Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya memperkuat program irigasi perpompaan (Irpom) karena menjadi salah satu terobosan nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Amran mengatakan melalui pemanfaatan manajemen air, teknik itu mampu mengubah pola tanam petani secara signifikan, terutama di lahan kering (upland), dari yang sebelumnya hanya satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

"Kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru," kata Mentan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (16/4).

Di lokasi, Mentan menyaksikan langsung keberhasilan pompanisasi dengan bangunan irigasi perpompaan berkapasitas 5.000 liter yang telah berjalan mengairi sekitar 20 hektar memberikan dampak nyata bagi petani setempat.

“Ini sangat kreatif, di mana pompanisasi di sini sudah jalan. Yang dulu panen satu kali, menjadi tiga kali. Kenapa? Karena pompanya sudah dipasang,” ujar Mentan.

Ia menegaskan, keberhasilan itu akan direplikasi secara nasional agar seluruh lahan kering dapat dioptimalkan melalui pemasangan irigasi pompanisasi.

“Harapan kita seluruh Indonesia, tanah-tanah lahan kering atau daerah upland, yang panen satu kali bisa menjadi dua kali, tiga kali karena kita akan pasang pompa,” katanya.

Untuk mempercepat program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran besar.

“Kami sudah anggarkan sampai Rp5 triliun untuk pompanisasi. Kalau kita bisa jangkau 1 juta hektare, berarti produksi 6 ton saja, berarti kenaikan 6 juta ton gabah,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan program irigasi perpompaan itu dijalankan bersamaan dengan strategi lain, yakni pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan rawa sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi nasional.

“Nah, ini sambil kita cetak sawah, juga optimalisasi lahan rawa. Jadi, ini tiga langkah kita tempuh,” katanya.

Menurut Amran pula kombinasi kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata dengan peningkatan produksi yang signifikan.

“Inilah langkah-langkah kita tempuh sehingga produksi naik tajam, yaitu 13 persen atau 4 juta ton,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan menjelaskan konsep Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai strategi utama dalam meningkatkan produksi.

“Ini namanya Luas Tambah Tanam (LTT). Jadi, lahan tetap, tapi luas tanamnya yang bertambah. Bisa potensi tiga kali tanam dalam satu hektare,” katanya.

Ia menambahkan, potensi tambahan produksi akan semakin besar jika LTT diperluas.

“Nah, kalau ada 2 juta hektare tambahan, kali 6 ton, itu 12 juta ton gabah. Artinya, menambah 6 juta ton beras,” katanya.

Sebagai langkah percepatan implementasi di daerah, Mentan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten/ kota yang memiliki potensi penambahan LTT untuk memastikan kebutuhan pengairan terpenuhi.

“Nanti kita cek semua. Yang butuh pompa, Insya Allah hari Senin (20/4) kami putuskan. Kami undang Pak Bupati ke Jakarta. Dananya sudah siap. Ini perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.

“Musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi ini membuat musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.

Rasyid mengatakan dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah.

“Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi meningkat, khususnya di kawasan gambut,” ujar Rasyid.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Ancaman musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal pada 2026 mendorong Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah antisipatif.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat meminta petani segera mempercepat masa tanam musim tanam II (MT II) untuk menjaga stabilitas produksi pangan.

Prediksi tersebut merujuk pada rilis Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang menyebutkan awal kemarau tahun ini berlangsung lebih cepat dibanding pola normal.

Berdasarkan analisis data klimatologi periode 1991–2020, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal dengan fase peralihan menuju kemarau terjadi bertahap sejak Maret hingga Juni 2026.Puncak musim kering diprakirakan mulai terasa di banyak daerah pada Mei.

Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran penyuluh pertanian lapangan untuk segera bergerak melakukan pendampingan intensif kepada kelompok tani.

"Saat ini kondisi di lapangan belum seragam. Sebagian petani masih dalam tahap panen MT I karena sebelumnya sempat terjadi keterlambatan tanam akibat distribusi hujan yang tidak merata," kata Gatot, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, percepatan tanam menjadi krusial untuk memanfaatkan sisa ketersediaan air sebelum memasuki periode kering.

Terlebih, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Jatitujuh, Ligung, dan sebagian Kertajati telah lebih dulu menghadapi kendala pasokan air irigasi yang berdampak pada mundurnya jadwal tanam.

DKP3, lanjut Gatot, memberikan perhatian khusus pada areal persawahan tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Petugas lapangan diminta memastikan petani segera mengolah lahan dan melakukan penanaman begitu panen selesai dilakukan.

"Petugas kami sudah disiagakan, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan seefektif mungkin agar tanaman masih mendapatkan suplai air yang cukup," katanya.

Meski demikian, kondisi di tingkat petani masih diwarnai sejumlah kekhawatiran, terutama terkait ketersediaan air dan sarana produksi.

Dedi (45), petani asal Kecamatan Ligung, mengaku siap mengikuti imbauan percepatan tanam, tetapi tetap bergantung pada kondisi irigasi di wilayahnya.

"Kalau air masih mencukupi, kami siap tanam lebih cepat. Tapi kalau sudah mulai kering, tentu sulit. Kami berharap ada solusi, misalnya bantuan pompa atau pengaturan irigasi yang lebih baik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ujang (50), petani dari Kecamatan Jatitujuh. Ia menilai langkah percepatan tanam merupakan strategi yang tepat, namun harus diiringi dengan kesiapan sarana pendukung di lapangan.

"Benih, pupuk, dan air harus tersedia. Kalau semua itu siap, kami optimistis tetap bisa panen dengan hasil baik meskipun kemarau datang lebih awal," kata Ujang.

kondisi waduk diperkirakan masih cukup dengan ketinggian air sekitar tiga meter, tinggal bagaimana mengalirkan ke lahan pertanian

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyiapkan irigasi perpompaan untuk Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai upaya menjaga ketersediaan air pertanian saat musim kemarau.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Hermanto di Lamongan, Sabtu, mengatakan sarana irigasi tersebut segera dipasang agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berjalan optimal.

“Kami ingin air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Sebab, kondisi waduk diperkirakan masih cukup dengan ketinggian air sekitar tiga meter, tinggal bagaimana mengalirkan ke lahan pertanian,” katanya.

Ia menjelaskan pemasangan irigasi perpompaan ditargetkan paling lambat pekan depan untuk mengantisipasi risiko kekeringan pada tanaman padi yang saat ini telah berumur lebih dari satu bulan.

Menurut Hermanto, langkah tersebut dilakukan agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan tanaman tidak mengalami gagal panen menjelang masa panen pada Juni mendatang.

Sebagai informasi, irigasi perpompaan merupakan sistem pengairan yang menggunakan pompa untuk mengambil air dari sumber seperti sungai, sumur, atau embung, kemudian didistribusikan ke lahan pertanian melalui saluran terbuka maupun tertutup.

Sistem tersebut umumnya digunakan pada lahan yang posisinya lebih tinggi dari sumber air atau tidak terjangkau jaringan irigasi teknis.

Penerapan irigasi perpompaan dinilai efektif untuk mengantisipasi kekeringan pada lahan tadah hujan, memperluas areal tanam, serta meningkatkan frekuensi panen petani dalam satu tahun.

Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan awal musim kemarau di Jawa Timur diprediksi terjadi pada Mei 2026, dengan puncak kekeringan berlangsung pada Agustus hingga September serta potensi penurunan curah hujan sebesar 20–40 persen akibat fenomena El Nino.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan Joko Raharto menyebutkan sebanyak 15 kecamatan dan 71 desa di daerahnya diprediksi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

“Data itu yang kami sampaikan pada Provinsi Jatim guna keperluan langkah antisipasi dan mitigasi, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan dukungan irigasi bagi sektor pertanian,” ujarnya.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi sebelumnya menyatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan sumber-sumber air guna memastikan musim tanam kedua tidak mengalami gagal panen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melakukan normalisasi waduk dan sungai untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air selama musim kemarau.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya terus mendorong percepatan pembangunan melalui program Multiyears Project (MYP) 2025-2027, khususnya konektivitas infrastruktur jalan dan rehabilitasi daerah irigasi (DI) di Kabupaten Wajo.

“Khusus di Wajo, pembangunan lima ruas jalan strategis serta penguatan sektor irigasi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Sabtu.

Melalui program MYP, pembangunan infrastruktur jalan di Wajo masuk dalam Paket 4 mendapatkan anggaran senilai Rp230 miliar untuk penanganan lima ruas jalan strategis.

Yakni ruas Batas Soppeng – Ulugalung Rp17 miliar, Impa-Impa – Anabanua Rp37 miliar, Anabanua – Malake – Batas Sidrap Rp53 miliar, Solo – Peneki – Kulampu Rp65 miliar dan Doping – Atapange Rp56 miliar.

Andi Sudirman menjelaskan, ruas-ruas tersebut merupakan kewenangan provinsi yang selama ini menjadi kendala akses masyarakat dan telah lama menjadi prioritas penanganan.

Di sektor sumber daya air, Wajo juga menjadi bagian dari Paket 2 MYP rehabilitasi daerah irigasi dengan total anggaran sekitar Rp48 miliar. Program ini mencakup: Daerah Irigasi Cilellang: Rp21 miliar dan Daerah Irigasi Cenrana: Rp26 miliar

“Rehabilitasi ini bertujuan mengembalikan fungsi jaringan irigasi agar kembali optimal dalam mendukung produktivitas pertanian,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur, Gubernur Sulsel juga terus mendorong pembangunan sektor lain di Kabupaten Wajo secara bertahap. Mulai dari rehabilitasi sekolah, bantuan benih pertanian, hingga dukungan di bidang keagamaan dan kesehatan.

“Upaya ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kawasan Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, program pompanisasi lahan pertanian merogoh anggaran hingga Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun.

Program pompanisasi dicanangkan agar pertanian sawah bisa tetap berproduksi di tengah masa kemarau ekstrem imbas El Nino Godzilla.

“Itu kurang lebih Rp 3 triliun-Rp 4 triliun,” kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Amran menyebut, pemerintah bakal mengerahkan 80.000 unit pompa yang disebar di berbagai wilayah.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga memperbaiki jaringan irigasi untuk lahan sawah rawa dengan luas 800.000 hektar.

“Ada pompanisasi kita sebar pompa itu kurang lebih Rp 3-Rp 4 triliun kurang lebih 80.000 unit seluruh Indonesia,” tutur Amran.

Menurut Amran, para petani akan mendapatkan fasilitas pompa itu secara gratis. “Kita berikan pompa secara cuma-cuma,” ujarnya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Amran juga menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memetakan lahan yang selalu terdampak kekeringan.

Mereka juga diminta memaksimalkan pengolahan air irigasi dengan merehabilitasi irigasi embung, sumur air dangkal, dan sumur air dalam.

Kementan juga menyiagakan alat dan mesin pertanian seperti traktor, transplanter, spray dan lainnya sebanyak 171.000 pada 2024-2025.

“Target 2026 37.000 unit distribusi infrastruktur air irigasi perpompaan, irigasi perpipaan bangun konservasi rehab jaringan irigasi tersier dan pompa air sebanyak 94.000 unit 2024-2025,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan fenomena El Nino Godzilla bisa berdampak pada sektor pertanian dan sumber daya air.

Meski demikian, fenomena itu tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sejumlah daerah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Halmahera justru berpotensi mengalami hujan dengan curah tinggi.

BRIN memprediksi El Nino akan terjadi bersama musim kemarau yakni April hingga Oktober.

“Fenomena ini berpotensi memicu kekeringan yang dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk pertanian dan sumber daya air,” ujar periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Prof. Erma Yulihastin, dalam unggahan @brin_indonesia di Instagram Kamis (19/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

matahari adalah satu-satunya yang tidak pernah berhenti memberi, selalu setia memancarkan energinya untuk dimanfaatkan.

Jakarta (ANTARA) - Persiapan menghadapi kedatangan El Nino harus dilakukan segera agar dampaknya tidak merambat berat. Saat itu terjadi yang paling dulu terasa bukan sekadar panas, tetapi hilangnya air dari tanah.

Hujan berkurang, sungai menyusut, dan kelembapan tanah turun drastis. Pada saat yang sama, krisis energi akibat perang teluk membuat biaya pompa air meningkat, distribusi pupuk terganggu, tanaman tak akan tumbuh optimal. Maka produksi pangan akan tertekan.

Di titik inilah kita menghadapi multi krisis: air berkurang, energi mahal, pangan terancam.

Namun ada satu sumber energi yang tidak pernah berhenti bekerja; matahari.

Selama ini, energi surya lebih sering diposisikan sekadar sebagai sumber listrik. Padahal, dalam sektor pertanian, perannya jauh lebih strategis, yakni sebagai penggerak sistem pangan.

Melalui pemasangan panel surya di lahan pertanian, energi ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung berbagai aktivitas produksi, mulai dari penyediaan air hingga penanganan pascapanen.

Pertama, energi surya dapat menghidupkan pompa air untuk irigasi tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. Dalam kondisi El Nino, ketika kebutuhan air meningkat, sistem ini menjadi penyelamat. Air dapat dipompa secara konsisten tanpa terbebani biaya operasional yang tinggi.

Kedua, energi surya mendukung pengeringan hasil panen. Pada komoditas seperti padi, jagung, dan kopi, pengeringan yang tidak optimal sering menjadi sumber kehilangan hasil. Dengan sistem pengering berbasis surya, kualitas produk dapat dipertahankan, sekaligus mengurangi kerugian petani.

Ketiga, energi surya memungkinkan penyimpanan dingin (cold storage) di wilayah yang selama ini sulit dijangkau listrik. Ini penting untuk menjaga kesegaran produk hortikultura dan perikanan, serta mengurangi kehilangan pascapanen.

Tanah terlupakan

Dalam pembahasan tentang pangan, tanah sering dianggap sebagai media pasif. Padahal, tanah adalah sistem biofisik yang mengatur air, hara, dan produktivitas.

Saat El Nino, kelembapan tanah turun, struktur agregatnya rusak dan aktivitas mikroorganismenya turun. Jika kekeringan berlangsung lama, tanah tidak hanya kehilangan air, tetapi juga kehilangan fungsi ekologisnya.

Di sinilah energi surya memainkan peran tidak langsung namun krusial. Dengan irigasi berbasis energi surya, tanah tidak mengalami fluktuasi ekstrem kering–basah. Kelembapan dapat dijaga mendekati kapasitas lapang, sehingga struktur tanah tetap stabil dan proses biogeokimia tetap berlangsung.

Pada tanah vulkanis seperti andisol yang banyak dijumpai di wilayah pegunungan, kemampuan menahan air memang tinggi. Namun tanpa pengelolaan yang tepat, air dapat cepat hilang melalui evaporasi dan perkolasi. Energi surya memungkinkan pengelolaan air yang lebih presisi—bukan sekadar banyak, tetapi tepat waktu dan tepat jumlah.

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki radiasi matahari yang melimpah sepanjang tahun. Namun dalam praktiknya, sektor pertanian masih sangat bergantung pada energi fosil untuk irigasi dan pascapanen.

Paradoks ini menjadi semakin nyata ketika krisis energi terjadi. Petani justru berada pada posisi paling rentan. Mereka membutuhkan energi untuk bertahan, tetapi tidak memiliki akses terhadap energi yang terjangkau.

Pengembangan energi surya di sektor pertanian dapat menjadi solusi struktural dengan mengurangi kebergantungan pada BBM, menurunkan biaya produksi, meningkatkan ketahanan terhadap variabilitas iklim

Lebih jauh, mulai menggunakan energi surya adalah langkah menuju pertanian mandiri energi.

Menuju kemandirian pangan

Swasembada pangan tidak cukup hanya berbicara tentang luas lahan atau produksi, tetapi harus mencakup ketersediaan air, stabilitas tanah, dan akses energi.

Energi surya memungkinkan ketiganya terhubung dalam satu sistem yaitu air dapat diakses melalui pompa, tanah dapat dijaga kelembapannya, produksi dapat dipertahankan

Dengan kata lain, energi surya bukan sekadar teknologi tambahan, tetapi fondasi baru dalam sistem pangan modern.

Investasi awal sistem energi surya untuk irigasi pada lahan sekitar satu hektare berada pada kisaran Rp40 juta hingga Rp120 juta, bergantung pada kondisi lapangan. Faktor penentu utamanya meliputi ketersediaan dan jarak sumber air bawah tanah, kedalaman atau beda tinggi angkat air, kebutuhan debit, serta jenis komoditas yang dibudidayakan.

Pada kondisi sederhana,misalnya sumber air dekat dan topografi relatif datar, biaya dapat ditekan pada kisaran bawah. Sebaliknya, pada lahan dengan sumur dalam, jaringan pipa panjang, atau kebutuhan air tinggi, biaya meningkat karena memerlukan pompa dan kapasitas panel yang lebih besar.

Struktur biaya instalasi tidak hanya mencakup panel surya, tetapi juga komponen pendukung seperti pompa air, inverter atau controller, rangka panel, serta instalasi pipa. Dalam banyak kasus, komponen non-panel justru menjadi bagian signifikan dari total investasi, terutama jika diperlukan pembangunan tandon air, pondasi rangka, atau infrastruktur distribusi ke seluruh petak lahan. Oleh karena itu, perencanaan teknis yang tepat—termasuk pemilihan kapasitas sistem sesuai kebutuhan air tanaman—menjadi kunci untuk menghindari pemborosan investasi.

Meskipun biaya awal relatif tinggi dibandingkan pompa berbahan bakar diesel, sistem energi surya menawarkan keunggulan pada biaya operasional yang sangat rendah karena tidak memerlukan bahan bakar harian. Dalam jangka menengah hingga panjang, penghematan biaya energi ini dapat menutup investasi awal, sekaligus meningkatkan kemandirian petani terhadap fluktuasi harga energi.

Dengan demikian, energi surya tidak hanya dipandang sebagai teknologi alternatif, tetapi sebagai investasi strategis dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan sistem pangan, terutama di tengah tekanan krisis energi dan variabilitas iklim seperti El Nino.

Penggunaan energi surya untuk irigasi telah berkembang pesat di India dan Asia Selatan sebagai respons terhadap krisis energi dan ketidakpastian iklim. Sistem solar irrigation pump (SIP) di negara tersebut umumnya dirancang untuk melayani lahan sekitar 0,5 hingga satu hektare, dengan keunggulan utama berupa biaya operasional mendekati nol setelah instalasi.

Di India, kebutuhan energi untuk pompa irigasi sangat besar, lebih dari 28 juta unit pompa digunakan secara nasional, sebagian besar masih bergantung pada listrik dan diesel. Oleh karena itu, transisi ke energi surya menjadi strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan energi sekaligus menjaga keberlanjutan air dan pangan.

Pemerintah India secara agresif mendorong adopsi melalui program nasional untuk peningkatan kesejahteraan petani India. Pemerintah memberikan subsidi hingga 60–90% biaya instalasi kepada petani. Skema ini telah mendorong pemasangan ratusan ribu pompa surya, bahkan di beberapa wilayah seperti Maharashtra telah terpasang lebih dari 700.000 unit dan terus bertambah setiap tahun.

Model ini menunjukkan bahwa hambatan utama teknologi ini bukan pada aspek teknis, tetapi pada biaya awal investasi, yang kemudian diatasi melalui intervensi kebijakan.

Pendekatan serupa juga berkembang di Nepal, Bangladesh, dan Afrika Sub-Sahara, di mana energi surya digunakan untuk meningkatkan akses irigasi pada petani kecil. Studi menunjukkan bahwa teknologi ini sangat efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan, tetapi adopsinya seringkali terbatas tanpa dukungan pembiayaan atau kredit mikro.

Secara umum, pengalaman internasional menegaskan bahwa energi surya bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga memerlukan desain kebijakan, pembiayaan, dan kelembagaan agar dapat diadopsi secara luas dan berkelanjutan dalam sistem pertanian.

Dalam menghadapi krisis energi dan El Nino, kita membutuhkan pendekatan yang tidak reaktif, tetapi struktural. Energi surya menawarkan peluang itu; murah dalam jangka panjang, tersedia secara luas, dan selaras dengan kebutuhan pertanian.

Menjaga pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga memastikan bahwa tanah, air, dan energi bekerja bersama. Di antara ketiganya, matahari adalah satu-satunya yang tidak pernah berhenti memberi, selalu setia memancarkan energinya untuk dimanfaatkan.

Jika selama ini kita melihat matahari sebagai faktor alam yang tidak dapat dikendalikan, kini saatnya melihatnya sebagai aset strategis nasional.

*) Prof Dr. Ir Dian Fiantis, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, dan Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, Pengurus dan Anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI)

Copyright © ANTARA 2026

Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat..,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menjalankan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang akan dilaksanakan di sekitar 12.000 lokasi di seluruh Indonesia, sekaligus membuka rekrutmen Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk mendukung pelaksanaannya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program padat karya seperti P3TGAI memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Program padat karya ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui pola swakelola.

“Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan,” ujar Dody.

Melalui skema tersebut, dana pembangunan berputar langsung di tingkat desa sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun.

Seiring dengan perluasan program di tahun 2026, kebutuhan TPM menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif di lapangan.

TPM akan mendampingi kelompok petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sederhana, hingga pengelolaan administrasi kegiatan.

Selain itu, TPM juga berperan dalam menjaga kualitas pekerjaan di lapangan, membantu penyusunan laporan, serta memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat agar pengelolaan irigasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian PU, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, telah membuka pendaftaran TPM secara daring mulai 2 April hingga 5 April 2026.

Proses seleksi meliputi tahapan administrasi, tes tertulis, dan wawancara, dengan pengumuman hasil akhir direncanakan pada 17 April 2026.

Seleksi terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan prioritas bagi yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan irigasi.

Melalui program ini, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi yang andal, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperkuat peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menjalankan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang akan dilaksanakan di sekitar 12.000 lokasi di seluruh Indonesia. Program berbasis padat karya ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan P3TGAI menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).

PUPR Alokasikan Anggaran Rp10,2 Triliun untuk Peningkatan Irigasi



Selain berdampak pada penciptaan lapangan kerja, program ini juga dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui pola swakelola. Dalam skema ini, masyarakat terlibat langsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Melalui pendekatan tersebut, dana pembangunan dapat berputar langsung di tingkat desa. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun, sehingga mendorong pemeliharaan yang lebih berkelanjutan.

Seiring dengan perluasan program di tahun ini, Kementerian PU juga membuka rekrutmen Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk mendukung pelaksanaan di lapangan. Keberadaan TPM dinilai krusial dalam memastikan program berjalan efektif di berbagai daerah.

TPM akan mendampingi kelompok petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sederhana, hingga pengelolaan administrasi kegiatan.

Selain itu, TPM juga bertugas menjaga kualitas pekerjaan, membantu penyusunan laporan, serta memberikan pendampingan teknis agar pengelolaan irigasi menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satu unit pelaksana teknis Kementerian PU, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, telah membuka pendaftaran TPM secara daring sejak 2 April hingga 5 April 2026. Proses seleksi meliputi tahapan administrasi, tes tertulis, dan wawancara, dengan pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 17 April 2026.

Melalui P3TGAI 2026, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi yang andal, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperkuat peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersinergi melakukan percepatan pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi untuk mendukung peningkatan frekuensi tanam dalam mengantisipasi kekeringan termasuk di Jawa Tengah (Jateng).

"Pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai langkah strategis dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian nasional," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan optimisme terhadap kinerja pertanian tahun 2026. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, khususnya Jawa, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

“Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyiapan air hingga benih. Ini harus terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Sam.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan air yang tepat dalam budidaya padi. Menurutnya, padi bukan tanaman air yang membutuhkan air berlimpah, melainkan cukup air dengan pengaturan yang optimal agar menghasilkan produktivitas yang lebih baik.

“Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pascapanen, maka siklus produksi akan lebih efisien dan hasilnya optimal,” kata Sam.

Terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan sekaligus Penanggung Jawab (Pj) Swasembada Jawa Tengah Andi Nur Alam Syah menekankan seluruh jajaran tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan, khususnya memasuki periode krusial April hingga Mei.

“Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan. Bulan April dan Mei ini sesuai arahan Menteri Pertanian harus kita jaga bersama. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” ujar Alam.

Ia menegaskan penguatan program prioritas terus dilakukan untuk memastikan kelancaran produksi pertanian. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian infrastruktur pertanian yaitu irigasi, ketersediaan pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementan Asmarhansyah mengingatkan potensi kekeringan masih akan terjadi pada 2026.

Untuk itu, Kementerian Pertanian mendorong percepatan Program Irigasi (Irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, Bangunan Konservasi, dan Jaringan Irigasi Tersier) tahun 2026 dan investasi tahun sebelumnya.

“Program ini harus dipercepat agar musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini. Optimalisasi sarana yang sudah dibangun juga penting, dengan dukungan aktif dari dinas dan penyuluh di lapangan,” ujarnya.

Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah agar memperkuat langkah antisipatif, mulai dari pemetaan wilayah hingga optimalisasi pemanfaatan sumber air yang tersedia.

Dengan penguatan pengelolaan air yang terintegrasi, pemerintah optimistis indeks pertanaman dapat meningkat dan produksi pangan nasional tetap terjaga.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Sudarto menyampaikan bahwa pihaknya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Jawa Tengah, telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan kebijakan.

“Kami mengintegrasikan data potensi kekeringan dengan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan tampungan lainnya. Ini menjadi dasar dalam memprediksi dan menangani kekeringan secara lebih tepat,” kata Sudarto.

Ia menambahkan, integrasi data tersebut dengan sektor pertanian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatatkan progres signifikan dalam rencana penyehatan keuangan perseroan sepanjang 2025. Emiten konstruksi ini berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp12,52 triliun, melonjak dari perolehan 2024 yakni Rp9,55 triliun.

Pencapaian kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek-proyek pemerintah, mulai dari jaringan irigasi, Sekolah Rakyat (SR), hingga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fokus pada proyek pemerintah ini sejalan dengan strategi perseroan untuk lebih selektif dalam memilih skema pembayaran.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa perseroan kini menerapkan kebijakan ketat melalui Komite Manajemen Konstruksi untuk memastikan proyek yang dikelola memiliki skema monthly payment atau pembayaran bulanan dan menghindari proyek turnkey.

“Melalui Komite Manajemen Konstruksi, perseroan memastikan proyek yang akan dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan rendah risiko,” tutur Ermy dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, sampai dengan 31 Desember 2025, emiten konstruksi pelat merah ini mengelola 63 proyek dengan total nilai kontrak Rp31,7 triliun.

Dari sisi kinerja operasional, WSKT membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp8,85 triliun pada 2025. Pendapatan tersebut dikontribusikan oleh segmen konektivitas sebesar Rp3,3 triliun, sumber daya air (SDA) Rp1,4 triliun, gedung Rp1,2 triliun, dan segmen lainnya Rp0,9 triliun.

Menariknya, meskipun beban pokok pendapatan masih mencapai Rp7,2 triliun, Waskita berhasil mengerek laba bruto sebesar 12% menjadi Rp1,58 triliun dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp1,41 triliun. Margin laba kotor (Gross Profit Margin) juga membaik ke level 18% dari posisi 13% pada 2024.

Ermy menyebut peningkatan profitabilitas ini didorong oleh efisiensi operasional melalui implementasi lean organization dan teknologi Artificial Intelligence (AI). Salah satunya adalah penggunaan Waskita Intelligent Sensing System (WISENS) yang diklaim mampu mempercepat waktu inspeksi jalan tol hingga 40%.

Selain penguatan operasional, manajemen Waskita Karya juga terus mengakselerasi penurunan liabilitas yang tercatat berkurang Rp2,21 triliun pada 2025. Langkah tersebut ditempuh melalui divestasi aset jalan tol dan anak usaha demi mengembalikan posisi WSKT sebagai kontraktor murni.

Beberapa aksi korporasi yang tuntas pada 2025 meliputi divestasi 94,7% saham PT Waskita Sangir Energi, pelepasan 35% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), serta divestasi 20% saham PT Waskita Modern Realty.

Terkait restrukturisasi utang, fokus utama manajemen adalah menyelesaikan Master Restructuring Agreement (MRA) dan Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) senilai Rp31,65 triliun yang telah disetujui 22 kreditur perbankan.

“Ke depannya, Waskita berkomitmen untuk kembali ke core business sebagai kontraktor murni demi menciptakan kegiatan operasional yang lebih sustainable dan adaptif terhadap tantangan industri,” pungkas Ermy.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar hasil produksi padi tetap terjaga di tengah potensi musim kemarau berkepanjangan yang diprakirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

Diketahui, wilayah Indonesia akan dilanda fenomena "Godzila El Nino" yang terjadi selama April sampai Oktober 2026. Fenomena ini diprediksi memicu terjadinya kemarau panjang dan berpotensi berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur Heru Suseno membeberkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga langkah strategis dalam menghadapi fenomena alam tersebut.

Ia menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah memasifkan penanaman benih tanah kekeringan, dengan melakukan pendistribusian benih varietas unggul yang memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca ekstrem kepada kaum tani di Jawa Timur.

Selanjutnya, Pemprov Jawa Timur akan mengaktifkan kembali seluruh pompa yang dibangun tahun lalu serta menambah titik-titik pompa baru di wilayah yang berpotensi mengalami krisis pada musim kemarau.

Terakhir adalah perbaikan sistem pengairan lahan pertanian atau irigasi. Heru menegaskan percepatan renovasi jaringan irigasi yang rusak sangat penting agar distribusi air ke persawahan dapat berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Pompa-pompa harus siap sedia. Daerah yang tadah hujan memang berat, tapi kalau ada sumber air terdekat, kita pasang pompa agar produksi pangan tidak terganggu," ucap Heru, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan sejumlah wilayah pertanian di Provinsi Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian khusus terutama daerah yang bergantung pada pengairan lahan. Di antaranya Bojonegoro, Jember hingga Lamongan.

"Daerah dengan ketergantungan tinggi pada air hujan seperti Bojonegoro, Jember, dan Lamongan. Ketiga daerah itu masuk radar pemantauan serius karena memiliki titik-titik lahan tadah hujan yang luas dengan sumber air minimum," paparnya.

Meski sektor pertanian menjadi prioritas saat musim kemarau, Heru mengeklaim tren produksi padi di Jawa Timur masih menunjukkan grafik positif pada awal tahun.

Saat ini, ucap dia, sejumlah wilayah mulai memasuki masa panen meski belum mencapai puncaknya. Luas tambah tanam per harinya juga terpantau terus meningkat.

Heru mengatakan pada Februari lalu, luasan lahan padi yang panen di Jawa Timur mencapai 5.000 hektare, kemudian pada bulan Maret luasnya melonjak kembali hingga 9.000 hektare.

Adapun hasil produktivitas rata-rata panen tersebut mencapai 6 ton per hektare. Jika dikalkulasikan, maka potensi hasil panen harian diproyeksi dapat mencapai 54.000 ton.

"Angka ini diprediksi terus meroket hingga April dan Mei mendatang. Puncaknya nanti bisa tembus 120.000 ton saat panen raya," tegas Heru.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menghadapi kekeringan lebih awal seperti di Kabupaten Tuban.

Kondisi kekeringan tersebut diprediksi bakal meningkat pada Mei hingga mencapai puncak pada Agustus 2026. Khofifah menegaskan bahwa fenomena kekeringan menjadi perhatian serius sebab Jatim merupakan lumbung pangan nasional.

Untuk itu pihaknya melakukan koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait guna menyiapkan langkah strategis guna menjaga produksi pertanian yang bergantung pada ketersediaan air.

“Menyiapkan sumur-sumur dalam untuk irigasi sawah menjadi penting agar indeks pertanaman tidak turun, karena ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional,” ujar Khofifah.