Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas telur ayam ras Rp32.000 per kilogram (kg), sedangkan bawang merah Rp45.950 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Jumat, pukul 06.35 WIB, selain telur ayam dan bawang merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp39.650 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.050 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.950 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.350 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp48.600 per kg, cabai merah keriting Rp46.400 per kg, cabai rawit hijau Rp48.700 per kg, dan cabai rawit merah Rp65.000 per kg.

Kemudian, daging ayam ras Rp39.400 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.650 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.700 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.500 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.650 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.750 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait ketahanan pangan, pembangunan manusia (PM), perbankan daerah, serta pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil pemeriksaan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, kepada pimpinan DPD di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

“IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, serta 441 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat 520 LHP, yang terdiri atas 2 LHP keuangan, 185 LHP kinerja, dan 333 LHP DTT,” kata Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dalam keterangan resmi.

Pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK merekomendasikan gubernur agar melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD). Selain itu, gubernur juga disarankan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam rangka memfasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

“BPK juga merekomendasikan gubernur agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Bapanas untuk melakukan integrasi sistem informasi pangan dan penyusunan proyeksi neraca pangan daerah yang akurat dan tepat waktu,” ujar Budi Prijono.

Untuk pemeriksaan tematik nasional PM, pihaknya menyampaikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun perencanaan yang memadai untuk menyediakan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar dan kebutuhan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah kepala daerah disarankan melakukan pemutakhiran data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta sarana prasarana secara berkala sesuai kondisi riil berdasarkan data yang lengkap dan valid.

Terkait potret perbankan daerah, BPK mengidentifikasi sejumlah temuan signifikan pada 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPK merekomendasikan direksi BPD melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang efisien untuk menghindari ketergantungan terhadap nasabah tertentu, lalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pemberian kredit atau restrukturisasi kredit, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

IHPS II Tahun 2025 memuat pula hasil pemeriksaan signifikan yang dilaksanakan pada 89 pemda terkait pengelolaan PDRD.

BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk menetapkan regulasi yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD secara lengkap dan mutakhir.

Pihaknya turut merekomendasikan kepala daerah menyusun dan mengusulkan target anggaran pendapatan PDRD yang didukung penghitungan potensi PDRD serta mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah sesuai ketentuan.

Sejak 2005 hingga semester I 2025, lanjut dia, BPK telah menyampaikan 785.257 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa.

Untuk pemda dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 637.016 atau 81,1 persen dari total rekomendasi, dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 80,9 persen.

Pemda dengan tingkat penyelesaian tinggi di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan Pemkab Sukoharjo yang masing-masing 99,7 persen, serta Pemkab Madiun sebesar 99,4 persen.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dari kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan kepada DPD sebagai representasi daerah untuk mengoptimalkan peran pengawasannya. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin akuntabel dan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan pada Kamis pukul 06.20 WIB, menunjukkan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp66.100 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.050 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS, yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.200 per kg, bawang putih Rp39.750 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.100 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.950 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.350 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.900 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp48.200 per kg, cabai merah keriting Rp46.600 per kg, dan cabai rawit hijau Rp49.000 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp39.400 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.850 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.450 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.600 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.700 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI) mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp71.450 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.500 per kg, Rabu (22/4) pukul 10.00 WIB. Itu merupakan harga di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Adapun di DKI Jakarta, rata-rata harga cabai rawit merah pukul 13.05 WIB berada di level Rp66.450 per kg, sedangkan telur ayam ras seharga Rp29.700 per kg. 

Berdasarkan data PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.600 per kg, bawang putih Rp41.150 per kg, melansir Antara Rabu (22/4).

Untuk DKI Jakarta, harga bawang merah berada di harga Rp48.250 per kg, sedangkan bawang putih di level Rp43.350 per kg pada pukul 13.05 WIB.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.950 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.750 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.350 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.300 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.350 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

[Gambas:Youtube]

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp50.550 per kg, cabai merah keriting Rp50.350 per kg, dan cabai rawit hijau Rp51.500 per kg.

Adapun harga daging ayam ras segar Rp40.050 per kg, daging sapi kualitas I Rp145.150 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp138.200 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.050 per kg, gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.600 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.750 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.750 per liter.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan capaian positif hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikutip dari keterangan resmi BPK RI di Jakarta, Selasa.

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut, antara lain produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Kemudian juga kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Seiring dengan capaian positif, BPK turut merekomendasikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi lebih terstruktur.

Menko Pangan disarankan pula mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025-2029.

Pihaknya juga merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian, sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai. Rekomendasi lainnya terhadap Mentan perihal kebutuhan untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil, serta berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Salah satunya ialah pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC) dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

Terkait desain kebijakan pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Penetapan NSPK untuk mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan pemangku kepentingan terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, pihaknya merekomendasikan Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan guna memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi (metode pembayaran di muka/pre-payment) khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah 3T serta Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Mengenai sektor pendidikan, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan peran pemda dalam peningkatan kualitas dan pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk kebijakan bidang pendidikan di daerah.

Sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik, IHPS II Tahun 2025 turut memuat hasil pemeriksaan signifikan lainnya, antara lain pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi; pemeriksaan atas kebijakan, tata kelola, dan strategi ketersediaan pupuk; pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta perhitungan bagi hasil migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS PT Pertamina EP.

Selain itu, lanjut Isma, BPK juga berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp274,6 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun, serta pengungkapan illegaldrilling yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai costrecovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun,” ungkap dia.

IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia. Hal ini menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN (cross cutting) untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” jelas Ketua BPK, Isma Yatun, dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada hari ini (21/4).

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut. Di antaranya, produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Selain itu, kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Pada pemeriksaan ketahanan pangan, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan dan merekomendasikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi yang lebih terstruktur. BPK juga merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai.

Selain itu, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pangan agar mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025–2029. BPK juga merekomendasikan Menteri Pertanian untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Antara lain, pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan TBC dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

“Pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, terkait desain kebijakan, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan stakeholder terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan,” papar Isma Yatun.

Rekomendasi berikutnya terkait bidang kesehatan. BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Selasa pukul 09.15 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp89.650 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp35.250 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp56.750 per kg, bawang putih Rp47.050 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.450 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp17.050 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.550 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.000 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.650 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp48.700 per kg, cabai merah keriting Rp51.900 per kg, dan cabai rawit hijau Rp47.050 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp40.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp144.650 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.150 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.900 per kg, gula pasir lokal Rp19.700 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp21.450 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.450 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.500 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Senin pagi pukul 09.55 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp78.850 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp35.900 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp53.900 per kg, bawang putih Rp43.050 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp16.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp16.050 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.550 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp17.000 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.550 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.750 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp62.250 per kg, cabai merah keriting Rp58.850 per kg, dan cabai rawit hijau Rp60.500 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp43.800 per kg, daging sapi kualitas I Rp148.250 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp132.250 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.400 per kg, gula pasir lokal Rp19.950 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp25.750 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp24.350 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Sabtu, pukul 09.20 WIB, komoditas telur ayam ras mencapai Rp32.300 per kilogram (kg), sedangkan cabai rawit merah Rp71.550 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.150 per kg, bawang putih Rp39.950 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.600 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.100 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.950 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.400 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.900 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp46.300 per kg, cabai merah keriting Rp45.250 per kg, dan cabai rawit hijau Rp48.950 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp40.400 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.700 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.850 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.650 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan pada Jumat, pukul 06.40 WIB, komoditas cabai rawit merah mencapai Rp75.550 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.350 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.650 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.500 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.100 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.950 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.350 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp46.800 per kg, cabai merah keriting Rp45.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp50.700 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp40.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.750 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp141.000 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.450 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.550 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat di Kamis pukul 08.45 WIB, harga cabai rawit merah mencapai Rp75.900 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.400 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.550 per kg, bawang putih Rp39.950 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.050 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.900 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.350 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp45.850 per kg, cabai merah keriting Rp45.050 per kg, dan cabai rawit hijau Rp50.600 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp40.850 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.800 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.850 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.200 per kg, gula pasir lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.250 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.400 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.450 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan pada Selasa, pukul 08.50 WIB, menunjukkan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp78.600 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.450 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp46.900 per kg, bawang putih Rp40.100 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.050 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.900 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.300 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.850 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp45.650 per kg, cabai merah keriting Rp45.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.150 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp40.900 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.800 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.950 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.200 per kg, gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.150 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.350 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp22.450 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026