Bisnis.com, JAKARTA — Akadimisi Rocky Gerung turut menghadiri pelantikan pejabat di Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Rocky mengatakan bahwa dirinya menghadiri acara pelantikan sejumlah menteri itu sebagai perwakilan masyarakat sipil yang diundang.

"Untuk menyaksikan, sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi [narapidana]," kata Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan bahwa salah satu pejabat baru yang dilantik adalah Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Rocky, Jumhur merupakan mantan narapidana yang juga intelektual.

Jumhur memang merupakan aktivis yang pernah mendekam di penjara pada 1989 saat memimpin aksi demonstrasi menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

"Dia juga seorang intelektual, dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini," kata Rocky.

Di Istana Negara, Rocky juga terlihat berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menjelaskan bahwa dalam perbincangannya itu, dia menyampaikan perihal ethics of care dan ethics of rights.

Menurut Rocky, ethics of care merupakan cara secara psikologis dalam memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh.

"Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum," jelas Rocky.

Sementara itu, Rocky pun terlihat bersalaman dengan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan bahwa dalam momen tersebut, Prabowo sempat menyapa Rocky dan menyebutnya sebagai disiden.

"Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Emang saya disiden," katanya.

Disiden merupakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan pendapat umum atau pendapat yang dominan.

Hanif Faisol Nurofiq menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan (wamenko pangan).

Salah satu tugas awal yang disebut Hanif ialah ikut mengawal percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar program unggulan pemerintahan Prabowo.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko (Zulkifli Hasan/ Zulhas) akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Hanif usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Hanif mengatakan tidak ada masa tunggu setelah pelantikan. Ia memastikan dirinya bersama jajaran Kemenko Pangan akan langsung bergerak menjalankan arahan Sang Kepala Negara, termasuk menyentuh program MBG dan agenda pangan lain yang menjadi prioritas pemerintah.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Hanif menegaskan seluruh langkah lanjutan nantinya akan dijalankan setelah mendapat arahan teknis dari Menko Pangan Zulhas.

"Insyaallah dengan kerja keras kita ingin mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Hanif sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Sebelum masuk ke jabatan baru ini, Hanif menjabat sebagai menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup.

Hanif kini dipercaya mendampingi Zulhas di Kemenko Pangan untuk membantu percepatan sejumlah program strategis pemerintah di sektor pangan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Seluruh pejabat yang diangkat dalam reshuffle ini diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Demi Allah SWT saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada, UUD negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman mendatangi Istana Negara pada Senin (274/2026). Dudung dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Dudung tiba di Istana Negara pada sekitar pukul 14.15 WIB mengenakan jas dengan dasi biru muda khas pelantikan pejabat di Istana Negara.

Dudung sendiri dikabarkan akan mengisi posisi KSP yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Qodari. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada akhir April 2026.

Saat ditanyai wartawan, Dudung mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk persiapan ke Istana Negara.

"Untuk gladi, jam 3 pelantikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Namun, dia tidak menjawab posisi jabatan yang diisinya. Dia hanya menjelaskan pada pekan lalu bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto membahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional,

"Oh saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah presiden," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya dicopot. Kedua pejabat tersebut adalah Sudarto dan Ferry Ardianto.

Sudarto saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran. Sementara itu, Ferry Ardianto yang merupakan Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ditunjuk sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Nantinya, kedua nama tersebut akan mengisi bangku Direktur Jenderal Anggaran yang sebelumnya diisi Luky Alfirman, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang dijabat Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan penunjukan tersebut sudah berlaku sejak Selasa (21/4) dan kedua pejabat sementara telah mulai menjalankan tugasnya.

"Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4) dilansir dari Detik.com.

Ia belum merinci jabatan baru yang akan ditempati Luky dan Febrio setelah dicopot dari posisi sebelumnya. Menurutnya, Kemenkeu masih mengkaji penempatan yang sesuai dengan kompetensi keduanya.

[Gambas:Youtube]

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," ujarnya.

Selain dua posisi tersebut, satu jabatan eselon I lainnya yang masih kosong adalah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya ditinggalkan Masyita Crystallin.

Purbaya menyebut proses seleksi tengah dilakukan untuk mengisi tiga posisi strategis tersebut. Nama-nama kandidat nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," kata dia.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026).

Menurut Purbaya, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat tersebut saat ini telah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Dari kemarin siang," ujar Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menambahkan bahwa status Plh untuk kedua direktorat jenderal tersebut sudah mulai aktif bekerja sejak Selasa siang, berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu.

Hingga saat ini, baik Febrio maupun Luky belum mendapatkan penempatan jabatan baru. Kondisi ini serupa dengan mantan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang posisinya telah digantikan oleh Robert Leonard Marbun.

Purbaya menyebutkan bahwa para pejabat senior tersebut saat ini sedang dibebastugaskan sementara.

"Belum, istirahat dulu (Heru Pambudi). Nanti saya cari tempat yang pas," jelas Purbaya.

Selain kekosongan pada posisi Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga masih diisi oleh pejabat sementara.

Pasca ditinggalkan Masyita Crystallin, posisi tersebut kini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herman Saheruddin.

Adapun Purbaya berencana mengajukan nama-nama calon pejabat definitif untuk ketiga posisi strategis eselon I tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," ungkap Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian.

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif.

“Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,” lanjutnya.

Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Proses penetapan pejabat definitif masih berjalan.

Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif. Posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.

Purbaya mengatakan tiga nama calon pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan Mei.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

Febrio Nathan Kacaribu dikenal sebagai ekonom. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia menempuh pendidikan Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.

Karier awalnya berkembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga menjabat Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015.

Ia masuk pemerintahan pada 2020 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

Luky Alfirman menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Sarjana Teknik Industri pada 1994. Ia memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di Direktorat Jenderal Pajak.

Ia sempat menjabat Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan serta Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Ia juga terlibat dalam program reformasi administrasi perpajakan.

Luky pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Ia kemudian bertugas di Badan Kebijakan Fiskal dan memimpin berbagai unit kebijakan ekonomi.

Ia menjabat Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017. Ia lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun yang sama.

Pada 2022, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal Anggaran sejak 23 Mei 2025.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian.

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif.

“Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,” lanjutnya.

Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Proses penetapan pejabat definitif masih berjalan.

Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif. Posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.

Purbaya mengatakan tiga nama calon pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan Mei.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

Febrio Nathan Kacaribu dikenal sebagai ekonom. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia menempuh pendidikan Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.

Karier awalnya berkembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga menjabat Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015.

Ia masuk pemerintahan pada 2020 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

Luky Alfirman menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Sarjana Teknik Industri pada 1994. Ia memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di Direktorat Jenderal Pajak.

Ia sempat menjabat Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan serta Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Ia juga terlibat dalam program reformasi administrasi perpajakan.

Luky pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Ia kemudian bertugas di Badan Kebijakan Fiskal dan memimpin berbagai unit kebijakan ekonomi.

Ia menjabat Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017. Ia lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun yang sama.

Pada 2022, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal Anggaran sejak 23 Mei 2025.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran. Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4/2026) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.

“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.

Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.

“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.

Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.

Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.

Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik lima pejabat eselon II baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa (21/4/2026). Prosesi pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi Kemenkeu dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia yang kian kompleks.

Dalam sambutannya, Menkeu mengingatkan para pejabat yang baru dilantik mengenai besarnya tanggung jawab yang kini berada di pundak mereka. Purbaya menegaskan bahwa jabatan yang diberikan adalah instrumen untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara.

“Hari ini kita lantik pejabat baru intinya satu, Anda sekarang pegang kepercayaan negara di tengah dunia yang tidak stabil,” ujar Purbaya dalam acara pelantikan tersebut.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini berpesan agar para pejabat senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia menggarisbawahi bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar fasilitas yang dinikmati.

Berikut adalah lima pejabat pimpinan pratama yang baru saja menempati posisi strategis:

1. Rofii Edy Purnomo: Kepala Biro Advokasi.
2. Ihda Muktiyanto: Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.
3. Ferry Ardiyanto: Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
4. Sugeng Apriyanto: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
5. Suska: Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya.

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah penyegaran organisasi yang dilakukan Kemenkeu sebelumnya. Pada bulan lalu, Kementerian Keuangan telah melakukan rotasi masif terhadap 1.585 pejabat, termasuk di dalamnya 44 pejabat pimpinan pratama eselon II.

Kebijakan rotasi tersebut diformalkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pengukuhan dalam Jabatan pada Lembaga National Single Window.

Ke-44 pejabat eselon II tersebut telah ditempatkan di berbagai unit eselon I, mulai dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), hingga badan-badan strategis seperti Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

(Febrina Ratna Iskana)

Jadwal pencairan gaji ke-13 selalu dinantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru, sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti jadwal pencairan gaji ke-13 PNS.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan.

[Gambas:Youtube]