Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan insentif dasar Rp6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan pemborosan anggaran. Ia menyebut skema tersebut justru efisien karena seluruh investasi dan risiko pembangunan ditanggung mitra, bukan negara.

Dadan menjelaskan insentif diberikan setelah mitra lebih dahulu membangun fasilitas dengan dana sendiri tanpa menggunakan APBN.

"Pertimbangannya karena mitra ini sudah mengeluarkan dana investasi untuk membangun itu bukan dari dana APBN. Jadinya kami akan memberikan insentif ketika mereka sudah membangun," ujar Dadan dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam akun Instagram Badan Gizi Nasional, Sabtu (28/2).

Ia menuturkan insentif ini juga sebagai kompensasi karena BGN mentransfer seluruh risiko kepada mitra, mulai dari pengadaan lahan, perencanaan pembangunan, konstruksi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, hingga risiko operasional dan bencana. Dengan skema itu, beban potensi kerugian tidak berada di pemerintah.

Dadan mencontohkan satu SPPG di Aceh yang baru selesai dibangun, namun terdampak banjir. Risiko kerusakan tetap menjadi tanggung jawab mitra bukan pemerintah.

Tak hanya itu, Dadan mengungkapkan ada juga SPPG yang mengalami kebakaran dan seluruh kerugian ditanggung mitra.

"Jadi saya kira insentif ini menurut perhitungan kami sangat efisien," katanya.

Menurut Dadan, pembangunan oleh mitra juga dinilai lebih hemat dibandingkan jika dilakukan menggunakan dana APBN. Jika dibangun pemerintah, biaya sewa lahan dan konstruksi disebut akan jauh lebih mahal.

Selain itu, insentif juga sebagai kompensasi karena mitra dapat menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar dua bulan. Sementara jika menggunakan mekanisme APBN prosesnya bisa memakan waktu paling cepat lima bulan.

Ia menjelaskan pembangunan dengan APBN memerlukan tahapan panjang seperti penyewaan konsultan perencanaan, pengadaan atau pinjam pakai lahan, survei, hingga koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Proses tender saja disebut memerlukan waktu minimal 45 hari.

"Efisiensi dari segi waktu ini hal yang luar biasa, yang sangat bernilai. Waktu adalah faktor yang berjalan searah dan tidak bisa diulang kembali. Jadi saya kira menghargai waktu ini sesuatu yang sangat penting. Dan oleh sebab itu Badan Gizi sebetulnya diuntungkan untuk hal tersebut," ujarnya.

Telur harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus dilabel

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencantumkan label harga dan kandungan gizi pada setiap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan transparansi informasi kepada publik.

“Perintah kami yang kepada seluruh SPPG, wajib menerapkan label kandungan gizi dan harga pada setiap makanan yang diberikan,” kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam acara MBG Talks di Jakarta, Jumat.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan tanggung jawab para mitra penyedia makanan serta mencegah praktik penurunan kualitas bahan pangan.

Dengan adanya pencantuman harga secara terbuka, setiap komponen bahan yang digunakan harus ditulis sesuai harga riil di pasaran. Biaya operasional tidak boleh dibebankan ke harga bahan, karena dukungan operasional rata-rata sebesar Rp3.000 per porsi sudah dialokasikan secara terpisah.

Dengan demikian, jika terdapat upaya menurunkan kualitas bahan namun tetap mencantumkan harga tertentu, Sony mengatakan bahwa hal tersebut akan mudah terdeteksi.

Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa malu bagi mitra untuk tidak mengurangi mutu bahan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.

Ketika ditanya wartawan apakah ada sanksi yang diberikan kepada SPPG yang tidak mencantumkan label harga, Sony mengatakan bahwa kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap.

“Tentu bertahap. Baru tiga hari yang lalu baru saya perintahkan (ke SPPG). Dan ini adalah untuk meningkatkan kualitas. Jadi setidak-tidaknya bagi yang akan berniat curang, misalkan mengurangi kualitas, maka masyarakat kemudian akan mengontrol. Telur harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus dilabel,” kata Sony.

Pada kesempatan yang sama, Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) menepis tudingan yang menyebut mitra SPPG memperoleh berbagai kemudahan dari negara atau melakukan praktik yang merugikan.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony menjelaskan bahwa investasi pembangunan dapur dan infrastruktur SPPG berasal dari mitra, bukan dibiayai negara. Negara hanya memberikan insentif, sementara risiko usaha tetap menjadi tanggung jawab mitra.

Karena itu, ujar dia, para mitra juga sebenarnya menginginkan zero accident agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan investasi yang telah ditanamkan tetap terjaga.

“SPPG itu dibangun dengan investasi UMKM. Kebanyakan kami adalah dari UMKM. Jadi mohon masyarakat juga memahami bahwa kondisi kami sebagai mitra BGN itu melakukan investasi terlebih dahulu, bukan dari APBN, mulai dari pengadaan tanah, infrastruktur bangunan, peralatan, IPAL, dan segala macam,” kata Alven.

Ia menyatakan, pihaknya juga senantiasa menjalankan arahan sesuai petunjuk teknis dari BGN. Koordinasi dengan BGN disebut berjalan intensif, termasuk mendorong inovasi menu ketika terjadi kenaikan atau kelangkaan bahan pangan tanpa mengurangi nilai gizi.

Alven juga menjelaskan bahwa penetapan harga tidak bisa dilakukan secara sepihak karena operasional dapur berada dalam pengawasan kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas akuntansi. Penentuan biaya disebut mengacu pada biaya riil serta standar kualitas yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, ia menegaskan tidak ada praktik penggelembungan maupun penurunan mutu para mitra SPPG yang menjadi anggota Gapembi, dan menilai perbedaan persepsi yang muncul di masyarakat kemungkinan disebabkan oleh informasi yang belum tersampaikan secara utuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring untuk mengawasi pengelolaan dapur 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.

Hal itu disampaikan Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia saat mengirimkan surat ke KPK, Selasa (24/2/2026). Dia mengatakan KPK perlu memberikan atensi lebih terhadap mekanisme pengelolaan SPPG milik Polri.

"Karena kami melihat bahwa pasca tanggal 13 Februari 2026 kemarin, setelah Presiden Prabowo dan juga Kapolri meresmikan sekitar 1.179 SPPG Polri, kami menemukan bahwa ternyata itu dikelola melalui perantara, melalui Yayasan Kemala Bhayangkari," katanya.

Menurutnya, KPK tidak hanya melaksanakan penindakan, tetapi pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Dia menilai SPPG yang dikelola Polri berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Apalagi, katanya, Polri tidak terbatas dalam mengelola SPPG. Kondisi ini juga memicu ketimpangan tata kelola memproduksi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Salah satunya mereka tidak dibatasi dalam mengelola SPPG. Jadi setiap yayasan pada umumnya dibatasi hanya 10 SPPG, tapi Kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Jadi itu berpotensi untuk memberikan ketimpangan begitu ya dalam pengelolaan proyek ini," ujarnya.

Tak hanya itu, dia turut menyoroti insentif yang diberikan Rp6 juta setiap harinya selama satu tahun dengan catatan SPPG tetap memproduksi MBG.

Dia menilai pemasukan dalam satu tahun dari intensif berkisar Rp2 triliun dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar Rp500 juta rupiah.

"Jadi menurut pandangan kami jika tidak dikelola konflik kepentingan ini, pada akhirnya ini hanya akan menjadi bencana konflik kepentingan dan patronase yang justru dibiayai sangat mahal oleh APBN kita," ucapnya.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya permasalahan di tubuh instansi Polri sehingga dikhawatirkan terjadi permasalahan lainnya. Dia berharap KPK dapat melakukan pencegahan dan pengawasan SPPG milik Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan insentif hingga Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG (SPPG) untuk memperlancar implementasi MBG di lapangan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan peningkatan jumlah dapur SPPG tersebut seiring dengan adanya skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

“Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Marauke,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Dadan menilai percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan kemitraan dibangun untuk mempermudah dan mempercepat implementasi program di lapangan. Dia menilai model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Adapun, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan. Dadan menilai skema ini jauh lebih efisien dibandingkan pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.

Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Dia menilai kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.

“Karena itu, dalam Al-Qur’an disebutkan Wal ‘Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Dadan menuturkan dana yang dicairkan ke setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku. Kemudian, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.

“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Dadan menilai sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Aceh, misalnya, telah berdiri 608 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp608 miliar setiap bulan.Sementara di Jawa Barat, Dadan menuturkan terdapat 5.295 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp5,295 triliun per bulan.

Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan kondisi perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta, yang perkembangannya dinilai tidak sepesat daerah-daerah lain.

Penjelasan tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan SPPG di luar Jawa yang dinilai lebih cepat dibandingkan Jakarta, Nanik membenarkan bahwa jumlah SPPG di Jakarta memang masih terbatas

“Jumlah SPPG maksudnya? Oh, ya. Memang ada di beberapa wilayah ini, lucunya di Jakarta ini memang cukup sedikit, enggak-enggak begitu besar. Mungkin ini berkait dengan masalah harga tanah, ya,” ujarnya kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa BGN sudah menyiapkan opsi kebijakan apabila ketersediaan SPPG di Jakarta tidak meningkat sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah menerapkan skema yang selama ini dipakai di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Nah, ini kalau toh nantinya ternyata pada saatnya, pada saatnya berkurang, ya kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh eh BGN,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai peluang antisipasi lain melalui pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan SPPG di Jakarta, Nanik menegaskan bahwa persoalan terbesar tetap berada pada tingginya harga tanah dan biaya sewa.

Oleh karena itu, dia mengatakan pola sewa dianggap solusi realistis jika investor bersedia membangun fasilitas.

“Saya lihat malah enggak banyak, terutama misalnya kayak di wilayah Cengkareng itu belum ada. Karena persoalan kan biasanya persoalan tanah yang mahal, sewa pun mahal ya kan. Kalau itu, ya berarti kita perhitungkan kayak di wilayah 3T, nanti disewa. Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN,” ujarnya.

Kendati demikian, Nanik menegaskan bahwa apa pun mekanisme yang dipilih, BGN memastikan seluruh anak tetap mendapatkan manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Tapi kan intinya enggak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG kan. Jadi pasti kita cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu,” tandas Nanik.