WASHINGTON - Tiga orang meninggal setelah dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar yang berlayar di Samudra Atlantik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu kasus hantavirus telah dikonfirmasi, dengan lima kasus dugaan lainnya sedang diselidiki.

WHO mengatakan kepada BBC bahwa "penyelidikan terperinci" terhadap kasus-kasus dugaan hantavirus "sedang berlangsung, termasuk pengujian laboratorium lebih lanjut".

Wabah tersebut dilaporkan terjadi di kapal pesiar MV Hondius, yang sedang berlayar dari Argentina ke Cape Verde.

4 Fakta Hantavirus yang Mewabah di Kapal Pesiar MV Hondius, Salah Satunya Belum Ada Obatnya

1. Ditularkan Hewan Pengerat

Hantavirus merujuk pada strain virus yang dibawa oleh hewan pengerat, terutama ditularkan ke manusia melalui inhalasi partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang kering.

Infeksi biasanya terjadi ketika virus menjadi terbawa udara dari urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).

Meskipun jarang, virus ini juga dapat menyebar melalui gigitan atau cakaran hewan pengerat.

Virus ini dapat menyebabkan dua penyakit parah. Yang pertama, Sindrom Paru Hantavirus (HPS), sering dimulai dengan kelelahan, demam, dan nyeri otot, diikuti oleh sakit kepala, pusing, menggigil, dan masalah perut. Jika gejala pernapasan berkembang, angka kematiannya sekitar 38%, menurut CDC.

Penyakit kedua, Demam Berdarah dengan Sindrom Ginjal (HFRS), lebih parah dan terutama menyerang ginjal. Gejala selanjutnya dapat mencakup tekanan darah rendah, pendarahan internal, dan gagal ginjal akut.

2. Biasanya Mewabah di China

Diperkirakan ada 150.000 kasus HFRS di seluruh dunia setiap tahun, terutama di Eropa dan Asia, menurut laporan dari Institut Kesehatan Nasional. Lebih dari setengah kasus biasanya terjadi di China.

Data terbaru dari AS menunjukkan bahwa antara tahun 1993, ketika pengawasan hantavirus dimulai, hingga tahun 2023, terdapat 890 kasus di negara tersebut.

Namun, virus Seoul, salah satu strain utama hantavirus yang dibawa oleh tikus Norwegia (juga dikenal sebagai tikus cokelat), ditemukan di seluruh dunia, termasuk di AS.

3. Belum Ada Obatnya

Tidak ada pengobatan khusus untuk infeksi hantavirus.

CDC merekomendasikan perawatan suportif untuk mengobati gejala yang dapat mencakup terapi oksigen, ventilasi mekanis, obat antivirus, dan bahkan dialisis.

Pasien dengan gejala parah mungkin perlu dirawat di rumah sakit di unit perawatan intensif. Dalam kasus yang parah, beberapa mungkin perlu diintubasi.

CDC merekomendasikan untuk menghilangkan kontak dengan hewan pengerat di rumah atau tempat kerja untuk mengurangi paparan virus.

Badan tersebut juga merekomendasikan untuk menutup titik masuk di ruang bawah tanah atau loteng tempat hewan pengerat dapat masuk ke rumah.

Mengenakan alat pelindung juga disarankan saat membersihkan kotoran hewan pengerat untuk menghindari menghirup udara yang terkontaminasi.

4. Banyak Memakan Korban

Pada Februari 2025, Betsy Arakawa, istri aktor peraih Oscar Gene Hackman, meninggal karena penyakit pernapasan yang terkait dengan hantavirus.

Para penyelidik medis percaya bahwa Arakawa tertular HPS - strain yang paling umum di AS - yang menyebabkan kematiannya.

Sarang dan beberapa bangkai tikus ditemukan di bangunan tambahan rumahnya tempat ia ditemukan.

Catatan polisi menunjukkan bahwa Arakawa mencari informasi di internet tentang gejala flu dan Covid beberapa hari sebelum kematiannya.

JAKARTA - Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan kesehatan dalam menjawab tantangan penyakit kronis di Indonesia, khususnya penyakit hati (liver). Di mana penyakit hati di Indonesia masih tergolong tinggi dan membutuhkan penanganan serius.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyediaan SDM Kesehatan, Anna Kurniati, dalam sambutan Dies Natalis ke-25 Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Rabu (29/4/2026). Anna mengatakan bahwa berdasarkan data Survei Kesehatan 2023, terdapat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi Hepatitis B dan 2,5 juta Hepatitis C.

“Penyakit ini menjadi penyebab utama penyakit hati kronis hingga kanker hati, dengan angka kematian mencapai sekitar 60 ribu kasus per tahun akibat Hepatitis B dan 6 ribu dari Hepatitis C,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan penyakit tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan multidisiplin dengan standar pelayanan klinis nasional yang kuat. Di mana tentunya sumber daya manusia (SDM) kesehatan menjadi faktor kunci.

“Penguatan SDM kesehatan menjadi sangat krusial, mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif,” katanya.

Anna juga menyoroti posisi strategis Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebagai institusi pendidikan yang memiliki keunggulan di bidang penanganan penyakit hati. Ia menilai kampus tersebut tidak hanya mencetak tenaga kesehatan, tetapi juga mendorong riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional.

Di akhir sambutan, Anna berharap momentum Dies Natalis ke-25 dapat menjadi tonggak baru bagi Poltekkes Kemenkes Jakarta II untuk terus berkembang dan memperkuat kontribusinya bagi sektor kesehatan nasional.

Dalam rangkaian acara ini, sejumlah dosen juga mendapat apresiasi atas capaian akademik dan kontribusinya, di antaranya:

- H-Index Scopus Tertinggi & Luaran Jurnal Internasional Tertinggi: Prof. Dr. Moesijanti Yudiarti Endang Soekatri, MCN

- Luaran Jurnal Nasional Tertinggi (Garuda): Dr. Nursama Heru Apriantoro, S.Si, M.Si

- Luaran Buku Terbanyak: drg. Putu Gyzca Pradypta, MDSc. Sp.KGA

Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong budaya riset dan publikasi ilmiah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Belakangan ini, tren wellness di Indonesia semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan pascapandemi. Secara global, laporan dari Global Wellness Institute mencatat bahwa nilai ekonomi industri wellness mencapai sekitar US$6,8 triliun pada 2024 dan terus menunjukkan tren pertumbuhan. Salah satu komponennya adalah sektor traditional and complementary medicine yang bernilai sekitar US$606 miliar. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa sekitar 80% penduduk di negara berkembang dan 65% di negara maju pernah menggunakan obat herbal dalam praktik pengobatan mereka.

Angka-angka ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Di Indonesia, hal ini terlihat dari semakin populernya konsumsi jamu, ramuan herbal, hingga suplemen kesehatan yang diklaim mampu menjaga daya tahan tubuh bahkan menyembuhkan berbagai penyakit. Narasi “back to nature” dan anggapan bahwa herbal lebih aman dibanding obat modern (medis) semakin mudah ditemukan yang sering kali diperkuat oleh pengalaman personal berupa testimoni yang dibagikan secara luas.

Wellness umumnya dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan kesehatan secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Pendekatan ini mendorong pencegahan melalui gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penggunaan herbal menjadi bagian dari pilihan yang dianggap selaras dengan kebutuhan tersebut. Namun, dalam praktiknya, batas antara upaya menjaga kesehatan dan intervensi pengobatan tidak selalu jelas. Herbal yang semula digunakan sebagai bagian dari pemeliharaan kesehatan atau terapi penunjang semakin sering diposisikan sebagai solusi utama ketika seseorang mengalami sakit.

Penerimaan terhadap klaim manfaat herbal banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sosial. Studi oleh Keni et al. (2023) menunjukkan bahwa niat konsumsi herbal berkaitan dengan sikap terhadap herbal, norma sosial, serta persepsi manfaat yang dirasakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan herbal di Indonesia tetap tinggi dalam keseharian masyarakat, dengan pengaruh yang kuat dari kebiasaan komunitas dan praktik yang sudah berlangsung lama. Gambaran kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap herbal berkembang dalam ruang sosial dan pengalaman kolektif sehingga penggunaannya semakin meluas seiring dengan cara masyarakat memaknai kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ilmu farmasi sendiri, herbal diklasifikasikan sebagai bagian dari Obat Bahan Alam (OBA) yang dibedakan berdasarkan tingkat pembuktiannya, mulai dari jamu yang berbasis pengalaman empiris turun-temurun, obat herbal terstandar yang telah melalui uji praklinis, hingga fitofarmaka yang didukung oleh uji klinis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dalam tanaman obat, seperti flavonoid, alkaloid, dan polifenol, memiliki aktivitas biologis yang dapat berperan dalam mendukung kondisi pasien, antara lain melalui efek antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulator.

Dalam praktik klinis, pemanfaatan ini ditempatkan sebagai bagian dari terapi penunjang, yaitu digunakan untuk mendukung efektivitas terapi utama, membantu meredakan gejala, serta meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses pengobatan berlangsung. Namun, dengan penggunaan yang disesuaikan dengan kondisi klinis dan jenis terapi yang dijalani.

Penggunaannya tetap berada dalam kerangka ilmiah yang menuntut standardisasi bahan, ketepatan dosis, serta pembuktian keamanan dan manfaat. Di Indonesia, batasan ini juga diperkuat melalui regulasi seperti Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2022 yang tidak memperbolehkan klaim penyembuhan dan/atau pencegahan suatu penyakit dalam promosi produk herbal. Dengan kerangka tersebut, pemanfaatan obat bahan alam ditempatkan sebagai bagian yang diakui dari upaya menjaga dan mendukung kesehatan dengan peran yang disesuaikan dengan tingkat evidence based.

Pemahaman ini tidak selalu tercermin dalam praktik sehari-hari. Penggunaan herbal di masyarakat kerap berlangsung tanpa pertimbangan yang memadai, termasuk tanpa diagnosis yang jelas, sehingga dapat mengarah pada praktik self-medication. Pada kondisi tertentu, penggunaan herbal juga berpotensi menimbulkan interaksi dengan obat medis yang sedang dikonsumsi, yang dapat memengaruhi efektivitas terapi maupun meningkatkan risiko efek yang tidak diinginkan, terutama jika digunakan secara bersamaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

Selain itu, penempatan herbal sebagai solusi utama yang menggantikan obat medis dapat memengaruhi keputusan dalam mencari pengobatan, termasuk menunda penanganan yang sebenarnya dibutuhkan, khususnya pada kondisi yang memerlukan intervensi tindakan lebih cepat.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada herbal, melainkan pada cara masyarakat memaknainya. Pemahaman tersebut berkembang dari pengalaman pribadi, rekomendasi lingkungan, dan kebiasaan turun-temurun, lalu bertemu dengan narasi wellness yang mendorong generalisasi manfaat herbal. Di ruang digital, proses ini semakin menguat melalui konten influencer tanpa latar belakang kesehatan yang mudah diakses dan persuasif, sehingga kerap dijadikan rujukan.

Peran tenaga kesehatan menjadi penting dalam menjaga keseimbangan pemahaman tersebut, termasuk dengan lebih aktif hadir di media sosial. Melalui keterlibatan ini, tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung dengan edukasi yang mudah dipahami, sekaligus memberikan rujukan yang lebih jelas mengenai manfaat, batasan, dan potensi risiko penggunaan herbal.

Sejalan dengan itu, peran pemerintah juga diperlukan untuk memastikan informasi kesehatan yang beredar tetap memiliki dasar yang jelas. Penguatan pengaturan konten kesehatan di ruang digital, termasuk memastikan penyampaiannya berasal dari pihak dengan latar belakang keilmuan yang relevan, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah replikasi konten yang berpotensi menyesatkan, menjadi langkah yang semakin penting. Upaya ini dapat berjalan beriringan dengan penguatan agenda riset herbal secara lebih intensif, guna memperkaya bukti ilmiah dan memperjelas standar penggunaannya.

Dalam sistem kesehatan di Indonesia, penggunaan herbal selama ini masih berkembang di luar layanan kesehatan formal sebagai terapi alternatif. Upaya untuk menjembatani hal ini sebenarnya telah mulai dilakukan, termasuk melalui pengembangan formularium fitofarmaka, yang menunjukkan arah untuk membawa herbal lebih dekat ke dalam sistem pelayanan kesehatan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan di masyarakat, kebutuhan untuk mengintegrasikan herbal ke dalam layanan kesehatan primer menjadi semakin mendesak. Tanpa integrasi, pemanfaatan herbal cenderung berlangsung secara mandiri, sering kali tanpa pendampingan tenaga kesehatan dan tanpa pertimbangan kondisi klinis yang menyeluruh. Sebaliknya, dalam sistem yang terhubung, penggunaan herbal dapat dipantau, disesuaikan dengan terapi yang dijalani, serta dipertimbangkan dari sisi keamanan dan manfaatnya.

Penguatan riset menjadi bagian penting dalam proses ini. Penggunaan yang luas dalam praktik wellness tentunya memerlukan dukungan data ilmiah yang lebih kuat. Dengan dukungan tersebut, pemanfaatan herbal dapat berkembang sejalan dengan pengetahuan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Pembahasan tentang herbal pun bergerak pada bagaimana ia ditempatkan dalam sistem kesehatan yang saling terhubung sehingga tetap dapat dimanfaatkan dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai fungsi dan batasannya dalam praktik kesehatan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Stroke masih menjadi salah satu penyebab kematian dan disabilitas tertinggi di Indonesia dengan prevalensi nasional mencapai 8,3 per 1.000 penduduk berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Di luar fase penyelamatan nyawa pada periode akut, tantangan besar dalam tata laksana stroke adalah meminimalkan kerusakan neurologis lanjutan akibat gangguan suplai oksigen dan krisis metabolik seluler yang terjadi segera setelah serangan.

Pada fase ini, sel-sel otak berada dalam kondisi sangat rentan, di mana gangguan produksi energi dapat mempercepat kematian sel dan memperburuk luaran klinis jangka panjang.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menghadirkan Cytoflavin sebagai terapi neuroprotektor yang dirancang untuk mendukung metabolisme dan respirasi seluler pada pasien stroke. Dalam kondisi iskemik, gangguan fungsi mitokondria dan penurunan produksi energi menjadi faktor kunci dalam progresivitas cedera jaringan otak.

Melalui mekanisme yang mendukung efisiensi pemanfaatan oksigen dan optimalisasi pembentukan energi di tingkat sel, Cytoflavin berperan dalam menjaga viabilitas jaringan otak selama fase kritis hingga periode pemulihan awal, sehingga membantu klinisi dalam mengelola pasien secara lebih komprehensif.

Pendekatan berbasis dukungan metabolik ini semakin relevan mengingat tingginya angka disabilitas pasca-stroke yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien dan beban pembiayaan kesehatan nasional. Intervensi yang diberikan pada fase akut dan subakut memiliki peran strategis dalam menentukan prognosis jangka panjang, sehingga kebutuhan terhadap terapi yang mendukung stabilitas seluler menjadi bagian penting dalam praktik klinis sehari-hari di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sepanjang tahun 2025, PYFA aktif berkolaborasi dalam lebih dari 30 forum dan seminar ilmiah neurologi di berbagai kota besar Indonesia sebagai bagian dari komitmen edukasi berkelanjutan kepada tenaga medis. Penerimaan positif dari komunitas klinisi turut tercermin dari tingginya adopsi Cytoflavin yang kini telah dipercaya dan digunakan lebih dari 304 rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk pusat layanan stroke dan rumah sakit rujukan.

Pengakuan terhadap standar kualitas dan efikasi Cytoflavin juga datang langsung dari kalangan medis Tanah Air. Dokter spesialis neurologi RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Mohammad Kurniawan yang turut hadir dalam kegiatan medis di Rusia mengapresiasi teknologi di balik produksi terapi ini.

"Melihat langsung proses pembuatan dan teknologi mutakhir Cytoflavin di Rusia membuat saya kagum. Standar yang mereka terapkan sangat baik dalam memastikan efisiensi produksi dan efikasi produk farmakologi. Inovasi farmasi dengan presisi seperti inilah yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terbaik bagi pasien yang memerlukan tatalaksana intensif seperti stroke di fase akut," ujar Kurniawan, Sabtu (25/4/2026).

Direktur PYFA Antes Eko Prasetyo menuturkan pergeseran tren serangan stroke ke usia produktif di bawah 40 tahun menjadi urgensi bagi PYFA untuk menghadirkan inovasi terapi standar global. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Cytoflavin yang kini telah dipercaya lebih dari 300 rumah sakit di seluruh Indonesia sebagai terapi saraf pilihan.

"Kami berkomitmen terus menghadirkan solusi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan rumah sakit saat ini. Melalui distribusi Cytoflavin, kami ingin memastikan para tenaga kesehatan di Indonesia memiliki akses terhadap opsi terapi yang tepat untuk mendukung proses pemulihan pasien stroke secara optimal," katanya.

DEPOK - Jelang Hari Raya Iduladha 2026, inovasi dalam peternakan sapi dan kambing terus berkembang. Hal itu untuk mencegah dan menghindari berbagai macam penyakit pada hewan kurban.

"Adanya peningkatan permintaan Kandang Sonny Berkah Farm untuk tahun ini di waktu jelang satu bulan hari raya terus dikebut untuk mensortir hewan kambing yang akan dipilih untuk hewan qurban yang benar-benar sehat dan badanya bagus, " Ucap Owner SBF Sonny Eko Kustiawan, di Depok, Jumat (24/4/2026).

Menurut dia, masyarakat harus lebih cermat dalam memilih hewan qurban guna memastikan kelayakan serta menjaga kesehatan hewan yang akan dikomsusmsi pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami indikator terkait kesehatan hewan kurban sehingga berpotensi memilih hewan ternak yang tidak memenuhi syarat. Ini yang harus diwaspadai dalam kondisi fisik hewan, jangan sampai memilih hewan yang terlihat lesu, terlihat sakit atau meiliki cacat, " Jelas Sonny.

Dia menjelaskan salah satu tanda penting yang harus diperhatikan adalah adanya cairan yang keluar dari bagian tubuh tertentu seperti dihidung, telinga maupun di areal anus. Kondisi tersebut patut di curigai karena bisa menjadi indikasi hewan tidak sehat, " tuturnya.

Lihat video: Hikmah Kurban: Memotong Ego dan Keserakahan



Selain kondisi itu juga , bulu-bulu dari hewan yang menjadi indikator kesehatan. Hewan yang layak kurban umumnya memiliki bulu bersih dan tampak mengkilap, namun sebaiknya jika bulu terlihat kusam atau tak terawat, maka itu juga perlu diwaspadai oleh pembeli.

Pastikan juga untuk usianya cukup, minimal dua tahun itu bisa dilihat dari giginya kemudian harus jantan dan dalam kondisi sehat, hewan kurban harus dalam kondisi tidak cacat, tidak pincang serta memiliki postur tubuh yang normal.

"Dalam peternakannya di Kandang SBF terus melakukan pengecekan kesehatan berkala untuk tetap bugar di saat Hari Raya, ini untuk memastikan agar pelanggan dapat merasa senang dalam hal perawatan serta kesehatan yang akan di kurban,” ucapnya.

Layanan karantina siaga selama 24/7 di seluruh UPT, terutama tempat pemasukan dan pengeluaran hewan kurban

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengintensifkan pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 untuk mencegah penyebaran penyakit hewan dan menjaga keamanan pangan nasional.

Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin Sriyanto mengatakan pengawasan dilakukan di seluruh satuan pelayanan karantina guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.

“Layanan karantina siaga selama 24/7 di seluruh UPT, terutama tempat pemasukan dan pengeluaran hewan kurban. Kami juga terus menyosialisasikan persyaratan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar lonjakan lalu lintas tidak menimbulkan risiko kesehatan,” kata Sriyanto berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengawasan mencakup pemeriksaan kesehatan, kelengkapan dokumen, serta disinfeksi alat angkut untuk mencegah penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK), seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), antraks, dan brucellosis.

Menurut dia, petugas karantina disiagakan selama 24 jam setiap hari di seluruh unit pelaksana teknis (UPT), khususnya di pintu pemasukan dan pengeluaran ternak antarwilayah.

Sriyanto menambahkan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Ia mengimbau masyarakat memastikan kesehatan hewan kurban serta tidak membeli ternak tanpa dokumen resmi guna mencegah risiko penularan penyakit.

“Hewan yang tidak melalui tindakan karantina berisiko menularkan penyakit dan merugikan peternak lain. Mari bersama menjaga Indonesia dari ancaman hama penyakit hewan karantina dengan tertib lapor karantina,” ucapnya.

Berdasarkan data sistem sertifikasi karantina Best Trust, lalu lintas hewan kurban pada periode Januari–Juni 2025 tercatat sebanyak 475.284 ekor, didominasi sapi sebanyak 271.037 ekor dan kambing 192.956 ekor.

Pada Mei 2025, jumlah lalu lintas hewan kurban mencapai puncaknya sebanyak 190.545 ekor atau meningkat sekitar 135 persen dibandingkan April.

Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2026, lalu lintas hewan kurban hingga 16 April telah mencapai 218.208 ekor atau sekitar 52,91 persen, dengan tren peningkatan setiap bulan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Tindakan Karantina Hewan Barantin Cicik Sri Sukarsih mengatakan peningkatan lalu lintas tersebut diantisipasi melalui penerapan biosekuriti secara ketat.

“Kami mencatat lalu lintas periode Januari–Maret yang didominasi dari Lampung, NTB, Bali, dan NTT ke Pulau Jawa dan Kalimantan naik hingga 13,75 persen dibanding tahun lalu. Semua kami periksa melalui sistem Best Trust agar proses sertifikasi tetap cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan hayati,” ujar Cicik.

Ia menambahkan langkah biosekuriti dilakukan melalui disinfeksi alat angkut di daerah asal maupun tujuan guna menekan risiko penyebaran penyakit hewan.

Menurut dia, peningkatan lalu lintas hewan kurban juga terjadi di wilayah tujuan seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Kepulauan Bangka, dan Kalimantan Timur.

Barantin menetapkan persyaratan utama dalam lalu lintas ternak, antara lain sertifikat kesehatan karantina setelah pemeriksaan fisik, uji laboratorium, serta verifikasi sertifikat veteriner dari dinas peternakan daerah asal.

Selain itu, hewan kurban harus memenuhi syarat usia minimal, yakni sapi dan kerbau minimal dua tahun serta kambing dan domba minimal satu tahun, serta dilengkapi dokumen melalui aplikasi Best Trust.

Barantin menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas hewan tanpa dokumen karantina akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, termasuk penolakan atau karantina tambahan.

Pengawasan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Karantina Hewan Nomor 23 Tahun 2026 tentang kesiagaan dini terhadap penyebaran HPHK menjelang Idul Adha.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pemasukan komoditas pertanian untuk memastikan seluruh media pembawa yang masuk telah memenuhi ketentuan

Banjarmasin (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggagalkan pemasukan ratusan bibit anggrek dan aglaonema ilegal asal Surabaya yang tidak dilengkapi dokumen resmi melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, guna mencegah penyebaran hama dan penyakit tumbuhan.

Kepala Karantina Kalsel Erwin A. M. Dabukke di Banjarmasin, Rabu, menyebut komoditas tanaman yang digagalkan berjumlah 407 batang, terdiri atas 256 bibit anggrek jenis dendrobium dan 151 bibit aglaonema yang tidak disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (KT-3) sebagai syarat wajib lalu lintas media pembawa antararea.

“Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pemasukan komoditas pertanian untuk memastikan seluruh media pembawa yang masuk telah memenuhi ketentuan perkarantinaan,” katanya.

Ia menjelaskan sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, setiap pemasukan komoditas ke suatu wilayah wajib dilengkapi sertifikat kesehatan sebagai jaminan bebas dari hama dan penyakit.

“Penindakan ini bermula saat petugas melakukan pengawasan rutin terhadap kapal yang sandar di pelabuhan, kemudian menemukan bibit tanaman tanpa dokumen resmi di dalam salah satu truk angkut sehingga dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

Erwin menegaskan dalam Pasal 16 undang-undang yang sama, petugas karantina memiliki kewenangan melakukan tindakan penahanan, penolakan, hingga pemusnahan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.

Menurut dia, pemasukan bibit tanaman tanpa dokumen berisiko membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dapat mengancam sektor hortikultura serta merugikan petani dan pelaku usaha tanaman hias di Kalimantan Selatan.

Ia juga menegaskan tindakan penggagalan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar komoditas yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun ekonomi daerah.

Dalam penindakan, kata dia, pemilik komoditas bersikap kooperatif dan menyetujui tindakan petugas, sehingga seluruh bibit tanaman tersebut dikembalikan ke daerah asal sesuai prosedur perkarantinaan yang berlaku.

“Karantina Kalsel memastikan pengawasan di pintu pemasukan akan terus diperketat melalui pemeriksaan dokumen dan fisik secara menyeluruh guna menjaga keamanan hayati serta mencegah masuknya komoditas ilegal ke wilayah tersebut,” ujar Erwin.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Justin Bieber berhasil mengguncang hati penggemar di seluruh dunia dengan tampil di panggung Coachella 2026.

Penampilannya di Coachella menjadi viral di media sosial, terlebih setelah dirinya membatalkan konser dunia karena penyakitnya.

Ia dilaporkan menerima bayaran jutaan dolar untuk penampilannya di Coachella. Media AS Page Six melaporkan bahwa Bieber menghasilkan sekitar US$5 juta (£3,73 juta) per akhir pekan.

Sehingga total bayaran yang diterima Bieber mencapai US$10 juta (£7,46 juta) atau sebesar Rp170 miliar.

Meski mengguncang media sosial, penampilan fenomenal Bieber mendapat reaksi beragam dari sejumlah pihak.

Banyak yang menyanjung Bieber karena ia akhirnya tampil di panggung besar. Namun ada juga yang menyoroti penampilan "seadanya" di panggung megah Coachella.

Bahkan penampilannya itu sempat mendapat sindiran dari Katy Perry. Penyanyi tersebut menyindir penggunaan YouTube yang dilakukan Bieber.

Dalam sebuah video yang ia bagikan di Instagram-nya, terlihat sang penampil utama Coachella sedang mencari-cari di YouTube sebelum mengarahkan kamera ke Perry.

“Syukurlah dia punya Premium. Aku tidak mau melihat iklan,” katanya sambil mengunyah permen karet dengan santai menonton panggung.

Meskipun begitu, Justin Bieber berhasil mendominasi Coachella 2026 dengan menciptakan rekor baru. Tak hanya menjadi artis dengan bayaran tertinggi dalam sejarah festival, videonya juga menjadi viral.

Video yang diunggah di Instagram memecahkan rekor sebagai video yang paling banyak ditonton hanya dalam 12 jam. Video tersebut telah meraih 64,9 juta penayangan hanya dalam 12 jam.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan risiko munculnya wabah pes di Indonesia.

Melansir laman resmi BRIN, Indonesia pernah mengalami wabah pes pada awal abad ke-20, terutama di Pulau Jawa. Penyakit yang disebabkan bakteri Yersinia pestis ini dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan di dunia dan menular melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh tikus.

Meski dalam beberapa tahun terakhir tidak ditemukan kasus pada manusia, peneliti mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum tentu menandakan Indonesia sepenuhnya bebas dari pes.

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ristiyanto, menyebutkan adanya fenomena silent period, yaitu masa ketika penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama namun masih berpotensi muncul kembali.

“Ada istilah silent period, yaitu masa ketika suatu penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama, tetapi sebenarnya masih berpotensi muncul kembali,” kata Ristiyanto.

Dia menjelaskan, pes diduga masih berada dalam fase tersebut. Hal ini didukung oleh temuan bahwa bakteri penyebab, serta vektor dan reservoirnya seperti pinjal dan tikus, masih ditemukan di sejumlah wilayah enzootik di Indonesia.

Menurutnya, perubahan lingkungan menjadi faktor penting yang meningkatkan risiko kemunculan kembali penyakit. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga habitat tikus semakin mendekat ke permukiman manusia.

“Kondisi ini meningkatkan peluang penularan penyakit melalui gigitan pinjal yang membawa bakteri,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Periset BRIN lainnya, Muhammad Choirul Hidajat, bahwa perubahan iklim turut berkontribusi terhadap peningkatan populasi pinjal sebagai vektor penyakit.

“Kombinasi perubahan lingkungan, keberadaan vektor dan reservoir, serta meningkatnya interaksi dengan manusia menjadi faktor risiko utama yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Ia menegaskan, tikus sebagai reservoir utama bakteri Yersinia pestis masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penularan kepada manusia dapat terjadi melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh hewan tersebut.

Meski tidak ada kasus pes pada manusia selama lebih dari satu dekade, beberapa daerah di Pulau Jawa masih dikategorikan sebagai wilayah fokus, antara lain Kabupaten Pasuruan, Boyolali, Sleman, dan Bandung.

Choirul mengingatkan agar kondisi ini tidak dianggap sepele. Menurutnya, ketiadaan kasus bukan berarti penyakit telah hilang sepenuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia merekomendasikan penguatan sistem surveilans terpadu yang mencakup pemantauan pada manusia, hewan, dan vektor penyakit. Selain itu, peningkatan sanitasi lingkungan dan pemantauan wilayah bekas endemis juga dinilai penting untuk mencegah potensi wabah.

“Pes di Indonesia saat ini mungkin sedang ‘tertidur’. Namun tanpa kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan yang baik, penyakit ini berpotensi muncul kembali,” pungkasnya.

Penelitian bertajuk Environmental Changes and Risk of Plague Epidemics in Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi antara BRIN, Kementerian Kesehatan, serta mitra internasional dari China dan Prancis.

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi tetap menjadi cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular seperti campak. Namun, tren penolakan vaksin atau kampanye antivaksin mulai mempengaruhi cakupan imunisasi di masyarakat.

Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam cakupan vaksinasi campak-rubella. Cakupan dosis pertama turun dari 92 persen pada 2025 menjadi 82 persen, sedangkan dosis kedua turun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen.

Angka ini jauh di bawah standar World Health Organization sebesar 95 persen yang dibutuhkan untuk membentuk herd immunity.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi dan Imunologi, Dr. dr. Sukamto Koesnoe, menegaskan bahwa penurunan ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap wabah.

“Cakupan dosis pertama turun dari sekitar 92 persen menjadi 82 persen, sementara dosis kedua juga menurun menjadi 77,6 persen, sehingga masih jauh dari target untuk mencapai kekebalan kelompok.” ujarnya dalam konferensi pers PAPDI Forum, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut dr. Sukamto, salah satu penyebab utama penurunan cakupan adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin akibat misinformasi yang tersebar luas, terutama di media sosial.

Fenomena ini membuat orang ragu atau menunda imunisasi, padahal vaksinasi tetap lebih aman dibandingkan risiko infeksi alami.

“Keraguan terhadap vaksin akibat misinformasi menjadi salah satu faktor yang membuat orang ragu, bahkan menunda untuk divaksin.” tambahnya.

Selain antivaksin, tingginya mobilitas masyarakat juga mempercepat penyebaran penyakit. Perpindahan antar wilayah yang mudah membuat virus lebih cepat menyebar, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah, seperti beberapa daerah di Aceh yang sempat mengalami kasus campak meningkat.

Dr. Sukamto menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam menghadapi antivaksin. Edukasi yang jelas dan komunikasi efektif antara dokter dan pasien bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi hingga lebih dari 70 persen.

“Jika dokter mampu menjelaskan manfaat vaksin dengan baik, tingkat keberhasilan vaksinasi bisa meningkat signifikan, bahkan pasien yang awalnya menolak bisa mau divaksin.” tegasnya.

Dia menambahkan edukasi harus dimulai dari tenaga kesehatan sendiri agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, sehingga cakupan vaksinasi dapat kembali meningkat.

Masyarakat diimbau untuk memeriksa status vaksinasi dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan diri dan orang sekitar, sekaligus mencegah terjadinya wabah yang dapat dihindari.

Bisnis.com, JAKARTA – Obesitas masih menjadi persoalan kesehatan global yang kerap dipandang sebagai tanggung jawab individu, padahal dampaknya jauh lebih luas dan sistemik.

Secara global, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan obesitas. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mendekati separuh populasi dunia atau sekitar 4 miliar jiwa pada 2035.

Berdasarkan data dari Novo Nordisk, kondisi ini turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi global dengan potensi dampak mencapai US$3,23 triliun pada 2030.

Di Indonesia, obesitas menjadi tantangan serius di sektor kesehatan yang terus menunjukkan tren kenaikan. Data terbaru menunjukkan 1 dari 4 penduduk Indonesia mengalami obesitas, dengan prevalensi meningkat dari 21,8% pada 2018 menjadi 23,4% pada 2023.

Penelitian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi akibat obesitas—yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung—mencapai Rp78,4 triliun. Selain itu, angka kematian terkait kondisi ini diperkirakan menyentuh 1,7 juta jiwa setiap tahun.

Dokter ahli gizi klinik, Dr. Diana Suganda, menilai situasi di Indonesia semakin memprihatinkan karena kasus obesitas kini lebih banyak ditemukan pada anak-anak dibandingkan orang dewasa.

“Mirisnya, saat ini kita justru lebih banyak menemukan anak-anak dengan obesitas dibandingkan orang dewasa. Hal ini dipengaruhi pola asuh serta faktor lingkungan yang kurang mendukung,” ujar Dr. Diana dalam diskusi kesehatan bersama Novo Nordisk Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Obesitas Bukan Sekadar Gaya Hidup

Dr. Diana menegaskan bahwa obesitas secara medis merupakan penyakit kronis yang kompleks, bukan sekadar persoalan gaya hidup atau kurangnya kemauan individu.

Menurutnya, tubuh manusia memiliki mekanisme biologis berupa hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang di otak. Namun pada sebagian individu, sistem tersebut tidak bekerja secara optimal.

Gangguan pada hormon ghrelin dan leptin—yang berperan dalam mengatur rasa lapar dan kenyang—membuat upaya penurunan berat badan sering kali berujung kegagalan. Akibatnya, seseorang harus berjuang melawan sistem biologis tubuhnya sendiri.

Dia menjelaskan, ketika kedua hormon tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tubuh dapat merespons dengan menurunkan penggunaan energi. Kondisi ini menyebabkan berat badan sulit turun meskipun seseorang telah menjalani diet atau pola hidup sehat.

Hal serupa disampaikan dokter spesialis penyakit dalam, dr. Vardian Mahardika. Ia menekankan bahwa obesitas telah diklasifikasikan sebagai penyakit kronis yang menjadi akar berbagai risiko kesehatan serius, seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

Selain itu, dr. Vardian juga menyebut bahwa obesitas juga dapat menyebabkan penyakit Alzheimer yang menyerang daya ingat seseorang di usia dini.

"Kalau orang dibiarkan obesitas terus menerus, potensinya bisa pikun atau Alzheimer itu meningkat, bahkan di usia muda. Dampaknya juga turun ke pernafasan, orang obesitas biasNya masuk ke sleep apnea (nafas terhenti saat tidur), ngorok yang tidak teratur," ujarnya.

Klasifikasi tersebut merujuk pada ketetapan World Health Organization (WHO) serta pedoman nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK).

Dr. Vardian juga menambahkan adanya fenomena “memori lemak” atau obesogenic memory, yakni kemampuan tubuh untuk “mengingat” kondisi obesitas sebelumnya.

“Lemak memiliki semacam ingatan. Inilah yang kerap menyebabkan efek diet yoyo, di mana berat badan yang sudah turun kembali naik,” jelasnya.

Dengan kompleksitas tersebut, para ahli menilai penanganan obesitas memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi, intervensi medis, hingga dukungan lingkungan yang lebih sehat.