Bisnis.com, SEMARANG - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal di Jawa Tengah, demikian pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin upacara peringatan yang digelar pada Senin (27/4/2026).

Dalam momen tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi antarwilayah.

Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama keberhasilan otonomi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berkolaborasi satu sama lain.

Untuk itu, pembentukan simpul ekonomi baru berbasis aglomerasi akan terus dipromosikan. Keterpaduan antarwilayah ini akan meminimalkan ketimpangan dan mempercepat akselerasi ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kemandirian fiskal tidak dapat dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Namun, butuh upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak," ujar Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pengawasan wilayah guna memastikan pembangunan berjalan merata tanpa terhambat oleh ego sektoral yang kerap menjadi kendala birokrasi.

Efisiensi anggaran juga menjadi poin krusial. Luthfi mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tepat guna dan bebas dari pemborosan.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berjalan linear dan efektif.

"Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Luthfi.

Penegasan ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Luthfi, yang menekankan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Selain aspek fiskal, Luthfi ikut memberikan pesan khusus terkait transformasi pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengubah paradigma dari sekadar menjalankan kewajiban administratif menjadi pelayan masyarakat yang solutif.

"Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah berprestasi, termasuk Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.

Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penerbitan obligasi ataupun sukuk daerah adalah momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat (TKD).

"Obligasi daerah, menurut hemat kami, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi segenap daerah mempersiapkan diri dan untuk menerbitkan obligasi daerah," beber Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Surabaya, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pascaberjalannya otonomi daerah pada tahun 2004, banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalukan pemotongan TKD sempat membuat para kepala daerah terkejut dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.

"Transfer DAU, DAK-nya banyak yang dipotong, tapi kan life must go on. Kita tidak boleh bersedih hati dan berhenti berkarya. Salah satu alternatif untuk membiayai kegiatan kita ini adalah lewat obligasi daerah," bebernya.

Oleh sebab itu, penerbitan obligasi daerah saat ini merupakan langkah realistis yang sudah tepat dilaksanakan saat ini. Melchias menegaskan instrumen pembiayaan tersebut juga telah lazim digunakan di berbagai negara.

Dia memaparkan sebanyak 18 negara telah menerapkan obligasi daerah dengan tingkat gagal bayar yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1%, jauh di bawah kredit bermasalah perbankan yang berada pada kisaran 2%—5%.

"Kalau ini didukung oleh seluruh fraksi di DPR, tentu prosesnya tidak terlalu lama karena kita sudah punya Undang-Undang Surat Utang Negara. Itu tidak tidak jauh berbeda. Hanya kita lakukan sedikit perbaikan karena ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Melchias pun berharap rancangan undang-undang mengenai surat utang atau obligasi daerah tersebut dapat segera disahkan secepatnya tahun ini guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan sebesar 8% melalui pembiayaan alternatif, sekaligus menjadi instrumen investasi bagi para investor lokal.

Lebih lanjut, Melchias mengutip kajian akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang menyebut potensi penerbitan obligasi daerah di Jawa Timur diperkirakan dapat mencapai Rp4,7 triliun hingga Rp5 triliun, sehingga diprakirakan dapat memacu kencang roda perekonomian daerah.

"Apalagi di Surabaya, Jawa Timur ini kan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Daripada uangnya ditaruh di tempat lain, lebih bagus dia beli obligasi daerahnya Jawa Timur untuk membangun kampung halamannya sendiri," katanya.

Mengenai pengawasan, Melchias menyatakan aktivitas jual-beli dana obligasi daerah akan diawasi secara ketat melalui penilaian neraca keuangan daerah oleh berbagai instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga audit auditor independen pasar modal di bawah penguasaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak terlalu mudah orang untuk menyalahgunakan dana yang diterbitkan, yang didapat dari penggunaan obligasi karena sebelum menerbitkan obligasi akan ada yang namanya prospektus, dan dalam prospektus itu tujuan penggunaan dananya itu kita dimonitor ketat," pungkasnya.

Desentralisasi merupakan reformasi tata kelola terbesar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pemerintah pusat selama masa Orde Baru memegang kewenangan secara absolut terhadap pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Reformasi menyisakan enam urusan saja: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta fiskal nasional, dan agama. Sementara urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi kewenangan juga diikuti dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan –kini dikenal sebagai transfer ke daerah (TKD)—kepada pemerintah daerah kabupaten, kota dan provinsi untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang telah dibagi tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan pada masa awal pelaksanaan desentralisasi berkisar 18,9% (2000), berkurang menjadi 13% (2010), kemudian menurun menjadi 10,36% (2020), dan berhasil ditekan menjadi 8,5% (2024). Paket desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal berkorelasi positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Nadi Otonomi

Ibarat tubuh manusia, daerah otonom digerakkan dua urat nadi, yakni kewenangan dan fiskal. Pasokan kewenangan ke dalam jantung pemerintahan daerah seyogyanya dioptimalkan dalam melaksanakan pembangunan di tingkat lokal yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah (Pasal 258 UU 23/2014). Sumber fiskal daerah dipasok dari dana transfer dan pendapatan yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yaitu pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Profesor Ryaas Rasyid ketika memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi 14 April 2016 menjelaskan, perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membelokkan arah otonomi daerah dari pakem Reformasi. UU Nomor 22 tahun 1999 menggunakan istilah pengakuan kewenangan, menegaskan makna bahwa daerah adalah entitas yang turut memperjuangkan dan memprakarsai lahirnya negara, dan sejak awal telah memiliki kewenangan secara khas, jauh sebelum negara dibentuk. Hal itu menjernihkan anggapan bahwa kekuasaan pemerintahan semuanya bersumber dari pemerintah pusat, melainkan negara mencakup keseluruhan komponen kekuasaan yang bekerja baik di pusat maupun di daerah sebagai suatu sistem organisasi yang kebijakan-kebijakannya bertujuan mewujudkan kesejahtetan rakyat.

Kerangka legal otonomi daerah telah dikoreksi dua kali, melalui dua undang-undang pengganti. UU Nomor 32 tahun 2004 memungut kembali asumsi yang digunakan oleh pembuat UU Nomor 5 Tahun 1974 yang meyakini bahwa sumber kekuasaan adalah pemerintah pusat. Frasa “pengakuan kewenangan” diganti “penyerahan urusan”. UU ini mengasumsikan bahwa semua kewenangan pemerintahan pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat. Apa yang diserahkan kepada daerah hanya bagian kewenangan bersifat teknis, disebut urusan. UU Nomor 23 tahun 2014 melanjutkan berlakunya asumsi ini, bahkan memperparah dengan menarik kewenangan atas beberapa urusan kabupaten/kota kepada provinsi.

Bencana multidimensi akibat pandemi Covid-19 awal 2020 menjadi pijakan dasar pemerintah melakukan rekomposisi dana transfer ke daerah, termasuk mengatur secara ketat penggunaan sebagian hanya untuk penanganan kasus dan bantuan sosial akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 menjadi instrumen kebijakan baru yang otoritatif, di mana salah satunya berpengaruh pada arsitektur desentralisasi fiskal di Indonesia hingga akhir tahun anggaran 2023.

Pemotongan TKD sebesar Rp71,38 triliun kembali dilakukan pada tahun anggaran 2025, di mana pagu awal Rp919,9 triliun menjadi Rp848,52 triliun. Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan I DPR pada 23 September 2025 telah mengesahkan RUU tentang APBN 2026 menjadi undang-undang, di mana pagu TKD ditetapkan sebesar Rp692,9 triliun atau setara 18,03% dari total belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun. Pagu TKD dalam APBN 2026 lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2025 dan 2020 yang telah mencapai Rp762,5 triliun.

Kebijakan pemerintah pusat yang berujung pemangkasan TKD tersebut menuai kritik berbagai pihak. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai, pemangkasan TKD pada tahun anggaran 2026 akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Bahkan, mengganggu belanja pegawai, termasuk memicu pemerintah daerah mengambil pinjaman sebagai opsi utama, meskipun pilihan tersebut akan menimbulkan beban di masa depan.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga mendatangi Menteri Keuangan awal Oktober 2025. Para Gubernur menyampaikan keberatan atas pemangkasan TKD tahun anggaran 2026, sekaligus menegosiasikan relaksasi atau penambahan kembali dana transfer untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.

Daerah Nirdaya

Bupati, Walikota dan Gubernur terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024. Sepulang dari retret bergegas penuh semangat untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2025-2029, paling lambat enam bulan terhitung sejak diambil sumpah. Janji politik yang dituangkan dalam dokumen visi dan misi selama masa kampanye diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diramu menjadi program terbaik cepat (quick win), program strategis dan proyek prioritas.

Ketika semua berprasangka kapasitas fiskal daerah tidak goyah, bahkan berharap terus bertambah untuk jangka menengah, para pemenang kontestasi Pilkada tersebut tidak sepenuhnya menyadari adanya rencana pemerintah pusat mengurangi nilai transfer ke daerah, satu bulan sebelum mereka dilantik. Kesadaran tersebut baru tumbuh seiring kesibukan mereka menata birokrasi, menelusuri program dan anggaran tahun berjalan, sambil menyusun proyeksi kebutuhan biaya pembangunan lima tahun mendatang.

APBD tahun 2025 yang telah disusun oleh kepala daerah sebelumnya harus mereka tata ulang. Satu sisi memastikan quick win dapat direalisasikan di awal tahun pemerintahan, sisi lain menyesuaikan kembali proyek prioritas imbas pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), termasuk menjalankan perintah efisiensi belanja perjalanan dinas.

Asa pembangunan daerah membentur lereng terjal desentralisasi fiskal. Tumpukan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang yang disusun berdasarkan aspirasi arus bawah, dengan kerangka keahlian teknokratis, dan dipandu arahan dari atas, ternyata tidak ditopang dengan pasokan sumber daya fiskal yang memadai. Dua setengah dekade pelaksanaan desentralisasi tidak meninggalkan jejak meyakinkan bahwa sebagian besar daerah otonom memiliki kemandirian untuk mengupayakan sumber pendapatan sendiri, kecuali sedikit kota besar sahaja.

Tentu belum terlambat bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemangkasan dana transfer ke daerah sebelum kebijakan tersebut sepenuhnya diimplementasikan pada tahun anggaran 2026. Desain awal otonomi daerah di masa awal reformasi perlu dihidupkan kembali, termasuk memperkuat kiprahnya dengan pasokan sumber daya fiskal yang lebih memadai. Sukses daerah mendekatkan pelayanan publik secara cepat, tepat dan murah, merupakan kepingan-kepingan yang dapat dirangkai dan diakumulasi sebagai keberhasilan pemerintah pusat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Bupati Sambas H Satono mendorong terbentuknya Otonomi Daerah Perbatasan dan percepatan pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Satono menyampaikan hal itu seusai menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI selama dua hari, 26-27 November 2025.

Dalam Kunker Panja Komisi II DPR RI tersebut, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus , Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta rombongan, dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman.

Kunker Panja Komisi II DPR RI tersebut dalam rangka membahas isu spesifik tentang pengelolaan perbatasan negara, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Bupati Sambas Satono menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Dia berharap bisa membawa perubahan untuk pembangunan Kabupaten Sambas. "Kunjungan Panja Komisi II DPR RI ini momentum bagi Kabupaten Sambas untuk mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus Daerah Perbatasan (KEK-DB) dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan," ujar Satono.

Satono menjelaskan, Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selama ini, sudah banyak program pembangunan yang masuk ke Sambas. Namun, masih perlu akselerasi dan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kami ingin mendorong bagaimana pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di Sambas, sama cepatnya dengan pembangunan di Pulau Jawa. Jika di Papua ada Otonomi Khusus, di Yogya ada Otonomi Istimewa, kita berharap di Sambas ada Otonomi Daerah Perbatasan," katanya.

Dengan Otonomi Daerah Perbatasan, Satono berharap Kabupaten Sambas sebagai penghasil komoditas unggulan seperti kelapa, jeruk, pisang, petai, buah naga, dan nanas, bisa semakin meningkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Apalagi, jika bisa mengekspor langsung hasil pertanian Sambas ke Malaysia.

"Potensi sektor pertanian di Sambas sangat besar. Saat ini, kita surplus beras hingga 1.410 ton. Jika bisa melakukan ekspor ke Malaysia, percepatan dan pembangunan akan semakin terdorong, serta kesejahteraan masyarakat Sambas akan semakin meningkat," katanya.

Saat ini, dari 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan 70 persen masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Jika sektor pertanian maju, masyarakat Sambas juga akan semakin maju.

"IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sambas tertinggi se-Kalbar. Dari 165 desa, 160 di antara merupakan desa mandiri, dan 5 desa sisanya merupakan desa maju. Tingkat penurunan stunting di Sambas juga tertinggi di Kalbar."

Otonomi daerah merupakan salah satu buah dari Reformasi 1998. Kebijakan desentralisasi menjadi instrumen utama dalam mendekatkan pelayanan publik, memperkuat demokrasi lokal, dan mendorong pemerataan pembangunan. Setelah 25 tahun pelaksanaan otonomi, daerah diharapkan memiliki kemandirian fiskal. Meskipun kenyataannya, sampai saat ini banyak daerah yang masih sangat bergantung dengan dana transfer dari pusat.

Berdasarkan data APBD 2023 yang dilansir Kemendagri, terdapat sejumlah daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) di bawah 30%. Misalnya, Papua Barat (6,15 %), Maluku (16,03 %), Aceh (16,93 %), Sulawesi Barat (18,87 %), Maluku Utara (19,79 %), Gorontalo (21,16 %), Sulawesi Tengah (26,59 %), Sulawesi Tenggara (27,89 %), dan Bangka Belitung (29,18 %).

Selain kemandirian fiskal, yang juga menjadi pekerjaan rumah di era otonomi daerah adalah masih maraknya korupsi. Begitu pula Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang rendah. Pada 2023, Indonesia berada di peringkat 113 dari 193 negara. Tertinggal jauh dibandingkan negara ASEAN seperti Thailand (peringkat 76) dan Malaysia (67). Bahkan indikator angka harapan hidup di Indonesia berada di posisi ke-3 terbawah di ASEAN, sedikit di atas Myanmar dan Timor Leste.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada 2025, berada di peringkat 77 dengan skor 66,3 masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura (peringkat 69) dan Vietnam (61), dan negara-negara BRICS dan G20 seperti Brazil (54) dan Tiongkok (49).

Ketertinggalan atas indeks-indeks tersebut tidak lepas dari pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan efektif, tata kelola kepemerintahan yang belum optimal. Termasuk penggunaan dan pemanfaatan APBD yang tidak efisien dan pembagian urusan yang masih belum sepenuhnya jelas.

Pembagian Urusan Konkuren

Berbagai indikator pengukuran makro tersebut menunjukkan masih belum optimalnya kinerja pemerintah. Hal ini juga merupakan akumulasi kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, tuntutan inovasi pelayanan publik semakin menggeliat di tengah era digital saat ini. Pada 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada sekitar 24.000 aplikasi milik pemerintah yang dianggap sebagai pemborosan, yang ironisnya memiliki peran dan fungsi yang hampir sama.

Dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan publik, banyaknya aplikasi bahkan yang bersumber dari satu pemerintah daerah yang sama, tidak selalu memudahkan layanan, bahkan cenderung menyulitkan. Masyarakat direpotkan dengan mengunduh dan mengakses berbagai aplikasi, sehingga banyak yang enggan berurusan dengan layanan pemerintah jika tidak sangat terpaksa.

Demikian juga permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi dan keluhan masyarakat terhadap banyaknya jalan rusak di berbagai daerah. Sektor pendidikan dan pekerjaan umum (perbaikan jalan) merupakan urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang didelegasikan kepada daerah, sampai saat ini pembagian urusan konkuren masih menjadi problematika klise antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kasus zonasi sekolah merupakan contoh ketidaktepatan pembagian urusan konkuren di masing-masing level yang ke depan perlu dievaluasi. Hal ini mengingat lambatnya respons pihak sekolah menengah atas terhadap protes orang tua siswa karena kebijakannya berada di level provinsi yang membutuhkan rentan kendali cukup jauh dari wilayah kabupaten/kota.

Lambatnya respons pemerintah terhadap banyaknya jalan rusak dikarenakan adanya pembagian urusan konkuren. Hal ini seringkali menjadi klise karena saling lempar tanggung jawab antar pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat tidak akan peduli urusan tersebut ada dimana, karena mereka hanya menginginkan jalan rusak segera diperbaiki sehingga konektivitas dan mobilitas berjalan lancar.

Demikian juga dengan polemik gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah utamanya disebabkan oleh pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada ruang fiskal daerah (DAU) dan menyebabkan beberapa daerah harus memotong tunjangan kinerja atau menunda gaji.

Beberapa kepala daerah mengusulkan agar gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) di pemerintah daerah dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini relevan dengan reformasi birokrasi melalui sistem penggajian tunggal ASN (single salary system) yang diamanahkan oleh UU ASN dan RPJPN 2025-2045 yang belum berjalan sejak 2014 dan menjadi bom waktu yang berpotensi mengganggu kinerja aparatur dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Langkah ke Depan

Menurut begawan manajemen Peter Drucker (1994), “sesungguhnya tak ada negara/daerah yang miskin, kecuali yang tak terurus/terkelola”. Dengan segala sumber daya yang negeri ini miliki, semestinya otonomi daerah bisa dijadikan loncatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan otonomi daerah, setiap daerah diberikan keleluasaan untuk berinovasi memberikan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat.

Otonomi daerah memang belum sempurna, sehingga ke depan kebijakan otonomi daerah perlu diperkuat. Pertama, transfer urusan pemerintah pusat ke daerah hendaknya tidak bersifat simetris. Namun, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing (asimetris) dan memberi ruang bagi yang membutuhkan perhatian khusus sesuai karakteristiknya (afirmasi).

Bukan sapu jagat dengan one size fits all. Dengan reformulasi berbasis kapasitas, daerah yang memiliki kemampuan tinggi dapat diberikan kewenangan lebih luas. Bahkan mungkin dapat diberikan juga sebagian urusan absolut (tentu secara selektif). Sementara daerah dengan kapasitas terbatas difokuskan pada urusan dasar dengan dukungan pusat yang lebih intensif.

Kedua, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, tetap diperlukan perangkat dekonsentrasi agar tidak lagi ada saling lempar tanggung jawab/kewenangan.

Ketiga, di era digital saat ini, perlu ada reformulasi otonomi daerah agar tidak terjadi duplikasi pemborosan anggaran pelayan publik dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) dalam platform tunggal berbentuk super apps dan one stop service. Bisa juga replikasi SIPP terbaik yang ada untuk dimanfaatkan di daerah lain.

Keempat, penguatan peran pemerintah provinsi sebagai “wakil” pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah provinsi sering kali berada di posisi yang ambigu. Reformulasi perlu memperjelas peran provinsi sebagai koordinator lintas wilayah kabupaten/kota, terutama dalam urusan bersifat regional (antarwilayah) seperti transportasi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.

Otonomi daerah adalah instrumen yang memprioritaskan demokrasi, penyediaan layanan jangka panjang, pembangunan sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan kerjasama dengan aktor pembangunan lainnya. Penyampaian layanan publik (public service delivery) melalui pembagian urusan pemerintahan konkuren perlu dipertajam. Hal ini sebagai upaya optimalisasi efektivitas belanja pemerintah, peningkatan standar layanan publik, dan efektivitas operasional pemerintahan, serta peningkatan keberhasilan kebijakan publik yang dipilih dan dilaksanakan.

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia perlu terus disempurnakan dan menjadi bagian demokrasi substansial agar dapat menjamin kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing menghadapi bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025.

Beleid anyar itu sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menjelaskan PP 38/2025 pada dasarnya masih berada dalam koridor regulasi yang telah diatur oleh UU No. 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Regulasi tersebut memang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan instrumen pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

"Ketika terjadi pemotongan TKD secara signifikan, memang pemerintah daerah itu mesti memutar otak gitu untuk mendapatkan pendapatan atau pendanaan untuk kegiatan yang sudah direncanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun depan," ujar Armand kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan oleh Pemda seperti peningkatan tarif pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, kerja sama dengan Badan Usaha (KPBU) atau dengan pihak ketiga, perdagangan karbon, dan terakhir pinjaman.

“Dari sejumlah opsi, yang paling cepat diperoleh itu dua: optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta pinjaman,” katanya.

Meski demikian, KPPOD menilai penggunaan pinjaman oleh daerah berpotensi menimbulkan beban keuangan baru dalam jangka menengah, karena pemerintah daerah wajib mengembalikan pokok utang beserta bunganya sesuai ketentuan dalam PP 38/2025.

Meskipun PP 38/2025 membuka ruang pembiayaan baru, KPPOD mendorong agar Pemda sebaiknya tetap mengedepankan opsi-opsi nonutang untuk memperkuat basis fiskal secara berkelanjutan. Opsi tersebut antara lain pembenahan administrasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), KPBU, hingga perdagangan karbon.

"Kami mendorong daerah untuk memilih opsi yang tidak menimbulkan beban baru,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Armand menyimpulkan bahwa PP 38/2025 hanya bersifat solusi jangka pendek, khususnya untuk menutup kesenjangan anggaran tahun depan imbas pemotongan TKD besar-besaran. Dalam jangka panjang, daerah perlu membangun kemandirian fiskal dengan memperkuat instrumen yang berada di bawah kendali sendiri.

Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemberian pinjaman pemerintah pusat ke Pemda bukan merupakan solusi tuntas dari pemotongan TKD besar-besaran.

Menurutnya, kebijakan itu hanya memindahkan masalah ke belakang karena Pemda bisa dibebani bunga utang. Apalagi, PP 38/2025 juga mengatur pembayaran pokok harus dilakukan secara periodik, dengan memotong TDK baik itu semesteran atau tahunan.

"Jika tidak dilakukan dengan niat baik dan berintegritas, ini akan menyuburkan moral hazard yang memperburuk kondisi keuangan Pemda, dan menjadi titik balik bagi otonomi daerah yang merupakan 1 dari 3 anak kandung Reformasi 1998," ujar Wija kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah pusat memberi pinjaman ke Pemda hingga BUMN hanya untuk keperluan yang mendesak dan dalam kapasitas mampu membayar.

Untuk menghindari kepala daerah yang melempar tanggung jawab utang kepada penggantinya, Wija turut menyarankan agar tenor utang tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman.

Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya rencana pinjaman disetujui oleh DPRD terlebih dahulu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak bisa berkomentar banyak terkait PP 38/2025. Dia mengaku tidak ikut serta dalam pembahasan beleid itu.

"Saya belum baca, saya akan baca lagi. Itu anak buah saya yang nge-goal kan. Rupanya sebelum saya jadi menteri udah diproses kan, udah keluar," ungkap Purbaya usai acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (28/102/2025).

PP 38/2025 sendiri ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Sementara, Purbaya dilantik menjadi menteri keuangan pada 8 September 2025 atau dua hari sebelum PP 38/2025 terbit.

Perlu Bunga Rendah

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ihwal praktik korupsi yang ada di lingkungan pemerintah daerah (pemda).

Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat sejak awal tahun ini, mengatakan bahwa Purbaya tidak bisa memukul rata praktik korupsi terjadi di seluruh pemda. Apalagi, jika alasan itu dijadikan landasan untuk mengurangi porsi anggaran transfer ke daerah (TKD).

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada APBN 2026 menjadi Rp699 triliun atau turun cukup drastis dari outlook APBN 2025 sebesar Rp864 triliun.

"Kan enggak bisa pukul rata bahwa memang ada banyak [korupsi di daerah]. Memang pusat enggak korupsi? Pertanyaannya kan gitu," ujarnya pada acara virtual Forum Diskusi Insan Cita dengan topik 'Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah', Senin (27/10/2025).

Menurut kepala daerah yang sebelumnya aktivis HMI itu, ada kecenderungan sistem politik saat ini kembali ke masa lalu. Dia menyoroti pemusatan anggaran ke pusat yang berbalik dari amanat otonomi daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bursah blak-blakan menyebut apa yang dialami saat ini justru mencerminkan resentralisasi fiskal.

"Padahal bapak Presiden mengatakan 60% kegiatan politik ada di kabupaten dan kota. Transfer [ke daerah] dikurangi begitu dahsyat, Presiden enggak percaya dengan kami. Padahal dipastikan 60% kegiatan di daerah, mestinya percayakan dengan kami," tuturnya.

Governance di Daerah

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan membuka peluang penaikan menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2026 ketika tata kelola di daerah diperbaiki.

Purbaya menyebut penaikan belum bisa dilakukan saat ini karena 'pemimpin di atas' masih khawatir maraknya praktik penyelewengan anggaran di daerah.

Purbaya menyinggung ketika sebanyak 18 kepala daerah mendatangi Kemenkeu untuk meminta penaikan TKD untuk tahun depan. Dia mengaku secara pribadi ingin menaikkan anggaran transfer dari pusat ke daerah, namun tidak mendapatkan restu dari 'pemimpin di atas'.

"Kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah. Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang di daerah," terangnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025).