Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.

Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.

Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.

"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.

IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.

Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah. Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.

Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan. "Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.

Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional. "Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.

Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.
Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.
Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.
"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.
IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.
Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.
Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah.

Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.
Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Bernilai Tambah

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.

"Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.
Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.
Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.
Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.
Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (*)

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, memperkuat penerapan tata kelola berintegritas sebagai fondasi utama dalam mendorong hilirisasi mineral nasional. Perusahaan menempatkan tata kelola berkelanjutan sebagai prasyarat penciptaan nilai tambah sumber daya mineral secara optimal di seluruh rantai bisnis Grup MIND ID.

Penguatan tata kelola dijalankan melalui berbagai program strategis yang mencakup integritas bisnis, tanggung jawab sosial dan pemenuhan hak asasi manusia, pengelolaan lingkungan, serta ketahanan kinerja keuangan. Pendekatan ini diterapkan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan di seluruh entitas anggota Grup.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan bahwa tata kelola berintegritas dan berkelanjutan menjadi landasan perusahaan dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang.

“Tata kelola berintegritas dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi kami untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta keberlanjutan bisnis MIND ID bersama seluruh anggota Grup,” ujar Pria di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Komitmen tersebut turut tercermin melalui penilaian independen. MIND ID meraih penghargaan Tempo Integrity, Sustainability, and Transparency (INSTAR) 2025 dengan level Committed sebagai tolok ukur penerapan integritas, keberlanjutan, dan ketahanan korporasi.

Ajang Tempo INSTAR diselenggarakan oleh Tempo Media Group bekerja sama dengan Transparency International Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap empat aspek utama, yakni tata kelola bisnis, tanggung jawab sosial dan pemenuhan HAM, pengelolaan lingkungan, serta kinerja dan ketahanan keuangan perusahaan.

Dalam aspek tata kelola, MIND ID dinilai mampu mengimplementasikan program pencegahan tindak pidana korupsi serta pengelolaan konflik kepentingan secara konsisten di lingkungan internal. Upaya ini dinilai memperkuat ekosistem bisnis yang transparan dan akuntabel sebagai penopang agenda hilirisasi mineral nasional.

Pada dimensi sosial, MIND ID mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia bagi karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Implementasi dilakukan melalui perlindungan hak pekerja, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan dampak sosial secara berkelanjutan.

Keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama. MIND ID mengacu pada standar internasional ISO 45001 dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, dengan target zero fatality serta perbaikan berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan operasional.

Di bidang lingkungan, perseroan menjalankan pengelolaan air, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah yang berorientasi pada keseimbangan ekosistem di sekitar area operasi. Pendekatan ini memperkuat kesinambungan industri ekstraktif di tengah tuntutan transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi ketahanan korporasi, MIND ID mencatatkan kinerja keuangan yang sehat melalui pengelolaan pendapatan, aset, dan profitabilitas secara berkelanjutan. Tata kelola berintegritas diposisikan sebagai penggerak utama hilirisasi mineral sekaligus penopang keberlangsungan bisnis jangka panjang Grup MIND ID.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) ditetapkan sebagai The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG), Selasa (25/11) di Jakarta.

Dalam ajang itu, BNI meraih predikat Perusahaan Kategori Sangat Tepercaya, yang mencerminkan kapabilitas perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola modern dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

"Kami berterima kasih kepada IICG dan SWA Media Grup atas predikat The Most Trusted Companies. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa langkah transformasi tata kelola yang dijalankan BNI mendapatkan pengakuan positif dan memotivasi kami untuk terus memperkuat penerapan GCG ke depan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

IICG menilai, transformasi BNI berhasil memperkuat fondasi tata kelola melalui pengembangan solusi ekosistem bisnis digital, peningkatan daya saing di pasar global, serta penguatan manajemen risiko dan operasional secara menyeluruh. Upaya tersebut menjadi bagian integral dari strategi BNI untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Selain itu, BNI juga terus mengadakan pembaruan pada platform teknologi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memperluas proposisi layanan pada segmen ritel, komersial, wholesale, hingga global banking. Transformasi ini diarahkan untuk menjadikan BNI sebagai institusi perbankan dengan standar layanan dan tata kelola yang kompetitif secara internasional.

Okki menegaskan, transformasi yang dijalankan bukan semata berfokus pada pertumbuhan, tetapi pada keberlanjutan jangka panjang.

"BNI kini bertransformasi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan keberlanjutan, efisiensi, serta customer experience yang semakin baik," ujarnya.

Perseroan meyakini, implementasi GCG yang kuat dan konsisten di seluruh lini organisasi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, sekaligus memastikan pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang.

Dengan pencapaian terbaru ini, BNI memperkuat posisinya sebagai salah satu bank dengan tata kelola terbaik di Indonesia. Untuk itu, BNI menyatakan komitmen terus meningkatkan standar GCG sesuai tuntutan industri dan harapan publik.