Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan peringkat kriteria arus informasi.

Lembaga itu menyatakan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi menurunkan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melanjutkan langkah agresif untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kebijakan pembatasan pembelian dolar AS makin diperketat, turun dari 25 ribu dolar AS per orang per bulan pada Juni 2026 menjadi 10 ribu dolar AS per pelaku per bulan mulai 1 Juli 2026.

“Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA (Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing) melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 10 ribu dolar AS per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026 yang digelar secara daring, Kamis (18/6/2026).

Perry menekankan, BI berkomitmen memperkuat kebijakan pendalaman PUVA agar semakin maju, efisien, dan pruden untuk meningkatkan daya tarik investasi asing serta efektivitas kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah penurunan threshold pembelian dolar AS merupakan salah satu kebijakan yang dinilai strategis.

Selain langkah tersebut, BI juga melakukan perluasan ekosistem PUVA, baik produk, harga, pelaku, maupun infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) dengan sejumlah negara dalam fasilitasi perdagangan dan investasi.

“BI juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valuta asing dari nominal setara di atas 50 ribu dolar AS menjadi setara di atas 25 ribu dolar AS, yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026,” terangnya.

Diketahui, pada April 2026 BI telah menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa underlying dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan sebagai respons atas tren pelemahan nilai tukar rupiah.

Kemudian, pada Juni 2026 pembatasan kembali diturunkan menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan. Pembatasan yang semakin ketat tersebut bertujuan agar dapat berkontribusi mengurangi tekanan terhadap rupiah yang sempat menembus Rp 18.000 per dolar AS.

Tidak sampai di situ, mulai 1 Juli 2026 BI kembali membatasi pembelian dolar AS menjadi 10 ribu dolar AS per orang per bulan. Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini bergerak di kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mendorong investor meninjau ulang komposisi portofolio. Tekanan eksternal, mulai dari kebijakan moneter global hingga arus modal keluar dari pasar negara berkembang, membuat eksposur valuta asing kembali menjadi perhatian.

Kepala Divisi Corporate Secretary & Communication PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) Bagus Setyawan mengatakan, peningkatan volatilitas nilai tukar mendorong investor lebih aktif mengevaluasi alokasi aset, tidak hanya untuk mengelola risiko tetapi juga mencari peluang diversifikasi.

“Ketika volatilitas nilai tukar meningkat, kami melihat investor mulai lebih aktif mengevaluasi komposisi asetnya. Fokusnya bukan hanya mengelola risiko, tetapi juga mencari peluang diversifikasi yang dapat membantu menjaga keseimbangan portofolio dalam berbagai kondisi pasar,” kata Bagus, Jumat (12/6/2026).

Menurut dia, eksposur terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, mulai dipertimbangkan sebagai strategi jangka menengah hingga panjang. Hal ini sejalan dengan kebutuhan keuangan sebagian investor yang memiliki keterkaitan dengan dolar AS.

“Eksposur terhadap mata uang yang berbeda dapat menjadi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio. Bagi sebagian investor, hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan keuangan di masa depan yang memiliki keterkaitan dengan dolar AS,” ujarnya.

Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan investor adalah produk berbasis dolar yang dikelola secara profesional. Instrumen ini memberikan akses terhadap aset berdenominasi dolar tanpa perlu pengelolaan langsung oleh investor.

BRI-MI mencatat produk reksa dana pasar uang dolar BRI Seruni Likuid Dolar (BSLD) membukukan imbal hasil 3,14 persen dalam denominasi dolar AS sejak peluncuran pada 10 Juli 2025 hingga 8 Juni 2026. Dalam denominasi rupiah, imbal hasil tersebut setara 15,54 persen pada periode yang sama, didukung penguatan dolar AS.

Bagus mengatakan, instrumen pasar uang dolar menawarkan likuiditas yang relatif tinggi karena berinvestasi pada instrumen jangka pendek. Karakteristik ini dinilai sesuai bagi investor yang mengutamakan fleksibilitas sekaligus ingin mulai membangun eksposur terhadap dolar secara bertahap.

Di tengah volatilitas nilai tukar, investor memiliki berbagai pilihan untuk memperluas diversifikasi portofolio. Instrumen berbasis dolar dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi strategi investasi jangka menengah maupun panjang.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap keputusan investasi tetap selaras dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing,” kata Bagus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pasokan valuta asing di dalam negeri akan semakin kuat pada 2027 seiring implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan penguatan koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia (BI).

Menurut Purbaya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus menopang stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

"Pemerintah memperkirakan rupiah akan stabil pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, optimisme tersebut tidak hanya didasarkan pada proyeksi membaiknya kondisi global, tetapi juga sejumlah kebijakan domestik yang diarahkan untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Salah satu kebijakan utama adalah aturan baru mengenai DHE SDA yang mewajibkan eksportir menempatkan seluruh devisa hasil ekspornya di dalam negeri.

Dalam kebijakan tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA di rekening khusus perbankan nasional selama minimal 12 bulan.

Sementara itu, khusus sektor minyak dan gas bumi, eksportir diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen dana selama paling singkat tiga bulan.

Menurut Purbaya, kebijakan ini akan memperbesar ketersediaan valuta asing di pasar domestik sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan investor.

"Kebijakan fiskal dan moneter akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan market confidence," ujarnya.

Purbaya menambahkan, meningkatnya kepercayaan pasar diharapkan dapat mendorong masuknya arus modal dan memperkuat pasokan devisa di dalam negeri.

Di sisi eksternal, pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang dapat memberikan sentimen positif bagi perekonomian dunia dan pasar keuangan.

Kombinasi antara membaiknya kondisi global dan penguatan kebijakan domestik tersebut menjadi dasar pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS.

Pemerintah berharap langkah tersebut tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendukung pembiayaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadai potensi peningkatan beban kewajiban valuta asing (valas) pada korporasi di tengah dinamika nilai tukar rupiah.

Merujuk Google Finance yang diakses pada Jumat (5/6/2026) pukul 16.08 WIB, kurs rupiah berada di posisi Rp18.042 per dolar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya memengaruhi kualitas aset perbankan apabila tekanan terhadap rupiah berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya terus mencermati berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sektor jasa keuangan.

"Namun demikian tentunya OJK terus mewaspadai berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia, yaitu melalui misalnya pertama potensi peningkatan beban kewajiban valas pada korporasi," kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain peningkatan beban kewajiban valas korporasi, OJK juga mengidentifikasi risiko yang berasal dari sektor usaha dengan eksposur impor tinggi.

Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya bahan baku dan biaya operasional perusahaan, terutama apabila disertai kenaikan harga komoditas energi global.

Menurut Friderica, kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas aset perbankan apabila debitur yang terdampak mengalami penurunan kemampuan membayar kewajibannya.

"Kemudian kita lihat juga mewaspadai dari misalnya tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki eksposur impor tinggi, kemudian dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional termasuk apabila disertai dengan kenaikan harga komoditas energi global, yang tentunya bisa mempengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut," ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai dampak langsung pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, masih relatif terkendali. Hal itu ditopang oleh kondisi permodalan perbankan yang masih kuat serta eksposur risiko nilai tukar yang terjaga.

Per April 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 23,97%. Menurut OJK, tingkat permodalan tersebut masih memberikan ruang penyangga yang cukup untuk menyerap berbagai potensi risiko.

Selain itu, eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar juga dinilai relatif aman. Hal tersebut tercermin dari posisi devisa neto (PDN) yang secara konsisten masih berada jauh di bawah ambang batas maksimal sebesar 20% dari modal bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membukukan surplus setelah pajak sebesar Rp76,79 triliun sepanjang 2025, melonjak 247,9% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,19 triliun.

Kenaikan surplus tersebut ditopang oleh meningkatnya pendapatan dari pelaksanaan kebijakan moneter, termasuk keuntungan transaksi valuta asing, di tengah kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga serta pertumbuhan ekonomi domestik yang menguat.

Kinerja keuangan Bank Indonesia pada 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, total penghasilan bank sentral mencapai Rp253,48 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp228,67 triliun.

Pada saat yang sama, total beban turun menjadi Rp155,35 triliun dari Rp161,35 triliun pada 2024. Kondisi tersebut mendorong surplus sebelum pajak meningkat menjadi Rp98,13 triliun dari Rp67,35 triliun pada tahun sebelumnya.

Setelah memperhitungkan kewajiban pajak sebesar Rp21,94 triliun, BI membukukan surplus bersih Rp76,79 triliun.

Peningkatan kinerja tersebut terutama ditopang oleh pendapatan dari pelaksanaan kebijakan moneter yang mencapai Rp102,59 triliun. Komponen terbesar berasal dari keuntungan selisih kurs transaksi valuta asing sebesar Rp83,40 triliun.

Selain itu, BI juga memperoleh pendapatan bunga Rp12,24 triliun, pendapatan transaksi syariah Rp22,59 triliun, serta pendapatan transaksi aset keuangan sebesar Rp2,30 triliun.

Di luar kebijakan moneter, pendapatan dari pengelolaan sistem pembayaran tercatat Rp4,24 triliun, sedangkan pendapatan dari fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial mencapai Rp282,35 miliar. Sementara itu, pendapatan lainnya tercatat Rp261,92 miliar.

Perbaikan kinerja keuangan juga tercermin pada neraca Bank Indonesia. Total aset BI per 31 Desember 2025 mencapai Rp4.597,60 triliun, meningkat dari Rp4.420,57 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter yang mencapai Rp4.141,64 triliun.

Pos tersebut terdiri atas surat berharga dan tagihan dalam rupiah, surat berharga berbasis syariah, serta instrumen dalam valuta asing yang digunakan dalam pelaksanaan tugas bank sentral.

Di sisi aset, posisi emas yang dimiliki BI juga meningkat menjadi Rp198,35 triliun dari Rp106,55 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, hak tarik khusus atau Special Drawing Rights (SDR) pada lembaga keuangan internasional tercatat Rp145,19 triliun.

Adapun dari sisi kewajiban, uang kartal yang beredar mencapai Rp1.359,95 triliun pada akhir 2025, meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1.204,56 triliun.

Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter tercatat sebesar Rp2.108,61 triliun.

Dalam laporan tersebut, BI menjelaskan bahwa kondisi perekonomian domestik sepanjang 2025 relatif terjaga meskipun ketidakpastian global masih tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik internasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun mencapai 5,11%, lebih tinggi dibandingkan realisasi 2024 sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang tetap kuat.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia. Sepanjang 2025, inflasi tercatat sebesar 2,92% secara tahunan, ditopang oleh inflasi inti yang terkendali dan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah dan bank sentral.

Nilai tukar rupiah juga mampu dijaga di tengah tingginya tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Desember 2025, kurs rupiah berada di level Rp16.675 per dolar AS. Stabilitas tersebut didukung oleh kebijakan intervensi BI di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot maupun instrumen derivatif, serta peningkatan pasokan devisa dari eksportir.

Sementara itu, ketahanan sektor keuangan nasional tetap terjaga. Kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan pada 2025, berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 8%-11%. Pertumbuhan kredit investasi mencapai 21,06%, sedangkan kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 4,52% dan 6,58%.

Likuiditas perbankan juga tetap memadai. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 28,57%, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,83% secara tahunan. Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level rendah, yakni 2,05% secara bruto dan 0,79% secara neto. Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat tinggi sebesar 25,89%.

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menunjukkan stabilitas sistem keuangan tetap kuat dan mampu menopang fungsi intermediasi perbankan. Hal itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang ditempuh bank sentral sepanjang 2025.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi atau tumbuh 35,72% secara tahunan. Pertumbuhan juga ditopang oleh peningkatan penggunaan QRIS dan layanan BI-FAST yang semakin luas di masyarakat.

Atas laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dalam semua hal yang material. Menurut BPK, laporan keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2025 telah menyajikan secara wajar posisi keuangan dan surplus-defisit sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

IDXChannel — Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Berdasarkan data Bloomberg hingga pukul 12.52 WIB, rupiah melemah 0,41 persen ke level Rp18.041 per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan kebutuhan likuiditas domestik yang meningkat.

Menurutnya, eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian global, mendorong harga minyak tetap tinggi, serta memicu risiko inflasi dan arus keluar modal dari negara berkembang.

Di sisi domestik, kebutuhan valas juga meningkat seiring pola musiman repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

"Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging. Selain itu kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran ULN," ujar Destry dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI menegaskan akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi guna memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik serta menjaga pergerakan rupiah tetap sesuai fundamental ekonomi.

Selain itu, BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang berorientasi pasar guna menjaga daya tarik aset domestik bagi investor.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya. Selain itu memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik," kata Destry.

Intervensi dilakukan melalui berbagai instrumen, baik di pasar domestik maupun offshore. Langkah tersebut mencakup transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi NDF di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder. Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko volatilitas nilai tukar, BI juga terus mendorong penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral.

Saat ini, kerja sama LCT telah dijalankan dengan sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Menurut Destry, pemanfaatan LCT terus meningkat. Hingga April 2026, nilai transaksi melalui skema tersebut telah mencapai sekitar USD22,7 miliar, mendekati realisasi sepanjang 2025 yang sebesar USD25,7 miliar.

"Diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini terus mengalami peningkatan. Pada April mencapai sekitar USD22,7 miliar dibandingkan realisasi sepanjang tahun lalu sekitar USD25,7 miliar," katanya.

Meski rupiah mengalami tekanan, BI menilai pergerakan tersebut masih sejalan dengan tren pelemahan mata uang di kawasan. Secara year-to-date (YTD), rupiah tercatat melemah sekitar 7,44 persen.

Di sisi lain, kondisi eksternal Indonesia dinilai tetap solid dengan cadangan devisa yang masih berada pada level tinggi.

"Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan regional. Secara YTD melemah 7,44 persen. Cadangan devisa tetap terjaga di level USD146,2 miliar pada akhir April 2026," tutur Destry.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus bersiaga dan melakukan intervensi di pasar keuangan seiring dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang makin melemah dan nyaris menyentuh level Rp17.900 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI Infokom, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (3/6/2026). Pada pukul 09.15 WIB, kurs rupiah berada di level Rp17.887 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 0,39%.

Merespon perkembangan tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengaku bahwa otoritas moneter hadir di pasar dan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan eksternal.

"Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan," ujar Ramdan dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Dia mencontohkan, untuk memitigasi aksi spekulasi di tengah tingginya volatilitas, bank sentral resmi memberlakukan aturan baru terkait transaksi pembelian valuta asing (valas).

Ramdan memaparkan, terhitung sejak 2 Juni 2026, BI telah menetapkan ambang batas (threshold) transaksi tunai pembelian valas terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung (*underlying*) menjadi maksimal sebesar US$25.000 per pelaku per bulan. Pengetatan ini diharapkan mampu mengerem permintaan dolar AS yang tidak didasari oleh kebutuhan riil ekonomi.

Lebih lanjut, dalam upaya mengurangi ketergantungan struktural terhadap dolar AS, BI terus memacu implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Ramdan menyebutkan bank sentral secara agresif mendorong kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

"Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab," paparnya.

Meski telah mengerahkan berbagai bauran kebijakan, BI menyadari bahwa pengamanan nilai tukar tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, hingga pelaku pasar.

Sinergi ini dinilai mutlak diperlukan guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara efisien serta menebalkan lapis pertahanan perekonomian nasional dari tekanan ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan baru yang menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valuta asing (valas) dengan kewajiban penyertaan dokumen underlying. Mulai resmi berlaku hari ini, Selasa (2/6/2026), penukaran valas tanpa underlying maksimal dibatasi menjadi US$25.000 per pelaku transaksi

Regulasi teranyar ini tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Pada beleid sebelumnya, yakni PADG No.7/2026 yang diterbitkan 1 April lalu, bank sentral telah menurunkan threshold pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang mengalami tren depresiasi.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas yang didorong motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan terhadap rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Ambang batas transaksi derivatif forward dan DNDF tetap berlaku per bulan dan per pelaku sebesar US$100.000 untuk transaksi beli, sedangkan US$10 juta untuk transaksi jual. Adapun ambang batas untuk transaksi swap tetap dibatasi US$10 juta per transaksi.

Selain itu, threshold transaksi selain forward, DNDF maupun swap masih berlaku per bulan per pelaku US$100.000 untuk transaksi beli dan US$1 juta untuk transaksi jual.

Aturan yang diteken oleh Anggota Dewan Gubernur BI Thomas Djiwandono ini mulai berlaku 2 Juni 2026. Untuk itu, penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Di sisi lain, mekanisme penyampaian pelaporan kepada BI mengacu pada ketentuan bank sentral mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan 31 Juli 2026.

"Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026," bunyi PADG tersebut.

Efektif Tekan Spekulan

Pada akhir Mei 2026 lalu, BI menjelaskan bahwa underlying yang wajib disertakan untuk penukaran valas di atas US$25.000 meliputi bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekspektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi internasional melalui optimalisasi layanan BRI Money Changer.

Kehadiran fasilitas ini merupakan bentuk dukungan nyata perseroan dalam menyediakan akses transaksi valuta asing (valas) yang resmi dan transparan di lokasi-lokasi strategis.

Untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang beragam, BRI Money Changer melayani penukaran 20 mata uang asing utama, meliputi United States Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), Great British Pound (GBP), Japanese Yen (JPY), Philippine Peso (PHP), dan New Zealand Dollar (NZD).

BRI juga menyediakan penukaran dalam mata uang Malaysian Ringgit (MYR), Korean Won (KRW), Hong Kong Dollar (HKD), Saudi Arabian Riyal (SAR), Thailand Baht (THB), New Taiwan Dollar (TWD), Vietnam Dong (VND), Chinese Yuan (CNY), Swiss Franc (CHF), Canadian Dollar (CAD), United Arab Emirates Dirham (AED), dan Brunei Dollar (BND).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, layanan money changer merupakan bagian dari upaya perseroan dalam menghadirkan layanan transaksi valuta asing yang mudah dijangkau masyarakat.

“Pengembangan layanan ini merupakan wujud nyata BRI dalam mempermudah nasabah dengan menghadirkan solusi transaksi valas yang praktis tepat di titik keberangkatan maupun kedatangan. Melalui nilai tukar kompetitif dan standar layanan yang terjaga, BRI memberikan kepastian serta efisiensi bagi nasabah,” ujar Dhanny dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026).

Saat ini, gerai BRI Money Changer telah beroperasi secara penuh untuk menjangkau nasabah di berbagai simpul transportasi internasional utama.

Sebagai informasi, layanan penukaran valas ini dapat diakses secara langsung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Pelabuhan Bandar Bintan Telani Bintan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Nusa Tenggara Timur.

Selain gerai khusus tersebut, layanan penukaran valas juga tersedia secara luas melalui jaringan Unit Kerja BRI di seluruh Indonesia.

“Melalui layanan money changer yang kami hadirkan, BRI memastikan seluruh transaksi valuta asing dapat dilakukan secara resmi, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan," ucap dia.

"Kehadiran layanan tersebut juga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai titik dengan aktivitas lintas negara yang tinggi,” tutup Dhanny.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Perjalanan ke luar negeri kini semakin praktis. Tidak perlu lagi repot mencari tempat penukaran uang sesaat sebelum keberangkatan, karena PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan layanan money changer di sejumlah lokasi strategis dengan mobilitas internasional yang tinggi.

Kehadiran layanan penukaran valuta asing (valas) ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan mata uang asing secara cepat, aman, dan resmi, baik untuk keperluan liburan, bisnis, pendidikan, maupun perjalanan ibadah.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, gerai BRI Money Changer kini telah beroperasi penuh di berbagai titik keberangkatan dan kedatangan internasional untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan transaksi valas.

“Pengembangan layanan ini merupakan wujud nyata BRI dalam mempermudah nasabah dengan menghadirkan solusi transaksi valas yang praktis tepat di titik keberangkatan maupun kedatangan. Melalui nilai tukar kompetitif dan standar layanan yang terjaga, BRI memberikan kepastian serta efisiensi bagi nasabah,” ujar Dhanny dilansir Antara, Sabtu, 30 Mei 2026.

Untuk menjangkau lebih banyak nasabah, BRI mengoperasikan gerai money changer di sejumlah lokasi yang menjadi pintu masuk dan keluar Indonesia.

Beberapa lokasi tersebut antara lain:

- Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta
- Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali
- Bandara Juanda, Surabaya
- Pelabuhan Bandar Bintan Telani, Bintan
- Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur

Selain gerai khusus tersebut, layanan penukaran valas juga tersedia secara luas melalui jaringan Unit Kerja BRI di seluruh Indonesia.

Melayani penukaran 20 mata uang asing

Kebutuhan masyarakat terhadap mata uang asing semakin beragam, terutama di tengah meningkatnya aktivitas perjalanan internasional.

Untuk itu, BRI menyediakan layanan penukaran hingga 20 mata uang asing utama dunia, di antaranya:

- Dolar Amerika Serikat (USD)
- Dolar Singapura (SGD)
- Euro (EUR)
- Dolar Australia (AUD)
- Poundsterling Inggris (GBP)
- Yen Jepang (JPY)
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Riyal Arab Saudi (SAR)
- Yuan Tiongkok (CNY)
- Won Korea Selatan (KRW)

Selain itu tersedia pula mata uang dari Thailand, Kanada, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Swiss.

Ia menilai bahwa layanan money changer merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menghadirkan layanan transaksi valuta asing yang mudah dijangkau masyarakat.

“Melalui layanan money changer yang kami hadirkan, BRI memastikan seluruh transaksi valuta asing dapat dilakukan secara resmi, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan," tuturnya.

(ANN)