Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penerbitan obligasi ataupun sukuk daerah adalah momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat (TKD).

"Obligasi daerah, menurut hemat kami, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi segenap daerah mempersiapkan diri dan untuk menerbitkan obligasi daerah," beber Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Surabaya, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pascaberjalannya otonomi daerah pada tahun 2004, banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalukan pemotongan TKD sempat membuat para kepala daerah terkejut dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.

"Transfer DAU, DAK-nya banyak yang dipotong, tapi kan life must go on. Kita tidak boleh bersedih hati dan berhenti berkarya. Salah satu alternatif untuk membiayai kegiatan kita ini adalah lewat obligasi daerah," bebernya.

Oleh sebab itu, penerbitan obligasi daerah saat ini merupakan langkah realistis yang sudah tepat dilaksanakan saat ini. Melchias menegaskan instrumen pembiayaan tersebut juga telah lazim digunakan di berbagai negara.

Dia memaparkan sebanyak 18 negara telah menerapkan obligasi daerah dengan tingkat gagal bayar yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1%, jauh di bawah kredit bermasalah perbankan yang berada pada kisaran 2%—5%.

"Kalau ini didukung oleh seluruh fraksi di DPR, tentu prosesnya tidak terlalu lama karena kita sudah punya Undang-Undang Surat Utang Negara. Itu tidak tidak jauh berbeda. Hanya kita lakukan sedikit perbaikan karena ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Melchias pun berharap rancangan undang-undang mengenai surat utang atau obligasi daerah tersebut dapat segera disahkan secepatnya tahun ini guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan sebesar 8% melalui pembiayaan alternatif, sekaligus menjadi instrumen investasi bagi para investor lokal.

Lebih lanjut, Melchias mengutip kajian akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang menyebut potensi penerbitan obligasi daerah di Jawa Timur diperkirakan dapat mencapai Rp4,7 triliun hingga Rp5 triliun, sehingga diprakirakan dapat memacu kencang roda perekonomian daerah.

"Apalagi di Surabaya, Jawa Timur ini kan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Daripada uangnya ditaruh di tempat lain, lebih bagus dia beli obligasi daerahnya Jawa Timur untuk membangun kampung halamannya sendiri," katanya.

Mengenai pengawasan, Melchias menyatakan aktivitas jual-beli dana obligasi daerah akan diawasi secara ketat melalui penilaian neraca keuangan daerah oleh berbagai instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga audit auditor independen pasar modal di bawah penguasaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak terlalu mudah orang untuk menyalahgunakan dana yang diterbitkan, yang didapat dari penggunaan obligasi karena sebelum menerbitkan obligasi akan ada yang namanya prospektus, dan dalam prospektus itu tujuan penggunaan dananya itu kita dimonitor ketat," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan sukuk daerah. Rencananya, penerbitan sukuk daerah tersebut akan dilakukan pada 2027.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan penerbitan sukuk ini merupakan langkah strategis untuk membuka sumber pembiayaan baru bagi pembangunan daerah. “Kalau tidak dibuat, bagaimana daerah mencari sumber pembiayaan baru? Pilihannya adalah sukuk dan wakaf,” ujar Mahyeldi di Jakarta, Selasa (12/11/2025).

Ia menambahkan, administrasi penerbitan sukuk daerah Sumbar sudah disiapkan dan direncanakan terbit pada awal 2027. Penerbitan sukuk ini juga diharapkan memperkuat posisi Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dominan.

“Sesuai undang-undang, kepemilikan kita di Bank Nagari bisa mencapai 51 persen. Dengan begitu, BUMD kita harus menjadi pemain utama,” ujar Mahyeldi.

Rencana penerbitan sukuk ini akan bernilai Rp 1 triliun dan terbuka untuk kalangan ritel maupun korporasi. Menurut Mahyeldi, sudah ada sejumlah peminat, baik perorangan maupun lembaga.

Selain sukuk, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) juga tengah membidik pembiayaan melalui wakaf. Mahyeldi menjelaskan, umat Islam memiliki potensi besar dalam hal wakaf.

Namun, selama ini wakaf umumnya hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan madrasah. Padahal, potensi wakaf bisa dikembangkan jauh lebih luas.

“Potensi wakaf nasional mencapai sekitar Rp 300 triliun. Kalau dikelola dengan baik, lembaga wakaf bahkan bisa melebihi kekuatan negara, karena asetnya terus bertambah. Sekarang, bagaimana kita memberdayakan potensi besar ini,” katanya.

Dana hasil sukuk dan wakaf tersebut akan diarahkan untuk pembangunan rumah sakit, sektor pertanian, dan pengembangan hilirisasi industri. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurutnya, sukuk daerah dan wakaf produktif bisa menjadi solusi konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah pusat. “Melalui sukuk dan wakaf, kita bisa lebih leluasa mengatur pembiayaan sendiri,” tutur Mahyeldi.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan terkait rencana penerbitan sukuk daerah sebesar Rp1 triliun sebagai langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dari pembahasan itu sesuai dari berbagai arahan dari DJPK, salah satunya tentang mekanisme penerbitan sukuk daerah.

Adapun, untuk dana hasil penerbitan nantinya akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumbar dan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur di Bumi Nagari.

“Kami melihat BUMD yakni Bank Nagari bisa bekerjasama dengan Pemprov Sumbar dalam pengelolaan sukuk daerah ini. Makanya, skema transaksi yang digunakan adalah Ijarah atau sewa, sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).

Mahyeldi menyebutkan penerbitan sukuk daerah ini sebagai salah satu terobosan fiskal untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Jadi Sumbar perlu punya inovasi dan cara-cara kreatif untuk menggerakkan pembangunan. Salah satunya lewat sukuk ini,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari peraturan pemerintah, peraturan OJK, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.

“Tim Sembilan sudah kami bentuk, diketuai langsung oleh Kepala Bappeda. Tim ini akan menyiapkan teknis pelaksanaan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Dari hasil pembahasan, lanjut Mahyeldi, semua pihak yang terlibat menyatakan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang direncanakan akan segera dilaksanakan.

Target Terbitkan Sukuk Daerah Rp1 Triliun

Skema usulan sukuk daerah Pemprov Sumbar estimasi kupon 10%, total dana penerbitan Rp1 triliun dengan rincian Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMD (Unit Syariah Bank Nagari). Sementara itu, Rp250 miliar untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar, Bukittinggi.

Nantinya, hasil penerbitan sukuk akan masuk ke komponen pendapatan pembiayaan APBD Sumbar dan pemanfaatan dividen.

Dengan demikian, lanjutnya, untuk dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur daerah serta pembayaran kupon kepada investor.

Dikatakannya dengan dukungan penuh dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, dan lembaga terkait lainnya, Pemprov Sumbar optimistis penerbitan sukuk daerah ini akan menjadi langkah baru dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.

“Saya berharap rencana ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami harapkan yakni berdampak kepada pembangunan infrastruktur, bisa terlaksana dengan tepat sasaran pula,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki kapasitas atau kondisi fiskal yang sehat. Selain itu, penggunaan dana dari obligasi daerah harus diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, bukan untuk belanja rutin yang bersifat konsumtif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025), menjelaskan bahwa ketentuan yang harus dipenuhi pemerintah daerah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87 Tahun 2024.

“Pengaturan ini dapat mencegah terjadinya risiko gagal bayar maupun risiko sistemik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat kredibilitas pasar obligasi daerah di Indonesia,” kata Inarno.

Dalam prosedurnya, pemerintah daerah yang berencana melakukan Penawaran Umum Obda/Sukda wajib menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.

Salah satu dokumen utama yang harus dilampirkan dalam pernyataan pendaftaran yakni persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana penerbitan obligasi daerah (Obda) atau sukuk daerah (Sukda).

“Dalam melakukan penelaahan atas dokumen Pernyataan Pendaftaran tersebut, OJK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa penerbitan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tujuan penggunaan dana telah ditetapkan secara jelas,” kata Inarno.

Adapun Kemenkeu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fiskal daerah dan rencana penggunaan dana sebelum memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa penerbitan obligasi atau sukuk daerah telah memenuhi ketentuan dalam PMK Nomor 87 Tahun 2024.

Salah satu persyaratan yang termuat dalam PMK Nomor 87 Tahun 2024 yaitu kewajiban pemenuhan rasio kemampuan keuangan (debt service coverage ratio/DSCR) minimal 2,5 kali. Hal ini untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok utang.

Syarat lain yakni pembatasan pembiayaan utang daerah maksimum 75 persen dari pendapatan dari APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2024, untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Selanjutnya, kewajiban pengalokasian dana cadangan pelunasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kemampuan bayar daerah terjamin tanpa mengganggu belanja prioritas.