Bisnis.com, PADANG — Di sebuah sudut kawasan Kalumbuk, Kota Padang, Sumatra Barat, seorang pedagang sederhana bernama Ja’far menjalani hari-harinya dengan tekun. Usianya telah melewati setengah abad, tetapi semangatnya seolah tak ikut menua.

Sejak 1996, Ja’far telah akrab dengan kerasnya dunia perdagangan. Dari hiruk-pikuk Jakarta hingga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya pada 2000, perjalanan panjang itu menempa dirinya menjadi sosok yang tangguh.

Kini, kesehariannya dihabiskan dengan mendorong sebuah gerobak berisi es rumput laut, soto Padang, dan martabak telur mini. Gerobak itu bukan sekadar alat berdagang, melainkan saksi bisu perjuangannya selama bertahun-tahun.

Di bawah langit Padang yang kadang terik, kadang mendung, Ja’far terus melangkah. Mendorong gerobaknya, menyapa pelanggan, dan menata harapan sedikit demi sedikit. Baginya, hidup bukan tentang seberapa tinggi naik, tapi seberapa kuat bertahan.

Selama ia masih mampu berdiri dan tangannya masih kuat mendorong gerobak dagangannya, Ja’far akan terus berjualan menjaga api harapan agar tetap menyala, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masa depan yang dia yakini masih ada

Dia memilih berjualan di sekitar kawasan perguruan tinggi, tak jauh dari rumahnya. Di sana, pelanggan utamanya adalah mahasiswa. Setiap hari, Ja’far berdagang, dengan harga untuk es rumput laut seharga Rp7.000, soto Padang Rp12.000, dan martabak mini Rp7.000.

Dari hasil itulah, dia menghidupi keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Baginya, bisa membuat anaknya tetap bersekolah adalah kebahagiaan yang tak ternilai.

Dalam perjuangan itu, Ja’far tidak sendiri. Sang istri selalu setia mendampingi, ikut membantu meski usia juga tak lagi muda. Bersama, mereka menghadapi naik turunnya kehidupan dengan kesabaran yang tak tergoyahkan.

Namun, waktu tidak selalu berpihak. Seiring berkembangnya usaha kuliner di Padang, pelanggan Ja’far mulai berkurang. Banyaknya pelaku UMKM baru membuat persaingan semakin ketat. Gerobak yang dulu menjadi harapan, perlahan mulai rapuh dimakan usia. Di tengah penurunan pendapatan, kondisi itu menjadi beban tersendiri.

Dia sempat dilanda kegelisahan. Memperbaiki gerobak berarti mengorbankan kebutuhan keluarga. Sementara itu, dia juga harus menyisihkan penghasilan untuk membayar pinjaman KUR di Bank Nagari Syariah yang telah berjalan hampir tiga tahun.

Keadaan semakin sulit saat bencana alam melanda Padang pada November 2025. Usaha yang dijalaninya terdampak, pembeli pun semakin sepi, dan cicilan sempat tersendat.

Harapan Baru Datang

Melalui bantuan CSR dari Bank Nagari yang bekerja sama dengan Yayasan Rangkiang Peduli Negeri, Ja’far mendapatkan gerobak baru yang dikenal sebagai Gerobak Anak Nagari. Bantuan itu datang pada pertengahan 2025, tepat saat Ja’far hampir kehilangan pegangan.

Gerobak baru itu bukan sekadar pengganti yang lama. Dia adalah simbol harapan baru. Dengan alat dagang itu, Ja’far kembali bangkit, dia kembali mendorong langkahnya, menyusuri jalanan, menawarkan dagangannya dengan semangat yang tak pernah padam.

Bagi Ja’far, bantuan itu sangat berarti. Dia merasa tidak sendiri. Ada kepedulian yang menguatkan langkahnya untuk terus bertahan.

Meski demikian, Ja’far tetap hidup dalam kesederhanaan, dan bahkan dia enggan menyebutkan berapa penghasilannya. Baginya, yang terpenting adalah niat dan usaha. Dia percaya, selama bekerja dengan niat karena Allah, tidak ada usaha yang sia-sia.

“Yang penting cukup, kalau dikasih rezeki lebih, Alhamdulillah,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Dia bersyukur keluarganya tidak berada di garis kemiskinan dan dia bangga karena masih mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, bertahan saja sudah menjadi pencapaian luar biasa baginya.

Namun, Ja’far juga menyimpan harapan, agar perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM kecil bisa lebih besar terutama dalam hal modal usaha dan pendampingan menghadapi era digital. Baginya, teknologi memang memudahkan, tetapi tidak semua orang seusianya mampu mengikutinya dengan cepat.

Dia berpendapat seharusnya bantuan yang diberikan tidak berhenti sekali saja. Perlu ada pemantauan, agar usaha kecil seperti miliknya benar-benar bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, dia merasa bersyukur karena proses pengajuan pinjaman KUR berjalan lancar, sehingga dapat menambah modal usahanya.

Dia juga menyadari bahaya rentenir yang masih banyak berkeliaran yang justru menjerat pelaku usaha kecil hingga jatuh. Tapi berpegang teguh dengan imannya bahwa ada jalan untuk bisa mempertahankan usahanya itu.

Di balik program tersebut, CEO Yayasan Rangkiang Peduli Negeri (RPN), Zeng Wellf, menjelaskan bahwa bantuan gerobak memang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah ke bawah. Terutama mereka yang sebenarnya memiliki produk untuk dijual, namun belum memiliki sarana yang layak untuk berjualan.

Dikatakannya program Gerobak Anak Nagari yang didukung oleh Bank Nagari diharapkan mampu menjadi salah satu solusi nyata dalam mengangkat perekonomian pelaku UMKM di Kota Padang. Hal ini juga salah satu bentuk dukungan yang nyata dari Bank Nagari terhadap pelaku UMKM melalui program CSR.

Sinergi CSR Bank Nagari dan RPN

Kolaborasi antara RPN dan Bank Nagari bukanlah hal yang baru. Sebelum program ini berjalan, keduanya telah lebih dulu melaksanakan kegiatan sosial berupa khitanan massal bagi anak-anak di Padang pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kepedulian sosial dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi.

Ke depan, RPN masih terus menjalin komunikasi dengan Bank Nagari agar berbagai program kepedulian ini dapat terus berlanjut. Tidak hanya untuk mendukung UMKM, tetapi juga untuk kegiatan sosial lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyampaikan kehadiran Bank Nagari tidak hanya berfokus pada pembiayaan semata. Lebih dari itu, perbankan juga memiliki peran dalam mendorong kemajuan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.

Menurutnya, ketika sektor UMKM bergerak dan berkembang, maka secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. “Inilah yang menjadi dasar bagi Bank Nagari untuk terus menghadirkan program-program yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha kecil,” katanya.

Oleh karena itu, Bank Nagari menilai program Gerobak Anak Nagari layak untuk didukung melalui kerja sama dengan RPN. Selama ini, RPN dinilai telah banyak membantu Bank Nagari, khususnya dalam menyalurkan program CSR serta memperkenalkan Bank Nagari kepada masyarakat di berbagai daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang tergerusnya pendapatan riil masyarakat menjadi faktor utama yang berpotensi menekan mobilitas mudik Lebaran 2026. Alhasil, masyarakat lebih selektif merencanakan perjalanan ke kampung halaman tahun ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya memprediksi adanya penurunan jumlah masyarakat yang mudik atau melakukan mobilitas pada Lebaran tahun ini sebesar -1,7% terhadap survei 2025 dan -6,55% terhadap realisasi tahun lalu.

Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas sepakat dengan hasil survei dari Kemenhub. Menurutnya, penurunan memang terjadi akibat kondisi ekonomi riil yang masih lesu.

“Kalau terjadi penurunan saya sepakat. Saya prediksikan menurun karena ekonomi memang lesu,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, salah satu kelompok yang terdampak adalah pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kelompok penyumbang mobilitas mudik, akibat efisiensi maupun pembatasan perjalanan dinas.

“ASN sekarang praktis hanya dari gaji dan tunjangan kinerja saja sehingga cenderung pas-pasan. Sebelumnya mereka memiliki pendapatan dari perjalanan dinas, dan itulah yang mereka tabung untuk mudik lebaran,” tambahnya.

Selain ASN, pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah juga disebut terdampak penurunan omzet akibat adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang untuk menyisihkan tabungan mudik menjadi lebih terbatas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya potensi penurunan jumlah pemudik, termasuk pendapatan yang turun.

Pelemahan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, yang menunjukkan adanya penurunan upah riil buruh sebesar -0,06% dari periode Agustus 2025. Penurunan sebesar -5,29% juga terjadi pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024.

“Jadi terus melemah sebetulnya dari sisi pendapatan riil masyarakat dan saya rasa yang lebih banyak mengalami itu kalangan menengah ke bawah. Jadi ini yang menyebabkan juga saya pikir faktor penting kenapa ada potensi penurunan mobilitas orang pada lebaran 2026,” katanya.

Apalagi, lanjut Faisal, apabila sebagian perusahaan atau pemberi kerja yang menyicil ataupun tidak mampu memberikan THR sebesar yang diharapkan. Kondisi tersebut lantas berpengaruh terhadap rencana mudik.

Hal tersebut sejalan dengan daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menurut Faisal belum terlalu kuat.

Meskipun dari total permintaan dan total pengeluaran ada peningkatan dalam lima bulan terakhir menjelang Nataru diperkirakan akan berlangsung terus sampai dengan lebaran, tetapi indeks penjualan ritel masih terdorong oleh belanja dari kalangan menengah atas.

“Sehingga sebagian mereka terpaksa memilih untuk lebih selektif lagi dalam berbelanja, termasuk untuk keperluan mudik. Untuk mudik itu bukan hanya ongkos transportasi saja yang dihitung,” lanjut Faisal.

Selain itu, Faisal memandang masyarakat semakin selektif memilih waktu pulang kampung karena posisi lebaran atau liburan yang berdekatan dengan tahun baru maupun Imlek.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pelemahan pendapatan riil dan daya beli, menjadi penentu utama arah mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2026—meski Menhub optimistis realisasi perjalanan pemudik akan lebih tinggi dari prediksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 6.400 pelaku UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan dan asuransi kesehatan dari Prudential Indonesia dan Mercy Corps Indonesia. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan perencanaan finansial pelaku UMKM.

Hasil pre-test menunjukkan 88 persen peserta belum pernah menyusun rencana keuangan, 85 persen tidak memiliki dana darurat, dan 81 persen belum memahami peran asuransi dalam menjaga keberlanjutan usaha. Setelah pelatihan, 88 persen menyatakan akan mulai membuat perencanaan keuangan, 52 persen menyiapkan dana darurat, dan 59 persen tertarik menggunakan produk asuransi.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Mastercard Strive di Indonesia, yang menggabungkan pelatihan, pendampingan, dan perlindungan Personal Accident Insurance dari PRUWorks untuk pelaku UMKM.

Kolaborasi dimulai dengan pelatihan virtualTraining of Trainersyang diikuti 191 fasilitator dari tujuh kota. Para fasilitator kemudian terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi UMKM selama November–Desember 2025.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, mengatakan, upaya meningkatkan ketangguhan finansial masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membekali fasilitator agar bisa memberikan edukasi finansial yang inklusif dan berdampak bagi UMKM,” kata Karin, Senin (5/1/2026).

Executive Director Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis, menilai kesehatan keuangan adalah bekal krusial bagi keberlanjutan usaha, terutama di kelompok rentan.

“Kolaborasi ini menjadi penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujar Ade.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendorong pendekatan ketangguhan finansial dengan menekankan pentingnya kemampuan individu dalam mengelola keuangan harian, menghadapi guncangan, dan merencanakan masa depan secara aman.

Senior Vice President of Social Impact Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhashini Chandran, menyebut pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi yang perlu dukungan nyata.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Mastercard Strive dalam memperkuat UMKM agar lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Subhashini.

Fasilitator yang terlibat juga mengakui pelatihan memberi dampak langsung. Materi dinilai mudah dipahami dan relevan dengan realita UMKM, serta membantu mereka menyampaikan edukasi ke komunitas dengan lebih percaya diri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan saat libur kegiatan belajar mengajar. Huda mempertanyakan manfaat kebijakan tersebut.

“Anggaran ketika MBG ini masih berjalan akan membuat uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” ujar Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Huda menyampaikan, per Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Ia menyebut terdapat 526,65 juta porsi yang disediakan selama masa libur sekolah.

“Dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per porsi, ada Rp 7,9 triliun uang rakyat yang digunakan. Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan,” ucap Huda.

Huda mendorong agar alokasi anggaran MBG saat libur sekolah dialihkan untuk membantu penanganan bencana. Ia menilai keputusan pemerintah melanjutkan program MBG saat libur sekolah sebagai hal yang tidak wajar.

“Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain. Dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen atau sekitar Rp 2.000 dari Rp 15 ribu, akan ada Rp 1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG,” lanjut Huda.

Ia juga menyoroti langkah “merapel” MBG dalam beberapa hari menjadi satu paket makanan kemasan, mulai dari biskuit, snack ringan, susu kemasan, hingga roti. Menurut Huda, kebijakan tersebut tidak menguntungkan pelaku usaha kecil karena produk-produk tersebut justru dimiliki konglomerat.

“Uang Rp 7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar, bukan ke petani sayur di daerah. Yang menikmati adalah orang besar yang duduk di kursi mewah di rumah yang megah,” sambungnya.

Huda mengatakan salah satu tujuan program MBG adalah mengubah pola makan anak penerima manfaat di rumah. Dalam pelaksanaan MBG, anak-anak mendapatkan berbagai jenis makanan, mulai dari sayuran, protein, karbohidrat, vitamin, dan lainnya.

“Pak Presiden, saya tahu program ini program prioritas Anda, tapi ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat bagi pemilik SPPG,” kata Huda.

Bisnis.com, CIREBON- Akses keuangan untuk UMKM di Ciayumajakuning diperluas lewat program pembiayaan murah yang digerakkan BPR dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sepanjang Januari–September 2025, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp13,14 miliar kepada hampir seribu pelaku usaha kecil di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Laporan OJK menunjukkan, total 972 pelaku usaha produktif telah mengakses pembiayaan tersebut, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, serta kerajinan rumah tangga.

Angka ini menjadi capaian penting mengingat wilayah Ciayumajakuning selama ini dikenal sebagai kantong UMKM yang kerap kesulitan mendapatkan modal dari bank konvensional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menilai, K/PMR telah membuka jalan bagi masyarakat kecil untuk beralih dari pinjaman informal berbunga tinggi menuju sumber pembiayaan yang lebih aman dan terukur.

Menurutnya, program ini bukan sekadar penyaluran kredit, tetapi intervensi kebijakan yang menahan laju praktik rentenir di kawasan ekonomi rakyat.

“Kami ingin pelaku usaha kecil bisa membangun hubungan yang sehat dengan lembaga keuangan formal. Melalui K/PMR, mereka diberikan opsi pembiayaan yang sederhana, murah, dan tidak memberatkan,” kata Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan, penyusunan skema K/PMR sengaja dibuat sesederhana mungkin agar pelaku usaha tidak terhambat birokrasi maupun syarat administrasi berlebihan.

Proses pengajuan diperingkas, bunga dibuat rendah, dan pencairan dipercepat sehingga lebih mudah diterima pedagang pasar, petani kecil, hingga pengrajin rumahan yang sebelumnya menganggap bank sebagai institusi yang sulit dijangkau.

Seiring berkembangnya program, pola ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap BPR. Banyak UMKM kini mulai menganggap bank bukan sebagai hambatan, melainkan mitra yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Data OJK memperlihatkan, mayoritas penerima manfaat berasal dari pelaku usaha mikro di desa-desa pinggiran yang selama ini jarang terlayani perbankan besar.

“BPR menjadi garda terdepan yang menjangkau sektor produktif di wilayah yang selama ini tidak tersentuh bank umum,” ujarnya.

Kehadiran pembiayaan K/PMR juga membawa efek lanjutan bagi penguatan ekonomi daerah. Tambahan modal memungkinkan UMKM menaikkan volume produksi, memperluas jaringan penjualan, serta menambah variasi produk.

Menurut Agus, perubahan ini mendorong pelaku usaha bergerak dari skala mikro menuju usaha yang lebih mapan. “Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kokoh struktur ekonomi daerah,” tegasnya.

Meski jumlah penerima manfaat masih jauh dari total populasi UMKM di Ciayumajakuning, OJK menilai tren kenaikan penyaluran setiap triwulan menjadi sinyal positif.

OJK memperkirakan, pada akhir 2025, jumlah UMKM yang memanfaatkan K/PMR berpotensi meningkat dua kali lipat dibanding capaian saat ini, terutama jika tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik.

OJK menekankan, perluasan akses modal harus disertai pemahaman keuangan yang memadai. Karena itu, OJK Cirebon bersama jaringan BPR rutin menggelar berbagai kegiatan edukasi untuk kelompok usaha, komunitas perempuan, hingga kelompok tani.

Materi sosialisasi mencakup cara menghitung bunga, mengatur arus kas, hingga pentingnya menjaga rekam jejak pembayaran.

“Kami tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi memastikan masyarakat memahami tanggung jawabnya,” ucap Agus.

Ke depan, OJK menyiapkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk memperbesar jangkauan program. Selain itu, BPR didorong mempercepat transformasi digital agar pengajuan hingga monitoring kredit dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.

Agus meyakini, kombinasi pembiayaan murah dan literasi keuangan yang kuat akan mempersempit ruang gerak rentenir di tingkat akar rumput. “Pelaku usaha kini punya alternatif yang lebih sehat dan lebih aman. Ini perubahan perilaku yang kami dorong sejak awal,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai rencana pemanfaatan pakaian bekas sitaan atau balpres melalui pencacahan ulang merupakan terobosan kebijakan. Namun, ia mengingatkan skema ini menyimpan risiko moral hazard jika tidak disertai pengawasan yang ketat.

“Kebijakan ini inovatif dari sisi efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah, tetapi memiliki risiko moral hazard jika tidak diatur ketat,” kata Rizal kepada Republika, Ahad (16/11/2025).

Menurut dia, tanpa koridor yang jelas, kebijakan ini bisa disalahgunakan oleh pelaku impor ilegal. Ia menilai ada potensi praktik pembiaran dengan dalih barang akan diolah kembali. “Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, bisa muncul praktik pembiaran impor ilegal dengan dalih ‘akan dicacah’,” ujarnya.

Rizal juga menyoroti dampak banjir bahan baku murah terhadap pelaku industri tekstil dalam negeri. Industri yang memproduksi pakaian baru berpotensi tertekan dari sisi harga dan persaingan. “Selain itu, banjir bahan baku murah berpotensi menekan industri tekstil lokal yang selama ini berjuang menjaga harga produk baru,” tutur Rizal.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan skema pemanfaatan balpres tidak berdiri sendiri, tetapi masuk dalam kerangka ekonomi sirkular yang jelas. Pelibatan pelaku usaha daur ulang formal dinilai penting agar kebijakan bukan sekadar solusi jangka pendek.

“Solusinya, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini terintegrasi dengan strategi circular economy, melibatkan industri daur ulang formal, dan tidak menggantikan peran produsen tekstil nasional,” kata Rizal.

Menurut dia, arah utama kebijakan harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan daya saing industri dalam negeri. Rizal mengingatkan efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemandirian produksi nasional.

“Tujuan utamanya harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi lingkungan dan kemandirian industri dalam negeri,” ucapnya.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membawa pelaku UMKM di Batam untuk ikut serta sebagai bagian integral dari ekosistem investasi di Batam. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) serta BRI.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya berfokus pada perluasan akses permodalan, tetapi juga mengintegrasikan UMKM dalam arus investasi yang masuk ke Batam.

"Kami memastikan setiap investasi yang masuk ke Batam juga menciptakan dampak langsung bagi pelaku UMKM. Ke depan, BP Batam tengah menyiapkan platform inventarisasi aset perusahaan yang akan mempermudah pelaku usaha kecil memanfaatkan aset-aset produktif milik BP Batam, baik untuk kegiatan produksi, distribusi, maupun kolaborasi usaha," kata Fary di Batam, Kamis (13/11/2025).

Fary menambahkan, penguatan peran UMKM di Batam menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendorong pemerataan manfaat investasi. Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti ini akan menjadi fondasi baru bagi terciptanya ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing global.

Sebagai informasi, program kolaboratif antara BP Batam, KemenUMKM, dan BRI difokuskan pada tiga pilar utama, yakni akses permodalan berkelanjutan melalui pembiayaan mikro dan kecil dari BRI disertai pendampingan literasi keuangan.

Lalu, Peningkatan Kapasitas Usaha lewat pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, dan sertifikasi produk bersama BP Batam dan KemenUMKM.

"Dan terakhir peluang investasi dan kemitraan industri, yang difasilitasi BP Batam untuk membuka ruang kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor potensial," jelasnya.

Upaya ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan ekspor Batam sebesar 10% pada 2025. Dengan posisi strategis Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan logistik internasional, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

"BP Batam telah menyiapkan berbagai inovasi seperti digital dashboard investasi dan program duta investasi untuk mempercepat proses kolaborasi antara investor dan pelaku UMKM," ungkapnya.

Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi model kemitraan ideal antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

Wakil Menteri Koperasi dan UMKM RI Helvi Yuvi Moraza mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas daya saing pelaku usaha kecil di kawasan strategis seperti Batam.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan pelaku usaha di Batam mendapatkan akses permodalan yang mudah, pendampingan yang berkualitas, dan peluang pasar yang luas, termasuk melalui jaringan investasi di kawasan industri dan pariwisata Batam," pungkasnya saat kunjungan kerja di Batam.(239)

Bisnis.com,PALEMBANG— Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Selatan (Sumsel) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini telah mencapai Rp7,6 triliun.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel Amiruddin mengatakan realisasi tersebut telah menjangkau lebih dari 58 ribu debitur.

Menurutnya, selain sebagai solusi permodalan, penyaluran KUR diharapkan turut mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor produktif.

“Program ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mayoritas pelaku usaha kecil sangat bergantung pada pembiayaan KUR,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Amiruddin juga menyebutkan bahwa capaian KUR di Sumsel tahun 2025 tergolong positif, dengan sekitar 60% disalurkan ke sektor produksi.

“Untuk tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran ke sektor produksi hingga 62%,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap KUR, Sumsel turut berpartisipasi dalam kegiatan nasional berupa akad massal, yang melibatkan 300 debitur dari empat bank Himbara.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa pemberian modal usaha melalui KUR hanyalah salah satu aspek dalam memperkuat UMKM.

Dia menambahkan, peningkatan keterampilan dan kemampuan manajerial pelaku usaha juga penting agar mereka dapat berkembang secara mandiri.

“Permodalan bukan satu-satunya faktor. Keterampilan, bakat, dan jiwa kewirausahaan juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Selain itu, Deru juga menekankan pentingnya aspek pemasaran, karena produk yang baik harus didukung oleh kemampuan memasarkan secara efektif agar bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu, dia berharap perbankan tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga menjadi pendamping usaha bagi pelaku UMKM.

“Bank harus aktif memberikan pelatihan serta edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan tanggung jawab terhadap pinjaman,” pungkasnya.

Kami memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar global,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia (LPH PTSI) membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui program Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis.

Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

"Melalui fasilitasi ini, PT Surveyor Indonesia berupaya memberikan dukungan konkret agar UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berperan aktif dalam memperkuat ekonomi halal Indonesia,” ujar Saifuddin Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sertifikasi halal dapat menjadi peluang besar bagi pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar global.

“Kami memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses ke pasar global," kata Saifuddin Wijaya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan sebagai anggota Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey) untuk mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan pelaku usaha nasional di sektor halal.

Program ini ditujukan bagi pelaku industri kecil di bidang makanan dan minuman, bahan kimia, serta obat tradisional yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dengan fasilitas produksi milik sendiri.

Peserta program diharapkan memiliki omzet tahunan antara Rp2 miliar hingga Rp15 miliar serta menggunakan bahan baku daging dan turunannya dari tempat penyembelihan yang telah bersertifikat halal, dimana proses sertifikasi dilakukan melalui skema Sertifikasi Halal Reguler sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, perusahaan berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah memperluas jangkauan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Dengan pengalaman panjang di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC), perusahaan memastikan proses pemeriksaan halal dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar nasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025