Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendukung rencana penyaluran kredit berbunga 6% per tahun melalui Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih. Namun, kebijakan ini dinilai masih menyimpan risiko, terutama terkait akses dan tata kelola.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai jika skema bunga tersebut berjalan optimal, KopDes Merah Putih bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat desa.

KNTI menilai skema kredit melalui KopDes/Kel Merah Putih berpotensi meningkatkan akses pembiayaan karena lebih dekat dengan masyarakat. Namun, daya saingnya tetap bergantung pada struktur bunga yang diterima koperasi dari lembaga penyalur dana.

“Kalau kenyataannya KopDes itu menyalurkan 6% kan berarti bagus sampai ke konsumennya itu bisa sampai lebih murah, lebih rendah 6%. Kalau enggak, dia nanti konsumen atau masyarakat desa tetap aja lari ke bank, nggak ada competitiveness,” kata Dani saat dihubungi Bisnis, Senin (30/3/2026).

Kendati demikian, Dani mengingatkan agar aspek tata kelola tidak diabaikan dalam penyaluran kredit melalui koperasi desa. Menurutnya, pengelolaan dana publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Dani menilai bunga kredit 6% per tahun melalui KopDes Merah Putih pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit usaha rakyat (KUR). Namun, secara bisnis, koperasi harus memperoleh sumber pendanaan dengan bunga di bawah 6% agar tetap dapat menutup biaya operasional dan menjalankan skema tersebut secara berkelanjutan.

“Kalau memang itu 6% itu disalurkan oleh Koperasi Desa Merah Putih dengan suku bunga 6% per tahun, logika bisnisnya berarti kokdes itu dapat suku bunga di bawah 6%, karena dia harus menghitung biaya operasional,” terangnya.

Selain itu, dia menuturkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada besaran bunga, melainkan implementasi. Terlebih, KNTI menyebut penyaluran KUR di lapangan masih perlu dievaluasi karena belum seragam antar daerah.

Meski aturan tidak mewajibkan agunan, Dani menyampaikan bahwa dalam praktiknya masih ada daerah yang mensyaratkan jaminan untuk pinjaman kecil, sementara daerah lain tidak sehingga menyulitkan nelayan dalam mengakses pembiayaan secara merata.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan kehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun dalam KopDes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, mulai dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya,” ujar Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menjelaskan skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes/Kel Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry mengatakan keberadaan KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi PMK Nomor 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mengakomodasi peran Agrinas.

Perubahan PMK No.49/2025 yang baru berumur kurang dari 5 bulan itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Adapun, dalam paparan yang dikutip Bisnis, RPMK tersebut akan mengatur enam pokok substansi. Pertama, penegasan mengenai pembiayaan yakni kredit yang diberikan oleh Bank kepada PT Agrinas untuk percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Kedua, penempatan dana pada Bank sebagai sumber likuiditas pembiayaan KDKMP dilakukan secara bertahap, memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara.

Ketiga, skema pembiayaan yang mencakup limit pembiayaan maksimal Rp3 miliar per unit KKMP/KDMP, tingkat suku bunga, margin dan bagi hasil 6% per tahun dengan tenor 72 (tujuh puluh dua) bulan, masa tenggang (grace period) 6 -8 bulan, serta periode pembayaran angsuran setiap bulan melalui DAU/DBH atau sekaligus.

Keempat, gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemda atau pemdes.

Kelima, pembiayaan diberikan berdasarkan perikatan kontrak atau kesepakatan antara Menteri Koperasi dengan PT Agrinas. Perikatan kontrak atau kesepakatan sekaligus sebagai persetujuan dari kepala daerah untuk penyaluran DAU/DBH atau kepala desa untuk penyaluran dana desa.

Keenam, permohonan pembayaran disampaikan oleh bank setelah menerima dokumen serah terima pekerjaan yang telah direviu BPKP dari Menkop. Bank bertanggung jawab atas kebenaran isi surat permohonan.

Skema Kredit Korporasi

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan skema kredit korporasi untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan skema kredit korporasi ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kredit korporasi. Jadi memang nanti kan ada Peraturan Menteri Keuangan yang akan disempurnakan, untuk mengatur tentang itu,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menjelaskan, gerai KopDes/Kel Merah Putih ini akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, mulai dari produksi hingga distribusi.

Dalam hal pembiayaan, Ferry menuturkan himpunan bank milik negara (Himbara) akan mengucurkan plafon pinjaman yang digunakan bukan hanya sebatas modal kerja, tetapi juga pembangunan fisik dan kelengkapan operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan fisik gerai yang ideal, sedangkan penyesuaian untuk lokasi desa akan dilakukan kemudian.

Adapun, Kemenkop menargetkan pembangunan gerai KopDes Merah Putih akan mencapai 25.000 titik pada November 2025. Di sisi lain, total tanah yang terdata di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencapai 30.500 titik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan pendanaan pembangunan gerai ini bersumber dari Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam hal pengembalian dana, Nurdin mengusulkan agar tidak bersumber dari APBN, melainkan menyisihkan dari hasil usaha koperasi itu sendiri. “Misalnya penyaluran pupuk. Dari keuntungan penyaluran pupuk itu disisihkan sebagian, entah berapa 20%–30% untuk mengembalikan dana pinjaman,” ujar Nurdin.

Biaya Gerai Fisik

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan biaya untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar itu setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Penggunaan indeks konstruksi, kata dia, justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni bisa mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia memerinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Selain itu, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi atau LPG 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah bisa mengakses kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) senilai total Rp240 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa total kredit yang disediakan melalui himbara itu sudah disiapkan tergantung dengan kesiapan Kopdes.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut mengenai ratusan triliun uang yang telah disiapkan pemerintah untuk Kopdes.

Namun, dia menjabarkan bahwa sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp16 triliun. PMK itu ditandatangani saat Menkeu masih dijabat Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, pada September 2025 lalu, Purbaya kembali menempatkan Rp200 triliun di himbara tepatnya di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Kas pemerintah itu juga bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin membangun Kopdes.

"Langsung bisa dicairkan kalau mereka pakai untuk program Koperasi itu bunganya langsung tinggal 2% dari 4%," terangnya.

Adapun pemerintah melalui himbara sudah bisa mulai mengucurkan kredit untuk pembiayaan Kopdes setelah Purbaya secara resmi menandatangani persetujuan penjaminan kredit dengan APBN, tepatnya Dana Desa.

"Jadi, ketika himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, mereka bisa menyalurkan pinjaman," ucapnya.

Adapun total kredit dengan plafon Rp3 miliar disediakan melalui himbara tidak hanya untuk modal kerja Kopdes, melainkan juga untuk pembangunan fisik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun fisik KDMP yang akan dibangun di desa maupun kelurahan. Penugasan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa Menkeu Purbaya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan mengenai pembiayaan, sebagaimana diatur pada Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenko) mengungkap kelanjutan pemberian akses kredit bagi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang rencananya bakal mulai dikucurkan dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rencana pemberian kredit hingga Rp240 triliun tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dan oleh Menteri Keuangan, karena Menkeu-nya koboi keluar keputusan yang itu cukup bagi Danantara untuk disampaikan kepada Bank Himbara untuk bisa dicairkan platform pinjaman yang sudah disediakan," ujarnya dalam konferensi pers diikutip Sabtu (25/10/2025).

Adapun penyaluran kredit itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Nantinya setiap KDKMP akan mendapat plafon kredit mencapai Rp3 miliar. Sehingga, untuk memberikan pendanaan bagi 80.000 KDKMP dibutuhkan anggaran mencapai Rp240 Triliun.

"Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu diberikan Rp3 miliar. Jadi kalau 80.000-an Koperasi Desa itu kurang lebih Rp240 triliun," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pencairan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara serentak.

Pada tahap awal, ada sekitar 1.000 Kopdes yang siap untuk menerima pinjaman mulai pekan depan. Totalnya, pemerintah memprioritaskan injeksi pinjaman bank pelat merah terhadap 20.000 Kopdes Merah Putih.

"Pertama, kita akan fokus 20.000 dulu yang sudah lengkap, akan diawali 1.000 [Kopdes] minggu depan untuk di-launching, karena ini dananya sudah siap,” ucapnya.

Akses kredit tersebut akan diberikan sebagai modal Kopdes membangun sejumlah sarana dan prasarana awal. Salah satunya untuk pengembangan area pergudangan. Nantinya, Kopdes Merah Putih juga akan menjajakan sejumlah barang pojok mulai dari LPG 3 Kilogram (Kg), minyak, beras, hingga pupuk.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menandatangani persetujuan agar Dana Desa yang dianggarkan melalui APBN menjadi jaminan untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Usai pertemuan dengan COO Danantara dan Menteri Koperasi, Kamis (23/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa pinjaman melalui himpunan bank milik negara (himbara) akan sudah bisa disalurkan ke setiap koperasi setelah adanya penjaminan Menkeu lewat Dana Desa.

"Jadi tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok udah mulai jalan. Kalau mereka sudah siap koperasinya," terangnya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025) malam.

Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah menyediakan dana melalui himbara, salah satunya melalui penempatan kas pemerintah Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI) September 2025 lalu. Uang itu ditempatkan di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

Kendati tidak spesifik untuk Kopdes, Purbaya menyebut apabila lima bank itu menyalurkan dana dimaksud untuk Kopdes maka bunganya hanya sebesar 2%. Bunga itu sesuai dengan skema pembiayaan Kopdes.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah menyuntik himbara dengan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah, yang juga disimpan di BI, senilai Rp16 triliun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025.

"Jadi udah enggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi Rp200 triliun, tambah Rp16 triliun, jadi banyak sekali kalau mereka mau," terangnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu lalu menjelaskan bahwa nantinya setiap kopdes bisa mengajukan ke bank untuk pembiayaan baik untuk pembangunan fisik maupun modal kerja. Untuk diketahui, pemerintah menyediakan pinjaman untuk kopdes dengan plafon Rp3 miliar.

Pembangunan fisik Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi.

"[Kopdes] kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau enggak salah. Agrinas yang buat itu, tetapi nanti kan pas skemanya itu kooperasinya mengajukan ke bank kan mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu," paparnya.