih panjang memberikan dampak lebih optimal dalam upaya efisiensi energi. Hotel Borobudur Jakarta mengajak tamu turut serta dalam Earth Hour 2026 sebagai bentuk kepedulian sederhana namun berdampak bagi lingkungan.

Melalui komitmen berkelanjutan dalam efisiensi energi dan konservasi air, hotel terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi bumi serta mendorong gaya hidup yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Komitmen ini juga tecermin melalui berbagai penghargaan yang telah diraih, antara lain Republika ESG Now Award 2025 untuk kategori Green Initiative, Landmark Hotels in Asia pada ACES Awards 2025, Silver Winner Sustainable Hotel (5-Star Category) pada Wonderful Indonesia Awards 2025, Jakarta Leading Cultural & Heritage Hotel pada Jakarta Tourism Awards 2025, serta ASEAN Green Hotel Award 2026, yang semakin memperkuat posisi Hotel Borobudur Jakarta sebagai hotel yang konsisten dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hotel Borobudur Jakarta merayakan ulang tahun ke-52, menandai perjalanan lebih dari lima dekade sebagai salah satu ikon perhotelan di Jakarta. Perayaan yang berlangsung di main lobby ini diisi dengan cake cutting ceremony, penampilan tari, sambutan dari Jakarta International Hotels & Development (JIHD), serta doa bersama yang dipimpin oleh Dr KH Bukhari Sail Attahiri dari Masjid Istiqlal.

Director of Discovery Hotels and Resort Anggi Susilowati mengatakan, perjalanan 52 tahun ini merupakan bukti komitmen dan dedikasi Hotel Borobudur Jakarta dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjadi bagian dari perkembangan industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia. Ia menyampaikan, momentum HUT ke-52 menjadi refleksi perjalanan panjang Hotel Borobudur Jakarta dalam menghadirkan pelayanan dan pengalaman berkelas, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat melalui nilai kebersamaan, budaya, dan kontribusi sosial.

"Kami menyadari pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, kepercayaan, dan kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan, mitra, serta seluruh tim yang menjadi bagian dari perjalanan kami hingga hari ini," ujar Anggi dalam perayaan HUT ke-52 Hotel Borobudur di Lobi Utama Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/3/2026).

Ia mengatakan, momentum ini juga menjadi pengingat bagi manajemen untuk terus berinovasi, memperkuat kualitas layanan, serta menjaga komitmen dalam menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi setiap tamu. Dalam perayaan HUT ke-52, Hotel Borobudur Jakarta turut menghadirkan berbagai penawaran spesial yang dapat dinikmati para tamu, di antaranya menu teppanyaki di Miyama Japanese Restaurant serta special anniversary set menu di Teratai Chinese Restaurant dengan harga Rp 52 ribu++ per orang, serta diskon 50 persen untuk seluruh pilihan cakes, bread, dan pastries di Borobudur Gourmet yang dihadirkan secara khusus dalam rangka perayaan ini.

"Tidak hanya itu, tersedia pula promo menginap spesial dengan diskon hingga 52 persen untuk pemesanan melalui website resmi pada 23 Maret 2026, dengan periode menginap hingga 30 Juni 2026," ucap Anggi.

Anggi mengatakan, para tamu juga dapat menikmati tambahan benefit berupa diskon 15 persen untuk food & beverage serta diskon 15 persen untuk perawatan spa dan massage di Klub & Spa Borobudur.

Eksekutif Asisten Manajer Hotel Borobudur I Nyoman Sudimantra mengucapkan terima kasih atas doa untuk 52 tahun Hotel Borobudur Jakarta. Nyoman berharap Hotel Borobudur Jakarta dapat tetap eksis, berkembang, dan semakin jaya, seiring dengan perkembangan Indonesia ke depannya yang semakin baik.

"52 tahun ini merupakan perjalanan yang cukup panjang bagi hotel kami untuk selalu melakukan inovasi agar tetap eksis di industri pariwisata, terutama di Jakarta dan Indonesia," kata Nyoman.

Suasana kebersamaan semakin terasa saat kue perayaan dibagikan langsung kepada para tamu sebagai simbol rasa syukur dan apresiasi. Selain seremoni utama, perayaan ini juga dimeriahkan dengan kehadiran UMKM Bazaar yang menghadirkan berbagai produk bernuansa Ramadhan dan Lebaran, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam momentum spesial ini.

Mastercard mengungkapkan lebih dari separuh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengikuti program pendampingan Strive di Indonesia mencatat peningkatan omzet.

Program Manager Mercy Corps Indonesia Glory Sunarto mengatakan hasil evaluasi menunjukkan 57 persen peserta melaporkan kenaikan keuntungan usaha setelah mendapatkan pelatihan dan akses pendampingan bisnis.

"Hasil penilaian dampak menunjukkan bahwa 57 persen partisipan melaporkan ada peningkatan keuntungan usaha. Jika target awal kami berkontribusi terhadap peningkatan usaha sebesar 15 persen, program ini telah melampaui dengan capaian 57 persen," ujar Glory dalam acara Laporan Mastercard Strive Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan hingga akhir Januari 2026 program Mastercard Strive telah menjangkau dan mendampingi lebih dari 550 ribu pelaku UMK di Indonesia.

Sebanyak 75 persen dari peserta program tersebut merupakan usaha yang dipimpin atau dimiliki perempuan, tersebar di 15 kabupaten di lima provinsi.

Glory mengatakan pendampingan yang diberikan mencakup literasi keuangan, pemasaran digital, hingga penguatan kapasitas pengelolaan usaha.

Hasilnya, lebih dari 70 persen pelaku UMK perempuan telah masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk memanfaatkan pemasaran daring dan perangkat keamanan siber untuk mendukung operasional bisnis.

"Dari berbagai pencapaian program yang ada saat ini, lebih dari 70 persen perempuan usaha mikro kecil telah masuk dalam ekosistem digital, mulai dari menggunakan perangkat keamanan siber hingga mengaplikasikan digital marketing untuk mengembangkan usahanya," ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas digital, program tersebut juga membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMK.

Mercy Corps mencatat lebih dari 26 ribu pelaku usaha mendapatkan akses kredit usaha melalui 17 lembaga jasa keuangan, dengan 97 persen penerima merupakan perempuan dan sebagian besar baru pertama kali memperoleh pembiayaan formal.

Menurut Glory, akses awal terhadap pembiayaan tersebut kemudian mendorong pelaku UMK memanfaatkan layanan keuangan lain, seperti dompet digital, QRIS merchant untuk pembayaran, hingga asuransi mikro.

Layanan tersebut dinilai membantu memperkuat ketahanan usaha sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan.

Pendampingan yang dilakukan mentor juga berdampak pada penguatan manajemen usaha. Lebih dari 80 persen peserta dinilai memiliki kapasitas pengelolaan bisnis yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan produksi dan pengelolaan keuangan.

Bahkan sekitar 85 persen peserta mengaku baru mendapatkan informasi mengenai cara mengoperasikan usaha secara lebih efektif melalui program tersebut.

"Pendampingan dari fasilitator membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan perencanaan produksi, sehingga kapasitas usaha mereka menjadi lebih baik," ujarnya.

Secara keseluruhan, program ini juga mencatat 80.734 pelaku UMK mulai mengaplikasikan pemasaran digital, 146.280 pelaku usaha mengakses sumber daya pelatihan dan modul pendampingan, serta 109.330 pelaku usaha menggunakan panduan keamanan siber untuk melindungi aktivitas bisnisnya.

Selain itu, sebanyak 126.498 pelaku UMK mengakses layanan keuangan seperti tabungan, QRIS merchant, dompet digital, dan asuransi.

Meski demikian, Glory mengakui pencapaian dalam penciptaan lapangan kerja baru masih terbatas. Evaluasi program menunjukkan hanya sekitar 5 persen peserta yang melaporkan pembukaan lapangan kerja tambahan, dengan rata-rata menyerap satu hingga tiga pekerja baru.

Ia menambahkan, pelatihan dan pendampingan juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha.

"Dari pelatihan dan pendampingan yang diperoleh 63 persen usaha mikro dan kecil, mereka yakin bahwa kapasitas untuk membuat setiap keputusan bagi usaha mereka adalah hal yang baik untuk meningkatkan rasa percaya diri termasuk keyakinan mereka untuk menyisihkan dan memiliki dana darurat," jelas dia lebih lanjut.

Pemerintah memangkas target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 menjadi Rp279,5 triliun. Sedianya, target diarahkan hingga Rp295 triliun dengan skema yang lebih fleksibel dan bunga 6 persen per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas subsidi dan komitmen penyaluran dari perbankan.

Ferry mengatakan penetapan target KUR tidak hanya mengacu pada ruang fiskal subsidi yang tersedia, tetapi juga kesiapan bank penyalur dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.

"Jadi di kita itu ada target sesuai dengan kapasitas subsidi. Kalau sesuai dengan kapasitas subsidi kita bisa mencapai itu, tapi kita juga perlu konfirmasi dengan kapasitas penyaluran bank," ujar Ferry dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan angka Rp279,5 triliun merupakan jumlah yang telah dikonfirmasi kepada bank penyalur, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Jumlah yang bisa kita konfirmasi ke bank itu di Rp279,5 triliun. Jadi yang sudah kita distribusikan ke masing-masing bank dan yang akan mereka commit untuk menyalurkan totalnya sekitar Rp279,6 triliun," katanya.

Menurut Ferry, KUR tetap difokuskan bagi pelaku usaha yang memiliki prospek tetapi belum memenuhi syarat perbankan atau belum bankable.

"Targetnya terutama pelaku usaha yang usahanya bagus tapi belum bisa akses bank. Usahanya punya prospek, tapi belum bankable, ini yang jadi target kita," ujarnya.

Sepanjang 2025, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp270,08 triliun atau sekitar 96,4 persen dari target Rp280 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 4,59 juta debitur dan menyerap sekitar 13,77 juta tenaga kerja. Sekitar 60,71 persen penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi.

Ferry juga menyebut sekitar 3 juta debitur pada 2025 mengalami peningkatan kelas usaha secara bertahap, baik dari sisi plafon kredit maupun skala usaha, misalnya dari super mikro ke mikro, lalu ke kecil hingga komersial.

Untuk 2026, total target kredit program pemerintah mencapai Rp308,41 triliun. Dari jumlah tersebut, KUR reguler sebesar Rp279,53 triliun, sementara sisanya terdiri dari Kredit Alsintan Rp233,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp549,51 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sekitar Rp28,1 triliun.

Meski target plafon KUR ditetapkan Rp279,5 triliun, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil sebesar 6 persen efektif per tahun serta peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi menjadi minimal 65 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri AgamaNasaruddin Umar mengatakan alasan sidang isbat 1447 Hijriah/2026 Masehi digelar di hotel. Pasalnya sebelumnya sidang dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Gedung Kemenag JL. M.H Thamrin.

Kementerian Agama kemudian mengumumkan sidang Isbat diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Nasaruddin menjelaskan sedang berlangsung pengerjaan jalan di M.H Thamrin sehingga dikhawatirkan parkiran mengular ke jalan yang mengakibatkan kemacetan.

"Karena pembangunan jalan raya di depan jalan Thamrin itu sedang dikerjakan oleh PU, jadi kita tidak ada parkir, bahkan sempit ya. Maka dikhawatirkan terganggu tidak ada tempat parkir, gimana ya. Nah, maka itu kita tahun ini kita pindahkan ke sini dulu ya," katanya sebelum memulai seminar sidang isbat 1 Ramadan 1447 H, Selasa (17/2/2026).

Dia menegaskan bahwa tidak ada kendala teknis penetapan 1 Ramadan 1447 H, dan hanya perihal pergantian tempat.

"Yang kedua persiapannya kita sudah selesai. Jadi seperti normatif, seperti tahun yang lalu, nggak ada masalah teknis, hanya tempatnya aja berbeda," jelasnya.

Saat ini Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, sejumlah ormas Islam, hingga tamu undangan dari negara sahabat tengah melaksanakan seminar sidang isbat.

Setelah itu pelaksanaan sidang isbat yang digelar secara tertutup. Kemudian konferensi pers penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah alasan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026. Mulai dari menyeimbangkan harga global hingga keberlanjutan pasokan.

Menurut Bahlil, saat ini banyak pengusaha yang terbiasa menggenjot produksi hingga maksimal jauh di atas kebutuhan konsumsi. Karenanya, kebiasaan ini harus diubah demi keberlanjutan.

"Saya katakan 'bos negara ini bukan milik kita saja, ada anak cucu kita'. Kalau memang belum laku dengan harga baik, ya jangan dulu kita produksi secara masif. Kasih tinggallah anak cucu kita ini," ujar Bahlil dalam acara Kuliah Umum Strategi Swasembada Energi di Hotel Borobudur, Kamis (12/2).

Bahli menyebutkan pemangkasan produksi juga bertujuan untuk mengendalikan harga global. Pasalnya, apabila permintaan sedikit, tapi produksi melimpah, maka harganya murah.

"Kalau kita produksinya banyak permintaannya sedikit harganya murah. Ya kita buat aja keseimbangan berapa konsumsi itu yang diproduksi," katanya.

Bahlil menyebutkan saat ini harga batu bara Indonesia masih bergantung pada negara asing. Padahal, dari konsumsi batu bara di dunia 8,9 miliar ton yang diperdagangkan itu hanya 1,3 miliar ton, mayoritas berasal dari dalam negeri.

"Indonesia menyuplai batubara ke luar negeri 560 juta 43 persen sampai 44 persen, tapi harganya bukan kita yang kendalikan," terangnya.

Kementerian ESDM menurunkan kuota produksi batu bara dari 790 juta ton pada 2025 menjadi 600 juta ton saja untuk tahun ini.

Para pengusaha pun meminta untuk target produksi dinaikkan. Bahlil menyebut hal itu akan dipertimbangkan.

"(RKAB ada permintaan untuk dinaikkan kembali?) Ya nanti kita lihat ya," ujarnya.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) sebelumnya menyampaikan keberatan atas potensi terganggunya kelangsungan usaha pertambangan seiring dengan diterbitkannya angka produksi batubara oleh Menteri ESDM dalam proses evaluasi RKAB 2026.

"Berdasarkan laporan anggota, angka produksi yang ditetapkan ini jauh dibawah angka persetujuan RKAB 3 tahunan, maupun pengajuan RKAB tahunan 2026 yang telah tahap evaluasi 3 serta realisasi produksi 2025, dengan pemangkasan produksi yang signifikan dan bervariasi pada kisaran 40 hingga 70 persen," ujar Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani dalam keterangan resmi yang dirilis Sabtu (31/1) lalu.

Karenanya, APBI-ICMA menilai perlu kriteria penetapan yang jelas serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar proses evaluasi RKAB dapat dipahami.

"Besaran pemotongan tersebut berpotensi menempatkan skala produksi perusahaan di bawah skala keekonomian yang layak, sehingga berdampak pada kelayakan usaha dan kesinambungan operasional," ujarnya.

Menurut Gita, dengan skala produksi yang terpangkas secara signifikan, perusahaan menghadapi kesulitan untuk menutup biaya operasional tetap, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban finansial lainnya, antara lain kepada lembaga perbankan, lembaga pembiayaan/leasing.

:Kondisi ini meningkatkan risiko penundaan hingga penghentian sebagian atau seluruh kegiatan operasional, termasuk dampaknya pada ketenagakerjaan yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif yang terjadi pada perusahaan pertambangan, kontraktor dan perusahaan pendukung lainnya jika angka RKAB tetap dipangkas signifikan," ujarnya.

Dampak pemotongan produksi tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tambang, tetapi juga menjalar langsung kepada kontraktor pertambangan, perusahaan angkutan dan perusahaan pelayaran serta perusahaan jasa penunjang lainnya yang bergantung pada kesinambungan kegiatan produksi tambang.

Di tingkat daerah, berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi lokal serta keberlanjutan berbagai program pendukung yang selama ini dijalankan perusahaan. Kondisi ini juga meningkatkan risiko gagal bayar (default loan) kepada lembaga perbankan, dan perusahaan pembiayaan alat berat/leasing.

"Apabila risiko ini terjadi secara luas, akan mempengaruhi stabilitas sektor pembiayaan serta aktivitas ekonomi di daerah penghasil batubara secara keseluruhan," terang Gita.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Aguan alias Sugianto Kusuma dan Tomy Winata tercatat sebagai pemilik manfaat dari PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. (JIHD), perusahaan yang memiliki jaringan hotel termasuk Hotel Borobudur di Jakarta.

Menjawab surat Bursa Efek Indonesia (BEI) perihal permintaan penjelasan terkait dengan pemilik manfaat JIHD tingkat perorangan, Direktur/Sekretaris Perusahaan, Hendi Lukman menjelaskan bahwa selama ini perseroan mencantumkan nama PT Kresna Aji Sembada sebagai pemilik manfaat (saham di atas 25%) dalam setiap laporan perubahan data pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Pada data dan dokumen perseroan yang tersedia, tidak terdapat pemegang saham dalam bentuk perorangan yang memiliki kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung di atas 25% sehingga pada saat pelaporan tersebut tidak teridentifikasi pemilik manfaat dalam bentuk perorangan,” jelas Hendi dalam suratnya kepada BEI, Rabu (11/2/2026).

Namun, pengertian pemilik manfaat tersebut kemudian berubah berdasarkan ketentuan I.5 Peraturan Bursa No. I-E. “Maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam nomor 4, pemilik manfaat dari perseroan [JIHD] adalah Sugianto Kusuma [Aguan] dan Tomy Winata,” kata Hendi.

Sebagai gambaran, pengertian pemilik manfaat berdasarkan ketentuan I.5 tersebut adalah orang perorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Tak hanya itu, pemilik manfaat juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pemilik manfaat, dalam hal ini Aguan dan Tomy Winata merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham JIHD.

Adapun, selama ini pengertian pemilik manfaat berdasarkan ketentuan dari laporan perubahan data yang disampaikan melalui sistem AHU adalah orang perorangan yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki saham dan hak suara dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Kemudian, pemilik manfaat menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

“Perseroan [JIHD] berkomitmen untuk menyesuaikan dan melengkapi pengungkapan pemilik manfaat, serta menyampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Hendi.

Adapun di lantai bursa, saham JIHD pada perdagangan hari ini, Rabu (11/2/2026) ditutup dengan harga Rp540 per lembar setelah dibuka pada level Rp535 per lembar. Sepanjang perdagangan hari ini, saham JIHD bergerak di kisaran Rp530—Rp545 per lembar, dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp1,26 triliun.

Dengan harga Rp540 per lembar, saham JIHD sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2026 terkoreksi 30 poin atau -5,26% dan dalam 6 bulan terakhir turun 85 poin atau -13,60%. Kendati demikian, pergerakan saham JIHD sempat melambung tinggi dan bertengger di level Rp755 per lembar pada 6 Januari 2026 dan terendah di level Rp510 pada 2 Februari 2026.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) menyiapkan 639.635 tiket penumpang pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dari jumlah tersebut, yang telah terjual sebanyak 133.780 tiket untuk keberangkatan 11 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani mengatakan untuk tiket yang disediakan tersebut naik 15 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak 551.485 tiket.

Sementara, untuk realisasi penjualan tiket tersebut naik 12,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

"Jumlah kapal yang kami operasionalkan untuk melayani masyarakat di masa Nataru ini sejumlah 55 kapal yang terdiri dari 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis. Di mana dari 55 kapal ini seluruh pelabuhan yang kami singgahi ada 304 pelabuhan," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Rabu (10/12).

Tri menyebutkan salah satu faktor yang mendorong kenaikan penjualan tiket adalah diskon tarif sebesar 20 persen. Diskon berlaku selama periode 17 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.

Pelni memperkirakan ada lima rute terpadat pada periode libur Nataru nanti, yakni Batam-Belawan (PP), ⁠Makassar-Bau-Bau (PP) dan ⁠Manokwari-Sorong.

Adapun lima pelabuhan keberangkatan terpadat ialah Pelabuhan Ambon dengan perkiraan melayani 41.404 penumpang, Makassar 37.088 penumpang, Batam 27.789 penumpang, Sorong 25.242 penumpang, dan Jayapura 21.871 penumpang.

Sementara, pelabuhan kedatangan yang diprediksi paling padat adalah Pelabuhan Ambon 36.263 penumpang, Makassar 35.092 penumpang, Belawan 24.840 penumpang, Batam 23.089 penumpang, dan Sorong 25.162 penumpang.

Guna melayani penumpang dengan baik, maka perusahaan pun memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas agar ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal aman.

"Terkait dengan ketersediaan BBM pada tahun ini ketersediaan BBM sebanyak kurang lebih 21 ribu km yang berada di 8 titik suplai yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, Ambon, Kupang, Dayakura, dan Sorong," pungkasnya.

KOMPAS.com - Bagi warga Jakarta, tentu sudah tak asing lagi dengan Hotel Borobudur, salah satu hotel mewah bintang 5 tertua di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1970-an.

Hotel ini berada di lokasi yang sangat strategis di tengah Kota Jakarta, bahkan masuk kawasan ring 1 karena sangat berdekatan dengan Istana Negara.

Hotel Borobudur didirikan di atas lahan seluas lebih dari 9 hektar di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dan hanya selemparan batu dari Monas maupun Masjid Istiqlal.

Karena letaknya yang berada di jantung pusat pemerintahan, wajar jika hotel ini sering digunakan sebagai lokasi pertemuan maupun menginap tamu yang menghadiri acara-acara penting kenegaraan.

Siapa pemilik Hotel Borobudur Jakarta?

Untuk diketahui, pemilik Hotel Borobudur Jakarta adalah PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (JIHD), perusahaan milik konglomerat Tomy Winata dan Sugianto Kusuma alias Aguan.

Mengutip situs resmi JIHD, sejarah Hotel Borobudur bisa ditarik dari tahun 1969 saat dibentuknya PT Djakarta International Hotel, perusahaan yang membangun Hotel Borobudur di Lapangan Banteng.

Hotel Borobudur kemudian selesai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan langsung oleh penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto. Pasca-diresmikan, hotel ini langsung digunakan sebagai lokasi konferensi PATA (Pasific Asia Travel Association).

PT Djakarta International Hotel kemudian melantai di pasar modal pada tahun 1984 dengan harga sahamnya kala itu sudah ditawarkan di level Rp 1.500 per lembarnya.

PT Djakarta International Hotel kemudian resmi berubah nama menjadi PT Jakarta International Hotels and Development Tbk. Selain Hotel Borobudur, perusahaan ini juga membangun dan mengelola kawasan bisnis SCBD, di Jalan Sudirman, melalui anak usahanya, PT Danayasa Arthatama.

PT Danayasa Arthatama adalah perusahaan yang sama yang membangun beberapa gedung pencakar langit di kawasan SCBD, termasuk gedung Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepemilikan Tomy Winata dan Aguan

Sementara dilihat dari profil perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham dominan di PT Jakarta International Hotels and Development Tbk adalah Tomy Winata sebanyak 13,15 persen.

Lalu ada pula sosok Sukardi Tandijono Tang dengan kepemilikan saham di JIHD sebanyak 6,05 persen, dan kepemilikan publik sebanyak 10 persen.

Pemegang saham terbanyak di JIHD adalah PT Kresna Aji Sembada yang menguasai 40,03 persen saham PT Jakarta International Hotels and Development Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Aguan dan Tomy Winata lewat Arta Graha Network.

Masih mengutip situs BEI, PT Jakarta International Hotels and Development Tbk juga menjadi induk dari perusahaan properti pengembang SCBD, PT Danayasa Arthatama Tbk, dengan kepemilikan saham 82,41 persen.

Namun demikian, pada tahun 2020, PT Danayasa Arthatama Tbk menyatakan keluar dari BEI, sehingga kini statusnya adalah perusahaan tertutup (delisting).