Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari menyambut positif kebijakan pemerintah yang melonggarkan ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Relaksasi tersebut dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan memiliki hunian pertama.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan kebijakan tersebut memberikan peluang bagi banyak masyarakat untuk memiliki rumah pertama mereka. Sebagai bank yang berkomitmen terhadap inklusi keuangan, Bank Nagari menilai kebijakan ini membuka peluang menjangkau segmen pasar yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penilaian risiko.

“Selama ini, salah satu tantangan yang masih kami hadapi dalam proses pengajuan KPR Subsidi adalah kendala pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau BI Checking. Sekarang, Alhamdulillah ada kabar baik dari kebijakan pemerintah,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Dia menyampaikan meskipun demikian, Bank Nagari akan selalu berusaha untuk memberikan solusi yang baik bagi masyarakat dengan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga nama baik dan reputasi terkait kelancaran pembayaran cicilan pinjaman, terutama kehati-hatian dalam mengambil pinjaman leasing kendaraan, peralatan elektronik, furnitur dan pinjaman online (pinjol).

“Ke depan kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat KPR Subsidi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk digital dan media sosial, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya Bank Nagari juga berupaya mempercepat proses persetujuan dan mempermudah proses administrasi bagi calon debitur KPR Subsidi, agar mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengajukan pembiayaan rumah.

Kemudian untuk memperkuat daya tarik pada 2026, Bank Nagari melakukan langkah proaktif yaitu program insentif berupa pemberian promo seperti KPR Berhadiah Peralatan Rumah Tangga untuk meringankan beban nasabah baru dalam mengisi rumah.

Gusti Candra bilang kebijakan ini diperkirakan akan menjadi daya ungkit yang sangat mendukung bagi peningkatan realisasi kinerja Bank Nagari dalam menyalurkan KPR Subsidi. Karena hal itu dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tercatat memiliki tunggakan di bawah Rp1 juta.

Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya terkendala di tahap awal (pre-screening), dengan kelonggaran dalam proses verifikasi SLIK dan BI Checking ini, maka Bank Nagari optimis dapat lebih banyak menjangkau dan memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan rumah pertama layak huni dengan proses mudah dan cicilan yang ringan.

“Kami berharap dengan kebijakan ini, volume penyaluran KPR Subsidi dapat meningkat secara signifikan,” ucapnya.

Targetkan Pertumbuhan KPR Subsidi hingga 15%

Dia menggarisbawahi, sebagai lembaga perbankan yang terus berkomitmen pada program pemerintah, Bank Nagari selalu berusaha menyalurkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) KPR Subsidi dengan tepat sasaran.

Pada 2026, Bank Nagari memperoleh kuota awal FLPP sebanyak 710 unit, termasuk layanan syariah. Hingga periode Januari–Maret 2026, realisasinya tercatat 21 unit, dan perseroan optimistis penyaluran akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

Selain itu, untuk pengajuan KPR Subsidi di Bank Nagari memiliki sebaran yang cukup merata di wilayah Sumatra Barat, namun 3 wilayah yang memiliki pengajuan tertinggi berada di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan wilayah lainnya adalah untuk Bank Nagari yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Menurutnya kedepan Bank Nagari menargetkan peningkatan pertumbuhan portofolio KPR Subsidi minimal 10-15% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, memanfaatkan relaksasi aturan SLIK untuk melakukan penetrasi ke sektor wiraswasta dan pekerja sektor informal (non-fixed income).

Selanjutnya Bank Nagari juga berkomitmen untuk terus memperluas jaringan dan meningkatkan layanan digital agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan KPR Subsidi.

“Minat masyarakat Sumatra Barat dalam mengajukan KPR Subsidi ke Bank Nagari sangat tinggi, terutama di kalangan masyarakat yang baru pertama kali ingin memiliki rumah,” ungkapnya.

Bahkan Bank Nagari melihat adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya memiliki rumah sendiri, serta program subsidi yang memudahkan mereka untuk mewujudkan impian tersebut.

Dengan adanya relaksasi aturan SLIK tersebut, Bank Nagari optimistis semakin banyak masyarakat di Sumatra Barat yang dapat mengakses pembiayaan rumah subsidi. Kebijakan ini diharapkan turut mempercepat kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian pertama yang layak.

Bisnis.com, PADANG — Di sebuah sudut kawasan Kalumbuk, Kota Padang, Sumatra Barat, seorang pedagang sederhana bernama Ja’far menjalani hari-harinya dengan tekun. Usianya telah melewati setengah abad, tetapi semangatnya seolah tak ikut menua.

Sejak 1996, Ja’far telah akrab dengan kerasnya dunia perdagangan. Dari hiruk-pikuk Jakarta hingga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya pada 2000, perjalanan panjang itu menempa dirinya menjadi sosok yang tangguh.

Kini, kesehariannya dihabiskan dengan mendorong sebuah gerobak berisi es rumput laut, soto Padang, dan martabak telur mini. Gerobak itu bukan sekadar alat berdagang, melainkan saksi bisu perjuangannya selama bertahun-tahun.

Di bawah langit Padang yang kadang terik, kadang mendung, Ja’far terus melangkah. Mendorong gerobaknya, menyapa pelanggan, dan menata harapan sedikit demi sedikit. Baginya, hidup bukan tentang seberapa tinggi naik, tapi seberapa kuat bertahan.

Selama ia masih mampu berdiri dan tangannya masih kuat mendorong gerobak dagangannya, Ja’far akan terus berjualan menjaga api harapan agar tetap menyala, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masa depan yang dia yakini masih ada

Dia memilih berjualan di sekitar kawasan perguruan tinggi, tak jauh dari rumahnya. Di sana, pelanggan utamanya adalah mahasiswa. Setiap hari, Ja’far berdagang, dengan harga untuk es rumput laut seharga Rp7.000, soto Padang Rp12.000, dan martabak mini Rp7.000.

Dari hasil itulah, dia menghidupi keluarganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Baginya, bisa membuat anaknya tetap bersekolah adalah kebahagiaan yang tak ternilai.

Dalam perjuangan itu, Ja’far tidak sendiri. Sang istri selalu setia mendampingi, ikut membantu meski usia juga tak lagi muda. Bersama, mereka menghadapi naik turunnya kehidupan dengan kesabaran yang tak tergoyahkan.

Namun, waktu tidak selalu berpihak. Seiring berkembangnya usaha kuliner di Padang, pelanggan Ja’far mulai berkurang. Banyaknya pelaku UMKM baru membuat persaingan semakin ketat. Gerobak yang dulu menjadi harapan, perlahan mulai rapuh dimakan usia. Di tengah penurunan pendapatan, kondisi itu menjadi beban tersendiri.

Dia sempat dilanda kegelisahan. Memperbaiki gerobak berarti mengorbankan kebutuhan keluarga. Sementara itu, dia juga harus menyisihkan penghasilan untuk membayar pinjaman KUR di Bank Nagari Syariah yang telah berjalan hampir tiga tahun.

Keadaan semakin sulit saat bencana alam melanda Padang pada November 2025. Usaha yang dijalaninya terdampak, pembeli pun semakin sepi, dan cicilan sempat tersendat.

Harapan Baru Datang

Melalui bantuan CSR dari Bank Nagari yang bekerja sama dengan Yayasan Rangkiang Peduli Negeri, Ja’far mendapatkan gerobak baru yang dikenal sebagai Gerobak Anak Nagari. Bantuan itu datang pada pertengahan 2025, tepat saat Ja’far hampir kehilangan pegangan.

Gerobak baru itu bukan sekadar pengganti yang lama. Dia adalah simbol harapan baru. Dengan alat dagang itu, Ja’far kembali bangkit, dia kembali mendorong langkahnya, menyusuri jalanan, menawarkan dagangannya dengan semangat yang tak pernah padam.

Bagi Ja’far, bantuan itu sangat berarti. Dia merasa tidak sendiri. Ada kepedulian yang menguatkan langkahnya untuk terus bertahan.

Meski demikian, Ja’far tetap hidup dalam kesederhanaan, dan bahkan dia enggan menyebutkan berapa penghasilannya. Baginya, yang terpenting adalah niat dan usaha. Dia percaya, selama bekerja dengan niat karena Allah, tidak ada usaha yang sia-sia.

“Yang penting cukup, kalau dikasih rezeki lebih, Alhamdulillah,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Dia bersyukur keluarganya tidak berada di garis kemiskinan dan dia bangga karena masih mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, bertahan saja sudah menjadi pencapaian luar biasa baginya.

Namun, Ja’far juga menyimpan harapan, agar perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM kecil bisa lebih besar terutama dalam hal modal usaha dan pendampingan menghadapi era digital. Baginya, teknologi memang memudahkan, tetapi tidak semua orang seusianya mampu mengikutinya dengan cepat.

Dia berpendapat seharusnya bantuan yang diberikan tidak berhenti sekali saja. Perlu ada pemantauan, agar usaha kecil seperti miliknya benar-benar bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, dia merasa bersyukur karena proses pengajuan pinjaman KUR berjalan lancar, sehingga dapat menambah modal usahanya.

Dia juga menyadari bahaya rentenir yang masih banyak berkeliaran yang justru menjerat pelaku usaha kecil hingga jatuh. Tapi berpegang teguh dengan imannya bahwa ada jalan untuk bisa mempertahankan usahanya itu.

Di balik program tersebut, CEO Yayasan Rangkiang Peduli Negeri (RPN), Zeng Wellf, menjelaskan bahwa bantuan gerobak memang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah ke bawah. Terutama mereka yang sebenarnya memiliki produk untuk dijual, namun belum memiliki sarana yang layak untuk berjualan.

Dikatakannya program Gerobak Anak Nagari yang didukung oleh Bank Nagari diharapkan mampu menjadi salah satu solusi nyata dalam mengangkat perekonomian pelaku UMKM di Kota Padang. Hal ini juga salah satu bentuk dukungan yang nyata dari Bank Nagari terhadap pelaku UMKM melalui program CSR.

Sinergi CSR Bank Nagari dan RPN

Kolaborasi antara RPN dan Bank Nagari bukanlah hal yang baru. Sebelum program ini berjalan, keduanya telah lebih dulu melaksanakan kegiatan sosial berupa khitanan massal bagi anak-anak di Padang pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kepedulian sosial dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi.

Ke depan, RPN masih terus menjalin komunikasi dengan Bank Nagari agar berbagai program kepedulian ini dapat terus berlanjut. Tidak hanya untuk mendukung UMKM, tetapi juga untuk kegiatan sosial lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyampaikan kehadiran Bank Nagari tidak hanya berfokus pada pembiayaan semata. Lebih dari itu, perbankan juga memiliki peran dalam mendorong kemajuan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.

Menurutnya, ketika sektor UMKM bergerak dan berkembang, maka secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. “Inilah yang menjadi dasar bagi Bank Nagari untuk terus menghadirkan program-program yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha kecil,” katanya.

Oleh karena itu, Bank Nagari menilai program Gerobak Anak Nagari layak untuk didukung melalui kerja sama dengan RPN. Selama ini, RPN dinilai telah banyak membantu Bank Nagari, khususnya dalam menyalurkan program CSR serta memperkenalkan Bank Nagari kepada masyarakat di berbagai daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank menengah di Indonesia telah merilis kinerja keuangan sepanjang 2025. Kinerja yang dilaporkan pun beragam, meskipun mayoritas mengalami pertumbuhan.

Pada tahun lalu, industri perbankan Tanah Air menghadapi sejumlah tantangan, baik dari global maupun internal, misalnya saja ketidakpastian akibat tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, daya beli masyarakat, hingga permintaan kredit yang belum optimal.

Beberapa bank kelas menengah yang telah merilis kinerja keuangan pada tahun lalu ada yang mengalami pertumbuhan, baik single maupun dobel digit, tetapi ada juga yang mengalami kontraksi.

Dari informasi yang dihimpun Bisnis, dari kelompok bank swasta peningkatan yang cukup tinggi dicatatkan oleh Bank Mega yang dimiliki oleh konglomerat Chairul Tanjung dengan kenaikan 28%. Sementara, Bank Lampung membukukan pertumbuhan hampir 100% dari sisi laba sepanjang tahun lalu.

Berikut rangkuman lengkapnya kinerja keuangan bank-bank menengah sepanjang 2025:

Bank Mega

PT Bank Mega Tbk. (MEGA) membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp3,36 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu naik 28% secara tahunan (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu Rp2,63 triliun.

Laba sebelum pajak (profit before tax/PBT) perseroan juga naik 28% YoY dari Rp3,26 triliun menjadi Rp4,16 triliun.

Corporate Secretary Bank Mega Christiana M. Damanik menyampaikan raihan laba tersebut ditopang oleh peningkatan Fee Based Income sebesar 54% menjadi Rp2,79 triliun dari posisi yang sama periode sebelumnya sebesar Rp1,82 triliun, dan langkah efisiensi yang dijalankan secara disiplin.

“Pencapaian ini merupakan suatu hal yang disyukuri oleh Bank Mega, karena mampu diraih di situasi kondisi perekonomian relatif cukup menantang,” kata Christiana dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Total aset bank milik konglomerat Chairul Tanjung itu juga mengalami peningkatan. Tercatat total aset perseroan meningkat 4% YoY menjadi Rp140,83 triliun. Tahun lalu, total aset Bank Mega sebesar Rp134,92 triliun.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Mega tumbuh 4% YoY menjadi Rp67,23 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64,65 triliun. Komposisi terbesar total kredit Bank Mega berasal dari sektor korporasi sebesar Rp46,30 triliun atau memiliki share sebesar 69%.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) Bank Mega mencapai Rp104,13 triliun, meningkat 14% YoY. Pada 2024, DPK yang dihimpun Bank Mega sebesar Rp91,67 triliun.

Bank Mantap

PT Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,58 triliun sepanjang 2025. Angka itu naik tipis sebesar 0,22% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp1,57 triliun.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, raihan laba Bank Mantap ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 6,51% YoY menjadi Rp3,66 triliun hingga akhir 2025. Pada tahun sebelumnya, pendapatan bunga bersih perseroan tercatat sebesar Rp3,44 triliun.

Pendapatan komisi juga turut menjadi penopang pertumbuhan laba sepanjang 2025. Bank Mantap mencatat pendapatan komisi perseroan meningkat 22,44% YoY, dari Rp206,12 miliar menjadi Rp252,36 miliar.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Mantap mencapai Rp50,53 triliun, naik 9,23% YoY dari tahun lalu yang sebesar Rp46,26 triliun. Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) perseroan menanjak 12,71% YoY menjadi Rp55,03 triliun dari tahun lalu Rp48,82 triliun.

Pertumbuhan DPK pada 2025 utamanya didorong oleh peningkatan simpanan deposito dan tabungan. Tercatat, simpanan deposito naik 12,76% YoY menjadi Rp42,20 triliun dan tabungan naik 19,48% YoY menjadi Rp12,39 triliun.

Sementara itu, simpanan giro menyusut dibanding 2024. Pada 2025, simpanan giro Bank Mantap turun 57,60% YoY menjadi Rp434,92 miliar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,02 triliun.

BTPN Syariah

PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) membukukan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 13,15% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1,20 triliun hingga akhir 2025. Pada 2024, perseroan meraup laba bersih senilai Rp1,06 triliun.

Dari sisi intermediasi, BTPS menyalurkan pembiayaan sebesar Rp10,35 triliun. Rasio keuangan Bank tetap kuat dengan Return on Assets (RoA) sebesar 7,2% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 57,7%.

Dana simpanan wadiah yang dihimpun perseroan juga tumbuh 7,27% YoY menjadi sebesar Rp2,27 triliun sepanjang 2025. Pada 2024, perseroan membukukan dana simpanan wadiah senilai Rp2,12 triliun.

Pertumbuhan dana simpanan wadiah BTPS ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh signifikan yakni 526,65% YoY menjadi Rp42,56 miliar dibanding tahun lalu Rp6,79 miliar. Simpanan tabungan juga meningkat 5,61% YoY, dari tahun lalu Rp2,11 triliun menjadi Rp2,23 triliun pada 2025.

BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah mencatatkan pertumbuhan kinerja profitabilitas sepanjang 2025, ditopang oleh peningkatan kualitas pembiayaan dan kenaikan pendapatan usaha. Laba bersih setelah pajak tercatat sebesar Rp212 miliar, tumbuh 15,4% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan paparan kinerja perusahaan, peningkatan laba bersih setelah pajak (profit after tax/PAT) tersebut sejalan dengan pertumbuhan margin laba yang mencapai Rp763,6 miliar pada 2025, naik 10,95% secara tahunan. Margin laba didorong oleh kenaikan financing income yang mencapai Rp937,9 miliar atau tumbuh 16,5% dibandingkan dengan 2024.

Kinerja rasio keuangan Bank BCA Syariah sepanjang 2025 menunjukkan ekspansi bisnis yang masih terjaga di tengah penguatan infrastruktur perusahaan.

Rasio intermediasi tercermin dari financing to deposit ratio (FDR) yang meningkat menjadi 85,5% pada 2025 dari 81,3% pada tahun sebelumnya, menandakan penyaluran pembiayaan yang semakin optimal dan berkualitas.

Sementara itu, rasio permodalan (CAR) berada di level 27,7%, meski turun dibanding 2024. Dari sisi profitabilitas, return on equity (ROE) tercatat meningkat menjadi 6,7% pada 2025 dari 5,9% pada tahun sebelumnya.

Adapun, return on assets (ROA) relatif stabil di level 1,5%. Di sisi efisiensi, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat sebesar 80,6% dan cost to income ratio (CIR) berada di level 63,0%.

Bank Lampung

PT Bank Lampung membukukan laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp205,31 miliar sepanjang 2025, melonjak 99,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp103,15 miliar.

Menurut laporan keuangan Bank Lampung yang diterbitkan Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (12/2/2026), pendapatan bunga tercatat sebesar Rp1,017 triliun, relatif stabil dibandingkan Rp1,016 triliun pada 2024 atau naik 0,06%.

Di sisi lain, beban bunga turun menjadi Rp375,72 miliar dari Rp468,44 miliar atau menurun 19,79%. Penurunan beban bunga tersebut mendorong pendapatan bunga bersih meningkat menjadi Rp641,60 miliar dari Rp548,22 miliar atau tumbuh 17,03%.

Adapun dari sisi intermediasi, Bank Lampung melaporkan kredit yang tumbuh 4,32% menjadi Rp7,51 triliun dari Rp7,2 triliun. Di sisi lain, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit turun 1,14% menjadi Rp154,07 miliar dari Rp155,84 miliar.

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito tercatat Rp8,28 triliun, meningkat 8,82% dibandingkan Rp7,61 triliun pada 2024.

Secara rinci, giro tumbuh 56,88% menjadi Rp1,77 triliun, sedangkan tabungan naik 1,01% menjadi Rp1,92 triliun. Deposito relatif stabil di Rp4,57 triliun atau naik 0,15% dari Rp4,57 triliun.

Dana murah atau CASA yang merupakan gabungan giro dan tabungan tercatat Rp3,7 triliun, meningkat 21,85% dibandingkan Rp3,04 triliun pada 2024. Adapun, total aset Bank Lampung per akhir 2025 tercatat Rp11,48 triliun, meningkat 9,72% dibandingkan Rp10,46 triliun pada 2024.

Bank Nagari

PT Bank Nagari membukukan laba sebesar Rp493,74 miliar (unaudited) sepanjang 2025. Capaian tersebut terkontraksi 8,24% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, meskipun laba menurun, perseroan masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Hal itu tercermin dari penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dari kondisi itu, Bank Nagari masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Buktinya, penyaluran KUR serta pembiayaan kepada UMKM menunjukkan kinerja tidak terlalu buruk,” ujar Gusti saat menyampaikan kinerja Bank Nagari Tahun 2025 di Padang, Senin (2/2/2026).

Penurunan laba juga disebabkan melambatnya kredit dan pembiayaan yang diberikan. Tercatat, pada periode ini kredit yang diberikan sebesar Rp25,27 triliun, turun 1,10% dibandingkan Desember 2024. Koreksi itu disebabkan belum optimalnya permintaan kredit seiring melemahnya daya beli dan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Gusti menjelaskan, perbankan memilih bersikap rasional dalam menyalurkan kredit dan tidak memaksakan pertumbuhan di tengah kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha yang belum pulih sepenuhnya, terutama akibat dampak bencana alam pada penghujung 2025.

“Kami dari perbankan bekerja saja rasional, dan tidak ingin memaksakan diri agar penyaluran kredit tetap berjalan, sementara kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha secara umum lagi tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) Bank Nagari tercatat sebesar Rp26,84 triliun atau tumbuh 0,58% dibandingkan Desember 2024. Menurut Gusti, pertumbuhan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat mengandalkan tabungan, di samping upaya menjaga keseimbangan dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari menyatakan 80% komposisi penyaluran kredit/pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 didominasi ke sektor UMKM dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa Bank Nagari menjadi perbankan penopang perekonomian di Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan dari pembukuan kinerja tahun 2025, untuk kredit/pembiayaan sebesar Rp25,27 triliun atau terkoreksi 1,10% dari Desember 2024.

“Penyebab hal ini terjadi, dikarenakan belum optimal permintaan kredit/pembiayaan seiring melemahnya daya beli, pertumbuhan ekonomi yang rendah,” katanya, dikutip dari data resmi Bank Nagari, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan melihat dari kinerja penyaluran itu, peran dari Unit Usaha Syariah (UUT) Syariah, maka untuk pembiayaan syariah itu sebesar Rp4,63 triliun dan tumbuh 14,66% dari Desember 2024.

“Kinerja syariah bertumbuh sangat baik, didorong oleh edukasi pemahaman masyarakat dalam mendapatkan layanan transaksi syariah. Bahkan secara nasional, UUS Bank Nagari menjadi salah satu perbankan yang memiliki kinerja yang baik,” ujarnya.

Gusti Candra mengatakan bila dilihat lebih rinci lagi, untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Bank Nagari tahun 2025 sebesar Rp1,38 triliun dengan jumlah 7.506 debitur. Hal ini terdiri dari penyaluran KUR konvensional Rp1,11 triliun kepada 5.861 debitur dan KUR syariah Rp265,82 miliar kepada 1.645 debitur.

“Jadi untuk kinerja tahun 2025, komposisi kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan produktif menurun menjadi 79,66%. Hal ini bisa terjadi, karena Sumbar dilanda bencana alam, dimana UMKM juga ikut merasakan dampaknya,” jelas dia.

Kemudian penyaluran KPR FLPP Bank Nagari sepanjang 2025, jumlah 548 unit dengan jumlah pinjaman Rp85,77 miliar. Dirut bilang penyaluran KPR FLPP ini juga menjadi perhatian yang serius bagi Bank Nagari, karena hal ini turut mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto yakni membangun 3 juta rumah.

Selain itu penyaluran kredit program SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan) juga menunjukan kinerja yang baik, dimana untuk penyaluran kredit SIMAMAK Januari sampai dengan Desember 2025 Rp10,774 miliar

“Untuk penyaluran SIMAMAK ini pagi subsidi bunga/margin sebesar Rp1,125 miliar,” tutupnya.

Dengan adanya kinerja sepanjang tahun 2025 yang terbilang memiliki tantangan yang cukup berat ini, Bank Nagari masih mampu menunjukan kinerja yang baik sepanjang tahun 2025 dan berhasil membukukan laba perusahaan sebesar Rp493,74 miliar (unaudited).

Namun dia mengakui bahwa laba itu terkontraksi -8,24%, dan penurunan laba perbankan ini, diungkapkannya terjadi hampir merata kepada seluruh perbankan, termasuk bagi bank pembangunan daerah (BPD).

“Tapi dari kondisi itu, Bank Nagari masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Buktinya, penyaluran KUR/pembiayaan kepada UMKM menunjukkan kinerja tidak terlalu buruk,” sebutnya.

Dia menjelaskan dari laba itu, dapat dilihat untuk total aset Bank Nagari sebesar Rp.33,61 triliun atau tumbuh 1,97% dari Desember 2024. Tekanan terbesar berada di kredit/pembiayaan sebesar Rp.25,27 triliun yang terkoreksi 1,10% dari Desember 2024, dikarenakan belum optimal permintaan kredit/pembiayaan seiring melemahnya daya beli, pertumbuhan ekonomi yang rendah.

“Kami dari perbankan bekerja saja rasional, dan tidak ingin memaksakan diri agar penyaluran kredit tetap berjalan, sementara kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha secara umum lagi tidak baik-baik saja, terutama adanya dampak bencana alam di penghujung tahun 2025. Jadi, kalau dipaksakan, perbankan berpotensi mengalami kerugian,” jelasnya.

Kemudian untuk dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp26,84 triliun atau tumbuh 0,58% dari Desember 2024. Gusti Candra bilang pertumbuhan ini dipengaruhi kondisi ekonomi yang mengharuskan masyarakat makan tabungan di samping pertumbuhannya diseimbangkan dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan (optimalisasi LDR).

“Kondis ini pun kami tidak mau memaksakan diri untuk menghimpun deposito yang banyak. Tapi kalau untuk tabungan dan giro, maka kami ambil semua,” tegasnya.

Oleh karena itu, adanya laba bersih yang diperoleh Bank Nagari sebesar Rp493,74 miliar itu, menunjukan bahwa kinerja perbankan mengalami tantangan yang cukup tinggi.

“Pada hari Jumat pekan lalu, kami pun melakukan rapat dengan OJK, dan ternyatakan OJK menyampaikan sebagian besar perbankan termasuk BPD tertekan pada 2025. Sedangkan Bank Nagari tidak terlalu buruk, tapi yang penting Bank Nagari masih memberikan kontribusi,” sebutnya.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari membukukan laba sebesar Rp493,74 miliar (unaudited) sepanjang 2025. Capaian tersebut terkontraksi 8,24% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, meskipun laba menurun, perseroan masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Hal itu tercermin dari penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dari kondisi itu, Bank Nagari masih mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. Buktinya, penyaluran KUR serta pembiayaan kepada UMKM menunjukkan kinerja tidak terlalu buruk,” ujar Gusti saat menyampaikan kinerja Bank Nagari Tahun 2025 di Padang, Senin (2/2/2026).

Penurunan laba juga disebabkan melambatnya kredit dan pembiayaan yang diberikan. Tercatat, pada periode ini kredit yang diberikan sebesar Rp25,27 triliun, turun 1,10% dibandingkan Desember 2024. Koreksi itu disebabkan belum optimalnya permintaan kredit seiring melemahnya daya beli dan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Gusti menjelaskan, perbankan memilih bersikap rasional dalam menyalurkan kredit dan tidak memaksakan pertumbuhan di tengah kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha yang belum pulih sepenuhnya, terutama akibat dampak bencana alam pada penghujung 2025.

“Kami dari perbankan bekerja saja rasional, dan tidak ingin memaksakan diri agar penyaluran kredit tetap berjalan, sementara kondisi ekonomi pelaku UMKM dan pelaku usaha secara umum lagi tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) Bank Nagari tercatat sebesar Rp26,84 triliun atau tumbuh 0,58% dibandingkan Desember 2024. Menurut Gusti, pertumbuhan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat mengandalkan tabungan, di samping upaya menjaga keseimbangan dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan.

“Kondisi ini pun kami tidak mau memaksakan diri untuk menghimpun deposito yang banyak. Tapi kalau untuk tabungan dan giro, maka kami ambil semua,” katanya.

Gusti menambahkan, laba bersih yang dicapai Bank Nagari mencerminkan tantangan perbankan yang cukup tinggi sepanjang 2025. Dalam rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pekan sebelumnya, disampaikan bahwa sebagian besar perbankan, termasuk bank pembangunan daerah, mengalami tekanan.

“Bank Nagari tidak terlalu buruk, tapi yang penting Bank Nagari masih memberikan kontribusi,” ujarnya.

Kontribusi laba tersebut juga ditopang oleh kinerja unit usaha syariah (UUS) Bank Nagari. Sepanjang 2025, share asset UUS terhadap induk mencapai 19,31%, meningkat dibandingkan 18,52% pada 2024.

Gusti menyebutkan, total aset syariah mencapai Rp6,49 triliun atau tumbuh 6,28% dibandingkan Desember 2024. Pembiayaan syariah tercatat Rp4,63 triliun, tumbuh 14,66%, sedangkan DPK syariah mencapai Rp4,91 triliun atau naik 3,62%. Dari kinerja tersebut, laba unit syariah mencapai Rp224,62 miliar atau tumbuh 15,43%.

“Kinerja syariah memang bertumbuh sangat baik, didorong oleh edukasi pemahaman masyarakat dalam mendapatkan layanan transaksi syariah,” kata Gusti.

Dengan capaian ini, aset Bank Nagari 2025 sebelum audit mencapai Rp33,61 triliun atau naik tipis 1,97%.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) telah resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan sejumlah perbankan termasuk dengan PT Bank Nagari yang merupakan perusahaan milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menegaskan komitmennya sebagai motor pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1). Proyek strategis yang menjadi prioritas Pemprov Sumbar ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan daya saing ekonomi wilayah.

“Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sindikasi telah dilakukan di Jakarta belum lama ini, dan ketika itu turut disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan adapun skema pembiayaan proyek ini dilakukan melalui kredit sindikasi yang melibatkan enam lembaga keuangan nasional, selain ada Bank Nagari, Hutama Karya juga turut melibatkan BNI, BRI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dari total fasilitas kredit Rp2,2 triliun itu, lanjut Candra, Bank Nagari mengambil porsi pembiayaan sebesar Rp209 miliar atau 9,5%, yang terbagi menjadi Rp100 miliar melalui skema pembiayaan konvensional dan Rp109 miliar melalui skema pembiayaan syariah.

“Besarnya kontribusi dari Bank Nagari adalah bukti nyata bahwa bank daerah mampu menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional yang berskala besar, membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat Sumbar,” sebutnya.

Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) dirancang sebagai proyek keberlanjutan yang akan menjadi ikon baru Sumbar, menyusul keberhasilan monumental proyek Kelok Sembilan yang telah memberikan efek ekonomi berantai, seperti peningkatan arus logistik, pertumbuhan aktivitas perdagangan, peningkatan kunjungan wisata, dan percepatan distribusi barang dan jasa.

Oleh karena itu, dengan kondisi Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal sebagai jalur dengan tingkat elevasi ekstrem dan rawan longsor, flyover ini akan memberikan manfaat besar sebagai jalur alternatif yang lebih aman, stabil, dan efisien bagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik.

“Jadi, dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi regional,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa partisipasi Bank Nagari adalah wujud nyata komitmen strategis terhadap pembangunan ekonomi Sumbar dan juga merupakan langkah strategis kami untuk memperkuat fondasi konektivitas dan daya saing ekonomi di Ranah Minang.

“Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagaimana Kelok Sambilan yang telah membuktikan dampak transformasinya terhadap ekonomi daerah. Bank Nagari akan selalu berada di garis depan untuk mendukung pembangunan Sumbar,” ucap dia.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli menambahkan bahwa kehadiran pembiayaan ganda, konvensional dan syariah, menunjukkan kesiapan Bank Nagari dalam mendukung proyek strategis pemerintah dengan pendekatan pembiayaan yang komprehensif.

“Kontribusi kami dalam skema konvensional dan syariah mencerminkan kemampuan Bank Nagari dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan sesuai kebutuhan proyek. Kami memastikan bahwa dukungan ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi Sumbar yang inklusif, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang. Keterlibatan ini adalah bukti bahwa bank daerah mampu berperan besar dalam proyek infrastruktur skala nasional,” kata dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya penandatanganan pembiayaan sindikasi ini. Dia menegaskan, penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek KPBU Flyover Panorama I merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar, sekaligus wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor perbankan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan Flyover Panorama I dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana.

“Proyek ini kami pandang sebagai salah satu simpul penting dalam penguatan jaringan logistik dan pariwisata Sumbar,” ungkapnya.

Langkah Krusial

Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan penandatanganan pembiayaan sindikasi ini merupakan langkah krusial yang menandai keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang telah lama dibutuhkan pengguna jalan dan pelaku logistik di Sumbar.

“Dengan struktur pembiayaan sindikasi ini, HPSL memiliki landasan yang lebih kuat untuk memasuki fase konstruksi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana,” kata Michael.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi tersebut menegaskan bahwa PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik telah memasuki tahapan penting menuju fase percepatan konstruksi Flyover Panorama I, sehingga proyek ini akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, dua pusat pertumbuhan utama di Sumbar.

“Flyover dirancang sebagai solusi atas kondisi ekstrem Sitinjau Lauik, terutama tikungan tajam dan kemiringan curam, yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan salah satu hambatan utama arus logistik,” jelasnya.

Kehadiran flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, memperlancar distribusi barang, serta memudahkan mobilitas masyarakat, serta juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumbar.

Menurutnya melalui penandatanganan pembiayaan sindikasi ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembangunan nasional, perbankan nasional, dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sinergi multipihak ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik sebagai Badan Usaha Pelaksana berkomitmen menjalankan proyek ini dengan standar terbaik, integritas tinggi, dan kesiapan penuh.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menyampaikan bahwa program Entrepreneur Hub Finance menjadi salah satu pendorong penting dalam upaya mencapai target rasio wirausaha nasional sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Ia menilai, program tersebut berhasil memperluas akses pembiayaan serta memperkuat ekosistem wirausaha di Indonesia sepanjang 2025.

Program Entrepreneur Hub Finance merupakan inisiatif strategis yang menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, investor, serta mitra strategis melalui berbagai kegiatan seperti workshop, coaching clinic, hingga expo.

Inisiatif dari Deputi Kewirausahaan ini dirancang untuk membuka ruang kolaborasi dan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif.

"Program ini hadir untuk memastikan para pelaku UMKM dan wirausaha memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah, luas, dan sesuai kebutuhan mereka agar mampu berkembang dan naik kelas," ujar Siti Azizah.

Asisten Deputi Perluasan Pembiayaan Wirausaha, Ginda P. Siregar menambahkan, sepanjang 2025, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis.

Pertama, menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tiga lembaga pembiayaan alternatif seperti Alami Fintek Sharia, Bizhare, dan LBS Urun Dana.

Kedua, memperkuat kolaborasi antara lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan agregator, termasuk PKS PIP-Pemerintah Kota Batu dan kerja sama Elevarm-BRI.

Adapun program ini diimplementasikan melalui tiga model kegiatan utama:

1. Entrepreneur Hub Finance Talk - peningkatan literasi keuangan dan sosialisasi model pembiayaan.

2. Entrepreneur Hub Conventional Financing - perluasan akses pembiayaan perbankan, termasuk KUR dan kredit komersial.

3. Entrepreneur Hub Innovative Financing - penyediaan pembiayaan alternatif non-bank untuk kebutuhan UMKM yang lebih spesifik dan fleksibel.

Hingga November 2025, program ini telah mendampingi 2.620 wirausaha dalam proses pengajuan pembiayaan dan berhasil menyalurkan dana sebesar Rp149,8 miliar kepada 279 wirausaha.

Program ini turut melibatkan tiga lembaga pembiayaan alternatif, lima bank (BRI, BSI, bjb, Bank Nagari, dan bank jatim) serta PIP, dengan jangkauan ke 12 provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Siti Azizah menegaskan bahwa capaian tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring berjalannya proses pembiayaan yang masih berlangsung.

"Entrepreneur Hub Finance membuktikan bahwa kolaborasi yang tepat mampu membuka peluang baru bagi UMKM. Dampaknya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada kualitas pertumbuhan wirausaha Indonesia," tambahnya.

Adapun program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, literasi keuangan, dan pendampingan wirausaha secara berkelanjutan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya Kementerian UMKM untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan mewujudkan ekosistem wirausaha yang inklusif serta berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Nagari mencatat 1.546 nasabah yang terimbas bencana banjir. Bank daerah asal Sumatra Barat itu menegaskan kesiapan mengikuti kebijakan Presiden Prabowo Subianto ihwal relaksasi hingga penghapusan utang KUR bagi petani korban bencana. Debitur terdampak berasal dari layanan konvensional maupun syariah di wilayah terdampak.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Bank Nagari Gusti Chandra memerinci jumlah tersebut berasal dari nasabah konvensional maupun syariah. Sebanyak 1.314 nasabah terdampak di Bank Nagari Konvensional dan sisanya 232 nasabah Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari.

Gusti mengatakan mayoritas nasabah, baik konvensional maupun syariah, bergerak di sektor UMKM. Terbanyak merupakan debitur KUR di sektor pertanian, perdagangan, industri kecil, dan jasa-jasa. Kelompok tersebut selama ini menjadi penopang ekonomi warga sehingga gangguan akibat banjir berpotensi menekan keberlanjutan usaha kecil.

Di luar pelaku UMKM, Bank Nagari juga menemukan debitur lain yang ikut terimbas. Bank Nagari mencatat terdapat debitur yang berasal dari para pegawai pemerintah dan perusahaan serta sektor perumahan. Dengan demikian, dampak bencana menjalar ke berbagai lapis kegiatan ekonomi masyarakat.

Gusti memastikan pihaknya siap melaksanakan kebijakan presiden dan pemerintah terkait relaksasi yang akan diberikan kepada petani penerima KUR yang terdampak bencana. “Kami menunggu arahan dan kebijakan terhadap kondisi bencana alam dimaksud,” ujar Gusti kepada Republika, Selasa (8/12/2025).

Bank Nagari terus melakukan pemetaan debitur terdampak sebagai landasan penanganan. Bank Nagari, lanjut Gusti, secara aktif melakukan pendataan/mapping dan identifikasi terhadap debitur yang terdampak bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemetaan tersebut disiapkan agar penyaluran keringanan kredit tepat sasaran dan selaras dengan ketentuan regulator.

Ihwal restrukturisasi, Gusti menegaskan langkah Bank Nagari tetap merujuk aturan otoritas. Ia menegaskan kebijakan restrukturisasi kredit Bank Nagari saat ini berpedoman kepada POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Bank Umum. Di sisi lain, Bank Nagari terus melakukan koordinasi dengan pihak OJK terkait hal tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. “Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo memberikan keterangan pers di sela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Ahad (7/12/2025).

Prabowo menyebut penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeur. Sehingga petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman. “Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” ucap Presiden.

Presiden juga menjelaskan percepatan pemulihan di lokasi banjir dan longsor terus dikebut, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan kembali dibuka dalam satu hingga dua pekan. Presiden juga menerima laporan mengenai sejumlah bendungan yang mengalami kerusakan serta sawah-sawah warga yang terdampak, sehingga pemulihan pertanian menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Bisnis.com, PADANG - Kebijakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk melibatkan himpunan bank milik negara (Himbara) turut sukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut menarik minat PT Bank Nagari.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan terkait adanya kebijakan dari Menkeu Purbaya itu, BPD Sumbar memahami terkait kepercayaan pemerintah pusat dalam pelaksanaan MBG kepada bank-bank Himbara. Namun, Bank Nagari sebagai bagian dari jaringan BPD juga siap berkolaborasi dengan pemerintah.

“Kami sangat senang bisa ikut terlibat dalam menyukseskan program MBG ini di tingkat daerah,” katanya, Rabu (19/11/2025).

Dia menyebutkan sebagai bentuk keseriusan itu, Bank Nagari juga telah melakukan pertemuan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.

Tidak berakhir pada pertemuan itu saja, lanjutnya, bahkan perbankan kebanggan masyarakat Sumbar ini telah menyurati BGN untuk audiensi dan menindaklanjuti rencana penawaran kerjasama dengan Bank Nagari.

“Jadi kami juga sudah bertemu dengan BGN, kemudian juga dilanjutkan pertemuan dengan legislator asal Sumbar untuk mendorong agar program ini bisa melibatkan Bank Nagari,” ujarnya.

Sebagai informasi, Bank Nagari telah memiliki berbagai produk pembiayaan yang sejalan dengan semangat MBG, terutama mendukung UMKM, koperasi, serta sektor-sektor produktif di Sumbar.

Kemudian untuk saat ini, beberapa pengelola penyaluran MBG di Sumbar sudah menjadi bagian dari nasabah Bank Nagari. Namun, terkendala dengan arus kas yang berasal dari bank Himbara.

Menurutnya kondisi ini untuk penilaian analisa pembiayaan terhadap keuangan sumber pembayaran tidak melalui Bank Nagari.

Oleh karena itu, ke depan Bank Nagari berharap agar pelaksanaan kerjasama antara BGN bersama perbankan, bisa diperluas, sehingga BPD bisa ikut terlibat, termasuk Bank Nagari.

“Supaya pelaksanaannya bisa lebih merata dan menyentuh pelaku usaha di daerah, kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat, untuk menjadi bagian dari ekosistem keuangan dan pembiayaan nasional,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan sukuk daerah. Rencananya, penerbitan sukuk daerah tersebut akan dilakukan pada 2027.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan penerbitan sukuk ini merupakan langkah strategis untuk membuka sumber pembiayaan baru bagi pembangunan daerah. “Kalau tidak dibuat, bagaimana daerah mencari sumber pembiayaan baru? Pilihannya adalah sukuk dan wakaf,” ujar Mahyeldi di Jakarta, Selasa (12/11/2025).

Ia menambahkan, administrasi penerbitan sukuk daerah Sumbar sudah disiapkan dan direncanakan terbit pada awal 2027. Penerbitan sukuk ini juga diharapkan memperkuat posisi Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dominan.

“Sesuai undang-undang, kepemilikan kita di Bank Nagari bisa mencapai 51 persen. Dengan begitu, BUMD kita harus menjadi pemain utama,” ujar Mahyeldi.

Rencana penerbitan sukuk ini akan bernilai Rp 1 triliun dan terbuka untuk kalangan ritel maupun korporasi. Menurut Mahyeldi, sudah ada sejumlah peminat, baik perorangan maupun lembaga.

Selain sukuk, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) juga tengah membidik pembiayaan melalui wakaf. Mahyeldi menjelaskan, umat Islam memiliki potensi besar dalam hal wakaf.

Namun, selama ini wakaf umumnya hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan madrasah. Padahal, potensi wakaf bisa dikembangkan jauh lebih luas.

“Potensi wakaf nasional mencapai sekitar Rp 300 triliun. Kalau dikelola dengan baik, lembaga wakaf bahkan bisa melebihi kekuatan negara, karena asetnya terus bertambah. Sekarang, bagaimana kita memberdayakan potensi besar ini,” katanya.

Dana hasil sukuk dan wakaf tersebut akan diarahkan untuk pembangunan rumah sakit, sektor pertanian, dan pengembangan hilirisasi industri. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurutnya, sukuk daerah dan wakaf produktif bisa menjadi solusi konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah pusat. “Melalui sukuk dan wakaf, kita bisa lebih leluasa mengatur pembiayaan sendiri,” tutur Mahyeldi.

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang dan Bank Nagari menandatangani perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan pada sektor lingkungan.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar menyampaikan bahwa salah satu wujud nyata kolaborasi kedua perusahaan adalah penyerahan bantuan satu unit mesin pencacah sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.

“Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, mendorong ekonomi sirkular berbasis lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah yang produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya hasil pencacahan sampah nantinya akan dimanfaatkan PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif atau Alternative Fuel and Raw Material (AFR) di pabrik. Langkah tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi menuju energi bersih serta pengurangan emisi karbon di sektor industri.

“Selain mendukung program lingkungan, PT Semen Padang juga berkomitmen mendukung program unggulan Pemerintah Kota Padang, Padang Rancak, yang digagas oleh Wali Kota Padang Fadly Amran. Program ini sejalan dengan semangat kami untuk mewujudkan kota yang bersih, aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar Pri.

Dia menyampaikan seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Pemerintah RI, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi produk, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Jadi kolaborasi ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah RI dimana program tersebut terus berupaya menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi PT Semen Padang sebagai pelopor industri semen hijau di Indonesia,” jelasnya.

Dikatakannya adanya sinergi antara dunia usaha, lembaga keuangan, dan olahraga yakni Semen Padang FC menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan citra positif bagi daerah.

“Sinergi dan kolaborasi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah menjadi pondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Chandra mengatakan kolaborasi antara Bank Nagari dan PT Semen Padang diharapkan dapat membuka peluang baru yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Melalui CSR ini, kami menyerahkan satu unit mesin pencacah sampah kepada DLH Kota Padang untuk mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan dan green energy,” katanya.

Dia menegaskan komitmen Bank Nagari untuk melanjutkan sponsorship terhadap Semen Padang FC sebagai klub kebanggaan Sumbar. Sehingga kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud komitmen bersama dua institusi besar di Sumbar.

Menurutnya PT Semen Padang merupakan perusahaan semen tertua di Asia Tenggara, sementara Bank Nagari adalah bank terbesar di Sumbar dengan pangsa pasar 40%.

“Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat posisi keduanya menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujar Gusti.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari menyatakan keinginannya agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mempercayakan ke perbankan kebanggaan masyarakat Sumatra Barat ini untuk penempatan dana pemerintah.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan keinginan dari perbankan ini karena melihat telah adanya kebijakan dari Menkeu Purbaya memilih bank pembangunan daerah (BPD) yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim yang dipercaya untuk menempatkan dana pemerintah.

“Jadi, memang kami ada rencana untuk melakukan lobi ke pusat untuk mendapatkan dana tersebut,” katanya, Jumat (31/10/2025).

Dia menjelaskan untuk menjalankan rencana ini, Bank Nagari tidak hanya bergerak sendiri, tetapi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Pemprov Sumbar.

Selain berkoordinasi dengan pemda, Bank Nagari juga mengikutsertakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk melakukan ke Kemenkeu agar BPD di daerah lainnya bisa mendapatkan kesempatan penempatan dana pemerintah itu. “Keberadaan penempatan dana ini, tentu akan sangat mendongkrak kinerja dari BPD, seperti halnya Bank Nagari,” sebutnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menempatkan dana pemerintah ke BPD. Sebagai permulaan, dia memilih Bank Jakarta dan Bank Jatim karena fundamentalnya kuat. Purbaya mengaku akan kembali menarik dana pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia.

Menurutnya, pemerintah masih punya sekitar Rp270 triliun dana yang terparkir di bank sentral. "Ancar-ancar saya, Rp5 triliun-Rp10 triliun per bank,” katanya.

Purbaya mengakui bahwa sempat menyatakan akan menempatkan Rp10 triliun - Rp20 triliun ke Bank Jakarta. Kendati demikian, angka hanya untuk satu BPP, jika ada dua BPD maka masing-masing mendapatkan Rp5 triliun - Rp10 triliun sehingga totalnya tetap Rp10 triliun - Rp20 triliun.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan penempatan bank di BPD akan lebih cepat terserap ke UMKM hingga koperasi, tidak seperti bank-bank Himbara.

"Jadi Bank Jatim itu punya provinsi, ada BPD-BPD [lain]. Di sini kalau ditambah, dia bisa nyalurin ke BPD-BPD yang lain, sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau UMKM. Rupanya kalau di bank Himbara itu enggak langsung menyebar ke sana, masih lama. Saya pikir tadinya market-nya cepat, tapi ternyata lama. Ya enggak apa-apa. Kalau gitu kita coba intervensi langsung," jelasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga meyakini BPD tidak akan rugi apabila menerima dana dari pemerintah. Alasannya, tingkat bunga yang diberikan pemerintah untuk penempatan dana ditetapkan sebesar 80% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Saat ini (7/10), BI Rate di level 4,75% sehingga 80%-nya sekitar 3,8%. Artinya, bunga yang diberikan pemerintah kepada bank tempat dana itu disimpan sekitar 3,8%. “Jadi lebih murah dibanding pasar [dari bunga deposito atau pinjaman di pasar uang antarbank atau sumber dana lainnya]. Dia pasti lebih untung," ujar Purbaya.

Dia mengaku siap menambah dana pemerintah di BPD selain Bank Jakarta dan Jatim asalkan kinerjanya bagus, yang terlihat dari permintaan dan kemampuan penyaluran kredit yang kuat.