Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham diperkirakan bergejolak sementara seiring dengan pemberlakuan aturan minimum free float 15% yang akan segera berlaku.

Pelaku pasar diimbau mewaspadai potensi volatilitas harga pada sejumlah emiten dengan tingkat likuiditas rendah menyusul persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap revisi Peraturan 1-A tentang kenaikan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15%.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan implementasi aturan baru ini berpotensi memicu koreksi harga dalam jangka pendek.

Adapun tekanan jual diperkirakan muncul seiring kewajiban pemegang saham pengendali pada emiten dengan free float rendah untuk melepas kepemilikannya ke publik guna memenuhi ambang batas minimum.

“Pemegang saham pengendali harus merilis sahamnya ke publik baik melalui secondary offering atau private placement untuk memenuhi kuota batas minimum,” pungkas Wafi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Meski demikian, Wafi menilai risiko terjadinya fenomena dumping atau aksi jual agresif yang merusak harga pasar relatif minim. Pasalnya, regulator telah merancang penerapan aturan ini secara bertahap melalui evaluasi berkala.

Skema itu memberikan napas bagi emiten untuk mencari pembeli strategis dari investor institusi, alih-alih langsung membuang saham ke pasar reguler.

Di sisi lain, kebijakan tersebut dipandang sebagai katalis positif bagi efisiensi pembentukan harga dalam jangka panjang. Dengan bertambahnya pasokan saham riil di publik, risiko manipulasi pergerakan harga pada saham-saham yang sebelumnya kurang likuid dapat ditekan secara signifikan.

Wafi menyatakan peningkatan free float hingga 15% juga menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya tarik pasar modal domestik di mata investor global.

Menurutnya, likuiditas yang mumpuni atau deep market merupakan persyaratan mutlak bagi investor institusi besar untuk melakukan eksekusi posisi tanpa memicu lonjakan harga yang drastis.

“Hal ini juga memperbesar peluang emiten domestik untuk masuk atau meningkatkan bobotnya di indeks global bergengsi, seperti MSCI dan FTSE yang secara otomatis akan memicu passive fund inflow,” ucap Wafi.

Untuk diketahui, OJK resmi menyetujui perubahan Peraturan 1-A yang diajukan oleh BEI. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% bagi perusahaan tercatat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut telah diberikan kepada bursa dengan beberapa catatan penyesuaian.

“Peraturan 1A-nya baru saja hari ini kami setujui dengan catatan, kan sudah diajukan oleh bursa perubahan peraturan 1A, yang isinya itu adalah salah satunya mengatur minimum free float yang akan meningkat secara bertahap menjadi 15%,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Hasan menuturkan regulasi anyar tersebut ditargetkan bakal efektif berlaku sebelum akhir Maret 2026. Dia menambahkan pemenuhan ambang batas 15% tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan terukur.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang membuka data kepemilikan saham di atas 1%, menjadi babak baru bagi transparansi pasar modal dalam negeri. Hal tersebut dinilai mampu menyingkap tingkat konsentrasi kepemilikan oleh kelompok usaha besar yang selama ini tidak terdeteksi publik.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 27 Februari 2026, sejumlah konglomerat terpantau mendekap kepemilikan saham secara signifikan di berbagai perusahaan tercatat, mulai dari AADI hingga RAJA.

Garibaldi Thohir, misalnya, menggenggam saham AADI (5,83%) dan ADRO (6,73%), Prajogo Pangestu di BRPT (71,37%) dan CUAN (84,10%), Anthoni Salim di BBCA (1,15%) dan DNET (25,30%), hingga Happy Hapsoro yang mengoleksi saham RAJA (27,52%) serta emiten lainnya dengan porsi yang bervariasi.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, mengatakan bahwa setelah melihat komposisi kepemilikan di beberapa emiten, struktur pasar saham Indonesia memang relatif terkonsentrasi. Kelompok usaha atau pemegang saham pengendali (PSP) sering kali memiliki posisi material di berbagai emiten.

“Dengan keterbukaan data pemegang saham di atas 1% seperti sekarang, investor mendapat informasi baru yang lebih jelas mengenai tingkat konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan, hal yang sebelumnya tidak terlalu terlihat secara transparan,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, terkait pola kepemilikan sejumlah konglomerat yang masuk di porsi minoritas, Ekky menilai tujuannya bisa beragam. Strategi yang digunakan juga sangat bergantung pada tujuan masing-masing investor besar.

Dia melihat ada kecenderungan investor masuk sebagai strategic stake untuk kepentingan jangka panjang dan sinergi bisnis. Namun, tidak menutup kemungkinan posisi diambil sebagai bagian dari investasi portofolio.

Dari sisi pendalaman pasar, keterbukaan ini dinilai berdampak sehat karena mampu meningkatkan kualitas transparansi. Pelaku pasar juga dapat menilai siapa pemilik material di balik sebuah emiten yang tengah dipantau.

“Investor bisa melihat seberapa terkonsentrasi struktur kepemilikannya dan apakah ada potensi konflik kepentingan. Ini juga sejalan dengan praktik terbaik global dan kebutuhan peningkatan kualitas data pasar,” ujar Ekky.

Perihal dampak terhadap pasar sekunder, kepemilikan di atas 1% oleh figur atau grup besar memang berpotensi memengaruhi likuiditas. Namun, dampaknya tidak selalu negatif karena bergantung pada karakter kepemilikannya.

Menurut Ekky, jika saham dipegang sebagai strategi jangka panjang dan jarang diperdagangkan, maka free float efektif bisa mengecil. Akibatnya, likuiditas harian cenderung lebih "kering" dan volatilitas bisa menjadi lebih tinggi.

Sebaliknya, pada saham yang dasarnya sudah likuid dan kepemilikannya tetap beredar, dia menyatakan bahwa dampak ke likuiditas cenderung lebih terbatas.

“Dengan keterbukaan data 1% ini, investor bisa mengukur risiko konsentrasi lebih dini termasuk potensi pergerakan harga yang lebih sensitif karena pasokan saham yang benar-benar beredar tidak sebesar yang terlihat,” kata Ekky.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Daftar emiten yang bersiap berganti pemegang saham pengendali (PSP) kian bertambah. Terkini, Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited akan menjadi PSP baru PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE).

Dragonmine Mining berencana membeli 334,4 juta saham BLUE atau setara 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Perkembangan ini merupakan kelanjutan proses akuisisi yang telah disampaikan perseroan sebelumnya pada November 2025.

Dragonmine Mining merupakan perusahaan private berkantor pusat di Hong Kong, milik Huayou Hongkong Limited. Huayou merupakan anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd, yang difokuskan sebagai unit investasi luar negeri di bidang pertambangan dan mineral.

Huayou memiliki lima pilar bisnis utama yang mencakup seluruh rantai industri material baterai lithium-ion, di mana industri nikel Indonesia menjadi salah satu sektor strategisnya. Perusahaan asal Cina tersebut kian ekspansif di Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi.

Salah satunya melalui Proyek Titan yang bekerjasama dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama mengatakan, terdapat potensi bagi BLUE untuk mengubah haluan model bisnisnya pasca perubahan PSP. Langkah ini berpotensi memungkinkan perusahaan berkualitas untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema backdoor listing.

“Sebagai referensi, sekitar 30% dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih. Dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO,” ujar Ezar.

Menurutnya, langkah Dragonmine terhadap BLUE serupa dengan akuisisi CNGR terhadap PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK), yang dahulu bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk.

Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kemasan ini dicaplok oleh PT Eco Energi Perkasa, yang dimiliki oleh Deng Weiming, pendiri CNGR, salah satu produsen prekursor baterai terbesar dunia.

Setelah berganti PSP, PACK berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. dan mengumumkan rencana rights issue jumbo untuk menyerap aset tambang dan smelter nikel.

BLUE yang bergerak di industri tinta dan alat tulis, kini menghadapi prospek akuisisi 80% saham oleh Dragonmine. Mengingat Dragonmine dimiliki secara langsung oleh Huayou yang sudah memiliki investasi miliaran dolar di Morowali dan Pomalaa, transmisi aset nikel ke dalam BLUE diprediksi tinggal menunggu waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX) berencana menghimpun dana hingga Rp3,71 triliun melalui aksi penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue. Dalam aksi ini, perseroan akan menerbitkan sebanyak 12,39 miliar saham baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah saham baru tersebut setara dengan 66,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD I. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp300 per saham, dengan rasio 1 saham lama memperoleh 2 HMETD.

Total dana yang ditargetkan diperoleh Perseroan dari aksi PMHMETD I ini mencapai Rp3,71 triliun. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Selain saham baru, Perseroan juga akan menerbitkan 1,24 miliar Waran Seri II atau setara 6,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Waran Seri II diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif, dengan rasio 10 saham hasil HMETD memperoleh 1 Waran Seri II.

Setiap Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham, yang dapat dilaksanakan pada periode 25 Agustus 2026 hingga 24 Agustus 2028. Total potensi dana dari pelaksanaan Waran Seri II diperkirakan mencapai Rp433,65 miliar.

Pemegang Saham Pengendali Siap Serap HMETD

PT Matra Tri Abadi (MTA) selaku pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 54,88% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 6,8 miliar HMETD. Dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham, total dana yang akan disetor MTA mencapai Rp2,04 triliun.

Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD lainnya, MTA juga bertindak sebagai pembeli siaga dan siap menyerap hingga 5,59 miliar saham dengan nilai maksimal Rp1,68 triliun.

Perseroan juga menegaskan bahwa pemegang saham lama yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi kepemilikan maksimal sebesar 66,67%. Oleh karena itu, Perseroan mengimbau pemegang saham untuk mencermati haknya dalam aksi korporasi ini.

Manajemen menyampaikan bahwa dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung ekspansi usaha perseroan. Sebagian besar dana akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada entitas anak, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha utama, termasuk penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas operasional, serta pembiayaan kebutuhan modal kerja.

Selain itu, dana juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan lini bisnis baru yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Perseroan menilai langkah ini penting untuk memperluas sumber pendapatan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

Manajemen menegaskan bahwa aksi korporasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan ke depan. Dengan tambahan modal tersebut, perseroan menargetkan struktur permodalan yang lebih sehat, fleksibilitas pendanaan yang lebih kuat, serta kemampuan ekspansi yang lebih optimal.

Pelaksanaan PMHMETD I ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Perseroan juga memastikan seluruh proses rights issue akan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Jadwal Indikatif Rights Issue IRSX:

Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif*: 25 Februari 2026

Perdagangan Saham dengan HMETD

• Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 5 Maret 2026
• Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di Pasar Tunai: 9 Maret 2026

Perdagangan Saham Tanpa HMETD

• Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 6 Maret 2026
• Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD di Pasar Tunai: 10 Maret 2026
• Tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD: 9 Maret 2026
• Tanggal distribusi Surat Bukti HMETD (SBHMETD): 10 Maret 2026
• Tanggal pencatatan SBHMETD di BEI: 11 Maret 2026
• Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD
• Awal perdagangan SBHMETD: 11 Maret 2026
• Akhir perdagangan SBHMETD: 17 Maret 2026
• Periode pelaksanaan HMETD: 11–17 Maret 2026

Penyelesaian Saham Hasil HMETD

• Periode penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD: 13–26 Maret 2026
• Tanggal akhir pembayaran pemesanan saham tambahan: 25 Maret 2026
• Tanggal penjatahan atas pemesanan saham tambahan: 26 Maret 2026
• Tanggal pengembalian uang pemesanan saham tambahan: 30 Maret 2026

Waran Seri II

• Tanggal awal perdagangan Waran Seri II: 11 Maret 2026
• Tanggal akhir perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 September 2028
• Tanggal akhir perdagangan Waran Seri II di Pasar Tunai: 11 September 2028
• Tanggal awal pelaksanaan Waran Seri II: 11 September 2026
• Tanggal akhir pelaksanaan Waran Seri II: 11 September 2028
• Tanggal akhir masa berlaku Waran Seri II: 11 September 2028

*Rencana jadwal berikut masih bersifat indikatif dan dapat berubah, bergantung pada proses Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten aktivitas perusahaan holding dan jasa konsultasi manajemen, PT Leyand International Tbk (LAPD), merombak jajaran komisaris—direksi seiring dengan masuknya PT JSI Sinergi Mas sebagai pemegang saham pengendali (PSP).

Direktur Utama LAPD Jamal Abdul Nasir Bamadhaj menyampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Rabu (14/1/2026), para pemegang saham menyetujui perombakan total struktur kepemimpinan guna mengakselerasi sinergi strategis dan ekspansi bisnis di sektor energi serta pertambangan.

“Untuk mendukung visi besar PT JSI Sinergi Mas sebagai pengendali baru, perseroan kini dipimpin oleh jajaran profesional dengan rekam jejak yang tangguh,” paparnya dalam siaran pers, Rabu (14/1/2026).

Susunan direksi dan komisaris baru perseroan yang ditetapkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi:

• Direktur Utama: Jamal Abdul Nasir Bamadhaj
• Direktur: Kiran Raj
• Direktur: Hong Shieh Yung, Travis
• Direktur: Achmad Rifky
• Direktur: Bambang Rahardja Burhan

Susunan Komisaris:

• Komisaris Utama: Sayid Muhammad Riyadh
• Komisaris: Tan Siok Sing
• Komisaris Independen: Thauriq Anwar

Jamal Abdul Nasir Bamadhaj menegaskan bahwa fokus jangka pendek manajemen baru adalah memantapkan performa operasional melalui efisiensi internal. Namun, LAPD juga siap mengambil langkah agresif melalui strategi pertumbuhan non-organik.

"Kami akan melakukan evaluasi mendalam terhadap peluang akuisisi yang strategis. Sinergi dengan PT JSI Sinergi Mas akan memberikan nilai tambah instan bagi bottom line perseroan serta mempercepat pemulihan kinerja," tegasnya.

Sejalan dengan transisi ini, PT JSI Sinergi Mas sebagai pengendali baru—yang memiliki kekuatan di bidang pengangkutan dan perdagangan batu bara—saat ini sedang dalam proses finalisasi Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/ MTO). MTO dilakukan atas 39,80% saham publik sesuai dengan regulasi OJK yang berlaku.

Sebelumnya, Bambang Rahardja Burhan menyampaikan PT JSI Sinergi Mas tengah mengembangkan bisnis ke sektor energi dan pertambangan, termasuk pasir silika. Hal itu membuat LAPD merancang berbagai strategi untuk melakukan sinergi bisnisnya.

“Rencana tersebut tentu saja membutuhkan permodalan yang kuat. Untuk itu, Leyand International berencana meracik aksi korporasi untuk memperkuat struktur permodalannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

Bambang menjelaskan, saat ini skema dan detail rencana aksi korporasi tersebut masih dalam tahap penjajakan serta kajian internal oleh manajemen. Selain itu, perseroan juga perlu meminta persetujuan para pemegang saham, khususnya kepada JSI sebagai pemegang saham pengendali (PSP) baru LAPD.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengalihkan sebagian kepemilikan saham Seri B perseroan milik PT Danantara Asset Management (Persero) kepada Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen BRI menyebut bahwa perseroan mengalihkan kepemilikan 806.109.768 saham Seri B atau 0,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan melalui transaksi pengalihan kepemilikan saham.

“Pengalihan kepemilikan 806.109.768 saham Seri B atau 0,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan,” tulis manajemen, Rabu (7/1/2026).

Adapun proses pengalihan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B Pada BUMN Kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DI- DAM.DO/2026 tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM.

Selanjutnya, manajemen menyebut bahwa Saham Seri B yang dialihkan akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna. Pengalihan saham dimaksud merupakan pelaksanaan Undang-undang No.16/2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Manajemen menuturkan, dampak dari kejadian ini yakni Negara merupakan pemegang saham pengendali perseroan (Ultimate Beneficial Owner) dengan kepemilikan 1 saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan 806.109.768 saham Seri B melalui BP BUMN, serta kepemilikan 79.804.867.107 saham Seri B melalui PT DAM.

Mengingat pelaksanaan pengalihan saham tersebut merupakan pemenuhan UU No. 16/2025, manajemen memastikan kejadian ini tidak memengaruhi kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun informasi pengalihan saham tersebut diterima perseroan pada 6 Januari 2026. Dalam surat yang diunggah pada laman keterbukaan, Badan BP BUMN selaku Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyetujui untuk mengalihkan sebagian saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang terdiri dari 806.109.768 lembar saham.

“Nilai definitif dari pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditetapkan setelah diterbitkannya penetapan dari Kepala BP BUMN,” tulis Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam Surat No. S-19/BPU/01/2026, dikutip pada Rabu (7/1/2026).

Seiring dengan persetujuan pengalihan tersebut, BP BUMN selaku pemegang saham BRI dengan Direktur PT Danantara Asset Management (Persero) telah menandatangani perjanjian pengalihan saham PT Danantara Asset Management (Persero) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), setelah tidak menggunakan haknya atas penerbitan saham baru PT Buanadaya Sarana Indonesia, entitas perantara kepemilikan MAMI.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Direksi PT Buanadaya Sarana Indonesia mengumumkan rencana penerbitan 1.352.052 saham baru yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Tirta Dhana Nugraha.

“Pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, telah mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang diterbitkan Perseroan secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki,” tulis informasi tersebut, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Asuransi Jiwa Manulife tidak melepas kepemilikan sahamnya, tetapi aksi korporasi itu membuat persentase kepemilikan saham di MAMI terdilusi.

Bila menilik laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Tirta Dhana Nugraha adalah salah satu pemegang saham utama dari Manulife Indonesia, dengan bagian 4,9995%.

Dengan demikian, PT Tirta Dhana Nugraha akan dianggap melakukan pengambilalihan saham dalam dan akan menjadi pemegang saham pengendali PT Buanadaya Sarana Indonesia, dengan menguasai 86% saham yang diterbitkan dan ditempatkan Perseroan.

“Pengambilalihan ini dilakukan dalam rangka peningkatan permodalan Perseroan,” tulis informasi itu lagi.

Adapun, bagi pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur dapat mengajukan permintaan informasi, tanggapan dan/atau keberatan terhadap rencana pengambilalihan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah pengumuman tersebut.

Caranya adalah dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis disertai penjelasan mengenai alasan, bukti-bukti yang mendukung dan dasar dari keberatan tersebut.

Pengiriman dilakukan kepada Perseroan dengan alamat PT Buanadaya Sarana Indonesia, Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45–46, Jakarta.

Bisnis telah mencoba untuk mengonfirmasi hal tersebut ke PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Namun, hingga tulisan ini terbit masih belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melepas kendali PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), setelah tidak menggunakan haknya atas penerbitan saham baru PT Buanadaya Sarana Indonesia, entitas perantara kepemilikan MAMI.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Direksi PT Buanadaya Sarana Indonesia mengumumkan rencana penerbitan 1.352.052 saham baru yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Tirta Dhana Nugraha.

“Pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, telah mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang diterbitkan Perseroan secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki,” tulis informasi tersebut, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Bila menilik laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Tirta Dhana Nugraha adalah salah satu pemegang saham utama dari Manulife Indonesia, dengan bagian 4,9995%.

Dengan demikian, PT Tirta Dhana Nugraha akan dianggap melakukan pengambilalihan saham dalam dan akan menjadi pemegang saham pengendali PT Buanadaya Sarana Indonesia, dengan menguasai 86% saham yang diterbitkan dan ditempatkan Perseroan.

“Pengambilalihan ini dilakukan dalam rangka peningkatan permodalan Perseroan,” tulis informasi itu lagi.

Adapun, bagi pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur dapat mengajukan permintaan informasi, tanggapan dan/atau keberatan terhadap rencana pengambilalihan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah pengumuman tersebut.

Caranya adalah dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis disertai penjelasan mengenai alasan, bukti-bukti yang mendukung dan dasar dari keberatan tersebut.

Pengiriman dilakukan kepada Perseroan dengan alamat PT Buanadaya Sarana Indonesia, Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45–46, Jakarta.

Bisnis telah mencoba untuk mengonfirmasi hal tersebut ke PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Namun, hingga tulisan ini terbit masih belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim resmi menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai ultimate shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) usai mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (23/12/2025), OJK menyetujui Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali Bank Lampung melalui transaksi penyertaan modal sebesar Rp100 miliar.

“OJK telah menyetujui Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jatim sebagai ultimate shareholder Bank Lampung melalui transaksi penyertaan modal sebesar Rp100 miliar,” tulis Manajemen Bank Jatim, Selasa (23/12/2025).

Manajemen menuturkan transaksi penyertaan modal senilai Rp100 miliar ini termasuk agio saham sebesar Rp25,37 miliar dengan jumlah saham sebanyak 2.537.684 dalam bentuk setoran modal. Sisa setoran modal senilai Rp74,62 miliar, lanjut manajemen, akan menjadi agio saham.

Seiring dengan adanya transaksi tersebut, kepemilikan saham Bank Jatim pada Bank Lampung menjadi sebesar 5,42% dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK. “Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Bank Jatim pada Bank Lampung menjadi sebesar 5,42%,” ungkap manajemen.

Adapun dampak kejadian ini yakni Bank Jatim menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai ultimate shareholder Bank Lampung.

Kinerja Bank Jatim

Hingga kuartal III/2025, Bank Jatim mencatatkan laba bersih periode berjalan tercatat sebesar Rp1,148 triliun. Labanya meningkat 23,51% dibandingkan Rp930,06 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan pada pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bank Jatim hingga September 2025 mencapai Rp7,42 triliun, naik 28,36% dibandingkan Rp5,78 triliun pada kuartal III/2024.

Kendati begitu, beban bunga juga ikut naik menjadi Rp2,32 triliun, meningkat 26,52% dari Rp1,83 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 29,25% menjadi Rp5,1 triliun, dibandingkan Rp3,94 triliun pada September 2024.

Dari sisi kualitas aset, Bank Jatim mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp1,245 triliun, melonjak 80,64% dari Rp689,73 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, beban lainnya juga meningkat 15,72% menjadi Rp1,337 triliun dibandingkan Rp1,155 triliun di kuartal III/2024.

Meski demikian, pertumbuhan kredit tetap impresif. Total kredit yang diberikan Bank Jatim per September 2025 mencapai Rp80,25 triliun, naik 29,02% dibandingkan Rp62,19 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan juga naik 66,28% menjadi Rp2,7 triliun, dari sebelumnya Rp1,62 triliun pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya ada 32 perusahaan tercatat diBursa Efek Indonesia yang tengah merencanakan dan merealisasikan pergantian Pemegang Saham Pengendali (PSP) sepanjang 2025. Investor disarankan mencermati profil PSP baru emiten-emiten yang sahamnya dikoleksi.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai bahwa masuknya pengendali baru ke emiten tercatat Tanah Air turut dipengaruhi oleh kebijakan Bursa Efek Indonesia mengenai pencatatan saham yang kian selektif. Dus, pergantian PSP seolah menjadi jalan singkat bagi investor tanpa melalui IPO yang panjang.

Beberapa emiten yang mencatatkan perubahan pengendali juga tercatat telah melaksanakanbackdoor listing.PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) misalnya, berencana mengubah arah bisnis perusahaan ke energi baru terbarukan (EBT) setelah aksi akuisisi Ardhantara terhadap perseroan.

Hanya saja, Wafi menilai bahwa aksi ini tidak hanya membawa sentimen positif terhadap emiten terkait, tetapi juga berisiko mendorong sentimen yang negatif lantaran pengendali baru tidak memilikirekam jejakyang positif.

“Risikonya adalahownerbaru punyatrack recordkurang bagus, ada konflik kepentingan, atau motif yang tidak sesuai dengan minoritas [pemegang saham],” katanya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Kejadian serupa pernah terjadi terhadap PT Green Power Group Tbk. (LABA), PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA), dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV). Ketiga emiten itu diakuisisi pada periode ini dan mengangkat An Shaohong sebagai petinggi emitennya.

Belakangan diketahui, An Shaohong dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Pria berkewarganegaraan Tiongkok itu didepak lantaran melakukan pelanggaran izin tinggal dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) di China.

Meskipun begitu, analis tidak serta merta menilai bahwa aksi akuisisi ataubackdoor listingyang semarak belakangan, menimbulkan dampak yang negatif terhadap pasar modal Tanah Air.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi menilai bahwa kasus yang terjadi terhadap LABA, KRYA, hingga OLIV memang mampu menunjukkan risiko transisi kepemilikan saham pengendali. Namun, hal itu tidak serta merta membuat seluruh aksi korporasi serupa bersifat negatif.

Hal itu justru menunjukkan bahwa maraknya aksi akuisisi yang terjadi belakangan, membutuhkan transparansi dangovernanceyang kuat agar setiap perubahan pengendalian dapat membuka potensi nilai baru, alih-alih mengorbankan stabilitas pasar modal Indonesia.

“Kasus LABA, KRYA, dan OLIV menunjukkan bahwa transisi kepemilikan memang bisa menimbulkan ketidakpastian, baik soal profil pengendali, kejelasan timeline, maupun respons regulator, tetapi bukan berarti seluruh aksi korporasi serupa bersifat negatif,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Respons Bursa

Merespons kejadian An Shaohong yang didepak lantaran DPO, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa proses pengecekan reputasi calon petinggi perusahaan tercatat sebetulnya telah dilakukan oleh BEI, baik bagi perusahaan melalui jalur IPO maupunbackdoor listing.

Nyoman menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki daftar orang dalam pemantauan khusus. Dalam hal ini, BEI bekerja sama dengan institusi lainnya di dalam negeri untuk bertukar informasi ihwal hal tersebut.

“Di awal kami sudah melakukan itu [pengecekan reputasi], tapi kembali lagi, kan setiap pihak orang itu berkembang terus ke depan. Mungkin dia melakukan transaksi dan dalam perjalanan waktu ada hal-hal yang seperti itu. Tapi di awal kami pastikan hal itu [pengecekan reputasi] kami lakukan,” kata Nyoman saat ditemui di BEI, Kamis (11/12/2025).

Saat ini, Bursa telah meminta penjelasan emiten terkait mengenai petingginya yang masuk dalam DPO di China. Bursa tengah menanti tanggapan dari emiten terkait hal ini.

Ke depan, Nyoman menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memastikan reputasi calon petinggi perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa maupun melaluibackdoor listing. Namun, Bursa tidak dapat bertindak lebih jauh soal perkembangan petinggi perusahaan terkait.

“Owner tentu harus memastikan memilih siapa pihak BoD dan BoC yangreputablekarena mereka yang paling tahu. Dalam hal terjadicase, sesuai dengan ketentuan, mereka yang wajib menginformasikan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Folago Global Nusantara Tbk. (IRSX) d.h. PT Aviana Sinar Abadi Tbk., mencatatkan lonjakan laba bersih seiring dengan perubahan lini bisnis perusahaan setelah kedatangan pemegang saham pengendali (PSP) baru.

Laba IRSX melonjak 1.776% menjadi Rp34,15 miliar per 30 September 2025 dari Rp1,82 miliar per September 2024.

Subioto Jingga, Direktur Utama Folago Global Nusantara, mengatakan kinerja bottom line yang kuat ini menegaskan kesehatan keuangan Grup setelah melewati proses restrukturisasi bisnis, yang berdampak langsung pada kinerja laba pasca-dampak proforma.

“Sumber utama dari pembalikan kinerja ini adalah lonjakan laba bruto menjadi Rp43,01 miliar dari sebelumnya Rp5,47 miliar, yang merupakan indikasi langsung dari tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan biaya produksi atau operasional,” paparnya dalam siaran pers, Selasa (9/12/2025).
Kenaikan agresif ini didorong oleh manajemen yang jauh lebih baik dalam mengendalikan beban pokok pendapatan. Pada September 2024, beban pokok pendapatan hampir menyamai pendapatan neto dengan rasio sekitar 99,24%, yang menghasilkan margin kotor yang sangat tipis. Di September 2025, rasio beban pokok pendapatan terhadap pendapatan neto turun drastis menjadi sekitar 79,25%.

Lompatan kinerja laba bersih juga memberikan dampak langsung dan positif bagi pemegang saham melalui laba per saham dasar naik menjadi Rp 4,45 dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp0,36 per saham. Kinerja EPS yang positif ini menunjukkan fundamental yang kuat dalam menghasilkan nilai bagi investor setelah upaya penyehatan operasional.

EBITDA perseroan saat ini senilai Rp35,54 miliar atau naik hingga 1.776% jika dibandingkan periode sama tahun 2024 yang hanya Rp1,52 miliar. Menurut Subioto Jingga, lonjakan signifikan pada laba kotor, laba usaha, laba bersih hingga EBITDA ditopang oleh pengembangan bisnis MCN dan endorsement campaign.

Meskipun laba mengalami pertumbuhan agresif, pendapatan neto tercatat sebesar Rp207,30 miliar per 30 September 2025, menurun dari Rp723,00 miliar pada September 2024.

Menurut Subioto Jingga, penurunan pendapatan neto ini sebagai hasil dari perubahan fokus bisnis Grup yang memilih untuk meninggalkan segmen-segmen berpendapatan tinggi, tetapi dengan margin rendah.

“Strategi ini terbukti efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan yang lebih sehat pada laba bruto dan laba bersih yang signifikan,” ujarnya.

Adapun untuk komposisi pendapatan, saat ini produk digital masih menyumbang sebesar Rp133,53 miliar dan perangkat lunak IRS hanya Rp2,83 miliar. Perseroan memiliki sumber pendapatan baru yang pada periode sebelumnya tidak ada, yaitu pemasaran digital Rp57,84 miliar dan komisi sebesar Rp13,09 miliar.

Pada sisi neraca, IRSX membukukan total aset sebesar Rp338,18 miliar per 30 September 2025, atau naik 102,02% jika dibandingkan pada periode 31 Desember 2024 yang hanya Rp167,40 miliar. Komposisi aset IRSX adalah ekuitas yang naik jadi Rp307,83 miliar dari Rp163,58 miliar dan liabilitas yang hanya Rp30,35 miliar.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan akan segera menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank BJB menggantikan Yusuf Saadudin yang meninggal dunia pada Jumat, (14/11/2025) dini hari.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sebagai pemegang saham pengendali akan segera merumuskan nama yang menggantikan Yusuf malam ini.

Dia mengaku sudah mengantongi nama calon pengganti almarhum Yusuf Saadudin untuk mengisi posisi pucuk Bank BJB.

"Malam ini sudah diputuskan [Plt. Bank BJB]. Sudah ada namanya," katanya usai menghadiri WJIS 2025 di Pullman Hotel, Bandung, Jumat (14/11/2025).

Terkait kriteria pengganti Yusuf, Dedi Mulyadi mengaku pihaknya memilih orang yang memiliki integritas.

"Yang penting orang baik saja. Kerja dengan saya tidak perlu pintar-pintar banget—yang penting jujur dan berintegritas," katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan kabar jika Yusuf meninggal ketika dalam keadaan tengah berpuasa.

"Kita doakan semoga almarhum diterima iman dan Islamnya diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang layak disisi Allah subhanahu wa ta'ala," katanya.

Pihaknya juga menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan kemuliaan atas kepergian figur yang dicintai. Menurut pemegang saham pengendali Bank BJB ini, Yusuf merupakan sosok pemimpin yang baik.

Sosok yang terpilih sebagai Dirut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, di Menara Bank BJB, Bandung pada Rabu (16/4/2025) menurut Dedi adalah seorang pemimpin yang memiliki dedikasi yang sangat kuat.

"Loyal terhadap pekerjaan dan jujur dalam pelaksanaan tugas. Semoga almarhum pergi dalam keadaan bahagia," katanya.

Yusuf merupakan bankir kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 1973. Dia menamatkan pendidikan S-1 Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada 1999, dan meraih gelar Magister Hukum Ekonomi dan Bisnis di universitas yang sama pada 2015.

Yusuf bukan lagi sosok baru di Bank BJB. Dia sempat menduduki posisi Pemimpin Divisi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada 2019 hingga 2021

Setelah itu, dia dipercaya menakhodai Divisi Kredit Konsumer sejak 2021 hingga Juli 2024. Jabatan Direktur Konsumer dan Ritel lantas dijabatnya pada 2024 hingga 2025.