Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya per­­lu dipahami sebagai persoalan energi atau transportasi, tetapi juga sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan sektor pa­­ngan, khususnya kelautan dan perikanan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, BBM merupakan input produksi penting bagi aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil perikanan, operasi rantai dingin, hingga mobilitas logistik antarpulau.

Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2026 inflasi kelompok energi didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama bensin dan solar (Bank Indonesia, 2026). Dari perspektif ekonomi makro, sensitivitas tersebut bukan perkara kecil.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha per­­ikanan pada 2024 mencapai Rp554,68 triliun (BPS, 2026). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya (KKP, 2026). Artinya, gangguan pada efisiensi biaya produksi sektor ini akan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan, stabilitas pangan, inflasi, dan daya saing ekspor nasional.

Dalam usaha penangka­­pan ikan, BBM memiliki kedudukan dominan dalam struktur biaya. Data KKP tahun 2023 menunjukkan bahwa 47,5% armada perikanan tangkap laut nasional berupa perahu motor tempel, 42,3% kapal motor, dan 10,1% perahu tanpa motor (Portal Data KKP, 2023). Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa secara rata-rata BBM menyumbang sekitar 42,96% dari total biaya operasional usaha penangkapan ikan (Kemenkeu, 2020).

Bahkan proporsi biaya BBM dalam operasional penangkapan dapat mencapai 40%—60% (PPS Belawan, 2025). Karena itu, kenaikan harga BBM segera menekan margin usaha nelayan, terutama nelayan kecil. Namun, respons terhadap kenaikan BBM tidak cukup hanya bertumpu pada tuntutan harga atau subsidi.

Efektivitas dan efisiensi operasional juga harus menjadi cara utama untuk menekan biaya usaha penangkapan. Sektor perikanan tangkap perlu memperbaiki cara kerja, teknologi, manajemen usaha, dan rantai pasok agar tidak sepenuhnya bergantung pada kompensasi harga energi.

Dalam konteks ini, nelayan tidak lagi cukup “memburu ikan”, tetapi perlu bergerak menuju paradigma smart fishing, yaitu memanen ikan secara lebih terukur melalui teknologi tepat guna, peta Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang akurat, data musim, dan informasi fishing ground yang lebih presisi.

Peta DPI yang baik dapat membantu nelayan menentukan lokasi tangkap secara lebih efisien, sehingga waktu melaut, jarak tempuh, penggunaan es, perbekalan, dan konsumsi BBM dapat ditekan.

Pemanfaatan data ini juga dapat memperkecil risiko kapal pulang tanpa hasil, yang selama ini menjadi salah satu penyebab pemborosan biaya operasi.

Modernisasi armada juga menjadi kebutuhan penting. Penggunaan tenaga kerja kapal yang kompeten perlu diiringi mekanisasi dan elektrifikasi peralatan agar operasi penangkapan lebih produktif, aman, dan hemat biaya.

Pengurangan jumlah anak buah kapal (ABK) bukan dimaksudkan untuk melemahkan tenaga kerja, melainkan untuk meningkatkan efisiensi melalui peralatan modern, pembagian kerja profesional, dan peningkatan keterampilan awak kapal. Modernisasi juga perlu diarahkan pada pemeliharaan mesin, penggunaan alat tangkap selektif, serta desain kapal yang sesuai dengan karakter wilayah tangkap.

Di sisi lain, penyediaan kapal pengangkut penting untuk memperlancar distribusi ikan dari DPI ke pelabuhan maupun antarpelabuhan. Kehadiran kapal pengangkut dapat mengurangi kebutuhan kapal penangkap untuk bolak-balik ke darat, menjaga mutu ikan, dan memperpendek waktu distribusi.

Efisiensi ini penting karena kerugian nelayan tidak hanya berasal dari biaya BBM, tetapi juga dari penurunan mutu ikan, keterlambatan distribusi, dan lemahnya posisi tawar di pasar.

Selain aspek teknis, perilaku ekonomi nelayan juga perlu diperkuat. Kebiasaan penggunaan uang yang cermat, tertib, dan akuntabel harus menjadi bagian transformasi usaha perikanan.

Usaha penangkapan ikan perlu dikelola sebagai unit bisnis yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Pencatatan biaya BBM, perbekalan, tenaga kerja, perawatan kapal, dan hasil penjualan perlu dibiasakan agar nelayan memahami posisi keuntungan dan risiko usahanya.

Dengan pencatatan yang baik, keputusan melaut, pembagian hasil, dan kebutuhan investasi dapat dibuat lebih rasional. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan juga penting agar akses pembiayaan, pembelian BBM, pengadaan logistik, dan pemasaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara kolektif, transparan, dan berdaya tawar lebih kuat.

Pada saat yang sama, pascapanen dan hilirisasi harus menjadi bagian dari solusi. Ikan yang didaratkan tidak cukup dijual dalam bentuk segar, tetapi perlu didukung rantai dingin, pengolahan, standardisasi mutu, dan akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut ke darat. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan harga energi, melainkan indikator kerentanan struktural sektor kelautan-perikanan. Solusinya harus mencakup akses energi yang adil, smart fishing, modernisasi kapal, kapal pengangkut, tata kelola keuangan nelayan, serta hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan saat ini belum ada kebijakan khusus pada sektor transportasii di tengah ancaman kenaikan harga BBM.

Dudy menyebutkan, berdasarkan laporan dari Kementerian ESDM dalam Penutupan Pokso Pusat Angkutan Lebaran 2026, Senin (30/3/2026), bahwa sejauh ini stok BBM dalam kondisi yang aman.

“Sampai sejauh ini belum ada [kebijakan khusus], jadi kalau dari pihak ESDM maupun Pertamina mengatakan bahwa stok BBM aman, ya, berarti aman. Jadi kami harus mempercayai itu dan meyakini itu,” kata Dudy dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Pasalnya, harga BBM baru akan diumumkan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina pada awal April mendatang. Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya.

Meski demikian, Dudy menegaskan tetap akan mengansitipasi sejumlah hal atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, dirinya tetap menunggu rilis dari Kementerian ESDM.

“Secara resmi kami harus menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan adanya rencana kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak dari konflik di Timur Tengah yang menyebabkan dinamika pasokan dan harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dikaji dalam rangka menghemat penggunaan BBM, sebagaimana Filipina yang telah mengalami krisis energi.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, sopir angkutan umum di Filipina melakukan mogok kerja selama dua hari sebagai bentuk protes usai pemerintah setempat mengumumkan krisis BBM imbas perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.

Menurut Pemimpin Organisasi MANIBELA yang menaungi pengemudi angkutan umum, Mar Valbuena, dampak yang dirasakan para sopir adalah kerugian 1.500-1.600 peso (US$25-US$27) per hari atau sekitar Rp421.000 per hari.