#30 tag 24jam
RI Bidik Swasembada Telur & Daging Ayam, Pengusaha Wanti-Wanti Hal Ini
Pemerintah menargetkan swasembada telur dan daging ayam pada 2026. Pengusaha mendukung, namun menyoroti ketimpangan akses bagi peternak kecil dan biaya input tinggi. [579] url asal
#swasembada-telur #swasembada-daging-ayam #swasembada-2026 #program-mbg #peternak-ayam-nasional #produksi-daging-ayam #industri-ayam-broiler #ketimpangan-peternak #peraturan-menteri-pertanian #harga-pa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/12/25 18:21
v/69595/
Bisnis.com, JAKARTA — Peternak menilai target swasembada telur dan daging ayam pada 2026 yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dapat tercapai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi menilai target swasembada daging ayam relatif bisa dicapai dalam waktu dekat.
“Untuk mencapai target swasembada daging ayam menurut hemat kami bisa, mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Seperti saat ini misalnya, sampai akhir tahun ada stok kurang lebih 12% setara 400.000-an ton,” kata Sugeng kepadaBisnis, Kamis (11/12/2025).
Bahkan menurutnya, target pemerintah tidak berlebihan. “Saya kira masuk akal dan tidak susah target yang dicanangkan pemerintah terkait rencana swasembada di tahun 2026,” ujarnya.
Adapun, pemerintah mematok target produksi daging ayam sebesar 1,1 juta ton untuk dapat mencapai swasembada. Menurut Sugeng, pelaku usaha siap memenuhi kebutuhan tersebut selama perencanaan dilakukan secara matang.
Industri, sambung dia, telah memiliki kapasitas yang memadai mulai dari ketersediaan anak ayam (DOC) hingga sarana produksi lainnya. Meski demikian, Gopan menilai aspek pemerataan usaha patut menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, Sugeng menyebut dominasi pelaku besar dalam budidaya ayam broiler yang saat ini mencapai 80%. Kondisi tersebut membuat peternak kecil kesulitan mendapatkan akses terhadap DOC.
Dia menilai, ketimpangan tersebut justru dapat membahayakan keberlanjutan industri, terlebih ketika pemerintah mendorong permintaan melalui program MBG yang akan digeber pada 2026 mendatang dan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
“Jika berlarut-larut maka akan ada ketimpangan, ini ironi. Jangan sampai justru menimbulkan gap antara yang besar dan yang kecil. Bahkan yang kecil akses untuk mendapatkan pendapatan dari sektor ini tertutup,” ujarnya.
Maka dari itu, Gopan meminta pemerintah menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 (Permentan 10/2024) yang mengatur pembagian porsi budidaya ayam broiler, yakni 50% untuk pelaku besar dan 50% untuk pelaku kecil atau UMKM.
Aturan tersebut dinilai penting untuk menciptakan struktur industri yang lebih berkeadilan dan memastikan peternak kecil tetap memiliki ruang ekonomi.
Namun, Sugeng menegaskan pelaku usaha mendukung penuh program swasembada pemerintah. “Kami dukung program swasembada daging ayam dan ini realistis, juga harus ada peningkatan kesejahteraan pelaku atau peternak,” terangnya.
Di samping itu, Sugeng mengungkap tantangan terbesar menuju swasembada terletak pada akses input produksi, terutama DOC dan harga bahan pakan seperti jagung. Biaya input yang tinggi akan berdampak langsung pada biaya produksi serta harga jual ayam di tingkat konsumen.
Untuk itu, Sugeng menyebut pemerintah harus memastikan harga-harga material pakan jagung tidak tinggi.
Fokus Genjot Telur-Daging Ayam
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo akan menggalakkan swasembada telur dan daging ayam pada 2026. Langkah ini sekaligus untuk mendukung program MBG.Kendati begitu, pemerintah tetap mempertahankan swasembada beras dan jagung pada tahun depan.
“Tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan produksi swasembada telur dan ayam, dan sapi sebetulnya,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Nantinya, pemerintah akan memfokuskan pada komoditas telur dan daging ayam di sentra produksi di luar Pulau Jawa. Hal ini mengingat selama ini pasokan telur dan ayam mayoritas dipasok dari Pulau Jawa.
“Itu [telur dan ayam] keinginan Presiden adalah supaya masing-masing daerah, masing-masing pulau, masing-masing provinsi itu punya ketahanan pangan sendiri, khususnya untuk menjawab kekhawatiran teman-teman semua terkait kebutuhan MBG yang diprediksi nanti adashortage,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut dia, akan mengintegrasikan peternakan di 13 provinsi di luar Pulau Jawa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dan peternak lokal untuk menggenjot produksi telur dan ayam dalam negeri.
RI Targetkan Replanting Kakao 248.500 Hektare 2027, Pakai APBN
Kementerian Pertanian RI menargetkan replanting kakao 248.500 hektare hingga 2027 dengan dana APBN untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. [534] url asal
#replanting-kakao #kakao-nasional #program-peremajaan #apbn-kakao #produksi-kakao #produktivitas-kakao #lahan-kakao-rusak #bpdp-kakao #peraturan-menteri-pertanian #luas-area-kakao #produksi-kakao-indon
(Bisnis.Com - Ekonomi) 23/10/25 16:51
v/13585/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) bakal melakukan peremajaan atau replanting tanaman kakao nasional seluas 248.500 hektare hingga 2027. Mayoritas program ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Kelompok Tanaman Perkebunan Kementan Yakub Ginting mengatakan program peremajaan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas biji kakao dalam negeri.
Secara terperinci, target replanting kakao sebesar 248.500 hektare hingga 2027 itu mencakup 4.266 hektare pada 2025, 175.500 hektare pada 2026, dan 68.734 hektare pada 2027. Totalnya, mencapai 248.500 hektare.
Menurutnya, program hilirisasi kakao hampir menutupi seluruh lahan kakao rusak nasional yang mencapai 290.000 hektare.
Nantinya, program peremajaan kakao ini akan menggunakan APBN dan skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang tengah disiapkan regulasinya.
“Di tahun 2027 itu target kami semua clear, karena 248.000 [hektare sampai 2027] sudah dilakukan mulai tahun ini,” kata Yakub dalam acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Yakub merincikan, kebutuhan total per hektare termasuk biaya bibit, pupuk awal, hingga perawatan mencapai sekitar Rp30 juta. Namun, dukungan pemerintah melalui APBN difokuskan pada pengadaan bibit dan biaya tanam sebagai stimulan bagi petani.
Adapun, pembiayaan APBN menjadi prioritas karena sudah berjalan lebih dulu. Nantinya, penerima bantuan dari APBN nantinya tidak boleh lagi menerima pendanaan dari BPDP.
“Jadi nanti kalau yang sudah dapet APBN tidak bisa mendapat BPDP. Enggak boleh dua dong, sumber pembiayaan dua. Tapi ini kan biar makin luas, makin banyak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yakub menyampaikan sisa lahan kakao yang rusak akan dibiayai melalui pendanaan BPDP setelah regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) rampung.
“Mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah bisa keluar Permentannya dan kita tindaklanjuti dengan Perdirjen,” terangnya.
Berdasarkan data Kementan, total luas area kakao nasional saat ini mencapai 1,3 juta hektare, terdiri atas 890.000 hektare tanaman menghasilkan, 212.000 hektare tanaman belum menghasilkan, dan 290.000 hektare tanaman rusak.
Dari luas tersebut, Yakub menyampaikan bawah 60% area kakao dalam negeri berada di empat provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Pada 2023, ungkap dia, produksi kakao Indonesia mencapai 632.117 ton. Namun, produktivitasnya terus menurun seiring peralihan petani ke komoditas lain seperti sawit dan tanaman pangan yang lebih cepat menghasilkan.
Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor bahan baku kakao fermentasi, terutama untuk kebutuhan industri dalam negeri.
“Yang diimpor itu kan fermentasi. Fermentasinya masih kurang. Kita ekspornya biji, ada yang fermentasi juga. Jadi pertukaran perdagangan lah. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa,” ungkapnya.
Dia menyatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat produktivitas dan kualitas kakao nasional. Dengan harga bibit Rp13.000 per batang dan kebutuhan 1.000 batang per hektare, nilai bisnis replanting kakao dari APBN ini bisa mencapai menyentuh angka triliunan.
“Ini nilai bisnisnya itu sangat besar sekali. Dikali Rp13.000 harganya, berapa triliun itu? Ini kalau Bapak Ibu tidak bersiap, apalagi yang harus kami sampaikan begitu untuk mendukung kakao kita,” ujarnya.
Di samping itu, tambah dia, pemerintah juga telah menyiapkan pupuk subsidi untuk kakao dan harganya sudah diturunkan.
“Pupuk subsidi sudah disiapkan, dana untuk benih disiapkan. Nah apalagi? Ini pupuknya juga kemarin Pak Mentan sudah menurunkan harganya. Nah ini udah enak sekali gitu loh untuk petani kakao,” pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)