Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) kembali menunjukkan pertumbuhan positif periode ini setelah sempat rontok pasca pengumuman kebijakan ekspor satu pintu oleh Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026.

Periode ini, Minggu (14/6/2026) harga TBS mitra Pemprov Sumut ditetapkan mencapai Rp3.720,09 per kg, naik sebesar Rp268,96 dari sebelumnya Rp3.451,13 per kg.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan pengumuman kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu memang sempat membuat pengusaha gamang terhadap kondisi pasar. Hal ini berimbas pada jatuhnya harga pembelian TBS ke petani.

Namun, lanjutnya, Pemprov Sumut tak tinggal diam dan mengeluarkan surat imbauan kepada perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit se-Sumut, asosiasi, serta instansi terkait di kabupaten/ kota agar tetap menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani/ pekebun sawit.

"Pemprov Sumut di awal Juni kemarin mengeluarkan imbauan yang salah satu isinya ditujukan bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit agar tetap membeli TBS pekebun sesuai harga yang ditetapkan Pemprov Sumut dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun," ujar Dewiana.

Perbaikan juga tampak pada harga acuan CPO lokal dan ekspor yang periode ini menyentuh Rp15.017,56 per liter dari level Rp13.559,44 per liter pada minggu lalu.

Namun harga kernel lokal masih anjlok. Periode ini masih di kisaran Rp12.365,29 per kg dari minggu lalu Rp13.105,10 per kg.

Adapun sejak awal 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.722,88 per kg dari sebelumnya Rp3.456,72 per kg.

Hanya saja, kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang ditetapkan dengan harga Rp3.720,09 per kg.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Juni 2026 sebesar 93,03%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 10-16 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.126,90,-

* Usia 4 tahun = Rp3.333,33,-

* Usia 5 tahun = Rp3.449,87,-

* Usia 6 tahun = Rp3.553,25,-

* Usia 7 tahun = Rp3.533,54-

* Usia 8 tahun = Rp3.653,76,-

* Usia 9 tahun = Rp3.689,60,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.720,09,-

* Usia 21 tahun = Rp3.722,88,-

* Usia 22 tahun = Rp3.686,63,-

* Usia 23 tahun = Rp3.636,18,-

* Usia 24 tahun = Rp3.522,52,-

* Usia 25 tahun = Rp3.417,16,-

* Usia 26 tahun = Rp3.388,89,-

* Usia 27 tahun = Rp3.337,86,-

* Usia 28 tahun = Rp3.284,03,-

* Usia 29 tahun = Rp3.228,55,-

* Usia 30 tahun = Rp3.173,08,-

Bisnis.com, PALEMBANG — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Selatan masih bertahan di level tinggi pada periode I Juni 2026, ditopang oleh harga crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp14.072,79 per kilogram (kg).

Berdasarkan hasil penetapan Tim Penetapan Harga TBS Sumatra Selatan yang berlaku pada 1–15 Juni 2026, harga TBS tertinggi tercatat pada tanaman berusia 22 tahun sebesar Rp3.592,07 per kg.

Sementara itu, harga TBS untuk tanaman berusia 21 tahun ditetapkan Rp3.580,70 per kg. Adapun kelompok umur tanaman 10–20 tahun memperoleh harga Rp3.589,30 per kg.

Di sisi lain, harga terendah tercatat pada tanaman berusia tiga tahun sebesar Rp3.008,70 per kg.

Dalam penetapan tersebut, harga rata-rata CPO ditetapkan sebesar Rp14.072,79 per kg, sedangkan harga inti sawit (kernel) mencapai Rp13.454,91 per kg. Indeks K ditetapkan sebesar 93%, dengan nilai cangkang Rp18,88 per kg.

Meski harga TBS hasil penetapan pemerintah relatif tinggi, Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatra Selatan menyoroti masih lebarnya disparitas harga yang diterima petani sawit swadaya di lapangan.

Melalui surat Nomor 525/931-VI.3/BUN tertanggal 3 Juni 2026, Disbun Sumsel meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penguatan tata niaga serta kemitraan petani sawit swadaya dengan pabrik kelapa sawit (PKS).

Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumsel M. Ichwansyah mengatakan hasil pemantauan sepanjang Mei 2026 menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara petani yang telah bermitra dengan PKS dan petani swadaya nonkemitraan.

“Harga Kemitraan (Penetapan Tim Disbun) berada dalam kondisi yang sangat stabil dan menyejahterakan pada kisaran Rp3.864,31 sampai Rp3.898,14 per Kg. Sebaliknya, harga di tingkat swadaya non-kemitraan mengalami fluktuasi yang sangat ekstrem, bahkan sempat anjlok hingga menyentuh titik terendah pada angka Rp2.554 per kg,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).

Untuk mengurangi kesenjangan harga tersebut, Disbun Sumsel meminta dinas perkebunan kabupaten/kota melakukan identifikasi dan pemetaan perkebunan sawit swadaya agar petani dapat difasilitasi masuk ke dalam kelembagaan resmi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun koperasi.

Pemerintah daerah juga diminta mengawal pembentukan perjanjian kerja sama (PKS) kemitraan antara kelembagaan petani dan pabrik kelapa sawit terdekat guna memastikan penyerapan TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

“Langkah percepatan kemitraan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata niaga sawit yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra,” jelasnya.

Berikut rincian harga TBS periode I Juni 2026 berdasarkan umur tanaman:

• 3 tahun: Rp3.008,70/kg
• 4 tahun: Rp3.103,32/kg
• 5 tahun: Rp3.235,35/kg
• 6 tahun: Rp3.267,17/kg
• 7 tahun: Rp3.262,97/kg
• 8 tahun: Rp3.386,46/kg
• 9 tahun: Rp3.458,19/kg
• 10–20 tahun: Rp3.589,30/kg
• 21 tahun: Rp3.580,70/kg
• 22 tahun: Rp3.592,07/kg
• 23 tahun: Rp3.567,26/kg
• 24 tahun: Rp3.468,87/kg
• 25 tahun: Rp3.483,37/kg
• 26 tahun: Rp3.421,91/kg
• 27 tahun: Rp3.371,83/kg
• 28 tahun: Rp3.315,33/kg
• 29 tahun: Rp3.253,53/kg
• 30 tahun: Rp3.186,61/kg

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani mulai berangsur stabil setelah pemerintah bergerak cepat mengumpulkan berbagai pihak dalam menyikapi harga yang sempat turun.

"Jumlahnya 1.900 (perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit). Jadi alhamdulillah sudah membaik, hari ini sudah 70-80 persen (yang membeli TBS sesuai harga di masing-masing daerah)," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Amran mengatakan perbaikan harga mulai terlihat setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab penurunan harga tandan buah segar sawit yang sempat terjadi di berbagai sentra produksi nasional.

Menurut dia, sekitar 70 hingga 80 persen perusahaan sawit telah kembali menyesuaikan harga pembelian tandan buah segar sesuai perkembangan pasar setelah pemerintah melakukan koordinasi intensif.

Ia menjelaskan mayoritas perusahaan telah mematuhi mekanisme harga yang berlaku, sementara sebagian kecil perusahaan masih memerlukan tindak lanjut agar kepatuhan terhadap ketentuan dapat ditingkatkan.

Amran mengungkapkan persoalan harga sawit mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.

Setibanya di Indonesia, Kementerian Pertanian langsung melakukan analisis mendalam dan menggelar pertemuan dengan ratusan perwakilan perusahaan, asosiasi, petani, serta unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melalui Satgas Pangan Polri.

Pemerintah menyoroti kondisi yang dinilai tidak lazim karena harga minyak sawit mentah dunia justru mengalami kenaikan ketika harga tandan buah segar menurun.

Selain harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia yang meningkat, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) juga seharusnya memberikan dukungan terhadap harga sawit di tingkat petani domestik.

Amran menilai penurunan harga tandan buah segar tidak memiliki alasan yang kuat apabila dibandingkan dengan perkembangan harga komoditas global.

Karena itu, pemerintah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berbagai faktor yang diduga mempengaruhi pembentukan harga tandan buah segar di sejumlah wilayah sentra perkebunan sawit.

Amran menegaskan dampak dari penurunan harga sawit dirasakan oleh sekitar 15 juta petani sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani demi melindungi pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan agar segera mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga bersurat kepada kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu karena terjadi anomali. Yang mana, Amran menyebut sekitar 274 perusahaan diduga belum menaikkan harga pembelian TBS sesuai ketentuan yang ditentukan.

"Ini nggak bener sehingga kami menyurat ke Kapolri, tembusan Kapolda, Dirkrimsus seluruh Indonesia supaya diperiksa. Karena ini tidak masuk akal. (Harga CPO) dunia naik, dolar menguat, terus ini (TBS) turun, ini sangat tidak masuk akal. Ini ada yang (diduga) mempermainkan TBS kita," ucap Amran.

Melalui berbagai langkah tersebut, Amran optimistis harga tandan buah segar sawit akan terus membaik dan stabil sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga serta aktivitas industri berjalan normal.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pemerintah yang sigap dan responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas usaha pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan petani

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendukung langkah cepat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam merespons persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani yang selama ini menjadi perhatian para pekebun.

Menurut Alex, berbagai upaya koordinasi dan langkah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian mulai menunjukkan hasil positif di lapangan.

“Terima kasih Pak Mentan, harga TBS sawit sekarang sudah merangkak naik,” kata Alex dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027 di Jakarta, Rabu.

Ia menilai respons cepat pemerintah melalui Kementerian Pertanian sangat penting untuk menjaga stabilitas usaha pertanian dan perkebunan, sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan pekebun dalam menjalankan usahanya.

“Kehadiran pemerintah yang sigap dan responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas usaha pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan petani,” ujar Alex.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengaku telah mengumpulkan sejumlah petani kelapa sawit merespon turunnya harga TBS.

Amran mengatakan persoalan tersebut telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya masih berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu, Presiden mempertanyakan penyebab turunnya harga TBS yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan harga global.

Sepulang dari ibadah haji, Kementerian Pertanian langsung melakukan analisis dan menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi sawit, petani, eksportir, Satuan Tugas Pangan, hingga Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Menurut Amran, kondisi penurunan harga TBS tersebut merupakan anomali karena terjadi ketika harga kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat sekitar 10 persen seharusnya turut mendukung harga komoditas sawit di dalam negeri.

Ia menilai tidak masuk akal apabila harga TBS justru mengalami penurunan ketika harga CPO dunia naik, nilai tukar dolar menguat, dan harga minyak goreng di dalam negeri juga meningkat. Karena itu, pemerintah menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang mempermainkan tata niaga sawit sehingga berdampak pada harga yang diterima petani.

Amran mengungkapkan dalam pertemuan tersebut sejumlah perusahaan beralasan masih melakukan penyesuaian atau "kaget" terhadap perubahan kebijakan dan kondisi pasar. Namun, pemerintah menilai alasan tersebut tidak dapat diterima karena penurunan harga berlangsung hingga dua sampai tiga pekan.

Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat 274 perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagaimana yang diharapkan.

Atas kondisi tersebut, Kementerian Pertanian telah menyurati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menyampaikan tembusan kepada para kepala kepolisian daerah dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan karena dampak penurunan harga TBS dirasakan oleh sekitar 15 juta masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelapa sawit. Ia menegaskan tindakan segelintir pihak tidak boleh merugikan jutaan petani dan pelaku usaha di sektor tersebut.

Pemerintah juga menemukan indikasi adanya sejumlah perusahaan besar yang tidak melakukan penawaran pembelian sebagaimana mekanisme yang berlaku. Kondisi itu menyebabkan transaksi tersendat, kapasitas tangki penyimpanan di pabrik penuh, dan berdampak berantai terhadap penurunan harga TBS di tingkat petani.

Akibat tertahannya proses penawaran tersebut, aktivitas di sejumlah pabrik pengolahan sawit sempat mengalami hambatan. Situasi itu kemudian berkontribusi pada melemahnya harga TBS yang diterima petani di berbagai daerah.

Meski demikian, Amran menyebut kondisi saat ini mulai membaik setelah pemerintah melakukan langkah pengawasan dan koordinasi intensif. Ia menyatakan sekitar 70 hingga 80 persen perusahaan yang sebelumnya belum menyesuaikan harga kini mulai mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan tidak semua perusahaan sawit melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 85 persen pelaku usaha telah mematuhi mekanisme yang ditetapkan, sementara sekitar 15 persen sisanya diminta untuk ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum melalui Satgas Pangan Polri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengimbau seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sumut untuk tetap membeli tandan buah segar (TBS) sawit pekebun sesuai harga pembelian yang ditetapkan Pemprov Sumut, serta menjaga kestabilan harga TBS dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun.

Hal itu tertuang dalam surat imbauan bernomor 800.1.13.4/015/VI/2026 yang dilihat Bisnis pada Selasa (9/6/2026).

Imbauan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut itu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kondisi industri kelapa sawit nasional serta tata niaga dan stabilitas harga TBS di Sumut, khususnya setelah pemerintah mengumumkan untuk mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pemprov Sumut menegaskan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tidak seharusnya berdampak pada harga pembelian TBS petani.

“Oleh karena itu, kebijakan pusat ini tidak boleh dijadikan alasan yang merugikan posisi tawar para petani,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pemprov Sumut menyatakan imbauan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit, melindungi pekebun, serta menjaga iklim usaha yang kondusif.

Surat itu ditujukan kepada pemerintah kabupaten penghasil sawit, asosiasi pelaku usaha, serta puluhan perusahaan perkebunan dan PKS yang beroperasi di Sumut.

Selain meminta perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah, Pemprov Sumut juga meminta dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota mengawal penerapan harga TBS di lapangan.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan pembelian TBS mengacu pada harga yang ditetapkan secara berkala oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Pemprov Sumut juga meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumut mengoordinasikan anggotanya untuk menjaga stabilitas harga dan kemitraan dengan petani.

Sementara itu, asosiasi pekebun seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) diminta mengedukasi petani agar tidak melakukan tindakan spekulatif yang berpotensi merugikan.

“Jika ditemukan PKS yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan petani, harap segera melaporkannya secara resmi melalui jalur dinas untuk ditindaklanjuti,” tegas surat tersebut.

Bisnis.com, MEDAN – Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit di sejumlah daerah penghasil di Sumatra Utara (Sumut) masih berada di bawah Rp3.000 per kilogram (kg) sejak rencana ekspor satu pintu diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Sebelumnya, petani bisa menikmati harga pembelian TBS hingga mencapai Rp3.400 per kg. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bahkan pernah menetapkan harga pembelian TBS mitranya mencapai Rp3.900 per kilogram pada awal Mei lalu, tertinggi sepanjang tahun 2026.

Namun harga TBS periode akhir Mei hingga saat ini berbalik arah, meski harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) dunia masih menguat.

Ketua Gapoktan Sawit Harapan Maju di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Saleh menyebut harga pembelian TBS oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya anjlok pasca pengumuman tata kelola ekspor oleh pemerintah. Ketidakpastian pasar akibat kebijakan tersebut diduga menjadi penyebab.

Saleh mengatakan pada 14 Mei 2026 harga pembelian TBS petani oleh PKS mitra mereka di Sergai masih tembus Rp3.270 per kg. Sejak pengumuman kebijakan tata kelola ekspor hingga saat ini, PKS hanya membeli TBS petani dengan harga berkisar Rp2.600-2800 per kg.

"Sampai saat ini PKS mitra masih membeli TBS dengan harga di bawah Rp3.000 per kg. Beberapa petani yang bermitra dengan PKS lain juga menyampaikan hal serupa, hanya selisih sedikit saja," ujar Saleh, Selasa (9/6/2026).

Tak hanya di Sergai, data Apkasindo Sumut juga menunjukkan daerah penghasil lain seperti Asahan, Batubara, Simalungun, hingga Pakpak Bharat mengalami penurunan harga TBS.

Hingga periode awal Juni, rata-rata harga TBS di di tingkat petani di Sumut berada di rentang Rp2.100-Rp2.600 per kg, dari sebelumnya rata-rata di atas Rp3.000 per kg.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut bahkan mencatat penurunan drastis dalam penetapan harga TBS petani mitra Pemprov Sumut periode 27 Mei-2 Juni 2026.

Pasca pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA) tanggal 20 Mei, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut anjlok hingga Rp650 per kg periode tersebut, dari sebelumnya Rp3.902,70 menjadi Rp3.252,89 per kg.

Meski pada periode penetapan untuk tanggal 3-9 Juni tercatat ada kenaikan sekitar Rp198,24 per kg, penurunan drastis harga TBS ini menjadi perhatian pemerintah lantaran dampak jangka panjangnya berimbas pada kesejahteraan petani.

Nilai Tukar Petani Sawit Mengalami Penurunan

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengatakan anjloknya harga TBS berpengaruh terhadap penurunan nilai tukar petani (NTP) sawit dan NTP secara keseluruhan pada periode Mei 2026.

Dari data BPS Sumut, NTP gabungan periode Mei turun 1,56% yang diakibatkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani. Komoditas penyumbang penurunan indeks harga yang diterima petani ini salah satunya ialah sawit.

Sementara, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yang didalamnya termasuk komoditas sawit terkoreksi sedalam 2,78%. Diketahui, NTPR pada April tercatat 235,96, lalu turun menjadi 229,41 pada Mei 2026.

"Penurunan NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat, memang terlihat jelas dari penurunan harga CPO dunia yang lebih rendah dibulan Mei dibandingkan dengan April," kata Gunawan.

Dia mengatakan terjadi penurunan indeks harga yang diterima (pendapatan) petani sawit sebesar 1,3% pada Mei 2026.

Di sisi lain, pengeluaran atau indeks harga yang dibayar petani baik untuk bercocok tanam maupun konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 1,51%.

Gunawan menyebut hal ini menunjukkan bahwa petani tengah menghadapi masalah kenaikan biaya hidup serta kenaikan pada biaya input dalam pertanian, sementara pendapatan menurun.

Dari sektor perkebunan sawit, lanjutnya, penurunan nilai tukar petani sawit periode Mei lebih banyak disebabkan oleh penurunan drastis harga TBS yang dipicu oleh kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Memang waktunya sangat sempit [untuk penghitungan], tapi memang salah satu pemicu penurunan harga TBS adalah kebijakan ekspor satu pintu. Sehingga penurunan itu langsung terpantau dan dihitung sebagai salah satu pemicu penurunan indeks harga yang diterima petani," jelas Gunawan.

Pemprov Imbau Pengusaha Sawit Jaga Stabilitas Harga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) se-Sumut agar menjaga stabilitas harga TBS pasca pengumuman kebijakan tata kelola ekspor SDA.

Dalam surat imbauan bernomor 800.1.13.4/015/VI/2026 yang diterbitkan pada Selasa (2/6/2026), Pemprov Sumut menegaskan agar seluruh perusahaan perkebunan dan PKS untuk tetap membeli TBS pekebun (petani) sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan berkala oleh Pemprov Sumut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pengusaha juga diimbau untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun demi menjaga keberlangsungan usaha perkebunan.

Pemprov Sumut mengatakan bahwa kebijakan kebijakan pemerintah pusat adalah upaya untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor serta mengoptimalkan penerimaan negara.

"Oleh karena itu, kebijakan pusat ini tidak boleh dijadikan alasan yang merugikan posisi tawar para petani," demikian tertulis dalam surat imbauan yang ditandatangani Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.

Selain kepada pemerintah kabupaten daerah penghasil sawit, surat imbauan itu juga ditujukan untuk asosiasi pengusaha dan pekebun sawit seperti Gapki Sumut dan Apkasindo Sumut.

Sebanyak 43 perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit juga disebut dalam surat tersebut, antara lain PT United Kingdom Indonesia Plantation, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II hingga PTPN IV, PT PP London Sumatra Indonesia TBK, dan PT Indo Sepadan Jaya.

Di tengah keluhan petani sawit soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) dalam beberapa pekan terakhir, tidak semua pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Sebagian petani plasma justru mengaku masih menerima harga sesuai ketentuan dari mitra perusahaan mereka.

PT Rimba Mujur Mahkota (RMM) tetap berkomitmen membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik petani plasma sesuai dengan regulasi pemerintah. Langkah ini menjadi angin segar di tengah tren penurunan harga sawit yang melanda berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Anak usaha Artha Graha ini memastikan transparansi harga tetap terjaga bagi para mitra perkebunannya. Hal tersebut membuktikan bahwa pola kemitraan yang sehat mampu melindungi kesejahteraan petani dari fluktuasi pasar yang ekstrem.

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Usaha, Mujahit, mengonfirmasi bahwa petani plasma yang bermitra dengan perusahaan masih menerima harga yang layak. Menurutnya, harga beli yang diterapkan PT RMM sepenuhnya merujuk pada ketetapan Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.

"Kami bersyukur, PT RMM membeli TBS kami dengan harga tinggi, sesuai ketentuan Disbun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Konsistensi perusahaan dalam mengikuti formula harga resmi dinilai menjadi faktor kunci keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Pola ini memastikan petani tidak menanggung beban sendirian ketika dinamika harga global sedang tidak menentu.

Sebelumnya, para petani sawit sempat mengeluhkan penurunan harga TBS yang cukup signifikan di pasaran. Harga yang semula berada di kisaran Rp3.600 hingga Rp3.700 per kilogram turun menjadi Rp2.300 hingga Rp2.500 per kilogram.

Penurunan ini terasa kian berat bagi petani karena biaya operasional yang tidak ikut turun. Komponen biaya produksi seperti pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini masih tergolong tinggi.

Namun, keberadaan perusahaan yang patuh pada aturan harga memberikan ruang napas bagi para mitra plasma. Kepastian harga ini membantu petani untuk tetap mampu membiayai perawatan kebun dan kebutuhan operasional lainnya secara berkelanjutan.

"Petani bisa lebih tenang, bisa mengimbangi kebutuhan pupuk dan BBM yang masih tinggi," tambah Mujahit.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penurunan harga TBS secara umum tidak bisa disamaratakan pada seluruh pelaku industri sawit. Perusahaan yang mengedepankan kemitraan transparan terbukti tetap memberikan nilai ekonomi yang adil bagi petani di daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memantau praktik pembelian TBS oleh pabrik kelapa sawit secara nasional. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pihak mematuhi regulasi harga yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.

Apresiasi juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tetap menjalankan kemitraan secara sehat dan etis. Kolaborasi yang stabil antara perusahaan inti dan koperasi dianggap sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sektor sawit nasional.

Ke depannya, hubungan yang kuat antara industri dan petani plasma diharapkan mampu memitigasi risiko dampak dinamika pasar global. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus adanya indikasi praktik kartel di balik imbas penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penguatan harga CPO global dan nilai tukar dolar AS.

Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan pihaknya menemukan pola harga sawit yang tidak sejalan dengan kondisi pasar internasional.

Salah satu perhatian utama saat ini adalah fenomena pembelian TBS yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar global, di mana harga CPO justru mengalami penguatan, tetapi harga TBS di tingkat petani cenderung melemah.

“Salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, justru naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persengkongkol jahat, persengkongkol diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun, atau cenderung naik malah,” kata Ade dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Atas dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.

“Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi,” ujarnya.

Ade menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Dia juga Satgas Pangan Polri bersama aparat di daerah akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani maupun perekonomian nasional, terutama di sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Selain itu, dia menambahkan Satgas Pangan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk praktik yang mengarah pada manipulasi harga di sektor komoditas strategis seperti praktik under invoicing dan under pricing.

Sebelumnya,Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanyaketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Amran menyebut harga CPO dunia naik signifikan, namun tidak tercermin pada harga TBS.

Selama periode April 2024–Mei 2026, Amran menuturkan harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29–32%.

Di saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sementara harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” tutup Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai terjadi anomali dalam pergerakan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di dalam negeri di tengah penguatan harga CPO global serta nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga TBS merupakan fenomena anomali yang tidak seharusnya terjadi dalam mekanisme pasar.

Menurutnya, harga TBS seharusnya ikut terdorong naik seiring penguatan harga CPO. Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya, yakni harga TBS mengalami penurunan di tengah penguatan faktor eksternal tersebut.

Amran juga menyinggung sebelum adanya pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak terdapat pergerakan kenaikan harga TBS di lapangan.

“Kalau ini naik, pasti naik. Yang terjadi adalah [harga TBS] turun. Jadi jangan kita cerita dulu tentang pengumuman [ekspor satu pintu lewat PT DSI],” kata Amran dalam rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Amran memaparkan ketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Dia menyebut harga CPO dunia naik signifikan, tetapi kondisi ini tidak tercermin pada harga TBS.

Data menunjukkan selama periode April 2024–Mei 2026, harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29%–32%. Pada saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sedangkan harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Bahkan, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak wajar dalam mekanisme pasar, terutama di tengah penguatan faktor eksternal seperti harga CPO dan nilai tukar dolar AS. Amran menilai anomali tersebut berdampak langsung pada sekitar 15 juta petani sawit di Indonesia.

“Artinya, anomali terjadi tidak boleh di Republik ini, karena menzalimi 15 juta petani,” ujarnya.

Amran menyampaikan tidak ada alasan bagi harga TBS untuk tidak kembali ke level normal, bahkan menurutnya harga seharusnya dapat meningkat sekitar 10% seiring penguatan dolar AS.

“Jadi tidak ada alasan. Sekali lagi, tidak ada alasan harga tidak kembali semula, bahkan naik daripada semula, naik 10%. Paham maksudku? Harusnya seperti itu. Jadi kami minta mulai hari ini, tidak ada lagi cerita, bahwa di bawah harga,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan instruksi tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat di daerah melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Satuan Tugas (Satgas), dengan tembusan kepada Kapolri. Dia menekankan seluruh pihak terkait harus memastikan harga TBS kembali normal tanpa penundaan.

“Kalau Rp3.200 [per kilogram], harusnya tetap Rp3.200. Ada Rp3.600, kembali ke Rp3.600, berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh Gubernur,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (8/6), mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai Tiffany & Co hingga arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga tandan buah segar (TBS) sawit naik mengikuti harga crude palm oil (CPO) dunia.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Selasa ini.

Menkeu Purbaya buka segel Tiffany & Co

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, usai pihak usaha menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepabeanan.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Purbaya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemnaker buka pendaftaran Magang Nasional Tahap 2 pada 8-19 Juni 202

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Perguruan Tinggi Tahap 2 pada 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memeroleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Baca selengkapnya di sini.

Mendag: Minyakita tak lagi untuk bantuan pangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

Baca selengkapnya di sini.

Danantara tegaskan DSI bukan calo ekspor

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan calo ekspor.

“Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian,” ujar Dony ketika ditemui setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Mentan: Presiden minta harga TBS sawit naik 10 persen ikuti CPO dunia

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Petani dari berbagai sentra sawit menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pemulihan harga tandan buah segar (TBS) agar kembali menguntungkan petani usai sempat anjlok.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin, para petani menyampaikan harga TBS mulai berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

Sementara itu, Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, mengatakan harga TBS yang mengikuti acuan Dinas Perkebunan masih berada pada tingkat yang layak. Namun, masih terdapat petani yang harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar Disbun (Dinas Perkebunan) masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Harapan kami ke depan harganya semakin membaik seperti provinsi lain" katanya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Peringatan keras dijatuhkan oleh otoritas pertanian republik Indonesia kepada ratusan pabrik pengolahan minyak sawit mentah yang membandel menahan tarif beli. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri dan Kementerian Pertanian, diduga terdapat 300 perusahaan eksportir yang membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga acuan dari petani.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebutkan terdapat 270 hingga 300 perusahaan penyerap TBS kelapa sawit yang terindikasi belum menaikkan harga sesuai acuan.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari total 300 perusahaan dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit," ujar Amran dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Senin (8/6/2026).

Para pelaku industri pengolahan yang menolak mengerek harga panen ini dipastikan tidak akan mendapat ruang kompromi sedikit pun dari negara. Amran menegaskan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri sehingga mulai dari tingkat pusat hingga daerah, aparat segera melakukan penyelidikan.

"Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," katanya.

Lebih lanjut, lanjut Amran, Kementerian Pertanian dengan sigap melimpahkan ratusan berkas nama korporasi pelanggar aturan tersebut langsung ke markas besar kepolisian nusantara.

"Jadi minimal sama dengan seperti semula dan ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti," lugas Amran.

Proses pemeriksaan intensif oleh para penyidik daerah dipastikan akan segera dimulai sesaat setelah kepolisian menerima surat perintah limpahan tersebut.

"Surat (laporan perusahaan) hari ini kita berikan, bawa pulang dan langsung diperiksa (oleh Satgas Pangan)," tutur Amran.