JAKARTA - Menanggapi dinamika pasar, PDaja.com, platform pembiayaan digital di bawah naungan PT Bank Sahabat Sampoerna ( Bank Sampoerna ), menghadirkan solusi pinjaman berbasis properti . Memasuki kuartal kedua tahun 2026, kebutuhan akan pendanaan dalam jumlah besar terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Kebutuhan pembiayaan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional diperkirakan menembus angka Rp4.300 triliun. Namun di tengah tingginya permintaan modal, masyarakat dan pelaku usaha kerap dihadapkan pada tantangan aksesibilitas dan kekhawatiran akan beban kewajiban finansial yang tidak fleksibel.

UMKM Penggerak Perekonomian Nasional, Begini Cara Bank Sampoerna Lebih Dekat ke Nasabah



Inovasi Bank Sampoernaditujukan untuk memberikan alternatif pendanaan yang tidak hanya besar secara plafon, tetapi juga adaptif terhadap kondisi arus kas nasabah melalui skema pembayaran yang lebih dinamis.

Fleksibilitas Plafon Rekening Koran (PRK)

Salah satu fitur utama yang diperkenalkan adalah skema Plafon Rekening Koran (PRK). Melalui skema ini nasabah memiliki keleluasaan dalam mengelola penarikan dana sesuai kebutuhan riil di lapangan. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang mengenakan bunga atas seluruh total pinjaman sejak awal, skema PRK memungkinkan bunga hanya dihitung berdasarkan jumlah dana yang benar-benar digunakan.

Lending Center Business Head Bank Sampoerna, Hubertus Satrio Yudanto mengungkapkan, fleksibilitas kini menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan finansial. “Kami mengamati banyak pemilik aset yang ragu melakukan ekspansi usaha karena khawatir terbebani cicilan tetap yang besar di saat pendapatan usaha mereka mungkin masih fluktuatif," jelas Hubertus.

Dengan skema ini, nasabah memiliki kontrol penuh. Jika dana belum digunakan, beban bunga tidak akan berjalan. Ini adalah bentuk efisiensi biaya yang nyata bagi para pelaku usaha,” imbuhnya.

Transformasi Digital: Kepastian Melalui Pre-Approval Segera

Guna mempercepat proses birokrasi perbankan yang selama ini dianggap memakan waktu, PDaja memperkuat ekosistem digitalnya dengan fitur Self-Assessment. Melalui fitur ini, calon nasabah dapat melakukan penilaian mandiri terhadap aset dan profil finansial mereka secara online.

Sistem akan memberikan status Pre-Approval serta estimasi plafon pinjaman secara instan setelah formulir dilengkapi. Langkah ini memberikan transparansi dan kepastian di awal bagi nasabah, sebelum mereka melanjutkan ke tahap verifikasi dokumen fisik.

Bank Sampoerna Tambah Fasilitas Pendanaan ke JULO Rp600 Miliar



Layanan ini mencakup berbagai jenis agunan properti, mulai dari rumah tinggal, rumah toko (ruko), apartemen, hingga gudang, yang dapat digunakan untuk kebutuhan produktif maupun multiguna.

Komitmen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Chief ESME Business Bank Sampoerna, Rudy Mahasin menegaskan, bahwa kehadiran PDaja.com merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa akses modal yang mudah dan fleksibel adalah kunci pendorong roda ekonomi. Melalui teknologi digital, kami berupaya menjembatani kesenjangan antara pemilik aset dan kebutuhan likuiditas, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan,” tutur Rudy.

Bank Sampoerna mencatat bahwa minat terhadap pembiayaan berbasis properti dengan skema fleksibel terus tumbuh positif. Ke depan, PDaja berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia jasa keuangan, tetapi juga menjadi mitra edukasi finansial yang membantu masyarakat mengambil keputusan yang terukur demi keberlangsungan finansial jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong platform digital untuk melakukan verifikasi akun yang dinilai legitimate dalam memproduksi konten kesehatan, di tengah maraknya penyebaran hoaks kesehatan.

Platform digital adalah ekosistem online yang memungkinkan individu untuk membuat, mengunggah, dan membagikan karya mereka kepada audiens luas, sekaligus mendapatkan penghasilan.

Beberapa platform digital yang digunakan oleh pembuat konten dalam menyebarkan informasi adalah Instagram, TikTok, YouTube, platform X, dan lain sebagainya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.

“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” kata Nezar dalam keterangan yang dikutip dari laman Komdigi, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan apabila hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten.

Pasalnya, jumlah konten yang beredar bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian penanda atau keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” kata Nezar.

Dia menegaskan, pendekatan ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas suatu konten. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan, sehingga bisa lebih waspada dalam menyikapi konten yang beredar.

“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar menilai perlu adanya dasar kebijakan bersama antara Komdigi dan Kementerian Kesehatan guna memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.

“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.

Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Namun demikian, Nezar menekankan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) mengarahkan strategi bisnis 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan segmen investor ritel seiring pertumbuhan pesat basis investor domestik dalam beberapa tahun terakhir.

Plt. Direktur Utama BRIDS Fifi Virgantria mengatakan, perseroan akan memperkuat kanal digital dan mengembangkan produk berbasis teknologi untuk menangkap peluang dari meningkatnya partisipasi investor ritel di pasar modal.

Menurutnya, segmen ritel akan tetap menjadi motor utama pertumbuhan bisnis brokerage, terutama melalui platform online yang terus menunjukkan ekspansi signifikan.

“Segmen ritel menjadi kontributor utama, khususnya melalui platform digital yang terus berkembang,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, BRIDS juga akan mendorong pengembangan produk yang mampu menghasilkan pendapatan berulang (recurring income), termasuk optimalisasi fasilitas marjin.

Perseroan turut memanfaatkan sinergi dalam ekosistem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) untuk memperluas distribusi dan meningkatkan literasi investasi masyarakat.

Strategi tersebut didukung oleh capaian kinerja sepanjang 2025. BRIDS mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 23% serta lonjakan laba operasional lebih dari 200% secara tahunan.

Bisnis brokerage masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 54% terhadap total pendapatan. Dari segmen tersebut, investor ritel mendominasi hingga 52%, seiring pertumbuhan kanal online retail yang melonjak hingga 156% secara tahunan.

Di sisi lain, pertumbuhan investor domestik terus berlanjut. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat jumlah investor mencapai 20,32 juta single investor identification (SID) pada akhir 2025 atau tumbuh sekitar 37% secara tahunan, yang sebagian besar berasal dari investor ritel.

Fifi menilai, BRIDS melihat prospek segmen ritel masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan industri sekuritas, meskipun persaingan kian ketat di tengah agresivitas pelaku industri dalam mengembangkan platform digital.

Dengan fokus pada digitalisasi dan penguatan basis investor ritel, perseroan optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan kinerja pada 2026 sekaligus memperdalam penetrasi pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penundaan akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital bertujuan untuk melindung di ruang digital. Sedikitnya 19 negara juga mulai mengkaji kebijakan serupa.

Diketahui, sebelum Indonesia menerapkan aturan PP Tunas dan turunannya pada Maret 2026, beberapa negara di dunia telah lebih dahulu memperketat pengawasan anak di ruang digital dan menuntut platform terlibat aktif.

Inggris mewajibkan platform untuk melakukan "Duty of Care". Platform harus secara proaktif menghapus konten berbahaya (bukan hanya ilegal) bagi anak-anak. Australia membentuk eSafety Commissioner, lembaga pemerintah pertama di dunia yang khusus menangani keamanan daring.

Kemudian, Uni Eropa menetapkan standar tinggi untuk perlindungan anak di seluruh negara anggotanya, adapun China membatasi waktu bermain game online dan mewajibkan platform video pendek seperti Douyin (TikTok versi China) memiliki "Mode Remaja" yang membatasi konten dan waktu akses.

Indonesia memiliki PP Tunas yang salah satu poinnya adalah mewajibkan platform digital untuk menunda sementara anak di bawah 16 tahun untuk mengakses layanan digital.

Meutya menuturkan Komdigi terus memperkuat pengawasan ruang digital, termasuk mempercepat penanganan konten bermuatan kekerasan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami bukan membatasi akses internetnya, tetapi akses anak memiliki akun sendiri sampai usia 16 tahun. Ini untuk memproteksi anak-anak, dari bahaya yang nyata terhadap mereka ketika belum siap di ruang digital yang begitu luas,” kata Meutya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Meutya juga mengingatkan bahwa perempuan dan anak makin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari sextortion, penipuan berbasis manipulasi konten, hingga perdagangan orang.

Meutya menilai ancaman ini tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan biasa di internet, melainkan sebagai persoalan keselamatan yang memerlukan perlindungan lebih tegas.

“Ranah digital mempermudah orang melakukan pemerasan, penipuan, human trafficking, terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita harus sama-sama melindungi perempuan di ruang digital,” ujarnya.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak Maret 2025. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengambil langkah ini.

Meutya menjelaskan kebijakan ini lahir dari kekhawatiran atas tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak, yang berpotensi mengganggu kesehatan mental, konsentrasi belajar, hingga membuka celah terhadap paparan konten berbahaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Transformasi dalam industri alih daya (outsourcing) semakin mengarah pada integrasi teknologi dan sistem berbasis data. Perubahan ini sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menuntut efisiensi operasional, transparansi, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Selama ini, model alih daya konvensional yang bertumpu pada penyediaan tenaga kerja dinilai mulai menghadapi keterbatasan. Dunia usaha kini tidak hanya membutuhkan layanan operasional, tetapi juga visibilitas proses, kontrol yang lebih kuat, serta sistem yang mampu memberikan data secara real-time.

Kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dengan menghadirkan solusi berbasis teknologi. Salah satu pendekatan yang mulai berkembang adalah integrasi pengelolaan tenaga kerja dengan platform digital, sehingga proses operasional yang sebelumnya tersebar dapat menjadi lebih terhubung dan terukur.

Dalam konteks ini, Shelter Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang mulai mengarah pada model bisnis berbasis ekosistem digital. Melalui platform terintegrasi, berbagai fungsi operasional seperti keamanan, kebersihan, aktivitas penjualan, hingga tenaga kerja fleksibel dapat dikelola dalam satu sistem.

Chief Executive Officer Shelter Indonesia Hari Wahyudin mengatakan bahwa perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan operasional saat ini tidak lagi sekadar memastikan pekerjaan berjalan, tetapi juga memastikan setiap proses dapat dipantau dan diukur secara sistematis.

“Arah Shelter Indonesia ke depan adalah menjadi mitra strategis operasional yang mengintegrasikan sumber daya manusia dan teknologi, agar operasional klien dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan terkendali,” ujar Hari dalam keterangan, Jumat (17/4/2026).

Dari sisi pasar, kebutuhan terhadap layanan yang lebih terintegrasi juga terus meningkat. Perusahaan kini menuntut sistem yang tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga memberikan insight berbasis data untuk mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan.

Chief Marketing Officer Shelter Indonesia Nino Mayvi menilai bahwa perubahan ini mencerminkan pergeseran kebutuhan dunia usaha. “Pasar hari ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga membutuhkan visibilitas, kontrol, dan transparansi. Karena itu, kami membangun solusi yang relevan dengan kebutuhan klien modern,” kata Nino.

Penggunaan teknologi dalam operasional dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Sistem yang terintegrasi memungkinkan perusahaan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memantau proses secara lebih terbuka dan terstruktur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), seiring tingginya risiko paparan konten berbahaya di ruang digital.

Melalui aturan turunan yang diterbitkan pada 2026, pemerintah mewajibkan platform digital berisiko tinggi membatasi akses pengguna di bawah usia 16 tahun. Sejumlah platform yang masuk kategori ini antara lain YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Alexander Sabar, menyatakan tantangan utama implementasi terletak pada besarnya skala pengguna anak di Indonesia yang mencapai puluhan juta, serta tingginya penetrasi platform digital.

“Perlindungan terhadap populasi anak dalam jumlah besar membutuhkan pendekatan bertahap dan komprehensif,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi ketidaksamaan respons dari platform global. Sejumlah platform disebut telah menunjukkan kepatuhan awal, sementara lainnya baru merespons setelah dilakukan pemanggilan dan teguran resmi oleh pemerintah.

Menurut Kominfo, kendala lain yang krusial adalah aspek verifikasi usia. Mekanisme berbasis deklarasi mandiri dinilai tidak lagi memadai, sehingga diperlukan sistem yang lebih kredibel, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan integrasi data.

Di sisi lain, penggunaan perangkat bersama dalam keluarga juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembatasan akses berbasis usia.

Sejalan dengan itu, pemerintah menegaskan akan menerapkan pendekatan bertahap dengan sanksi berjenjang guna mendorong kepatuhan platform digital global.

Berdasarkan catatan Bisnis, urgensi implementasi PP Tunas juga dipicu oleh meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk praktik eksploitasi dan child grooming. Data lembaga perlindungan anak menunjukkan tingginya jumlah laporan terkait kejahatan digital yang melibatkan anak.

Pemerintah menilai kondisi ini menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang kekerasan yang tersembunyi.

Dalam konteks tersebut, Kominfo menekankan bahwa pelindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, melainkan membutuhkan peran aktif platform, keluarga, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memperketat pengawasan di platform imbas maraknya kekerasan terhadap perempuan di ruang digital. Pemerintah kini menuntut akuntabilitas lebih besar dari pemilik platform digital dalam menjamin keamanan ekosistem bagi penggunanya.

Tren kekerasan terhadap perempuan di dunia digital menunjukkan grafik yang kian mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru mencatatkan rata-rata 2.000 laporan masuk setiap tahunnya, dengan dominasi kasus kekerasan seksual online yang menembus angka 1.600 perkara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyatakan ruang digital tidak sepatutnya menjadi area yang membiarkan praktik kekerasan berlangsung tanpa adanya respons sistemik. Menurutnya, tanggung jawab utama berada di tangan pemilik platform sebagai pengelola ruang tersebut.

“Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganan di dalam adalah mereka. Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ujar Meutya dikutip Kamis (16/4/2026).

Meutya menyebut otoritasnya memiliki mandat untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga langkah hukum jika konten atau aktivitas di dalam platform dinilai membahayakan publik secara luas.

“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan. Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyoroti adanya disparitas antara angka laporan dengan realitas di lapangan.

Dia memandang tingginya statistik saat ini belum mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat masih banyaknya korban yang memilih untuk bungkam.

Kondisi ini diperparah oleh kendala struktural yang dihadapi para korban di berbagai wilayah. Problematika utama yang muncul adalah keterbatasan infrastruktur pendukung di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Selain isu geografis, Maria menyoroti perlunya peningkatan tanggung jawab platform digital dalam menciptakan ruang aman. Mekanisme pelaporan mandiri dari platform seringkali dianggap belum cukup responsif dalam menangani kasus kekerasan yang bersifat mendesak.

“Keterbatasan infrastruktur dan layanan penanganan di sejumlah wilayah, khususnya daerah kepulauan dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), turut menghambat korban dalam mengakses bantuan, termasuk untuk pelaporan dan pendampingan hukum maupun psikologis,” tutur Maria.

Bisnis.com, BANDUNG -Bank BJB(IDX: BJBR) kembali menorehkan prestasi di industri pasar keuangan nasional dengan meraih penghargaan dalam ajang Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi aktif bank bjb dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai platform transaksi Surat Utang dan Sukuk di pasar sekunder.

Dalam ajang tersebut, bank bjb meraih penghargaan pada kategori Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif. Penghargaan diterima secara langsung oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Korporasi & Komersial bank bjb M. As’adi Budiman dan Pemimpin Divisi Treasury bank bjb Jhon Habibie Barus, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4).

bank bjb menyampaikan terimakasih atas penganugerahan yang diberikan PT Bursa Efek Indonesia. Capaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif yang dihadirkan oleh otoritas bursa. Melalui pemanfaatan SPPA, bank bjb turut berperan dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Partisipasi aktif bank bjb juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, khususnya pada instrumen efek bersifat utang dan sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb terus mengembangkan strategi untuk memperkuat aktivitas transaksi di pasar keuangan.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapabilitas internal dalam pengelolaan transaksi fixed income dan transaksi repo. Kehadiran SPPA sebagai platform transaksi memberikan kemudahan bagi bank bjb dalam melakukan aktivitas perdagangan secara lebih terstruktur dan efisien.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik. bank bjb melihat bahwa pengembangan pasar alternatif menjadi salah satu kunci dalam memperkuat struktur pasar keuangan nasional.

Melalui dukungan terhadap SPPA, bank bjb berkontribusi dalam memperluas akses serta meningkatkan partisipasi pelaku pasar. Penghargaan yang diraih sekaligus menjadi indikator bahwa bank bjb mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan modern. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat peran dalam mendukung berbagai kebijakan bursa yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar.

Berbagai inisiatif strategis akan terus dikembangkan untuk memastikan kontribusi yang lebih optimal dalam ekosistem pasar keuangan. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada penguatan aktivitas pasar. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, bank bjb optimistis dapat terus meningkatkan peran dalam transaksi pasar alternatif.

Penghargaan SPPA 2025 menjadi momentum bagi bank bjb untuk terus memperluas kontribusi dalam pengembangan pasar keuangan nasional. bank bjb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pasar keuangan.

Melalui langkah tersebut, bank bjb berharap dapat terus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi industri sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat dan likuid.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang diterbitkan pada 6 Maret 2026.

Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kami harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kami akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap jumlah platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut meningkat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Komdigi juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan dilakukan secara bertahap, dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang makin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Ia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Most Trusted Financial Brand Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust.id berkolaborasi dengan Invofesta Utama.

Adapun dua pengghargaan yang diraih platform investasi aset crypto yang terdaftar resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pada kategori Produk Digital Asset Custodians dan Platform Pedagang Kripto.

Chief Marketing Officer (CMO) PINTU Timothius Martin mengungkapkan, penghargaan ini didedikasikan penuh untuk pengguna loyal PINTU yang telah memercayakan pihaknya sebagai brand pedagang aset crypto tepercaya di Indonesia.

"Kami juga memberikan apresiasi tertinggi kepada Investortrust.id dan Infovesta yang telah menyelenggarakan kegiatan bergengsi ini serta atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan seluruh pelaku industri crypto untuk terus berkembang, berkontribusi, dan memperkuat ekosistem investasi aset crypto di Indonesia," kata Timo dikutip Senin (13/4).

Adapun ajang Most Trusted Financial Brand Awards 2026 digelar pada Selasa (31/3) berlokasi di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta.

Penghargaan ini merupakan hasil survei nasional yang dilakukan di berbagai pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua dengan responden sebesar 19.000 yang dipilih secara acak lewat metode multistage random sampling dengan rentang usia 15-64 tahun.

Parameter yang digunakan dalam survei ini adalah top of mind awareness atau brand yang pertama kali terlintas oleh responden ketika diajukan pertanyaan seputar kategori produk keuangan tertentu.Terdapat 32 kategori dalam penghargaan ini seperti perbankan, asuransi, manajer investasi, pialang saham, multifinance, hingga pedagang aset crypto.

Brand yang meraih penghargaan dinilai berdasarkan beberapa indikator seperti, tata kelola perusahaan yang baik, kinerja keuangan berkelanjutan, inovasi produk dan layanan, kualitas layanan kepada nasabah, persepsi, dan tingkat kepercayaan publik.

"Untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap investasi aset crypto, edukasi menjadi kunci utama. Maka dari itu, lewat berbagai program edukasi seperti Pintu Goes to Campus, Pintu Goes to Office, dan Community MeetUp, kami terus berkomitmen untuk menghadirkan literasi yang mudah dipahami, relevan, dan aplikatif agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab," ujar Timo.

JAKARTA - Minor Hotels mengumumkan rencana pengembangan platform data dan kecerdasan buatan (AI) global melalui kolaborasi dengan Google Cloud, Salesfiorce, OneTrust, dan Deloitte. Inisiatif ini menjadi langkah percepatan signifikan dalam strategi transformasi digital jangka panjang perusahaan.

Inisiatif ini merupakan salah satu investasi teknologi terbesar dalam sejarah Minor Hotels. Selain itu, inisiatif ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk memimpin industri hospitality dalam pemanfiaatan data dan AI guna menghadirkan pengalaman yang lebih personal, sekaligus memperkuat hubungan langsung dengan tamu di lebih dari 640 properti yang telah beroperasi maupun dalam tahap pengembangan di seluruh dunia.

Platform ini akan menjadi fondasi digital terpadu yang menghubungkan data tamu global, aktivitas pemasaran, serta operasional layanan. Dengan demikian, Minor Hotels dapat mengenali tamu secara lebih konsisten di berbagai brand dan destinasi, menghadirkan komunikasi dan penawaran yang lebih relevan berdasarkan prefierensi dan riwayat kunjungan, sekaligus memastikan pengelolaan data yang bertanggung jawab dengan mengedepankan aspek privasi dan tata kelola sejak awal.

Bukan Sekadar Hotel, Ini Strategi Canggih Minor Hotels di Era Transformasi Digital



Platform baru ini ditargetkan akan sepenuhnya diimplementasikan pada 2026 dan dikembangkan secara independen tanpa bergantung pada sistem legacy. Pendekatan ini memungkinkan Minor Hotels melampaui teknologi konvensional dengan langsung memanfaatkan kapabilitas AI terkini dari para mitra teknologi, termasuk generative AI, intelligent agents, dan otomasi.

Pendekatan ‘clean-sheet’ ini juga diyakini mampu mempercepat proses pengembangan dibandingkan transformasi tradisional, sekaligus memungkinkan perusahaan beradaptasi lebih cepat dalam mengembangkan kapabilitas komersial dan layanan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI.

“AI kini menjadi pintu utama dalam perjalanan wisata-dan dengannya, kendali atas permintaan juga turut berubah,” ujar Chief Commercial Officer Minor Hotels, Ian Di Tullio.

“Brand yang unggul bukan hanya yang paling dikenal, tetapi yang paling cerdas: mampu merespons secara real-time, mengelola data sendiri, dan membangun hubungan langsung dengan tamu. Di Minor Hotels, kami membangun kapabilitas tersebut dalam skala besar, agar tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menentukan posisi kami di lanskap baru ini," sambungnya.

Platform ini akan dibangun di atas teknologi Google Cloud yang telah dioptimalkan untuk AI, dengan BigQuery dan Vertex AI sebagai lapisan data dan kecerdasan yang saling terintegrasi. Hal ini memungkinkan Minor Hotels menyatukan data tamu dari berbagai brand, wilayah, dan titik interaksi digital.

Pendekatan ini menjadi fondasi bagi pengalaman menginap yang berkesinambungan, di mana preferensi unik setiap tamu dapat dipahami dan dipenuhi secara konsisten, baik saat menginap di Anantara di Thailand maupun Tivoli di Portugal.

Ke depannya, Minor Hotels tidak hanya berhenti pada penggunaan AI untuk menjawab pertanyaan sederhana, tetapi juga akan mengembangkan orkestrasi agentic. Platform ini akan memungkinkan penerapan berbagai AI agent, baik dari Google, pihak ketiga, maupun yang dikembangkan sendiri, yang grounded dengan data terpadu Minor Hotels.

Dengan berbasis pada satu sumber data yang terintegrasi, AI agent tersebut akan mampu mengelola pemesanan, menyusun itinerary, hingga menangani permintaan kompleks dari tamu secara real-time.

Inovasi Digital Dorong Efisiensi Bisnis Hotel



“Ke depan, AI agent yang mampu memahami konteks dan mengantisipasi kebutuhan akan menjadi kunci dalam perjalanan pelanggan,” ujar Mark Micallef, Managing Director Southeast Asia, Google Cloud.

“Dengan membangun transformasi di atas arsitektur terbuka dan aman dari Google Cloud, integrasi kami dengan Salesforce dan dukungan keahlian dari mitra seperti Deloifle, Minor Hotels mampu melompati tantangan integrasi sistem tradisional dan menghadirkan pengalaman tamu yang lebih personal, proaktif, dan responsif,” sambungnya.

Salesforce, sebagai pemimpin global dalam AI Customer Relationship Management, akan mendukung otomatisasi pemasaran dan komunikasi dengan tamu melalui Agentforce Marketing. Sementara itu Data 360 akan mengintegrasikan preferensi tamu dari data terpadu dan memungkinkan segmentasi yang lebih presisi secara real-time, sehingga membuka peluang komersial baru sekaligus meningkatkan kepuasan dan loyalitas tamu.

“Di era AI, toleransi terhadap kesalahan dalam pengalaman pelanggan semakin kecil. Tamu mengharapkan interaksi yang cepat, intuitif, dan sangat personal,” ujar Apisit Kuparatana, Country Leader dan Managing Director Salesforce Thailand.

“Otomatisasi yang didukung oleh insight yang relevan dapat mengubah setiap titik interaksi menjadi perjalanan yang terhubung dan bermakna,” lanjutnya.

OneTrust, platform terdepan dalam AI-Ready Governance, akan berperan penting dalam memastikan pengelolaan data tamu dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi privasi global. Aspek privasi dan manajemen persetujuan akan diintegrasikan langsung dalam arsitektur platform, sehingga Minor Hotels dapat mengembangkan personalisasi tanpa mengorbankan kepercayaan dan transparansi.

“Persetujuan adalah fondasi hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta merupakan strategi data yang berkelanjutan,” ujar Regional Director ASEAN, OneTrust, Arran Mulvaney.

“Dengan menempatkan privasi dan tata kelola sebagai bagian inti dari platform, Minor Hotels menunjukkan komitmen nyata dalam menjadikan penggunaan data yang bertanggung jawab sebagai prioritas utama,” terangnya.

Platform ini juga akan mendukung pengembangan berbagai kapabilitas berbasis AI untuk meningkatkan keterlibatan tamu dan efisiensi operasional. Intelligent service agents akan membantu tim contact center dan hotel merespons lebih cepat, sementara tools berbasis AI akan menghadirkan interaksi yang lebih personal serta rekomendasi pengalaman dan upgrade di berbagai destinasi yang lebih cerdas.

Seiring dengan perubahan cara wisatawan mencari, menemukan, dan memesan perjalanan, platform ini juga memungkinkan Minor Hotels beradaptasi dengan ekosistem discovery berbasis AI, dimana asisten digital semakin berperan dalam memengaruhi keputusan dan konversi.

Mengintegrasikan Ekosistem Digital

Deloifle, salah satu firma konsultan dan transformasi terbesar di dunia, bertindak sebagai mitra strategi dan implementasi bagi Minor Hotels. Deloifle memimpin proses co-design serta integrasi seluruh teknologi ini ke dalam model operasional perusahaan yang terintegrasi.

Deloifle bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan bahwa kapabilitas AI tidak hanya diimplementasikan sebagai solusi terpisah, tetapi benar-benar tertanam dalam proses inti, pengambilan keputusan, dan cara kerja organisasi—sehingga relevan dengan kebutuhan Minor Hotels dan para tamunya di lebih dari 63 negara.

“Transformasi sebesar ini tidak hanya membutuhkan teknologi yang kuat, tetapi juga keselarasan di seluruh organisasi serta koordinasi lintas negara agar implementasi berjalan optimal,” ujar Dr. Metinee Jongsaliswang, Country Managing Partner Deloitte Thailand.

“Kami bangga dapat bekerja sama dengan Minor Hotels dan para mitra lainnya untuk membangun ekosistem teknologi yang tepat, membuka peluang pertumbuhan baru, serta menghadirkan masa depan industri hospitality," jelasnya.

Dengan berbagai pengembangan lanjutan di bidang pengalaman digital, experiential commerce, dan layanan berbasis AI, Minor Hotels tengah membangun fondasi untuk menghadirkan generasi baru hospitality yang semakin personal di seluruh portofolio globalnya.

Kemitraan global dengan Google Cloud, Salesforce, OneTrust, dan DeloiWe akan menyatukan data tamu serta menghadirkan personalisasi berbasis AI, melampaui keterbatasan sistem legacy.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) bersama perwakilan perusahaan teknologi global, seperti Meta, Google, Apple, dan Salesforce. Pertemuan membahas penguatan kerja sama di bidang regulasi digital, perlindungan anak, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengawasan regulasi. Khususnya di tengah pesatnya transformasi digital yang telah menghapus batas komunikasi lintas negara.

“Transformasi digital telah melahirkan ekosistem baru, termasuk munculnya kreator-kreator konten yang edukatif dan berdampak. Namun, di sisi lain Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak,” ujar Menteri Hukum di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Berdasarkan data tahun 2025, terdapat sekitar 240 juta pengguna internet aktif di Indonesia, dengan sekitar 70 juta di antaranya merupakan anak di bawah usia 16 tahun. Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Menteri Hukum menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan pada upaya perlindungan anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia, sekaligus mengacu pada praktik baik yang telah diterapkan di berbagai negara.

Selain isu perlindungan anak, Kementerian Hukum juga tengah mendorong agenda keadilan royalti bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah berupaya menciptakan tata kelola distribusi royalti yang lebih adil dan transparan, khususnya dalam ekosistem digital global.

Selain itu, Menkum juga mendorong dominasi Artificial intelligence (AI) juga harus diperhatikan supaya ada nilai ekonomi bagi media. “Tujuan utama kami adalah melindungi kreator dan memastikan adanya keseimbangan dalam distribusi nilai ekonomi. Indonesia adalah pasar besar dengan potensi tinggi, sehingga perlu adanya komitmen bersama dari industri,” tegas Supratman Andi Agtas.

Sementara itu, Executive Vice President USABC, Marc Mealy menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Ia juga menegaskan komitmen USABC yang menaungi sekitar 180 perusahaan lintas sektor untuk mendukung implementasi kebijakan serta memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dukungan yang sama juga disampaikan perwakilan Meta Indonesia Rendy Novalianto dan Google Indonesia, Putri Alam, Director of Government Affairs & Public Policy.

Perwakilan perusahaan teknologi juga menyampaikan pandangan dan masukan, antara lain terkait pentingnya pelibatan pelaku industri dalam proses penyusunan regulasi, kejelasan implementasi kebijakan, isu perlindungan data, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terbuka terhadap dialog dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Indonesia adalah negara yang terbuka. Dalam proses harmonisasi regulasi, kami akan terus melibatkan berbagai pihak untuk mencapai titik temu yang seimbang antara perlindungan dan kepentingan bisnis,” ungkapnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Indonesia dan mitra internasional, guna mendorong terciptanya regulasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di era digital.