Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang tergerusnya pendapatan riil masyarakat menjadi faktor utama yang berpotensi menekan mobilitas mudik Lebaran 2026. Alhasil, masyarakat lebih selektif merencanakan perjalanan ke kampung halaman tahun ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya memprediksi adanya penurunan jumlah masyarakat yang mudik atau melakukan mobilitas pada Lebaran tahun ini sebesar -1,7% terhadap survei 2025 dan -6,55% terhadap realisasi tahun lalu.

Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas sepakat dengan hasil survei dari Kemenhub. Menurutnya, penurunan memang terjadi akibat kondisi ekonomi riil yang masih lesu.

“Kalau terjadi penurunan saya sepakat. Saya prediksikan menurun karena ekonomi memang lesu,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, salah satu kelompok yang terdampak adalah pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kelompok penyumbang mobilitas mudik, akibat efisiensi maupun pembatasan perjalanan dinas.

“ASN sekarang praktis hanya dari gaji dan tunjangan kinerja saja sehingga cenderung pas-pasan. Sebelumnya mereka memiliki pendapatan dari perjalanan dinas, dan itulah yang mereka tabung untuk mudik lebaran,” tambahnya.

Selain ASN, pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah juga disebut terdampak penurunan omzet akibat adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang untuk menyisihkan tabungan mudik menjadi lebih terbatas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya potensi penurunan jumlah pemudik, termasuk pendapatan yang turun.

Pelemahan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, yang menunjukkan adanya penurunan upah riil buruh sebesar -0,06% dari periode Agustus 2025. Penurunan sebesar -5,29% juga terjadi pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024.

“Jadi terus melemah sebetulnya dari sisi pendapatan riil masyarakat dan saya rasa yang lebih banyak mengalami itu kalangan menengah ke bawah. Jadi ini yang menyebabkan juga saya pikir faktor penting kenapa ada potensi penurunan mobilitas orang pada lebaran 2026,” katanya.

Apalagi, lanjut Faisal, apabila sebagian perusahaan atau pemberi kerja yang menyicil ataupun tidak mampu memberikan THR sebesar yang diharapkan. Kondisi tersebut lantas berpengaruh terhadap rencana mudik.

Hal tersebut sejalan dengan daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menurut Faisal belum terlalu kuat.

Meskipun dari total permintaan dan total pengeluaran ada peningkatan dalam lima bulan terakhir menjelang Nataru diperkirakan akan berlangsung terus sampai dengan lebaran, tetapi indeks penjualan ritel masih terdorong oleh belanja dari kalangan menengah atas.

“Sehingga sebagian mereka terpaksa memilih untuk lebih selektif lagi dalam berbelanja, termasuk untuk keperluan mudik. Untuk mudik itu bukan hanya ongkos transportasi saja yang dihitung,” lanjut Faisal.

Selain itu, Faisal memandang masyarakat semakin selektif memilih waktu pulang kampung karena posisi lebaran atau liburan yang berdekatan dengan tahun baru maupun Imlek.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pelemahan pendapatan riil dan daya beli, menjadi penentu utama arah mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2026—meski Menhub optimistis realisasi perjalanan pemudik akan lebih tinggi dari prediksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepesertaan industri dana pensiun dinilai masih sangat bergantung pada sektor tenaga kerja formal. Semakin banyak pekerja formal, maka potensi kepesertaan dana pensiun pun akan naik.

Kondisi sebaliknya menghantui, ketika ekonomi sedang lesu dan penyerapan tenaga kerja ikut rendah, maka tambahan kepesertaan dana pensiun juga akan rendah pula.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda membeberkan saat ini saja indeks inklusi dana pensiun masih sangat rendah, yakni di kisaran 5% saja.

“Jika ingin meningkatkan dari sisi peserta sukarela, tentu berat. Dari hampir 30 juta peserta, hanya 5,5 juta dari peserta sukarela. Sisanya dari peserta iuran wajib yang dari pekerjaan formal,” bebernya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Sebab itu, dia menilai pada 2026 mendatang industri dana pensiun tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan hanya akan di kisaran 6%—8% dan masih didorong peserta wajib, ini pun dengan asumsi PHK menurun di tahun depan.

“Jika PHK naik dan penyerapan tenaga kerja masih rendah, maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan,” sebutnya.

Tidak hanya mengenai PHK, Nailul turut menyoroti kejadian bencana alam yang terjadi di akhir tahun ini pasti akan mengoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja.

“Dengan demikian, pertumbuhan dari kepesertaan dana pensiun akan mengalami perlambatan juga,” ucap dia.

Sementara itu, pengamat industri dana pensiun Suheri berpendapat kemungkinan pertumbuhan industri dana pensiun pada 2026 mendatang akan ditopang kenaikan iuran dan hasil investasi.

Mulanya, dia menyebut bahwa pertumbuhan peserta dana pensiun di tahun depan relatif tidak signifikan. Menurutnya, jumlah peserta yang pensiun dan baru perbandingannya relatif akan sama.

“Jadi kenaikan itu lebih banyak disebabkan oleh pertama mungkin adanya kenaikan iuran yang terjadi karena adanya kenaikan gaji. Kedua adanya kontribusi dari sebagian hasil investasi,” katanya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Sebab demikian, dia merasa pertumbuhan di industri ini pun tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Suheri belum melihat adanya indikator yang bisa membuat pertumbuhan itu menjadi lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa total aset pada industri dana pensiun per Oktober 2025 tumbuh sebesar 9,82% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan total aset tersebut merupakan total dari program pensiun sukarela dan program pensiun wajib.

“Pada industri dana pensiun total aset per Oktober 2025 tumbuh sebesar 9,82% [YoY] dengan nilai mencapai Rp1.647,49 triliun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB November 2025, pada Kamis (11/12/2025).

Dia merincikan untuk program pensiun sukarela total asetnya tumbuh sebesar 5,52% (YoY) dengan nilai mencapai Rp400,44 triliun. Sementara itu, nilai iuran untuk program ini tercatat senilai Rp31,46 triliun, tumbuh 6,64% (YoY).

Adapun, nilai manfaat dari program pensiun sukarela turut tumbuh sebesar 7,96% (YoY) atau senilai Rp35,24 triliun. Sementara itu, jumlah peserta di program ini 5,37 juta orang.

“Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp1.247,05 triliun tumbuh sebesar 11,28% [YoY],” tutur Ogi.

Dalam paparannya terlihat bahwa nilai iuran program pensiun wajib menyentuh Rp94,83 triliun atau tumbuh 6,66% (YoY). Nilai manfaatnya tumbuh 12,66% (YoY) menjadi Rp61,43 triliun. Sementara itu, jumlah peserta mencapai 24,33 juta orang.

JAKARTA - Tekanan ekonomi yang berlarut-larut mulai mengguncang ketahanan finansial rumah tangga Indonesia. Hasil survei Inventure–Alvara 2025 terhadap 600 responden menunjukkan pergeseran signifikan dalam perilaku keuangan masyarakat, terutama pada aspek pendapatan, tabungan, dan investasi yang kini didominasi tren penurunan.

Dalam laporan tersebut terungkap bahwa kemampuan masyarakat untuk menyimpan dana mulai tergerus. Sebanyak 35% responden menyatakan tabungannya menurun, sementara hanya 10% yang mengalami kenaikan.

Tekanan lebih berat terlihat pada pos investasi, di mana 40% responden melaporkan penurunan investasi dan hanya 7 persen yang mencatat peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat kini terpaksa memprioritaskan kebutuhan jangka pendek serta menjaga kestabilan arus kas harian, alih-alih menambah aset jangka panjang.

Managing Partner Inventure, Yuswohady mengatakan pergeseran ini sebagai perubahan mendasar dalam perilaku konsumsi. Penurunan tabungan, merosotnya investasi, dan pendapatan yang stagnan telah memaksa masyarakat masuk ke mode bertahan.

"Di fase dormant economy seperti saat ini, konsumen berubah menjadi frugal consumer, jauh lebih hemat, lebih kritis, dan lebih menuntut nilai. Mereka tidak lagi membeli berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan urgensi dan manfaat nyata," ujarnya dalam Business Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sementara itu, dinamika pendapatan juga menggambarkan tekanan serupa. Meski 55 persen responden menyebut pendapatannya tetap dan masih cukup, terdapat 14 persen yang mengatakan pendapatannya tetap namun tidak lagi mencukupi kebutuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilnya pendapatan kini tak lagi menjamin kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika biaya hidup terus meningkat.

Pada kesempatan yang sama, CEO Alvara Research Center, Hasannudin Ali, menilai perubahan perilaku ini sebagai adaptasi realistis masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Data survei yang dilakukan menunjukkan ketahanan finansial rumah tangga mulai rentan.

"Ketika pendapatan tak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, fokus masyarakat bergeser dari akumulasi aset menuju pengamanan arus kas harian. Dalam situasi seperti ini, perilaku frugal menjadi strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga," jelasnya.

Kombinasi antara menurunnya tabungan, melemahnya investasi, serta stagnasi pendapatan akhirnya melahirkan pola konsumsi baru yang semakin kuat, Frugal Consumer. Konsumen kini lebih selektif, hemat, dan menuntut nilai terbaik dari setiap pengeluaran. Pergeseran ini menjadi sinyal bahwa pasar memasuki babak baru, di mana efisiensi, kebutuhan esensial, dan keputusan pembelian berbasis manfaat akan menjadi karakter utama dalam lanskap konsumsi Indonesia pada 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap tak tercapainya target penerimaan pajak bukan disebabkan kesalahan para petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurutnya, target penerimaan pajak yang sulit tercapai lebih disebabkan perekonomian yang tengah lesu.

"Saya pernah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak itu (target penerimaan) enggak tercapai, tapi karena ekonominya turun. Tapi kan orang-orang enggak peduli di luar sana," kata Purbaya saat mengunjungi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau LTO, dikutip dari akun media sosialnya, Senin (10/11/2025).

Oleh sebab itu, ia pun memberikan pesan kepada para aparat pajak untuk terus bekerja secara optimal untuk mengumpulkan setoran pajak sampai akhir tahun ini.

Meski realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 baru sebesar Rp 1.273,35 triliun, atau 58,16% dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp 2.189 triliun, Purbaya masih percaya diri setoran pajak akan tercapai sesuai targetnya.

"Teman-teman pajak, jangan putus asa. Target pasti bisa tercapai. Kita usahakan seoptimal mungkin agar penerimaan pajak tetap tumbuh," ungkap Purbaya.

Di tengah usaha pemerintah membalikkan ekonomi, Purbaya melihat setoran pajak juga membaik. Dia pun berharap target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai.

"Kita sudah mulai membalikkan arah ekonomi sejak minggu kedua September. Sekarang pajaknya mulai membaik sedikit demi sedikit dan saya harap target tahun ini bisa tercapai," katanya.

Purbaya juga meyakini penerimaan pajak tahun depan akan lebih baik karena ekonomi RI membaik dan akan didorong untuk mencapai 6%.

"Kalau rasio kita betul, private sector berjalan baik," ujarnya.

Dia berpesan kepada pegawai pajak untuk menjaga integritas dan memahami betul apa yang mereka kerjakan.

"Yang penting Anda ngerti kan apa yang Anda kerjain. Jaga terus integritas," tegasnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesulitan mencapai target penerimaan pajak bukan disebabkan kinerja pegawai pajak, melainkan karena lemahnya kondisi ekonomi. Ia menilai, penurunan aktivitas ekonomi membuat ruang penerimaan negara ikut tertekan.

"Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar, bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi, orang-orang kan nggak peduli orang di luar," ujar Purbaya dalam unggahan di akun TikTok, dikutip Minggu (9/11/2025).

Meski tekanan ekonomi menjadi tantangan utama, Purbaya optimistis target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun tahun ini akan tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta seluruh aparatur Direktorat Jenderal Pajak untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas negara. "Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak," ujarnya dengan nada tegas.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Ia menilai, sikap ramah dan etika pelayanan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

"Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak," tambah Bendahara Negara tersebut.

Menurutnya, tantangan utama dalam penerimaan pajak bukan hanya soal kepatuhan wajib pajak, melainkan berkaitan erat dengan pergerakan ekonomi nasional. Ketika aktivitas bisnis melambat, potensi penerimaan negara pun ikut berkurang.

Namun demikian, Purbaya menyebut ada sinyal positif pemulihan ekonomi yang mulai terlihat sejak pertengahan September 2025. Ia berharap tren tersebut dapat berlanjut hingga akhir tahun dan memberi dorongan tambahan bagi pencapaian penerimaan negara.

"Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin yang mungkin. Kita udah balikin ekonomi di sejak September minggu ke dua ke sini. Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan targetnya bisa tercapai lah," tuturnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga memandang prospek ekonomi nasional tahun depan akan lebih kuat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2026, dengan harapan sektor swasta dapat menjadi motor penggerak utama dalam memperluas basis pajak.

"Tapi untuk tahun depan saya pikir akan lebih bagus karena ekonomi kita harusnya udah mulai balik. Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%. Itu harusnya kalau rasionya kita betul privat sector-nya bisa jalan," pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor turun, sedangkan klaimnya meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa premi asuransi kendaraan bermotor turun 5,0% (year on year/YoY) menjadi Rp13,5 triliun per Agustus 2025. Di satu sisi, klaimnya mencapai Rp5,3 triliun atau naik 2% (YoY).

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut penurunan premi ini utamanya disebabkan oleh perlambatan penjualan kendaraan baru dan menurunnya daya beli masyarakat di kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Selain itu, sebagian konsumen memilih perpanjangan polis dengan cakupan pertanggungan yang lebih terbatas atau beralih ke perlindungan dasar,” ungkapnya kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

Untuk peningkatan klaim asuransi, kata Budi, disebabkan oleh meningkatnya frekuensi klaim berskala kecil, baik akibat kerusakan ringan maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah perkotaan.

Tidak hanya itu, dia menyebut cuaca ekstrem dan peningkatan mobilitas masyarakat turut memperbesar potensi klaim asuransi kendaraan bermotor pada Agustus 2025 ini.

Meski begitu, Budi berujar AAUI tetap berharap kinerja lini usaha kendaraan bermotor bisa menunjukkan perbaikan pada semester II/2025. Hal ini seiring dengan potensi peningkatan penjualan kendaraan baru menjelang akhir tahun.

“Adapun, untuk mendorong kembali pertumbuhan premi, perusahaan asuransi perlu memperkuat inovasi produk serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses distribusi,underwriting, dan pelayanan klaim,” sarannya.

Menurut Budi, pengembangan produk yang lebih fleksibel dan berbasis perilaku penggunaan kendaraan (usage-based insurance) dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat.

“Kemudian juga kolaborasi dengan ekosistem otomotif sepertidealer, lembaga pembiayaan, dan bengkel resmi menjadi langkah penting guna memperluas basis nasabah,” tegasnya.

Sementara itu, perusahaan asuransi umum PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) juga mencatatkan penurunan premi kendaraan motor berdasarkan data terbarunya.

“Premi kendaraan bermotor Aswata turun 7%. Untuk Aswata, klaim sampai saat ini masih wajar, tetapi ada kenaikan karena beberapa kejadian bencana banjir di Bali dan rusuh di beberapa kota di Indonesia,” ujar Direktur Utama Aswata Christian Wanandi kepadaBisnis, Kamis (30/10/2025).

Adapun, untuk bisa mendongkrak pendapatan premi, lanjutnya, Aswata berkomitmen untuk mengutamakan layanan klaim dan produk yang menarik untuk para calon nasabah.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menegaskan kondisi asuransi kendaraan bermotor itu menunjukkan bahwa industri tetap terkendali.

“OJK terus mendorong penguatan praktik manajemen risiko dan reasuransi agar kapasitas perlindungan terhadap bencana dan risiko meningkat tetap terjaga,” katanya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip Jumat (31/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) masih rendah sampai dengan akhir September 2025.

Menariknya, di tengah rendahnya penyerapan anggaran dan melemahnya kineja ekonomi, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,1 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

"Kita memahami bahwa ada beberapa kebijakan efisiensi 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah tahun 2025 ini. Nah tapi dengan transfer ke daerah yang cukup tinggi bahwa dana pemda di perbankan ternyata kemudian menumpuk dan kalau angka akhir Agustus 2025 angka dana pemda di rekening kas umum daerah Rp233,1 triliun," terangnya di gedung kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sampai dengan akhir September 2025, realisasi penyerapan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2025 setelah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang efisiensi yakni 74,2% atau Rp644,9 triliun.

Adapun belanja pegawai di daerah pada September 2025 baru Rp310,8 triliun atau lebih rendah dari September 2024 yakni Rp313,1 triliun.

Belanja barang dan jasa hingga 30 September 2025 juga masih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp196,6 triliun. Pada akhir September tahun lalu, belanja barang dan jasa sudah menyentuh angka Rp219,7 triliun.

Realisasi belanja modal di daerah terpantau lebih lambat. Penyerapannya hingga akhir September 2025 baru Rp58,2 triliun, atau jauh lebih rendah dari September 2024 yakni Rp84,7 triliun. Kemudian, belanja lainnya baru mencapai Rp147,2 triliun atau lebih rendah dari September tahun lalu yakni Rp203,1 triliun.

"Kami mendorong lagi-lagi sejalan dengan pelaksanaan APBN, kami mendorong pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendorong perekonomian dan mendorong pertumbuhan," terang Suahasil.