Bisnis.com, JAKARTA — Pendapatan riil masyarakat makin tergerus dengan kenaikan biaya hidup, terutama komoditas esensial seperti pangan dan energi. Akibatnya, daya beli masyarakat terancam dan berdampak luas ke perekonomian.

Kenaikan biaya hidup itu tampak dari data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Maret 2026, BPS mencatat inflasi Indonesia berada di level 3,48% secara tahunan (year on year/YoY).

Meski turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,76% YoY, apabila ditelisik per komponennya terlihat komponen inflasi inti (core inflation) hanya berada pada level 2,52% YoY, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencapai 6,08%, dan komponen harga bergejolak (volatile foods) sebesar 4,24% YoY.

Artinya, terdapat indikasi bahwa inflasi yang terjadi bukan didorong oleh daya beli atau tingginya permintaan masyarakat (yang tercermin dari masih relatif rendah inflasi inti), melainkan permasalahan suplai seperti komoditas energi (tercermin dari lonjakan inflasi administered prices) dan komoditas-komoditas pangan seperti (tercermin dari tingginya inflasi volatile foods).

Masalahnya, komoditas energi dan pangan merupakan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat sehingga tidak bisa dihindari. Akibatnya, pendapatan riil rumah tangga akan semakin tergerus untuk belanja kebutuhan dasar tersebut.

"Dalam kondisi ini, ruang penyesuaian mereka sangat terbatas sehingga respons yang muncul biasanya berupa pengurangan konsumsi atau penurunan kualitas konsumsi," jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman kepadaBisnis, belum lama ini.

Daya Beli Turun, Ekonomi Terancam

Akibatnya, jika pendapatan semakin banyak digunakan hanya untuk kebutuhan pokok maka daya beli masyarakat untuk kebutuhan lain akan tergerus. Rizal pun tidak heran apabila Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume) turun ke level 71,6%.

Adapun, angka 71,6% itu menjadi yang terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana saat itu porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Tim Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pun turut mewanti-wanti ancaman lonjakan inflasi ke depan.

Ancaman inflasi pangan menjadi salah satu perhatian, yang mana pemerintah telah mengisyaratkan potensi penurunan 3,87% (YoY) pada luas panen padi untuk panen musim penghujan mendatang, yang dapat membatasi pasokan dan menyulitkan upaya stabilisasi harga pangan domestik.

Selain persoalan pangan, risiko paling signifikan bagi konsumsi rumah tangga bersumber dari lonjakan harga minyak mentah global. Tim ekonom BCA menilai kebijakan subsidi BBM di tingkat saat ini tidak dapat dipertahankan secara fiskal, sehingga memunculkan ekspektasi bahwa pemerintah pada akhirnya perlu menaikkan harganya.

Berdasarkan perhitungan mereka, kenaikan moderat harga BBM bersubsidi di kisaran 10%—15% dapat menambah inflasi sebesar 1,8%—2,2%, yang secara langsung menggerus daya beli riil.

"Di luar dampak langsung terhadap konsumsi, penyesuaian tersebut juga akan menekan suku bunga riil, yang berpotensi mengurangi daya tarik relatif aset berdenominasi rupiah," tulis ekonom BCA Lazuardin Thariq Hamzah dan Victor George Petrus Matindas dalam laporannya.

Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal IV/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,88% terdampak pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Singkatnya, penurunan konsumsi pun akan menjadi hambatan bagi roda perekonomian nasional. Misalnya, jika daya beli berkurang maka otomatis pendapatan dunia usaha pun akan berdampak negatif.

Rizal pun menggarisbawahi bahwa otoritas moneter dan fiskal harus bersinergi mengantisipasi ancaman tekanan daya beli di tengah lonjakan biaya hidup ini.

Menurutnya, instrumen moneter tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. Pengetatan suku bunga tidak akan efektif meredam inflasi berbasis biaya, bahkan malah berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi.

Oleh sebab itu, sambungnya, yang lebih dibutuhkan adalah respons dari sisi fiskal dan sektoral melalui stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi dan pasokan energi, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Tanpa intervensi tersebut, risiko yang muncul bukan hanya inflasi jangka pendek, tetapi juga pelemahan daya beli yang lebih struktural dan berpotensi menahan laju konsumsi ke depan," tutup pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

Jaga Stabilitas Ekonomi

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

Febrio tidak menampik adanya kenaikan harga komoditas telur, daging ayam, ikan segar, dan daging sapi selama momen Ramadan dan Idulfitri. Kendati demikian, dia meyakini inflasi umum di level 3,5% YoY pada Maret 2026 masih dalam level terkendali.

Meski sebenarnya, pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan inflasi di level 2,5±1% sepanjang tahun ini. Artinya, level 3,5% (YoY) pada Maret 2026 sudah berada di level batas atas target otoritas fiskal dan moneter.

Hanya saja, Febrio menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program insentif terutama selama momen Ramadan dan Lebaran lalu.

"Seperti insentif diskon transportasi, bantuan pangan, serta pengendalian inflasi dengan operasi pasar, intervensi harga, dan pengawasan distribusi,” ujar Febrio dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Apalagi, sambungnya, prospek bisnis tetap aman yang tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 yang tumbuh 6,9% YoY. Sementara optimisme masyarakat diyakini tetap kuat, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 yang berada pada level 125,2 (zona optimis=100 ke atas).

Ke depan, Febrio menyatakan Kementerian Keuangan terus memantau perkembangan geopolitik global dan memperkuat langkah mitigasi bersama kementerian/lembaga terkait untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dia menjelaskan berbagai bauran kebijakan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi, salah satunya melalui penguatan perbaikan iklim investasi dengan optimalisasi kanal Debottlenecking Satgas P2SP dalam menyelesaikan berbagai hambatan investasi secara cepat dan terkoordinasi.

Di sisi lain, Febrio mengungkapkan arah kebijakan ke depan akan diarahkan untuk penguatan kemandirian energi nasional juga menjadi arah kebijakan ke depan dan pemanfaatan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena dissaving atau 'makan tabungan' untuk konsumsi di tengah periode pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi sinyal kuat tergerusnya daya beli, bukan sekadar siklus musiman semata.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, meski secara historis dissaving kerap terjadi setiap kali memasuki bulan puasa dan Lebaran, intensitas pengurasan tabungan pada 2026 tercatat semakin dalam seperti yang terekam data Mandiri Spending Index.

"Fenomena dissaving di tengah pencairan THR ini justru menjadi sinyal yang cukup kuat tentang kondisi riil rumah tangga saat ini. Ini mengindikasikan bahwa bantalan keuangan masyarakat sebenarnya sudah tergerus sejak sebelum masuk periode Ramadan, sehingga momen Lebaran hanya mempercepat proses pengurasannya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Yusuf memaparkan bahwa tingkat konsumsi yang tetap tumbuh kuat membuktikan bahwa fungsi THR saat ini hanya bekerja sebagai penyangga likuiditas jangka pendek. Artinya, tanpa THR, daya beli akan tanpak jauh lebih buruk dan tabungan masyarakat akan semakin dalam tergerus.

Menurutnya, suntikan dana THR tersebut tidak cukup untuk menutup kesenjangan yang telah terbentuk antara kebutuhan konsumsi dan kapasitas pendapatan masyarakat di sepanjang tahun.

"Jadi THR lebih tepat dilihat sebagai 'penunda tekanan', bukan solusi," jelas Yusuf.

Fenomena 'makan tabungan' meski adanya THR ini juga diyakini mengindikasi besarnya biaya hidup yang melampaui pendapatan. Yusuf menilai, tidak hanya lonjakan inflasi, akar masalah ada di pertumbuhan pendapatan riil masyarakat yang tidak cukup tangguh.

Walaupun tingkat inflasi secara umum relatif terkendali, akumulasi kenaikan harga pada sektor esensial seperti pangan dan energi tidak diimbangi oleh tambahan pendapatan yang memadai. Pada titik ini, sambungnya, kelompok rumah tangga mulai menarik tabungan demi menutup kesenjangan tersebut.

Kondisi tersebut makin diperparah oleh struktur pasar kerja nasional yang kian rapuh. Yusuf mengingatkan bahwa fenomena kelas menengah yang jatuh ke sektor informal sehingga kepastian pendapatan menjadi lebih tidak stabil, berbanding terbalik dengan kebutuhan hidup yang terus menanjak.

Akibatnya, motif dissaving antarlapisan ekonomi menunjukkan sebaran yang mencolok. Pada kelompok menengah dan bawah, fenomena makan tabungan cenderung bersifat 'terpaksa untuk bertahan hidup', sedangkan kelompok atas lebih didorong murni oleh preferensi konsumsi gaya hidup.

"Jadi yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran kualitas konsumsi. Secara angka terlihat masih tumbuh, tapi basisnya bukan lagi income-driven, melainkan balance sheet-driven—ditopang oleh pengurasan tabungan," ungkapnya.

Yusuf memperingatkan, meski pola konsumsi yang ditopang tabungan ini mampu mengamankan angka pertumbuhan ekonomi secara jangka pendek, tren tersebut justru berpotensi menjadi bumerang yang akan menggerus keuangan rumah tangga dalam jangka menengah.

Fenomena Makan Tabungan

Adapun, fenomena makan tabungan ketika THR cair terekam dalam data Mandiri Spending Index (MSI).

Data MSI menunjukkan tingkat belanja meningkat 0,9% secara mingguan (week on week/WoW) ke level 123,5 selama minggu ketiga Ramadan 2026 atau sepekan sebelum Lebaran.

Kenaikan ini melampaui dari pekan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,6% WoW.

Sementara secara tahunan, belanja pada periode yang bertepatan dengan pencairan THR ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dari laju pertumbuhan pada 2025 yang berada di level 7,2% YoY.

Di sisi lain, pencairan THR memang terbukti menjaga penyangga keuangan bagi masyarakat di lapisan bawah dan menengah. Data Mandiri Saving Index per minggu ketiga Ramadan 2026 menunjukkan bahwa tingkat tabungan kelompok bawah meningkat ke level 73,6 dibandingkan dengan 72,8 pada Februari.

Pola serupa terjadi pada kelompok menengah yang tabungannya naik ke level 102,1 dari 100,4 pada bulan sebelumnya. Disebutkan, pergerakan ini mengindikasikan adanya tambahan pendapatan yang diinjeksi ke kantong masyarakat pascapencairan THR.

Berbanding terbalik dengan dua kelompok tersebut, tingkat tabungan kelompok masyarakat atas justru terkontraksi ke level 89,7 dari posisi 94,3 pada bulan Februari.

Kendati tabungan kelompok bawah dan menengah secara bulanan merangkak naik, tim ekonom Bank Mandiri memberikan catatan: laju pertumbuhan tahunan tabungan di seluruh kelompok pada Ramadan 2026 ini tercatat lebih rendah apabila disandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

"Hal ini menunjukkan proses dissaving atau makan tabungan, terutama dalam menopang belanja Ramadan, masih terus berlanjut," tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya, dikutip Minggu (29/3/2026).

"Hal ini menunjukkan proses dissaving atau makan tabungan, terutama dalam menopang belanja Ramadan, masih terus berlanjut," tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya yang terbit Kamis (26/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang tergerusnya pendapatan riil masyarakat menjadi faktor utama yang berpotensi menekan mobilitas mudik Lebaran 2026. Alhasil, masyarakat lebih selektif merencanakan perjalanan ke kampung halaman tahun ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya memprediksi adanya penurunan jumlah masyarakat yang mudik atau melakukan mobilitas pada Lebaran tahun ini sebesar -1,7% terhadap survei 2025 dan -6,55% terhadap realisasi tahun lalu.

Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas sepakat dengan hasil survei dari Kemenhub. Menurutnya, penurunan memang terjadi akibat kondisi ekonomi riil yang masih lesu.

“Kalau terjadi penurunan saya sepakat. Saya prediksikan menurun karena ekonomi memang lesu,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, salah satu kelompok yang terdampak adalah pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kelompok penyumbang mobilitas mudik, akibat efisiensi maupun pembatasan perjalanan dinas.

“ASN sekarang praktis hanya dari gaji dan tunjangan kinerja saja sehingga cenderung pas-pasan. Sebelumnya mereka memiliki pendapatan dari perjalanan dinas, dan itulah yang mereka tabung untuk mudik lebaran,” tambahnya.

Selain ASN, pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah juga disebut terdampak penurunan omzet akibat adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang untuk menyisihkan tabungan mudik menjadi lebih terbatas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya potensi penurunan jumlah pemudik, termasuk pendapatan yang turun.

Pelemahan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, yang menunjukkan adanya penurunan upah riil buruh sebesar -0,06% dari periode Agustus 2025. Penurunan sebesar -5,29% juga terjadi pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024.

“Jadi terus melemah sebetulnya dari sisi pendapatan riil masyarakat dan saya rasa yang lebih banyak mengalami itu kalangan menengah ke bawah. Jadi ini yang menyebabkan juga saya pikir faktor penting kenapa ada potensi penurunan mobilitas orang pada lebaran 2026,” katanya.

Apalagi, lanjut Faisal, apabila sebagian perusahaan atau pemberi kerja yang menyicil ataupun tidak mampu memberikan THR sebesar yang diharapkan. Kondisi tersebut lantas berpengaruh terhadap rencana mudik.

Hal tersebut sejalan dengan daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menurut Faisal belum terlalu kuat.

Meskipun dari total permintaan dan total pengeluaran ada peningkatan dalam lima bulan terakhir menjelang Nataru diperkirakan akan berlangsung terus sampai dengan lebaran, tetapi indeks penjualan ritel masih terdorong oleh belanja dari kalangan menengah atas.

“Sehingga sebagian mereka terpaksa memilih untuk lebih selektif lagi dalam berbelanja, termasuk untuk keperluan mudik. Untuk mudik itu bukan hanya ongkos transportasi saja yang dihitung,” lanjut Faisal.

Selain itu, Faisal memandang masyarakat semakin selektif memilih waktu pulang kampung karena posisi lebaran atau liburan yang berdekatan dengan tahun baru maupun Imlek.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pelemahan pendapatan riil dan daya beli, menjadi penentu utama arah mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2026—meski Menhub optimistis realisasi perjalanan pemudik akan lebih tinggi dari prediksi.