PDB global akan lebih lambat dibanding 2025, tapi inflasinya lebih tinggi. Ini kondisi yang tidak terlalu bagus buat ekonomi global ya, namanya stagflasi

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan dampak perang AS-Israel dengan Iran membuat produk domestik bruto (PDB) global tahun 2026 akan lebih lambat, tetapi level inflasi bakal lebih tinggi.

Ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat jadi 3,1 persen dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,2 persen. Adapun tekanan inflasi global diprediksi naik dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen.

“PDB global akan lebih lambat dibanding tahun 2025, tapi inflasinya akan lebih tinggi. Jadi ini, ini kondisi yang tidak terlalu bagus buat ekonomi global ya, namanya stagflasi. Ekonomi yang stagnan, inflasinya naik,” kata dia dalam agenda Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan bahwa dampak perang ke global melalui jalur finansial, komoditas dan perdagangan.

Untuk pasar finansial, perang tersebut dinilai memberikan dampak tak langsung sangat besar. Dampak tidak langsung yang sangat besar disebabkan keterlibatan AS sebagai pusat keuangan global.

Selain itu posisi strategis Iran di kawasan tersebut memicu ketidakpastian pasar keuangan global, sehingga meningkatkan sentimen risiko secara meluas, tak hanya terbatas pada wilayah yang berkonflik.

Kondisi tersebut memicu perilaku risk-off di kalangan pelaku pasar, yakni ketika investor cenderung menghindari risiko dan beralih mencari aset yang lebih aman (safe haven activity).

Fenomena ini mengakibatkan aliran modal (capital flow) kembali ke negara-negara maju (advanced economies), yang tercermin pada penguatan indeks dolar (DXY) dan kenaikan imbal hasil (yeild) obligasi AS (US Treasury) yang menyentuh level 4,5-4,6 persen.

Sebaliknya, kata dia, aliran modal ke negara berkembang (emerging markets),termasuk Indonesia, mengalami penurunan.

Meskipun di pasar domestik mulai terdapat aliran masuk di Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), secara keseluruhan Indonesia mencatat arus modal keluar (outflow) sekitar Rp21 triliun.

Perang tersebut turut menekan harga komoditas global akibat kenaikan harga minyak. Kendati kontribusi produksi minyak Iran hanya mencakup 5 persen dari total produksi global, posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur distribusi bagi 20 persen suplai minyak dunia menjadi faktor krusial.

Gangguan distribusi di selat tersebut menyebabkan hambatan pada pasokan minyak dari wilayah Teluk, yang memicu lonjakan harga minyak global.

Ketidakpastian mengenai kesepakatan gencatan senjata antara AS dengan Iran dinilai semakin memperburuk situasi. Kegagalan perundingan yang dilakukan di Pakistan itu telah menyebabkan harga minyak melonjak ke level 100 dolar AS per barel, yang diikuti pelemahan mata uang di tingkat regional maupun global.

Kenaikan harga minyak turut memberikan dampak tak langsung terhadap komoditas lainnya. Mulai dari emas sebagai aset aman (safe haven), hingga komoditas energi dan industri seperti batu bara, aluminium, dan CPO.

Peningkatan harga batu bara juga dipicu oleh langkah sejumlah negara yang mulai menyiapkan energi alternatif untuk mengantisipasi krisis.

Terakhir, dampak terhadap jalur perdagangan juga signifikan. Meskipun statistik pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) dan kontribusi ekspor-impor Iran terhadap perdagangan dunia tergolong kecil karena berada di bawah satu persen, posisi geografis di kawasan negara tersebut dinilai memegang peranan vital.

Adanya gangguan di selat itu telah memicu disrupsi rantai pasok global yang merembet ke negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, serta mengganggu pasokan bagi mitra dagang utama Iran seperti Tiongkok, Irak, Turki, dan India.

Kondisi ini memaksa kenaikan biaya pengapalan dan premi asuransi, yang memperburuk stabilitas distribusi barang secara internasional.

Dampak berantai ini menyentuh pula sektor industri hilir seperti kenaikan harga bahan baku plastik dan produk pertanian yang terkait erat dalam sistem produksi dan distribusi global.

“Respons kebijakan (akibat berbagai dampak akibat perang) ini lebih penting. Beberapa negara, melakukan respons kebijakan, fiskalnya akan lebih longgar, pasti akan ke arah sana,” ujar dia.

“Kemudian juga kebijakan moneter yang tadi akan mulai turun ke bawah, mereka akan lebih berhati-hati. Kenapa? Karena masing-masing berlomba-lomba membuat aset logistik itu menjadi menarik. Jadi ini situasi yang dihadapi oleh ekonomi global,” ucap Deputi Gubernur Senior BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai memberi tekanan terhadap industri semen nasional, terutama melalui kenaikan biaya energi dan gangguan rantai pasok yang berdampak langsung pada operasional perusahaan.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMG), Indriefouny Indra, mengatakan gejolak geopolitik global berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi semen yang sebagian besar berasal dari komponen energi.

Menurutnya, dalam struktur biaya produksi semen, porsi energi—baik bahan bakar maupun batu bara—mencapai lebih dari separuh total biaya.

“Dalam mahal produksi semen, biaya energi itu lebih dari 50%. Dampak dari geopolitik saat ini sangat besar kepada energi, baik energi bahan bakar maupun batu bara,” ujarnya dalam Rapat Bersama Komisi VI DPR, dikutip Kamis (2/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga energi turut mendorong peningkatan biaya logistik, baik untuk pengangkutan bahan baku maupun distribusi semen ke pasar. Lonjakan harga minyak juga menambah tekanan terhadap biaya operasional perusahaan.

Selain itu, gangguan rantai pasok juga mulai dirasakan pada sektor pendukung produksi, khususnya pada pasokan kemasan semen berbahan woven. Pasokan tersebut sempat terganggu setelah produsen petrokimia dalam negeri yang menjadi pemasok utama menyatakan kondisi force majeure.

Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan baku kemasan terbatas sehingga berpotensi mengganggu proses produksi.

“Pasokan kemasan untuk produksi woven saat ini terhenti karena Indonesia Chandra Asri menyatakan force majeure, sehingga sumber pasokan menjadi sangat terbatas,” katanya.

Lebih lanjut, Indriefouny menyebut situasi geopolitik juga berpotensi memengaruhi iklim investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk sejumlah proyek strategis nasional. Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut menambah risiko bagi sektor industri.

Dari sisi keuangan, perusahaan menghadapi sejumlah konsekuensi, mulai dari potensi penyesuaian harga jual semen hingga risiko penurunan volume penjualan. Kenaikan harga batu bara dan biaya pengangkutan (freight) juga turut mendorong peningkatan harga pokok produksi.

Di luar faktor geopolitik, dia menambahkan operasional industri semen juga dipengaruhi oleh proses persetujuan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pada sejumlah tambang batu bara yang masih tertunda. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan energi bagi industri.

Meski demikian, perusahaan berupaya meminimalkan dampak terhadap kinerja keuangan melalui langkah efisiensi internal.

“Tentu ada potensi tergerusnya margin laba, tetapi untuk meminimalkan itu kami akan terus melakukan penghematan di internal,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai industri asuransi umum perlu mencermati secara serius ihwal potensi dampak dari fenomena iklim El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan membeberkan dampak utama El Niño ekstrem bagi industri asuransi umum adalah munculnya peningkatan eksposur risiko seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan operasional usaha, hingga gangguan rantai pasok pada sektor-sektor tertentu.

“Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa dampak ekonomi akibat El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi. Hal ini antara lain karena protection gap di Indonesia masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Namun, dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas.

Budi meneruskan, produk yang diperkirakan paling terdampak adalah asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, engineering insurance, marine cargo, dan business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” ungkap Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Oleh karena itu, dia mengatakan hal yang perlu diwaspadai industri asuransi umum meliputi potensi akumulasi klaim pada wilayah dan sektor yang sama, kenaikan severity terutama pada risiko kebakaran, tekanan terhadap proses survei, loss adjustment, dan penyelesaian klaim bila kejadian berlangsung luas atau berulang.

Selain itu, Budi menyebut industri juga perlu memperhatikan kecukupan reasuransi, pemetaan eksposur, serta kejelasan wording polis. Dari sisi kesiapan, dia menilai industri pada prinsipnya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi risiko bencana dan cuaca ekstrem.

“Namun, dengan pola iklim yang makin tidak pasti, industri perlu terus memperkuat underwriting, manajemen akumulasi risiko, early warning, serta koordinasi dengan reasuradur dan pihak terkait,” tegasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai fenomena iklim ekstrem seperti ini berpotensi mendorong penyesuaian risk appetite dan risk tolerance perusahaan asuransi dalam proses seleksi risiko dan underwriting, sehingga bukan hanya pada desain produk saja.

Menurutnya, perusahaan asuransi ke depannya akan semakin selektif dalam menilai lokasi pertanggungan, jenis objek yang diasuransikan, kualitas proteksi, rekam jejak pengelolaan risiko tertanggung, serta akumulasi eksposur di wilayah rawan.

“Penyesuaian ini juga dapat tercermin pada persyaratan underwriting, kebutuhan loss prevention, deductible, dan pendekatan tarif yang lebih hati-hati untuk risiko dengan paparan tinggi,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia didorong untuk segera mendiversifikasi sumber pasokan sulfur guna mengurangi ketergantungan pada impor dari Timur Tengah di tengah meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik di kawasan tersebut.

Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan hampir seluruh smelter dan refinery nikel menggunakan sulfur sebagai salah satu bahan pendukung utama dalam proses produksi.

“Kelangkaan sulfur akan mempengaruhi tingkat produksi nikel pada akhirnya,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia menilai industri smelter perlu mulai mengurangi ketergantungan pada satu wilayah pemasok untuk menjaga keberlanjutan operasi industri pengolahan nikel. Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting agar gangguan geopolitik tidak langsung memukul rantai produksi.

“Sehingga apabila terjadi ketegangan tensi geopolitik seperti peperangan di Timur Tengah atau lainnya tidak akan menghambat proses produksi nikel,” ujarnya.

Menurut Rizal, ketidakpastian durasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga menambah risiko bagi stabilitas rantai pasok global, termasuk bahan baku industri pengolahan logam.

“Iran terkenal akan daya tahan perangnya dan bisa berlangsung dalam hitungan tahunan,” katanya.

Di menjelaskan bahwa sebagian besar sulfur dari kawasan Timur Tengah berasal dari produk sampingan proses pengolahan gas alam. Bahan tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi sulfur dan diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia.

“Sulfur yang berasal dari Timur Tengah umumnya bersumber dari by-product dari proses pengolahan gas alam yang diproses lebih lanjut menjadi sulfur,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal menilai pasokan sulfur dunia tidak hanya berasal dari Timur Tengah. Sejumlah negara lain juga memiliki produksi sulfur yang dapat menjadi alternatif sumber pasokan bagi industri di dalam negeri.

Pemerintah bersama pelaku industri dinilai perlu segera mencari pemasok alternatif dari negara yang relatif stabil secara geopolitik untuk mengamankan kebutuhan bahan baku.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor sulfur Indonesia dengan kode HS 25030000 mencapai nilai US$1,60 miliar dengan volume sekitar 5,34 miliar kilogram sepanjang 2025.

Dari total impor tersebut, negara-negara Timur Tengah menjadi pemasok utama. Arab Saudi tercatat sebagai sumber terbesar dengan nilai impor mencapai US$532,8 juta dan volume sekitar 1,75 miliar kilogram.

Selain Arab Saudi, Indonesia juga mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab senilai US$237,46 juta dengan volume sekitar 894 juta kilogram serta dari Qatar senilai US$303,3 juta. Impor juga berasal dari Kuwait sebesar US$102 juta dengan volume 365 juta kilogram dan Oman senilai US$7,62 juta dengan volume sekitar 39 juta kilogram.

Di luar kawasan Timur Tengah, Indonesia juga mengimpor sulfur dari beberapa negara lain meskipun dengan nilai yang jauh lebih kecil. Impor dari China tercatat mencapai US$12,9 juta dengan volume sekitar 42 juta kilogram pada 2025.

Sementara itu, impor sulfur dari Singapura mencapai US$36,13 juta dengan volume sekitar 115 juta kilogram sepanjang tahun yang sama. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemasok alternatif, pasokan sulfur Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan pada perdagangan global dan rantai pasok yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk teknologi dan risiko geopolitik serta perang dagang, kemungkinan akan bertahan dalam jangka panjang.

Menurut CEO FedEx Corp., Raj Subramaniam, ada kondisi ekuilibrium baru yang sedang terbentuk dalam pola rantai pasokan baru ini. Pola ini, lanjutnya, jauh lebih berorientasi ke regional.