Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengupayakan kemandirian susu nasional dari hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketahanan pangan serta pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru mampu memproduksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahun.

"Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka. Namun, hari ini mestinya kita kemudian mengevaluasi betapa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang kemudian harus kita lakukan bersama," kata Hanif saat membuka kegiatan Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan peringatan Hari Susu Nusantara harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk mempercepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, pengembangan sektor susu tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Pertanian semata, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.

Ia mengungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara satu sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal.

Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar dalam membangun kekuatan tulang, otot, serta perkembangan otak generasi muda.

Dia menuturkan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama karena Indonesia saat ini memiliki sekitar 70 persen penduduk usia produktif yang menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka pada kesempatan hari ini, ini harus menjadi perhatian kita serius. Belajar dari perkembangan susu ini, maka juga harus menjadi perhatian serius kita semua. Sejak tahun 1920-an masuklah investasi untuk pemenuhan susu nasional kita. Kemudian berkembang pesat di tahun 2000 sampai 2020," jelasnya.

"Namun semua masih berorientasi kepada impor. Jadi kebutuhan susu kita, yang tadi 1 sendok 1 hari, itu juga 80 persen-nya dipenuhi, diperoleh dari impor kita. Sudah cukup lama kita sebenarnya terbelenggu pada importasi," tambah Hanif.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor dapat menjadi risiko bagi ketahanan pangan nasional ketika terjadi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan dari negara-negara pemasok utama dunia.

"Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk benar-benar menghadirkan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional ini tidak bisa ditunda lagi," tegas Hanif.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dari sektor hulu, sektor tengah, hingga sektor hilir agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hanif menilai pengembangan sektor hulu perlu difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada ternak dari wilayah subtropis.

Selain itu, riset dan inovasi perlu diperkuat untuk menghasilkan varietas ternak yang adaptif terhadap kondisi lokal sekaligus meningkatkan produktivitas susu, sehingga industri nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Hanif menjelaskan pengembangan sektor persusuan nasional masih menghadapi tantangan karena sebagian besar sapi perah yang digunakan saat ini berasal dari wilayah subtropis seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki karakter iklim berbeda dengan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara tropis yang berada di kawasan sekitar garis khatulistiwa sehingga membutuhkan jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan kondisi suhu, kelembapan, dan lingkungan tropis secara optimal untuk mendukung produktivitas susu.

Ia menilai penggunaan ternak dari wilayah subtropis sering kali memerlukan penyesuaian lingkungan tertentu, termasuk pemeliharaan di kawasan dataran tinggi, sehingga pengembangan varietas ternak yang sesuai dengan karakter tropis Indonesia menjadi kebutuhan penting.

Karena itu, Hanif mendorong penguatan riset dan inovasi untuk menghasilkan ternak perah yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan tropis, sekaligus mampu meningkatkan produksi susu nasional guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Selain penguatan sektor hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir melalui pembangunan industri yang terintegrasi agar rantai pasok persusuan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

"Ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Mulai dari hulunya, seberapa besar kemudian penghasil susu ini mampu kita hadirkan di negara kita," kata Hanif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan penghapusan harga eceran tertinggi (HET) gula yang disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menurut Hanif, pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

"Itu kan dalam bentuk satu kesatuan tim, ya. Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)," kata Hanif ditemui ANTARA dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan pembahasan mengenai tata niaga gula dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur sehingga keputusan dapat dihasilkan secara terukur.

Meski demikian, Hanif belum memberikan tanggapan lebih rinci terkait usulan penghapusan HET gula tersebut karena pembahasannya masih dilakukan bersama tim dan pemangku kepentingan terkait.

Ia menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik, sehingga seluruh substansi usulan dapat dibahas secara utuh dan komprehensif terlebih dahulu.

"Kita tidak bisa (hanya) dalam satu sisi kita sampaikan, nanti takutnya diskursusnya berbeda," ucapnya singkat.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.

"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.

Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.

APTRI juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui HET di tingkat konsumen, melainkan menyesuaikan harga pasar.

Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.

Menurut asosiasi itu, jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.

Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.

APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan riset sapi perah tropis guna mempercepat kemandirian susu nasional dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan penguatan sektor persusuan nasional memerlukan dukungan riset yang mampu menghasilkan terobosan sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.

"Riset-riset harus segera digalakkan. Ambil sapi-sapi yang sesuai dengan karakter tropis kita. Tidak memaksakan subtropis datang ke kita, sehingga begitu dipelihara banyak problem," kata Hanif.

Menurutnya, pengembangan sapi perah yang adaptif terhadap iklim tropis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas susu nasional secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Ia menjelaskan sebagian besar produksi susu saat ini masih bergantung pada jenis sapi yang berasal dari kawasan subtropis, sehingga pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan.

Kondisi iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi memerlukan pendekatan berbeda agar pengembangan peternakan sapi perah dapat berlangsung lebih optimal dan produktif.

Karena itu, Hanif mendorong lembaga riset, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pengembangan bibit sapi yang sesuai karakter wilayah Indonesia.

"Para riset-riset, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan seterusnya wajib segera menghadirkan jenis-jenis (sapi) yang mampu tumbuh dan berkembang baik, khusus dengan kesesuaian dengan kondisi kita," ujarnya.

"Susu kita sebagian besar masih berasal dari susu-susu subtropis yang tidak bisa kita kembangkan dengan baik di daerah tropis," tambah Hanif.

Adapun saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

Artinya, sekitar 75 persen komoditas itu masih dipasok dari luar negeri.

Oleh karena itu, penguatan riset, menurut Hanif, sangat penting untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan produksi susu sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dengan peningkatan produksi di dalam negeri, maka Indonesia akan terbebas dari importasi komoditas tersebut.

Selain pengembangan bibit, peningkatan kualitas penanganan produksi dan pengolahan susu juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok persusuan nasional.

Hanif menekankan percepatan kemandirian susu membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program pengembangan.

Menurutnya, pembangunan iklim usaha yang kondusif, penguatan hilirisasi, dan integrasi sektor persusuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan susu nasional.

"Jadi, langkah-langkah itu harus segera kita keroyok bersama. Tidak mungkin Kementerian Pertanian saja mampu menyelesaikan itu. Tetapi, kehadiran kita semua, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, itu harus kita lakukan bersama-sama," tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggelorakan semangat konsumsi susu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hanif optimistis penguatan riset, peningkatan produksi, dan kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya ketahanan susu nasional serta mendukung Indonesia Emas 2045 yang sehat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut program makan bergizi gratis (MBG) menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat.

"Justru di sini, maka kita ingin sangat titip dengan teman-teman di MBG bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Dengan program MBG ini, maka paling tidak diwajibkan susu ini, syukur-syukur setiap hari, tidak hanya dua kali seminggu," kata Hanif.

Menurutnya program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda.

Hanif mengungkapkan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun secara nasional.

"Karena harian kita kalau kita rata-rata hanya satu sendok makan per hari. Jadi satu orang satu hari, kita hanya mampu mengkonsumsi susu satu sendok makan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kita kalau ini tidak terus kita tingkatkan," ucapnya.

Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia menekankan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan gizi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, memperkuat otot, serta membantu perkembangan otak generasi muda secara optimal dan berkelanjutan.

Dia menegaskan penguatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama karena kualitas generasi produktif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, peningkatan konsumsi susu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem persusuan nasional melalui penyusunan roadmap kemandirian susu yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor persusuan nasional guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nggak nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting sosialisasikan terus sehingga kemudian tumbuh minat yang cukup besar, bangun iklimnya, selesaikan roadmap-nya," bebernya.

Hanif menilai hilirisasi, integrasi industri, dan penguatan investasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor persusuan nasional yang lebih tangguh dan kompetitif.

"Hilirisasi, integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambah Hanif.

Ia optimistis penguatan konsumsi susu melalui program MBG dan percepatan kemandirian susu nasional akan melahirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif kepada ANTARA.

Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Hanif menyampaikan pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan.

Selain mendukung penguatan sektor pangan nasional, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Hanif menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kemandirian pangan nasional.

Hanya saja, dia menyebutkan saat ini belum ada pembahasan mengenai usulan komoditas gula masuk pada komponen bantuan pangan yang saat ini berjalan meliputi beras dan gula yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucapnya.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendorong pemerintah memasukkan gula pasir sebagai komponen bantuan pangan nasional guna memperkuat perlindungan petani tebu dan menjaga keseimbangan pasar komoditas gula domestik.

APTRI menilai penambahan gula dalam bantuan pangan dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan produksi gula petani nasional.

Menurut asosiasi petani tersebut, kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar komoditas beras karena volume konsumsi gula masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras nasional harian.

APTRI mengusulkan pemerintah cukup menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan apabila penyaluran beras mencapai 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat.

"Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Adapun pemerintah saat ini melalui Perum Bulog terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah seluruh Indonesia secara bertahap.

Dalam program stimulus ekonomi tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk membantu kebutuhan masyarakat. Saat ini Bulog terus menggencarkan bantuan tersebut agar mencapai target distribusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan roadmap kemandirian susu nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan perlunya percepatan penyusunan dan pelaksanaan roadmap kemandirian susu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu mulai dari hulu dan hilir, segera wajib kita lakukan," kata Hanif.

Hanif menuturkan upaya itu dilakukan sebab kebutuhan susu masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi pasokan dari luar negeri sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi domestik.

Disebutkan saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

"Itu hampir 80 persen lebih diperoleh dari impor. Maka langkah-langkah kita semua untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu," bebernya.

Ia menyebut sebagian besar konsumsi susu nasional masih bergantung pada impor sehingga ketahanan sektor persusuan nasional perlu terus diperkuat.

Penguatan produksi susu dalam negeri dinilai penting untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi peternak lokal.

Hanif menekankan pengembangan industri susu nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat.

Peran riset menjadi penting untuk menghasilkan jenis sapi perah yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim tropis Indonesia sehingga produktivitas dapat meningkat.

Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan akan membantu menciptakan sistem peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain penguatan produksi, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri susu guna meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

Hanif menilai integrasi sektor hulu dan hilir menjadi kunci dalam membangun ekosistem persusuan nasional yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Ia optimistis percepatan roadmap kemandirian susu akan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan konsumsi susu masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan daya saing demi menciptakan generasi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita selamatkan bangsa kita, dengan menyelamatkan generasi kita. Mari promosikan terus untuk minum susu setiap hari," kata Hanif ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia yang rata-rata baru setara satu sendok per hari dan perlu segera ditingkatkan.

Hanif menilai peningkatan konsumsi susu menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang sehat dan produktif.

Dia konsumsi susu nasional saat ini masih berkisar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara sekitar satu sendok susu per orang setiap hari.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Ia menekankan ketersediaan gizi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas generasi produktif yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional pada masa mendatang.

Hanif menegaskan peningkatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Segera gelorakan semangat minum susu. Wajib, karena sampai hari ini baru satu sendok (konsumsi susu), kita tidak mau kehilangan satu pun generasi kita setiap harinya. Bangun iklim, hilirisasi," katanya.

Menurutnya, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada peringatan Hari Susu Nusantara, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

Ia mengingatkan Indonesia sedang menikmati bonus demografi sehingga penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat strategis bagi masa depan bangsa.

Karena itu, edukasi mengenai pentingnya konsumsi susu perlu terus diperluas agar kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi semakin meningkat.

Melalui peringatan Hari Susu Nusantara 2026, Hanif berharap gerakan minum susu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut sektor kehutanan menjadi penopang ketahanan pangan nasional karena menentukan stabilitas tata air, kesuburan tanah, dan keseimbangan iklim di tengah ancaman perubahan lingkungan global.

“Saat ini pemerintah menempatkan program FOLU Net Sink 2030 tidak hanya sebagai agenda pengendalian emisi karbon, tetapi juga strategi memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui pengelolaan hutan yang lestari dan produktif,” kata dia saat menyampaikan kuliah umum di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.

Ia menjelaskan hutan tidak dapat dipandang sekadar kumpulan vegetasi, melainkan infrastruktur ekologis yang menjaga siklus tata air, melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan kesuburan lahan, dan menopang stabilitas iklim yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan sistem pangan nasional.

“Ancaman triple planetary crisis berupa perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi tantangan serius bagi sektor pangan karena kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko banjir, kekeringan, hingga penurunan produktivitas pertanian di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hanif menegaskan pemerintah terus memperkuat implementasi FOLU Net Sink 2030 melalui rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut dan mangrove, pengembangan perhutanan sosial, serta multiusaha kehutanan berbasis pangan yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai bagian pembangunan ekonomi hijau nasional.

Ia juga mendorong generasi muda kehutanan memperkuat inovasi dan riset pengelolaan hutan lestari agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam pada masa mendatang.

Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri mengatakan isu ketahanan pangan dan keberlanjutan kehutanan menjadi tantangan strategis yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui penguatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut dia, Fakultas Kehutanan ULM memiliki peran penting menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pembangunan sektor kehutanan dan pangan di masa depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra mengatakan materi yang disampaikan Wamenko Pangan RI dalam kuliah umum itu sejalan dengan implementasi program FOLU Net Sink 2030 yang dijalankan pemerintah provinsi setempat melalui berbagai kegiatan pengelolaan hutan pada sejumlah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Selatan.

“Program tersebut meliputi rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, fasilitasi Kelompok Tani Hutan, hingga meninjau dan evaluasi kegiatan FOLU untuk menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah kursi posisi Wamenko di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Diketahui, Hanif dilantik sebagai Wamenko Pangan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Hanif, langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat Presiden Prabowo terhadap dinamika ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan bahwa penunjukan ini telah melalui pertimbangan matang agar koordinasi dalam merealisasikan program strategis pemerintah dapat berjalan lebih akseleratif.

“Pertimbangan Presiden mendalam dan sangat memperhatikan dinamika terjadi tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung langkah pak Menko merealisasikan program unggulan Presiden,” ungkap Hanif kepada awak media usai dilantik.

Hanif menegaskan bahwa dirinya bersama tim akan langsung tancap gas untuk bekerja. Fokus utama dalam waktu dekat adalah mengawal program-program krusial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.

“Insya Allah kami langsung akan kerja keras, besok kami sudah mulai kerja MBG dan seterusnya kita akan sentuh dan minta arahan pak Menko langkah-langkah apa yang kita jadikan,” tambahnya.

Ia optimistis dengan sinergi yang kuat di jajaran kementerian koordinator, hasil yang dicapai akan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. “Insya allah dengan kerja keras menghasilkan hal yang terbaik,” kata Hanif.

Terkait detail pembagian tugas antara Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator, Hanif menyebutkan bahwa hal tersebut akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

“Segera nanti Pak Menko berikan (pembagian kerjanya),” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Hanif Faisol Nurofiq yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamen Pangan) memiliki harta sebesar Rp4,19 miliar.

Sebelum ditunjuk sebagai Wamenko Pangan, Hanif menjabat Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH). 

Berdasarkan data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Hanif terakhir dilaporkan per Desember 2024 saat masih menjabat Menteri LH.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4 miliar. Ia tercata hanya memiliki sebidang tanah tersebut di Kota Tanah Bambu dan merupakan hasil sendiri.

Lalu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp125 juta. Hanif juga hanya memiliki satu kendaraan dalam laporan ini yakni mobil Toyota Sedan Corolla Altis Tahun 2012.

Hanif juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp67 juta, dan tidak memiliki utang dalam laporannya. Dengan demikian total kekayaannya sebesar Rp4,192 miliar.

Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebelum penugasan tersebut, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.

Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.

Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.

Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.

Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.

Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.

Profil Hanif Faisol

Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.