Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan tidak terdapat perubahan arah kebijakan prudensial maupun relaksasi standar pengawasan menyusul masuknya Danantara sebagai pemegang saham baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae memastikan seluruh kebijakan strategis dan ekspansi usaha bank tetap tunduk pada ketentuan permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, serta batasan eksposur yang berlaku.

Dian menyatakan telah melakukan koordinasi dengan perwakilan Danantara untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), kapasitas dan profesionalisme pengurus, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama.

“Tidak terdapat perubahan arah kebijakan prudensial maupun relaksasi atas standar pengawasan. Setiap keputusan strategis, bisnis, operasional, dan ekspansi usaha bank tetap harus tunduk pada berbagai regulasi yang berlaku,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Dian menekankan perubahan struktur kepemilikan tidak mengubah mekanisme pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang selama ini diterapkan. Direksi dan komisaris bank tetap menjalankan fungsi fiduciary duty secara profesional, sementara koordinasi dengan pemegang saham pengendali dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan dalam bentuk intervensi terhadap operasional bank.

“OJK menjalankan mandatnya secara independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK. Penguatan kewenangan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin mempertegas kepastian arah regulasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan,” tegas Dian.

OJK Soal Outlook Moody’s ke Bank Himbara

Di sisi lain, OJK juga mencermati penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank besar nasional, termasuk bank-bank Himbara, seiring dengan perubahan outlook sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dian menilai penyesuaian tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama keterkaitan dengan profil sovereign Indonesia dan dinamika makroekonomi global. Sementara itu, peringkat kredit (rating) masing-masing bank Himbara tetap dipertahankan pada level investment grade.

Dian mengatakan, OJK menegaskan bahwa penyesuaian outlook tidak disebabkan oleh penurunan fundamental kinerja bank. Hingga akhir 2025, tingkat permodalan bank Himbara berada pada kisaran 19%–21%, dengan rasio modal inti alias tier satu sekitar 17%–20%, jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, rasio likuiditas seperti AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) berada di atas 100%. Kualitas aset juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross pada kisaran kurang dari 1% hingga 3%, disertai pembentukan cadangan yang memadai.

OJK memandang penyesuaian outlook tersebut bersifat reversible seiring dengan membaiknya prospek ekonomi domestik dan global. Dengan fundamental yang solid dan pengawasan yang konsisten, regulator optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembayaran dividen interim PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pertengahan Januari 2026 bakal mengalirkan dana jumbo ke investor institusional negara.

Selain Danantara Asset Management, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) juga diperkirakan mengantongi kucuran dividen dari 2 bank pelat merah tersebut.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, mayoritas dividen interim BRI dan Bank Mandiri akan mengalir ke Danantara Asset Management sebagai pemegang saham pengendali. Dari dua bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu, Danantara diperkirakan menerima dividen interim senilai total Rp15,89 triliun.

Data biro administrasi efek per November 2025 menunjukkan Danantara Asset Management menguasai 80.610.976.875 saham BBRI atau setara 53,18%. Dengan dividen interim sebesar Rp137 per saham, aliran dividen dari BRI ke Danantara diperkirakan mencapai sekitar Rp11,04 triliun.

Selain itu, Danantara juga menggenggam 48.533.333.333 saham BMRI atau setara 52% dari total saham beredar. Dengan dividen interim Bank Mandiri sebesar Rp100 per saham, porsi dividen yang diterima Danantara dari BMRI mencapai sekitar Rp4,85 triliun.

Di sisi lain, Indonesia Investment Authority (INA) juga berpotensi menerima kucuran dividen dari Bank Mandiri. INA tercatat memiliki 7.466.666.666 saham BMRI, sehingga berhak atas dividen interim senilai sekitar Rp746,66 miliar.

Adapun, pembayaran dividen interim kedua bank tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Januari 2026. Bank Mandiri akan membayarkan dividen interim tahun buku 2025 pada 14 Januari 2026, sementara BRI menyusul pada 15 Januari 2026. Dengan jadwal tersebut, dana dividen diperkirakan mulai masuk ke rekening pemegang saham pada pekan depan.

BRI sebelumnya telah menetapkan daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen interim pada 2 Januari 2026. Dividen interim BBRI sebesar Rp137 per saham atau dengan total nilai Rp20,63 triliun tersebut telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan mengacu pada laporan keuangan perseroan per 30 September 2025.

Sebelumnya, perdagangan saham BBRI dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi berakhir pada 29 Desember 2025, serta di pasar tunai pada 2 Januari 2026.

Sementara itu, Bank Mandiri akan membagikan dividen interim sebesar Rp100 per saham dengan total nilai sekitar Rp9,3 triliun. Nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah saham beredar sebanyak 93,33 miliar lembar saham dengan memperhatikan saham treasury hasil buyback perseroan.

Senior Vice President Bank Mandiri Adhika Vista Adhika menyatakan bahwa pembagian dividen interim tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Bank Mandiri menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen interim pada 7 Januari 2026. Perdagangan saham BMRI dengan hak dividen di pasar reguler berakhir pada 5 Januari 2026, sedangkan di pasar tunai pada 7 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha ekspor keberatan dengan rencana pemerintah menerapkan sentralisasi devisa hasil ekspor (DHE) ke rekening perbankan pelat merah (Himbara) mulai 1 Januari 2026.

Sekadar info, aturan DHE terbaru yang akan berlaku tahun depan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, utamanya mewajibkan pelaku usaha ekspor menyimpan DHE dalam sistem keuangan nasional paling tidak selama 12 bulan.

Adapun, PP sebenarnya tidak menyebut adanya sentralisasi ke rekening Himbara. Ide ini mengemuka karena evaluasi kebijakan sebelumnya, sebab menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, banyak bank-bank kecil yang menerima DHE justru memutarnya lagi ke luar negeri, sehingga kontraproduktif dengan upaya memperkuat likuiditas dolar dalam negeri.

Rencana itu mendapat sorotan dari beberapa pelaku usaha ekspor. Salah satunya mewakili komoditas perkebunan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya dibawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah, sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

"Banyak pelaku usaha ekspor yang mendapatkan fasilitas kreditnya dari bank non-Himbara. Tentu bank tersebut akan sangat dirugikan kalau DHE kemudian harus disimpannya di tempat lain. Oleh karena itu, GAPI sangat mengharapkan pemerintah membatalkan rencana tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur berharap aturan baru ini tak menyentuh pelaku usaha ekspor pengolah komoditas kehutanan berbasis padat karya.

"Pertama-tama, perlu dicermati bahwa konsep sentralisasi DHE di Himbara sebenarnya lebih cocok diterapkan pada sektor berbasis komoditas alam yang memang memiliki nilai jual besar, margin tinggi, dan tidak membutuhkan perputaran modal harian yang cepat. Kalau sudah masuk ranah industri kerajinan, kondisinya sangat berbeda," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

Industri pengolahan kayu yang termasuk sektor kerajinan, seperti mebel atau furnitur, justru membutuhkan kelincahan arus modal kerja, bukan pengetatan administratif yang berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.

"Arus kas industri ini hidup dari siklus produksi harian. Mulai dari pembelian bahan baku, ongkos tenaga kerja, finishing, packaging, dan shipping. Jika DHE kami juga termasuk yang harus parkir lebih lama atau hanya bisa berputar di kanal tertentu, bebannya akan langsung terasa di lingkup pabrik, apalagi UKM dan mid-size eksportir yang jumlahnya ribuan," tambahnya.

Menurutnya sentralisasi DHE dapat diterapkan pada sektor non-manufaktur yang tidak bergantung pada modal kerja harian.

Industri padat karya justru harus diberikan fleksibilitas penuh, sebab harus membayar gaji tepat waktu, membeli bahan baku setiap minggu, dan menjaga suplai produksi tidak putus agar lead time lancar, sehingga buyer di luar negeri tak lantas berpaling ke negara kompetitor.

Alhasil, untuk industri mebel & kerajinan, pemerintah cukup memperkuat kepastian transaksi valas dan transparansi, tanpa mengikat aliran cashflow secara ketat.

"Industri kami sedang bersaing ketat dengan Vietnam, Malaysia, dan China. Jika arus kas terganggu atau biaya transaksi bertambah, daya saing turun dan buyer bisa berpindah ke negara lain. Sektor komoditas mungkin mampu menahan DHE lebih lama. Tapi untuk industri manufaktur padat karya, ruang napasnya jauh lebih sempit," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara mengenai rencana penghapusan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menentukan mekanisme penghapusan KUR tersebut.

“Nanti kami lagi koordinasikan, kan ini kami data dulu kan, kami data dulu orangnya mana, di mana tempatnya, nanti tinggal koordinasi sama Menteri UMKM, kemudian Kementerian Koperasi, kemudian juga Bank Himbara, untuk dikoordinasikan mekanisme,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Meski demikian, Sudaryono memastikan penghapusan KUR bagi petani terdampak banjir di ketiga wilayah tersebut akan tetap dilaksanakan.“Yang jelas, perintah Presiden [Prabowo Subianto] pasti kami laksanakan [penghapusan KUR petani],” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan Kepala Negara RI itu telah memastikan petani tidak perlu khawatir terkait kebutuhan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kredit usaha bila memiliki pinjaman yang terdampak bencana.

“Sesuai dengan instruksi Presiden kemarin waktu kunjungan ke sana kan sudah menyampaikan petani tidak boleh khawatir, nanti benih, alat mesin pertanian, bahkan KUR kalau ada pinjaman dan lain-lain kan Presiden ingin meng-coveritu semua,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan seluruh utang KUR para petani yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan dihapus.

Zulhas menyampaikan seluruh utang-piutang para petani di tiga wilayah terdampak banjir akan dihapus. Namun, pemerintah masih melakukan pendataan, sehingga belum diketahui berapa besaran nilai KUR yang dihapus.

“Bencana alam itu tentu semua yang utang-piutang pinjaman hapus ya karena bencana alam, terutama Bapak Presiden begitu besar perhatiannya terhadap pertanian ya,” ujar Zulhas di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Presiden Prabowo juga akan memperbaiki irigasi dan bendungan.

“Bahwa irigasi akan diperbaiki, bendungan akan diperbaiki, dan KUR-KUR pertanian semua akan dihapus,” ujarnya.

Di samping itu, Zulhas menyampaikan pemerintah terus menggelontorkan cadangan pangan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Dua hari yang lalu ya, itu di Sumatra Utara hampir 9.000 ton, di Aceh 5.000–6.000 ton, di Sumatra Barat kira-kira 6.000–7.000 ton, dan beberapa juta liter minyak goreng,” imbuhnya.

Zulhas memastikan Kemenko Pangan telah bertemu Perum Bulog agar distribusi pangan dapat ditingkatkan dua kali lipat.

“Sekarang alhamdulillah sudah mulai lancar, apakah dari di Sumatra Utara, di Aceh, di Sumatra Barat,” lanjutnya.

Dia juga mengungkap beberapa dapur MBG di ketiga wilayah tersebut telah disulap menjadi dapur umum untuk membantu masyarakat terdampak banjir.

Bisnis.com, PADANG - Kebijakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk melibatkan himpunan bank milik negara (Himbara) turut sukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga turut menarik minat PT Bank Nagari.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan terkait adanya kebijakan dari Menkeu Purbaya itu, BPD Sumbar memahami terkait kepercayaan pemerintah pusat dalam pelaksanaan MBG kepada bank-bank Himbara. Namun, Bank Nagari sebagai bagian dari jaringan BPD juga siap berkolaborasi dengan pemerintah.

“Kami sangat senang bisa ikut terlibat dalam menyukseskan program MBG ini di tingkat daerah,” katanya, Rabu (19/11/2025).

Dia menyebutkan sebagai bentuk keseriusan itu, Bank Nagari juga telah melakukan pertemuan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.

Tidak berakhir pada pertemuan itu saja, lanjutnya, bahkan perbankan kebanggan masyarakat Sumbar ini telah menyurati BGN untuk audiensi dan menindaklanjuti rencana penawaran kerjasama dengan Bank Nagari.

“Jadi kami juga sudah bertemu dengan BGN, kemudian juga dilanjutkan pertemuan dengan legislator asal Sumbar untuk mendorong agar program ini bisa melibatkan Bank Nagari,” ujarnya.

Sebagai informasi, Bank Nagari telah memiliki berbagai produk pembiayaan yang sejalan dengan semangat MBG, terutama mendukung UMKM, koperasi, serta sektor-sektor produktif di Sumbar.

Kemudian untuk saat ini, beberapa pengelola penyaluran MBG di Sumbar sudah menjadi bagian dari nasabah Bank Nagari. Namun, terkendala dengan arus kas yang berasal dari bank Himbara.

Menurutnya kondisi ini untuk penilaian analisa pembiayaan terhadap keuangan sumber pembayaran tidak melalui Bank Nagari.

Oleh karena itu, ke depan Bank Nagari berharap agar pelaksanaan kerjasama antara BGN bersama perbankan, bisa diperluas, sehingga BPD bisa ikut terlibat, termasuk Bank Nagari.

“Supaya pelaksanaannya bisa lebih merata dan menyentuh pelaku usaha di daerah, kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat, untuk menjadi bagian dari ekosistem keuangan dan pembiayaan nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menambah injeksi likuiditas ke Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) per November 2025 guna memacu kredit, kendati suntikan dana sebelumnya belum mampu memacu penyaluran penyaluran pinjaman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu per 10 November 2025 lalu kembali memindahkan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta.

Injeksi baru ke Mandiri, BNI dan BRI masing-masing sebesar Rp25 triliun, menambah likuiditas dari kas pemerintah yang sudah disuntikkan sebelumnya yakni masing-masing Rp55 triliun pada September lalu.

Kemudian, Kemenkeu juga menyuntikkan kas pemerintah pusat ke Bank Jakarta yang notabenenya adalah bank pembangunan daerah (BPD) senilai Rp1 triliun.

Namun demikian, Bank Indonesia (BI) justru melaporkan bahwa pertumbuhan kredit selama Oktober 2025 hanya 7,35% secara tahunan (yoy) atau melambat dari September 2025 yakni 7,7% (yoy). Ini berarti sekitar sebulan setelah injeksi pertama yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa senilai Rp200 triliun pada September.

Pada konferensi pers Rapat Hasil Dewan Gubernur (RDG) BI November 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Gubernur bank sentral dua periode itu menyebut transmisi kebijakan suku bunga acuan belum terasa di level perbankan, meski sudah dilakukan pemangkasan berkali-kali. Sebab, penurunan BI rate oleh bank sentral sudah sebesar 125 basis poin, namun suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

Menurut Perry, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.

Tambah Rp76 Triliun

Berdasarkan materi yang dipaparkan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu ke Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025), pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Hal ini merupakan pemindahan kas pemerintah kedua yang dilakukan setelah 12 September 2025 senilai Rp200 triliun. Pada saat itu, penerima likuiditas tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

Per 10 November lalu, Kemenkeu disebut telah menginjeksi lagi Mandiri, BNI dan BRI masing-masing senilai Rp25 triliun. Kemudian, Bank Jakarta turut mendapatkan Rp1 triliun.

"12 September 2025 kas pemerintah dari Bank Indonesia kami pindahkan ke perbankan sebesar Rp200 triliun. Nanti kami tunjukkan sudah seberapa digunakan Rp200 triliun ini dan ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kami harapkan dalam jangka pendek bisa cukup signifikan," terang Febrio di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Adapun realisasi penggunaan kas pemerintah Rp200 triliun di lima Himbara sebelumnya telah mencapai 84% atau Rp167,6 triliun berdasarkan data hingga 22 Oktober 2025.

Sebelumnya, Bank Mandiri, BNI dan BRI menerima masing-masing Rp55 triliun. Kemudian, BTN menerima Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

Berdasarkan data realisasi penyaluran kredit dari injeksi kas pemerintah itu, Febrio memaparkan bahwa sampai dengan 22 Oktober hanya Mandiri dan BRI yang sudah menyalurkan keseluruhan Rp55 triliun atau 100%.

Sementara itu, realisasi oleh BNI 68%, BTN 41% dan BSI 99%. Dengan demikian, hanya BTN yang melaporkan realisasi di bawah 50% setelah sekitar lima pekan pemerintah menginjeksi likuiditas ke bank.

"Berarti sekitar lima minggu setelah ditempatkan, perbankan sudah menggunakan Rp167 triliun atau 84% dari yang sudah ditempatkan tersebut," papar Febrio.

Menurut Febrio, penyaluran kas pemerintah oleh Himbara yang diklaim olehnya cepat itu karena cost of fund yang lebih rendah. Besaran cost of fund dari kas pemerintah itu sama dengan yang mereka terapkan saat disimpan di BI, yakni 3,8% atau 80% dari kebijakan suku bunga acuan.

"Dengan bunga yang sama kami taruh di perbankan membuat cost of fund perbankan menjadi sangat tertolong dan mereka tentu menyamurkan lebih cepat dengan cost of fund lebih murah ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini jurusnya menyuntikkan likuiditas ke perbankan bakal memacu kredit ke sektor riil.

Purbaya menyebut, langkah Kemenkeu memindahkan kas pemerintah pertama kali Rp200 triliun pada 12 September 2025 itu tidak akan langsung terasa di bulan yang sama.

"Mungkin September belum full impact dari uang itu. Tapi kalau kami dari [pertumbuhan] individual bank kan naiknya udah clear kan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Purbaya pun menilai kendati pertumbuhan kredit baru 7,7% (yoy) pada September 2025, capaian itu sudah lebih tinggi dari Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.

Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.

"Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%," terangnya.

Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.

"Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman," ucapnya.

Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menandatangani persetujuan agar Dana Desa yang dianggarkan melalui APBN menjadi jaminan untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Usai pertemuan dengan COO Danantara dan Menteri Koperasi, Kamis (23/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa pinjaman melalui himpunan bank milik negara (himbara) akan sudah bisa disalurkan ke setiap koperasi setelah adanya penjaminan Menkeu lewat Dana Desa.

"Jadi tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok udah mulai jalan. Kalau mereka sudah siap koperasinya," terangnya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025) malam.

Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah menyediakan dana melalui himbara, salah satunya melalui penempatan kas pemerintah Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI) September 2025 lalu. Uang itu ditempatkan di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

Kendati tidak spesifik untuk Kopdes, Purbaya menyebut apabila lima bank itu menyalurkan dana dimaksud untuk Kopdes maka bunganya hanya sebesar 2%. Bunga itu sesuai dengan skema pembiayaan Kopdes.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah, yang juga disimpan di BI, senilai Rp16 triliun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025.

"Jadi udah enggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi Rp200 triliun, tambah Rp16 triliun, jadi banyak sekali kalau mereka mau," terangnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu lalu menjelaskan bahwa nantinya setiap kopdes bisa mengajukan ke bank untuk pembiayaan baik untuk pembangunan fisik maupun modal kerja. Untuk diketahui, pemerintah menyediakan pinjaman untuk kopdes dengan plafon Rp3 miliar.

Pembangunan fisik Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi.

"[Kopdes] kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau enggak salah. Agrinas yang buat itu, tetapi nanti kan pas skemanya itu kooperasinya mengajukan ke bank kan mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu," paparnya.