Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,423 miliar pada 2026 atau menjadi penyumbang terbesar kedua bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Target tersebut dibahas dalam rapat stakeholder terkait proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLU/IUPTLS), sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta dampaknya terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan sektor ketenagalistrikan memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Batam.

"Melalui sinergi antar-stakeholder diharapkan tercipta integrasi data yang lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara optimal serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah," kata Raja Azmansyah, kemarin.

Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi di Batam turut mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga listrik sehingga sektor tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial.

Karena itu pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan instansi teknis dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan administrasi dan perpajakan berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan rapat tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola sektor ketenagalistrikan, termasuk dalam aspek perizinan dan validasi data usaha.

Dia menilai integrasi data melalui NITKU dapat membantu pemerintah memetakan potensi penerimaan secara lebih akurat sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

"Koordinasi yang baik diperlukan agar proses perizinan berjalan optimal sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah dari sektor tenaga listrik," ujar Firmansyah.

Pemkot Batam berharap target penerimaan PBJT sektor tenaga listrik tahun 2026 dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas usaha ketenagalistrikan di daerah tersebut.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengejar pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di kawasan wisata Pulau Nusa Penida.

Bupati Klungkung I Made Satria memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang wajib disetorkan ke kas daerah.

Satria menambahkan tambahan 10% uang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang dibayarkan oleh wisatawan bukan merupakan bagian keuntungan dari usaha.

“Uang tersebut merupakan titipan tamu saat check in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan menghambat kemajuan rumah kita sendiri,” jelas Satria, Rabu (13/5/2026).

I Made Satria menambahkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Nusa Penida baru menyentuh angka 67%. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan wajib pajak untuk mengejar 33% potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan roda APBD yang transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan bahwa Nusa Penida merupakan salah satu kawasan objek wisata internasional di Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan kunjungan, dibutuhkan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman bagi para wisatawan.

“Kabupaten Klungkung membutuhkan pembiayaan khusus untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi wisatawan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah dan penataan kawasan pelabuhan kapal. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pajak hotel atau restoran yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi penerimaan penting bagi kas negara,” tambahnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dibagi ke dalam tiga satuan tugas (satgas), serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD oleh DPRD Riau.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kasprul Abdi, mengatakan penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak setelah terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kalau dulu kita mengenal money follow function, sekarang menjadi money follow program priority. Jadi landasan kita, uang itu mengikuti program prioritas,” ujarnya dalam diskusi publik kemandirian fiskal Riau di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Menurut Kasprul, pemerintah daerah kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah. Kondisi tersebut semakin menantang karena belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal dari transfer pusat mulai terbatas.

Dia menyebut Pemprov Riau terus mencari formula untuk memaksimalkan PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya yang sah.

Salah satu langkah yang kini dijalankan ialah pembentukan Tim OPAD yang melibatkan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum. Tim tersebut dibagi ke dalam tiga satgas berdasarkan sektor penerimaan daerah.

Satgas pertama difokuskan pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Tim ini melibatkan Pemprov Riau bersama Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Lalu Lintas.

Satgas kedua menangani optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, Satgas ketiga berfokus pada optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan.

“Kalau nanti ditemukan potensi objek pajak di lapangan, akan dilakukan pendekatan secara persuasif oleh tim satgas OPAD,” kata Kasprul.

Selain membentuk satgas, Pemprov Riau juga memperluas pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat melalui program Samsat Tanjak yang kini menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau. Program tersebut dijalankan bersama kepolisian dan Jasa Raharja dengan menyasar pasar, sekolah hingga pusat keramaian.

“Tujuannya untuk menjemput bola dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa terpenuhi,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua guna meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan masyarakat.

Di sisi legislatif, DPRD Riau turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD untuk mencari sumber-sumber baru peningkatan penerimaan daerah. Pansus tersebut mengidentifikasi sedikitnya enam sektor utama yang dinilai berpotensi mendongkrak PAD.

Pertama, optimalisasi pajak daerah dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat dan pertambangan. Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, mulai dari fasilitas olahraga, lahan tidak produktif hingga aset perhotelan milik pemerintah daerah. Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD juga mendorong pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan kawasan minapolitan, serta optimalisasi dana transfer pusat termasuk dana bagi hasil (DBH) sawit.

Kasprul mengakui tantangan fiskal Riau saat ini semakin berat, terutama setelah meningkatnya belanja pegawai akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Potensi yang ada baik SDA, pajak, retribusi maupun PAD lainnya belum sepenuhnya bisa menutup belanja daerah. Akhirnya belanja mengikuti pendapatan. Kalau pendapatan tidak maksimal, maka belanja juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah terbatasnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang hanya sebesar 4%. Upaya ini dilakukan melalui diversifikasi sumber pendapatan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan kebijakan terbaru pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026.

Ketua Panitia Khusus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan tekanan terhadap fiskal daerah tidak hanya dipicu oleh penurunan DBH, tetapi juga tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

“Defisit anggaran terjadi karena turunnya dana bagi hasil dan ketergantungan terhadap transfer pusat. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber, PAD harus dioptimalkan,” ujar Abdullah saat menghadiri sosialisasi PMK No.10/2026 di Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, APBD Riau berada di kisaran Rp8,2 triliun dan ditargetkan kembali ke level dua digit atau sekitar Rp11 triliun dalam dua tahun ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, Pansus PAD mengidentifikasi enam sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Pertama, optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar, alat berat, dan pertambangan.

Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD). Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, termasuk fasilitas olahraga, lahan tidak produktif, hingga aset perhotelan.

Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Kelima, pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan potensi minapolitan. Keenam, optimalisasi dana transfer pusat, termasuk DBH sawit.

“Dengan PDRB Riau yang mencapai Rp1.201 triliun dan peringkat keenam nasional, ruang peningkatan PAD masih sangat besar,” kata Abdullah.

Di tengah upaya tersebut, DBH sawit tetap dipandang sebagai salah satu instrumen penting, meskipun porsinya relatif kecil. Skema DBH sawit yang hanya 4% merupakan hasil kesepakatan kebijakan nasional dan dirancang untuk bersinergi dengan pendanaan lain.

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sandi Firdaus, menjelaskan bahwa DBH sawit memiliki karakteristik berbeda dibandingkan DBH lainnya.

“DBH di luar pajak umumnya berasal dari sumber daya alam non-terbarukan seperti migas dan minerba. Sawit ini berbeda karena merupakan hasil produksi yang terus diperbarui,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaturan DBH sawit mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang disusun bersama DPR RI.

Melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memberikan fleksibilitas lebih besar bagi daerah dalam mengelola DBH sawit. Alokasi dana kini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk mempertimbangkan kondisi infrastruktur.

Jika sebelumnya sebagian besar dana dialokasikan untuk pembangunan jalan, kini daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program lain, dengan ketentuan minimal 15% digunakan di luar sektor infrastruktur.

Selain itu, penggunaan dana untuk perlindungan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan bagi petani sawit, kini ditegaskan dalam regulasi.

“DBH sawit ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan sumber pendanaan lain,” kata Sandi.

Pemerintah Provinsi Riau juga tengah mendorong penguatan hilirisasi dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit seiring penurunan produksi crude palm oil (CPO) dalam setahun terakhir. Kebijakan baru melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026 dinilai memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk memaksimalkan manfaat fiskal dari sektor tersebut.

Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan luas perkebunan sawit di Riau mencapai sekitar 3,8 juta hektar pada 2024. Namun, setelah penerapan kebijakan satu peta (one map policy), luas tersebut meningkat menjadi sekitar 4 juta hektare di tahun 2025.

Meski demikian, dari sisi produksi, Riau mengalami penurunan signifikan. Produksi CPO yang sebelumnya sempat mencapai 12 juta ton per tahun kini turun dari sekitar 9 juta ton menjadi 7 juta ton dalam satu tahun terakhir.

Syahrial juga menilai kontribusi fiskal dari sektor sawit masih belum optimal, terutama karena sebagian besar dana dikelola di tingkat pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).

Saat ini, dana dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit dikelola oleh badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, sementara daerah hanya menerima sekitar 4% melalui skema DBH.

“Kalau seluruh dana bisa lebih dekat dikelola di daerah, mungkin dampaknya akan lebih besar, terutama untuk infrastruktur, SDM, dan penyelesaian masalah sosial,” kata Syahrial.

Di tengah tekanan tersebut, Riau menempatkan hilirisasi dan optimalisasi DBH sawit sebagai dua instrumen penting dalam menjaga kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

Syahrial menilai, meskipun Riau menguasai sekitar 20% luas perkebunan sawit nasional, manfaat hilirisasi belum merata. Aktivitas industri masih terkonsentrasi di kawasan tertentu dan belum menyebar luas ke kabupaten/kota.

“Hilirisasi berkembang, tetapi belum memberikan dampak yang merata. Ini yang menjadi perhatian ke depan,” katanya.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Riau mendorong integrasi pengelolaan sawit dari hulu hingga hilir, termasuk penyelesaian konflik tenurial dan agraria yang masih menjadi tantangan utama.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, Pemprov Riau juga membagi wilayah ke dalam tiga koridor, yakni daratan, perkotaan berbasis barang dan jasa, serta pesisir dan kepulauan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menarik investasi yang lebih luas dan mendorong hilirisasi yang lebih merata.

Selain optimalisasi dan hilirisasi, isu transparansi juga menjadi perhatian utama daerah, khususnya dalam perhitungan DBH sawit.

“Kekuatan Riau ada di migas dan perkebunan. Dua sektor ini membutuhkan transparansi, termasuk bagaimana perhitungan DBH sawit itu dilakukan. Ini penting agar daerah memahami kontribusi riilnya,” ujar Syahrial.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mencatat pertumbuhan positif dalam pendapatan asli daerah (PAD) Sumut yang pada kuartal I/2026 telah mencapai 26,09%.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan penerimaan dari sektor pajak daerah berandil besar dalam realisasi PAD yang di awal tahun ini tercapai sebesar Rp1,6 triliun.

"Realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik, dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun, sudah tercapai Rp1,6 triliun atau 26,09%,” ujar Sutan, Kamis (30/4/2026).

Ada tujuh sumber penerimaan pajak daerah yang mengerek realisasi PAD Sumut Triwulan I/ 2026. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi yang utama dengan realisasi Rp415 miliar dari tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun, atau sekitar 22,92%.

Lalu, penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target sekitar Rp1 triliun, terealisasi Rp261 miliar atau 23,88%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp1,8 triliun, terealisasi Rp522 miliar atau 28,97%.

Adapula pajak air permukaan (PAP) dari target Rp147 miliar yang terealisasi Rp43 miliar atau 29,23%; pajak rokok dari target Rp1,3 triliun terealisasi Rp384 miliar atau 27,97%; dan pajak alat berat target Rp1,2 miliar terealisasi Rp1,05%.

Sedangkan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB) terealisasi Rp661 juta atau 18,55% dari target Rp3,5 miliar.

Sutan mengatakan Bapenda Sumut terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD sekaligus mempermudah masyarakat dengan menjalankan berbagai program strategis, antara lain mengoptimalkan operasional layanan Samsat Malam, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dengan bersinergi dengan Satlantas dan Jasa Raharja, hingga mempersiapkan gelaran Gebyar Pajak 2026 untuk mengapresiasi masyarakat yang taat bayar pajak.

Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Sumut optimistis mampu mencapai target tahunan penerimaan. Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih tergerak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

“Karena pajak yang dibayarkan merupakan motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Sumut. Mari dukung kemajuan daerah dengan menjadi warga negara yang bijak dan taat pajak," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut inovasi dalam pembayaran pajak oleh restoran dengan QRESTO, Quick Response Electronic Splitting System for Tax Opmitization atau perluasan penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis dapat mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak.

Rico mengatakan selama ini pembayaran pajak dari restoran, hotel, maupun kafe menggunakan metode self assesment di mana pengusaha melaporkan secara mandiri pendapatan mereka setiap bulan.

"Dengan QRESTO, saat masyarakat membayar makanan di restoran, pajaknya hari itu juga langsung terpisah (split) dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tidak ada lagi dana yang mengambang," ujar Rico Waas dalam peluncuran QRESTO di Sushi Tei Mal Sun Plaza Medan, Senin (27/4/2026) sore.

Rico menjelaskan pemisahan pembayaran pajak restoran secara langsung dengan QRESTO memberi beberapa keuntungan bagi pemerintah daerah. Di samping meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak, pencatatan pajak juga lebih otomatis dan akurat sehingga mempermudah merchant.

Selain itu, QRESTO digadang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Rico menyampaikan inovasi yang dikembangkan melalui kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, PT Bank Sumut (Perseroda), dan Pemko Medan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pemko Medan juga disebutnya terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan pembayaran digital di sejumlah sektor, seperti digitalisasi pembayaran parkir dan pajak hotel, restoran, maupun kafe (horeka).

Adapun Medan merupakan kota pertama yang menerapkan QRESTO untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Restoran asal Jepang Sushi Tei di Mal Sun Plaza Medan menjadi pilot project penggunaan QRESTO yang menggunakan layanan QRIS dari Bank Sumut ini.

"Peluncuran QRESTO di Medan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk saling menguatkan pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap restoran lain nantinya segera pakai QRESTO juga karena pajak ini sifatnya wajib untuk mendukung pembangunan di daerah," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap perubahan skema pajak untuk mobil listrik (Electric vehicle/EV) dalam regulasi terbaru tidak mengganggu penjualan yang berimbas pada produksi EV nasional.

Regulasi yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

"Mudah-mudahan kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya berujung pada produksi mobil listrik di Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dijelaskan dia, tren adopsi kendaraan listrik di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan mulai memasuki fase pertumbuhan dengan market share hingga 15 persen.

Ia menjelaskan, adanya perubahan kebijakan terkait pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpotensi menambah biaya operasional kendaraan listrik.

“Satu hal yang saya harus kami pastikan, ini dampaknya adalah total biaya kepemilikan itu pastinya akan naik. Tadinya sudah tidak ada PKB atau BBNKB setiap tahun ini kan akan ada dan ini akan menambah operasional ke depannya," katanya.

Kemenperin berharap, penyesuaian kebijakan tersebut tidak mengganggu minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Stabilitas permintaan dinilai krusial agar tidak berdampak pada kinerja industri, termasuk produksi dalam negeri.

"Tapi yang ini kita harapkan tetap akan stabil karena memang fasilitas ini memang sudah dinikmati oleh kendaraan listrik selama beberapa tahun," katanya.

keberhasilan implementasi uji sampling sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan dukungan sistem data yang andal

Jakarta (ANTARA) - Dalam dinamika pengelolaan pajak daerah, tantangan utama yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan data yang akurat dan sumber daya pemeriksa yang terbatas.

Di sinilah teknik pemeriksaan pajak memainkan peran krusial. Teknik ini merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan dalam menilai kepatuhan wajib pajak.

Beragam metode dapat digunakan, mulai dari pengujian keterkaitan, ekualisasi, hingga wawancara. Namun, di antara semua metode tersebut, uji petik atau sampling menjadi salah satu pendekatan paling strategis.

Uji sampling memungkinkan pemeriksa pajak untuk menarik kesimpulan dari sebagian kecil data yang mewakili keseluruhan populasi. Pendekatan ini tidak hanya efisien secara waktu dan biaya, tetapi juga tetap mampu memberikan tingkat keyakinan yang memadai terhadap kebenaran laporan pajak.

Pelaksanaan uji sampling dalam pemeriksaan pajak berlandaskan pada dua regulasi utama, yaitu: PMK No 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mengatur pedoman umum penggunaan metode dan teknik pemeriksaan pajak. SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, yang memberikan arahan mengenai penerapan teknik uji petik (sampling) dalam proses pemeriksaan pajak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa sampling merupakan metode yang sah dan dapat diandalkan dalam proses pemeriksaan pajak.

Secara konseptual, uji petik bukan bertujuan untuk langsung menemukan koreksi pajak, melainkan untuk menguji kewajaran dan konsistensi data dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Oleh karena itu, teknik ini mengandalkan pendekatan statistik yang terukur, dengan mempertimbangkan beberapa unsur penting seperti tujuan pengujian, jumlah populasi dan sampel, metode pemilihan sampel, tingkat toleransi penyimpangan, serta kesimpulan yang dihasilkan.

Untuk itu, dalam konteks pajak daerah, uji sampling dapat digunakan untuk membandingkan data riil dengan data potensial guna mengidentifikasi kesenjangan pajak yang belum tertagih. Melalui metode ini, pemerintah daerah dapat menjalankan dua strategi utama: Intensifikasi pajak, yakni menggali potensi dari objek pajak yang sudah terdaftar. Ekstensifikasi pajak, yaitu menemukan dan mendaftarkan wajib pajak baru

Dengan kemampuan mengidentifikasi tax gap secara lebih dini dan terukur, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Hal ini memungkinkan optimalisasi penerimaan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang. Ketika potensi pajak dapat dipetakan secara sistematis, maka perencanaan anggaran menjadi lebih kredibel, risiko kebocoran dapat ditekan, dan kapasitas fiskal daerah pun semakin kuat.

Strategi optimalisasi

Dalam konteks pajak daerah, uji sampling memiliki nilai strategis yang jauh lebih luas. Metode ini dapat digunakan untuk membandingkan antara data riil yang dilaporkan wajib pajak dengan data potensial yang seharusnya diperoleh berdasarkan kondisi ekonomi atau regulasi yang berlaku.

Dari perbandingan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan pajak (tax gap), yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan realisasi yang masuk ke kas daerah.

Melalui identifikasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar, misalnya melalui pemeriksaan lanjutan atau peningkatan pengawasan. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak melalui penambahan wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdaftar.

Manfaat dari pendekatan ini sangat signifikan. Pertama, uji sampling mampu mengungkap potensi pajak yang selama ini belum tergali, baik karena ketidakpatuhan wajib pajak maupun kelemahan sistem administrasi. Kedua, teknik ini membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dengan memfokuskan sumber daya pada sektor atau objek pajak yang memiliki potensi tinggi.

Ketiga, optimalisasi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Keempat, hasil uji sampling dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Praktik kebijakan

Keberhasilan uji sampling tidak terlepas dari tahapan pelaksanaannya yang sistematis. Proses ini dimulai dari penentuan sampel yang representatif, dilanjutkan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan antara data riil dan data potensial untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan.

Dari hasil tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil langkah tindak lanjut yang konkret, seperti pemeriksaan lebih mendalam, pendaftaran wajib pajak baru, hingga penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan sekadar konsep teoritis. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari implementasi uji petik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, mereka mampu mengidentifikasi berbagai potensi pajak dari sektor pertambangan dan sektor makanan-minuman.

Hasilnya tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan.

Dalam jangka panjang, uji sampling memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar peningkatan penerimaan. Teknik ini mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih modern, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Pemerintah daerah tidak lagi hanya bergantung pada pelaporan wajib pajak, tetapi juga memiliki alat analisis yang mampu memvalidasi dan menguji kebenaran data tersebut.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penggunaan uji sampling dalam pemeriksaan pajak telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju maupun berkembang sebagai bagian dari pendekatan berbasis risiko (risk-based audit). Otoritas pajak seperti Internal Revenue Service di Amerika Serikat dan Her Majesty’s Revenue and Customs di Inggris secara rutin menggunakan teknik sampling untuk menilai kepatuhan wajib pajak tanpa harus memeriksa seluruh transaksi.

Pendekatan ini biasanya dikombinasikan dengan analisis data besar (big data analytics) untuk menentukan sampel yang paling representatif dan berisiko tinggi. Sementara itu, Australian Taxation Office mengembangkan metode statistical sampling yang terintegrasi dengan sistem pelaporan digital, sehingga hasil pengujian dapat digunakan secara langsung untuk mengestimasi potensi ketidakpatuhan secara agregat.

Bahkan, dalam kerangka kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), teknik sampling direkomendasikan sebagai bagian dari praktik terbaik administrasi perpajakan modern karena mampu meningkatkan efisiensi pemeriksaan, mengurangi biaya kepatuhan, serta tetap menjaga tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi tax gap. Benchmark ini menunjukkan bahwa uji sampling bukan hanya alat teknis, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen strategis yang didukung teknologi dan analisis risiko dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Keberlanjutan fiskal

Pada akhirnya, uji sampling tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam pemeriksaan pajak, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data. Dengan kemampuan mengidentifikasi kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan, teknik ini memberi arah yang lebih presisi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan uji sampling yang konsisten akan mendorong peningkatan kualitas basis data perpajakan, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, optimalisasi pajak daerah melalui pendekatan ini bukan sekadar upaya meningkatkan PAD, melainkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan kemandirian daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Dengan demikian, uji sampling tidak lagi dapat dipandang semata sebagai instrumen teknis dalam pemeriksaan pajak, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam reformasi pengelolaan pajak daerah.

Di tengah tekanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keterbatasan sumber daya aparatur dan sistem, pendekatan ini menawarkan jalan tengah yang rasional: efisien dalam pelaksanaan, namun tetap akurat dalam menghasilkan kesimpulan. Melalui pemanfaatan data yang representatif, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan menyeluruh yang memakan waktu dan biaya besar, tanpa kehilangan kualitas pengawasan.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi uji sampling sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan dukungan sistem data yang andal. Integrasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi analitik menjadi prasyarat penting agar metode ini benar-benar optimal.

Jika prasyarat tersebut terpenuhi, uji sampling tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga pendorong transformasi tata kelola pajak daerah menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi fiskal daerah di masa depan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencium aroma kebocoran pendapatan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai imbas inkonsistensi maupun tertutupnya data pelanggan listrik yang dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif.

"DPRD bersama Bapenda Kabupaten Bekasi tidak pernah mendapatkan angka pasti terkait jumlah pelanggan listrik. Ironisnya, data yang disampaikan oleh PLN kerap berubah tanpa penjelasan yang jelas," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin di Cikarang, Senin.

Ia mengungkapkan DPRD telah melayangkan panggilan resmi kepada PLN UP3 Cikarang sebanyak dua kali. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi yang mampu menjawab persoalan keganjilan tersebut sehingga turut menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah daerah.

Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa persoalan tersebut bisa saja menyangkut sistem pelaporan yang tidak sinkron atau bahkan ada celah yang belum terungkap.

Minimnya keterbukaan data ini dapat memperbesar risiko terjadi kebocoran pajak yang seharusnya menjadi hak daerah.

DPRD mulai mendorong langkah lebih tegas, termasuk kemungkinan audit independen terhadap data pelanggan listrik yang dimiliki PLN. Selain itu, pihak eksekutif setempat juga didesak segera turun tangan untuk memediasi persoalan yang berlarut-larut ini.

"Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan secara terbuka mempertanyakan validitas data tersebut karena menilai kondisi ini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan indikasi lemahnya transparansi yang bisa berdampak langsung pada keuangan daerah.

"Datanya berubah-ubah. Ini bukan hal sepele. Kalau basis datanya tidak jelas, sangat mungkin ada potensi pajak yang tidak masuk," ujarnya.

Iwan menegaskan, PPJ sendiri merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung dari konsumsi listrik masyarakat. "Tanpa data pelanggan yang akurat, penghitungan pajak berisiko meleset bahkan membuka ruang kehilangan pendapatan dalam jumlah besar," ucapnya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PLN setempat menyangkut inkonsistensi data tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat tekanan publik terhadap pentingnya transparansi, terutama dari badan usaha milik negara yang mengelola sektor vital.

"Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan hanya potensi PAD yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan dan pelayanan sektor energi di daerah," kata dia.

PPJ kini telah berubah nama serta konsep menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik berdasarkan Undang-Undang 1/2022 terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, efektif berlaku sejak tahun 2024.

PBJT Tenaga Listrik merupakan bentuk modernisasi dari PPJ dengan integrasi hukum lebih kuat dan kewajiban alokasi daerah secara lebih tegas mengingat alokasi penggunaan dana kini lebih ketat diatur oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan pajak ini untuk fasilitas penerangan jalan umum dan infrastrukturnya. Mengacu data Bapenda Kabupaten Bekasi, realisasi pencapaian PBJT Tenaga Listrik tahun 2026 mencapai Rp173,89 miliar hingga Minggu (19/4) pukul 16.00 WIB.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Jasa Raharja mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi, integrasi data, serta penguatan kolaborasi guna meningkatkan kepatuhan, efisiensi pemungutan, dan kualitas pelayanan publik.

"Pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, bertajuk "Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Menurutnya hal itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Agus menyebutkan, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal yakni intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber yang belum dioptimalkan, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi agar kinerja semakin meningkat.

Dia menilai, kehadiran berbagai pihak dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen bersama bahwa negara hadir dalam memastikan tata kelola pendapatan daerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menekankan, peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin menyampaikan, pihaknya berperan sebagai enabler atau fasilitator dalam mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.

"Jasa Raharja mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini," katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan.

"Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi bagaimana sistem yang kita bangun mampu menghadirkan kemudahan, keterhubungan, dan kepercayaan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui peran tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia.

Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan.

Upaya itu, sejalan dengan semangat transformasi digital yang didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan.

"Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati," tuturnya.

Ia juga menegaskan partisipasi pihaknya dalam rapat itu sebagai komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

"Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," kata Awaluddin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 mengalami sedikit hambatan menyusul penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Yossi Hervandi mengatakan hingga 31 Maret 2026 penyerapan belanja APBD Sumsel mencapai sekitar 10,27% atau Rp4,34 triliun dari total pagu sebesar Rp42,3 triliun.

Menurutnya, realisasi belanja tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai serta pengeluaran yang bersifat rutin.

"Belanja di 3 bulan ini memang masih didominasi oleh belanja-belanja rutin seperti air, listrik dan gaji pegawai," kata Yossi Hervandi, Rabu (1/4/2026).

Yossi menjelaskan, rancangan APBD 2026 sebenarnya telah disiapkan sejak Oktober 2025, termasuk untuk kebutuhan lelang dini dan sejumlah pekerjaan prioritas pada triwulan I/2026.

Namun, setelah keluarnya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, rancangan tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dan dibahas ulang bersama DPRD.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab realisasi belanja Sumsel selama 3 bulan pertama tahun ini masih didominasi oleh belanja rutin.

"Itu kenapa kita (Sumsel) agak terhambat, pekerjaan-pekerjaan yang kemarin kita sudah rencanakan dan diproyeksikan, karena ada penyesuaian tadi," kata Yossi.

Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID), belanja pegawai Sumsel terealisasi Rp3,44 triliun (18,65%), kemudian belanja barang dan jasa Rp636 miliar (6,23%), belanja modal Rp97,63 miliar (1,81%), dan belanja lainnya Rp168 miliar (2,04%).

Sementara itu, di tengah tekanan fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel juga belum sepenuhnya optimal.

Realisasi PAD hingga 31 Maret 2026 tercatat baru mencapai sekitar Rp1,29 triliun, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp992 miliar, retribusi daerah Rp15,22 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp166 miliar.

Oleh karena itu, Yossi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel bersama DPRD Sumsel telah membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah guna menggali potensi sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Seperti salah satunya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sekitar 4 juta wajib pajak, baru sekitar 1,7 juta yang aktif membayar," pungkasnya.