Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menekan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di dalam negeri. Pelaku usaha menilai kenaikan harga pada kisaran 5%–10% menjadi langkah yang sulit dihindari di tengah dinamika pasar energi global.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan langkah yang wajar di tengah tekanan global akibat memanasnya konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan utama dalam penentuan harga BBM di dalam negeri. Dia menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar energi global yang saling terhubung.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan harga minyak jenis Brent yang telah bergerak di kisaran US$100 hingga US$115 per barel, bahkan sempat lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz, memberi tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri. Kondisi ini membuat ruang penyesuaian harga semakin terbuka apabila tren tersebut bertahan.

Saat ini, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter. Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Anggawira menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang masih tergolong wajar berada pada kisaran 5% hingga 10%. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan penyesuaian secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM nonsubsidi berada di kisaran 5–10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.

Dari sisi dunia usaha, lanjut Anggawira, kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama di sektor transportasi dan logistik. Meski demikian, kondisi ini juga dinilai dapat mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi dan inovasi dalam penggunaan energi.

“Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40% dari total biaya operasional,” kata Anggawira.

Sementara itu, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujar Kristian.

Dia menjelaskan, dalam perspektif kebijakan publik, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat dalam konteks stabilitas energi nasional.

Kristian menambahkan, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar.

Di sisi lain, dia mengingatkan masyarakat perlu bersikap rasional dalam menghadapi situasi ini, termasuk dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga.

“Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti pergerakan pasar. Sementara itu, kebijakan untuk BBM subsidi masih menunggu keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa skema harga BBM telah diatur dalam regulasi sejak 2022 yang membedakan antara BBM industri atau nonsubsidi dan BBM subsidi.

“Dalam aturan itu ada dua formulasi, yaitu harga BBM industri dan non-industri. Untuk yang industri, tanpa diumumkan pun harganya akan mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Menurut Bahlil, BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak menjadi beban anggaran negara.

“Yang menggunakan BBM jenis ini adalah masyarakat yang mampu. Negara tidak menanggung biaya mereka,” katanya.

Pernyataan tersebut merespons wacana kenaikan harga BBM nonsubsidi sekitar 10% yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April. Bahlil menegaskan, pergerakan harga untuk jenis tersebut memang bersifat dinamis mengikuti harga minyak global.

Dia menambahkan, arah kebijakan energi pemerintah tetap berfokus pada menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, serta perlindungan daya beli masyarakat. Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar fluktuasi harga energi global tidak sepenuhnya membebani masyarakat luas, khususnya kelompok rentan, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Bahlil memastikan kebijakan yang diambil akan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Untuk yang subsidi, kita tunggu saja. Saya yakinkan bahwa Presiden selalu mempertimbangkan kondisi rakyat dalam setiap kebijakan,” tandas Bahlil.

Sepanjang periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian harga. Produk RON 92 naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, sementara RON 95 meningkat dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter. Adapun varian beroktan lebih tinggi juga mengalami kenaikan ke kisaran Rp13.100 per liter.

Untuk jenis solar nonsubsidi, lonjakan harga lebih terasa. Dexlite kini berada di level Rp14.200 per liter dari sebelumnya Rp13.250, sedangkan Pertamina Dex naik menjadi Rp14.500 per liter.

Di sisi lain, pemerintah masih menahan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masing-masing di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter guna menjaga daya beli masyarakat.

Posisi Indonesia di Asean

Di tengah tekanan global, posisi Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kenaikan harga BBM nonsubsidi masih terbatas, sementara subsidi energi tetap menjadi bantalan utama.

Sebagai perbandingan, negara dengan mekanisme pasar penuh seperti Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan harga yang lebih signifikan, khususnya pada solar yang berkaitan erat dengan sektor logistik dan industri.

Sementara itu, Malaysia yang masih memberikan subsidi besar mampu menjaga harga tetap rendah. Di sisi lain, Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan karena tidak menerapkan subsidi serta membebankan pajak energi yang tinggi.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih berada dalam posisi relatif aman. Kombinasi antara kebijakan subsidi dan penyesuaian terbatas pada BBM nonsubsidi menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.

Ke depan, dinamika harga energi global akan tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan energi nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi domestik.

Berikut ini komparasi harga BBM di Asean sejak krisis Selat Hormuz pada Maret 2026.

1. Indonesia (Pertamina)

RON 92: Rp12.300

RON 95: Rp12.900

RON 98: Rp13.100

Solar subsidi: Rp6.800

Dexlite (nonsubsidi): Rp14.200

Pertamina Dex: Rp14.500

2. Malaysia

RON 95: ± Rp8.500 – Rp11.400

RON 97: ± Rp13.000

Solar (diesel): ± Rp10.000 – Rp11.500

3. Singapura

RON 95: ± Rp45.000

RON 98: Rp52.000 – Rp55.000

Solar (diesel): ± Rp45.000 – Rp47.000

4. Thailand

RON 92: ± Rp23.000

RON 95: ± Rp23.000 – Rp24.000

Solar (diesel): ± Rp17.000

5. Vietnam

RON 92: ± Rp22.000 – Rp25.000

RON 95: ± Rp25.000+

Solar (diesel): ± Rp20.000 – Rp21.000+

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tentang rencana memangkas pembagian makan bergizi gratis (MBG) menjadi 5 hari imbas efisiensi anggaran.

Purbaya menjelaskan, jika selama ini MBG dibagikan enam kali (Senin—Sabtu) dalam seminggu maka ke depan dicanangkan hanya sebanyak lima kali (Senin—Jumat) dalam sepekan.

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Adapun, skenario efisiensi MBG ini disiapkan menyusul eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang sebabkan harga minyak dunia melonjak, sehingga akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemotongan Anggaran Merata

Selain program MBG, Kementerian Keuangan juga tengah mematangkan skema penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga.

Seperti disampaikan sebelumnya, opsi efisien anggaran yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti Anda atur," ungkap Purbaya blak-blakan.

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif untuk mengelola APBN agar tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu aja [efisiensi anggaran belanja K/L], bantalan kita masih cukup," simpul Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tentang rencana memangkas pembagian makan bergizi gratis (MBG) menjadi 5 hari imbas efisiensi anggaran.

Purbaya menjelaskan, jika selama ini MBG dibagikan enam kali (Senin—Sabtu) dalam seminggu maka ke depan dicanangkan hanya sebanyak lima kali (Senin—Jumat) dalam sepekan.

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Adapun, skenario efisiensi MBG ini disiapkan menyusul eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang sebabkan harga minyak dunia melonjak, sehingga akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemotongan Anggaran Merata

Selain program MBG, Kementerian Keuangan juga tengah mematangkan skema penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga.

Seperti disampaikan sebelumnya, opsi efisien anggaran yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti Anda atur," ungkap Purbaya blak-blakan.

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif untuk mengelola APBN agar tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu aja [efisiensi anggaran belanja K/L], bantalan kita masih cukup," simpul Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia didorong untuk segera mendiversifikasi sumber pasokan sulfur guna mengurangi ketergantungan pada impor dari Timur Tengah di tengah meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik di kawasan tersebut.

Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan hampir seluruh smelter dan refinery nikel menggunakan sulfur sebagai salah satu bahan pendukung utama dalam proses produksi.

“Kelangkaan sulfur akan mempengaruhi tingkat produksi nikel pada akhirnya,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia menilai industri smelter perlu mulai mengurangi ketergantungan pada satu wilayah pemasok untuk menjaga keberlanjutan operasi industri pengolahan nikel. Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting agar gangguan geopolitik tidak langsung memukul rantai produksi.

“Sehingga apabila terjadi ketegangan tensi geopolitik seperti peperangan di Timur Tengah atau lainnya tidak akan menghambat proses produksi nikel,” ujarnya.

Menurut Rizal, ketidakpastian durasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga menambah risiko bagi stabilitas rantai pasok global, termasuk bahan baku industri pengolahan logam.

“Iran terkenal akan daya tahan perangnya dan bisa berlangsung dalam hitungan tahunan,” katanya.

Di menjelaskan bahwa sebagian besar sulfur dari kawasan Timur Tengah berasal dari produk sampingan proses pengolahan gas alam. Bahan tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi sulfur dan diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia.

“Sulfur yang berasal dari Timur Tengah umumnya bersumber dari by-product dari proses pengolahan gas alam yang diproses lebih lanjut menjadi sulfur,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal menilai pasokan sulfur dunia tidak hanya berasal dari Timur Tengah. Sejumlah negara lain juga memiliki produksi sulfur yang dapat menjadi alternatif sumber pasokan bagi industri di dalam negeri.

Pemerintah bersama pelaku industri dinilai perlu segera mencari pemasok alternatif dari negara yang relatif stabil secara geopolitik untuk mengamankan kebutuhan bahan baku.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor sulfur Indonesia dengan kode HS 25030000 mencapai nilai US$1,60 miliar dengan volume sekitar 5,34 miliar kilogram sepanjang 2025.

Dari total impor tersebut, negara-negara Timur Tengah menjadi pemasok utama. Arab Saudi tercatat sebagai sumber terbesar dengan nilai impor mencapai US$532,8 juta dan volume sekitar 1,75 miliar kilogram.

Selain Arab Saudi, Indonesia juga mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab senilai US$237,46 juta dengan volume sekitar 894 juta kilogram serta dari Qatar senilai US$303,3 juta. Impor juga berasal dari Kuwait sebesar US$102 juta dengan volume 365 juta kilogram dan Oman senilai US$7,62 juta dengan volume sekitar 39 juta kilogram.

Di luar kawasan Timur Tengah, Indonesia juga mengimpor sulfur dari beberapa negara lain meskipun dengan nilai yang jauh lebih kecil. Impor dari China tercatat mencapai US$12,9 juta dengan volume sekitar 42 juta kilogram pada 2025.

Sementara itu, impor sulfur dari Singapura mencapai US$36,13 juta dengan volume sekitar 115 juta kilogram sepanjang tahun yang sama. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemasok alternatif, pasokan sulfur Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah.