Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional dalam kondisi melimpah sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Amran meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama (Indonesia) merdeka," tambah Amran.

Menurutnya pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

Amran meminta para pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga beras di pasar karena ketersediaan stok nasional saat ini sangat mencukupi.

Menurut dia, berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika stok beras di gudang Bulog hanya sekitar 1 juta ton sehingga kenaikan harga sering berujung pada kebijakan impor, namun saat ini Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dan telah berhasil mencapai swasembada pangan.

"Sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Selain itu, dia juga mendorong Bulog untuk dapat memaksimalkan penyaluran beras premium selain beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Hal itu karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Bapanas mencatat per 12 Juni 2026 stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bakal menindak tegas pedagang nakal yang menaikkan harga maupun menciptakan kelangkaan beras di tengah kondisi stok nasional yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah bahkan telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi dan harga beras di berbagai daerah guna memastikan pasokan tetap lancar dan harga terkendali di tingkat konsumen.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, langka," ujar Amran dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurut Amran, kondisi pasar beras saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika kenaikan harga kerap direspons melalui kebijakan impor. Saat ini, pemerintah mengklaim memiliki stok yang sangat besar berkat peningkatan produksi domestik.

Dia menyebut stok beras nasional kini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut mencakup stok yang tersimpan di gudang Perum Bulog maupun fasilitas penyimpanan tambahan yang disewa pemerintah karena kapasitas gudang eksisting dinilai tidak lagi mencukupi.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," katanya.

Pemerintah menilai tingginya stok beras tersebut merupakan hasil peningkatan produksi nasional yang berhasil mendorong Indonesia mencapai kondisi swasembada beras pada 2025.

Kinerja produksi nasional juga tercermin dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA). Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan peningkatan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun, Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang memiliki total produksi tahunan di atas 30 juta ton.

"Kalau dulu stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," ujar Amran.

Amran menegaskan bagi seluruh pelaku usaha dan pedagang beras agar tidak memanfaatkan situasi pasar guna mengambil keuntungan berlebihan melalui permainan harga ataupun distribusi.

"Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegasnya.

Selain memperketat pengawasan distribusi, pemerintah juga meminta Bulog meningkatkan penyaluran beras premium ke pasar. Selama ini, Bulog lebih dikenal menjalankan distribusi beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran menilai Bulog perlu memperluas peran di segmen komersial guna memenuhi kebutuhan konsumen terhadap beras premium.

Arahan tersebut muncul setelah Bapanas menerima laporan mengenai berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan kondisi yang terjadi bukanlah kelangkaan beras, melainkan berkurangnya suplai dari beberapa pemasok pada segmen premium.

Menurut dia, kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi Bulog untuk memperluas pemasaran beras komersial yang dimiliki.

"Bukan langka. Saya kira kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka," kata Ketut.

Berdasarkan data Bapanas per 12 Juni 2026, stok beras komersial Bulog tercatat masih mencapai sekitar 11.400 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan setara beras untuk kebutuhan stok komersial telah mencapai 45.500 ton dari total pengadaan beras nasional yang mencapai 3,1 juta ton.

Dengan kondisi stok yang melimpah, pemerintah menegaskan fokus saat ini bukan pada penambahan pasokan melalui impor, melainkan memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan tidak ada praktik spekulasi yang merugikan masyarakat maupun petani.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Amran mengatakan pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga tiga kali bahkan lima kali dalam sepekan guna mendukung penyerapan hasil produksi peternak.

"Kita sudah sepakati agar MBG (makan bergizi gratis) konsumsi ayam dan telur ditingkatkan dalam satu minggu. Bila perlu, itu bisa 3 atau 5 kali per minggu," kata Amran dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama.

Untuk merealisasikan kebijakan itu, Amran telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang agar daging ayam dan telur produksi peternak dapat diserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Komitmen pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha produksi peternak unggas dalam negeri diperkuat dengan memastikan penyerapan melalui program pemerintah. Setelah berkomitmen penuh dengan peternak petelur ayam ras, pemerintah turut pula mendukung peternak ayam pedaging hidup atau ayam broiler.

Sejauh ini, pergerakan harga telur ayam ras di tingkat peternak secara nasional dalam tiga hari terakhir tampak mulai meningkat.

Dalam pantauan Bapanas mendapati rata-rata harga telur ayam sejak 9-11 Juni bergerak positif 0,025 persen dari Rp24.075 per kilogram (kg) ke Rp24.081 per kg. Kendati begitu, kondisi harga ayam broiler di tingkat peternak terus menjadi perhatian pemerintah.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang digelar di Semarang, Jawa Tengah (9/6) diputuskan komitmen yang harus ditaati seluruh anggota Pinsar Indonesia.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan komitmen untuk implementasi harga ayam broiler atau live bird diharapkan dapat mengerak mendekati ke Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam broiler tingkat peternak. Mitra MBG pun juga perlu mendukung penyerapan yang langsung dari peternak.

"Komitmen bersama ini sebagai upaya bersama untuk mewajarkan harga peternak ayam kita secara bertahap," kata Maino.

"Pemerintah akan mengawal komitmen Pinsar Indonesia," tambah Maino.

Adapun dalam komitmen bersama Pinsar Indonesia ditetapkan kesepakatan agar harga pembelian live bird mulai 10 Juni diterapkan pada harga Rp15.500 per kg berat hidup di Jawa Tengah (Jateng) dan Rp16.000 per kg berat hidup di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Kemudian pada 12 Juni mulai naik menjadi Rp17.000 per kg berat hidup untuk Jateng dan Rp17.500 per kg berat hidup di Jabar dan Jatim.

Targetnya pada 15 Juni mendatang diharapkan harga live bird dapat mencapai Rp19.500 per kg berat hidup untuk seluruh wilayah Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman fokus mewujudkan pesta panen pertanian di Papua melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, dukungan anggaran terbesar sepanjang sejarah, serta penguatan produksi pangan daerah.

"Pesta panen seluruh dari Sabang sampai Merauke, dan kita fokuskan pesta panen di tanah Papua, tanah Papua," kata Mentan sebagaimana pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai polemik yang berkembang terkait pembangunan pertanian di Papua terutama ketika hadirnya film "Pesta Babi".

Mentan Amran menegaskan fokus pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani.

"Alangkah indahnya kalau pesta babi kita ubah menjadi pesta panen. Anggaran Rp5 triliun ini seluruhnya untuk rakyat. Cetak sawah, bantuan kopi, kakao, pala, kelapa, sagu, ubi dan komoditas lainnya semuanya untuk masyarakat di tanahnya sendiri," ucap Amran.

Ia menambahkan, hasil pembangunan pertanian mulai dirasakan masyarakat. Harga beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram di sejumlah wilayah Papua kini turun dan semakin mendekati harga nasional.

"Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena itu fokus kita adalah mewujudkan pesta panen di seluruh Tanah Papua," bebernya.

Mentan Amran sebelumnya melakukan Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dihadiri para gubernur, bupati, kepala dinas pertanian, penyuluh, dan petani dari seluruh wilayah Papua di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut Amran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap langsung kebutuhan dan aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan pertanian sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

"Kami sudah berdiskusi mengenai kebutuhan sektor pertanian dan apa saja yang diusulkan daerah, lalu kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Kementerian Pertanian," ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan, hasil efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua. Pada 2025 dan 2026, total dukungan anggaran pertanian untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun.

"Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan," katanya.

Mentan menambahkan, pemerintah ingin memastikan harga pangan di Papua semakin terjangkau dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu, berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong menjadi bagian dari program pengembangan yang akan diperkuat.

"Kami menanyakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua. Mulai dari padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong akan kita programkan untuk saudara-saudara kita di Papua," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kepala daerah juga mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi lainnya. Mentan Amran mengatakan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti.

"Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya," tegasnya.

Terkait program cetak sawah, Mentan Amran menyebut total luas yang sedang dikembangkan di Papua pada 2025-2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare. Sebagian lahan sudah berproduksi dan menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.

"Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh pengembangan pertanian di Papua akan menggunakan sistem modern berbasis mekanisasi. Pemerintah akan menyalurkan ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan skala besar.

"Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut luas cetak sawah yang telah dan sedang dibangun di Papua pada 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare, guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia timur.

Amran menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi program cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional.

"Total sekarang 80 ribu hektare. 2025 dan 2026 (luas cetak sawah di Papua capai) 80.000 hektare," katanya dalam jumpa pers usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Menurutnya, dari total 80 ribu hektare tersebut, sebagian lahan telah memasuki masa produksi, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan pengembangan di lapangan.

"Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan," ujarnya.

Ia merinci luas cetak sawah yang direalisasikan pada 2025 mencapai sekitar 30 ribu hektare dan telah mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan daerah.

Pada 2026 pemerintah menargetkan tambahan cetak sawah sekitar 50 ribu hektare sehingga total pengembangan sawah di Papua mencapai 80 ribu hektare.

"Ini yang tahun lalu kurang lebih 30 ribu hektare. Kemudian tahun ini itu kurang lebih 50 ribu hektare. 30 ribu tambah 50 ribu itu 80 ribu hektare," katanya.
​​​​​

Ia mengatakan produktivitas sawah di Papua menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya yang rata-rata hanya menghasilkan sekitar tiga ton gabah per hektare.

Melalui dukungan teknologi dan mekanisasi pertanian, produktivitas lahan tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi lima hingga tujuh ton per hektare pada masa mendatang.

Pemerintah juga terus mempercepat modernisasi pertanian dengan menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan secara lebih efisien.

Menurut Amran, setiap program cetak sawah selalu diikuti penyediaan teknologi pertanian karena pengelolaan lahan dalam skala luas tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

Ia menyebutkan pemerintah segera mengirimkan traktor kepada petani di daerah tersebut, salah satunya kepada petani yang masih mengolah lahan pertanian seluas 20 hektare secara manual.

Ia menegaskan ratusan traktor dan alat mesin pertanian telah disiapkan untuk mendukung program cetak sawah sehingga pengembangan pertanian modern di Papua dapat berjalan optimal.

"Traktornya ratusan totalnya. Setiap kita cetak sawah langsung diikuti dengan teknologi, alsintannya. Kenapa? Karena kalau luasan hamparan puluhan ribu, bahkan nanti ratusan ribu dengan kakao, kalau manual tidak mungkin. Pasti nanti sawahnya tidak dikerjakan. Jadi khusus sawah harus menggunakan modern, traktor, alat alat modern," katanya.

Mentan Amran mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Anggaran 2026 yang dialokasi di wilayah Papua untuk pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"(Alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian di Papua) totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, itu atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)," kata Mentan usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Amran mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan pertanian Papua melalui dukungan sarana produksi, infrastruktur, serta pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 kembali ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran menyampaikan penetapan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan nasional.

Ia menuturkan pertemuan bersama gubernur, bupati, kepala dinas, petani, dan penyuluh pertanian dari berbagai daerah Papua telah menghasilkan berbagai usulan pembangunan sektor pertanian.

Sekitar 200 peserta hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan daerah, mulai dari pengembangan tanaman pangan hingga komoditas perkebunan yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Pemerintah menargetkan Papua bersama Kalimantan, Sumatera, dan Jawa mampu mewujudkan kemandirian pangan serta energi sehingga inflasi dapat lebih terkendali pada masa mendatang.

"Insya Allah program ini kita lanjutkan ke depan. Apa maksudnya? Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera, ini dan Jawa mandiri pangan, mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol," beber Amran.

Ia menegaskan pembangunan pertanian Papua juga diarahkan untuk menekan disparitas harga pangan, termasuk harga beras yang selama ini relatif tinggi di sejumlah wilayah.

Berbagai komoditas yang akan dikembangkan meliputi padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, dan singkong sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah mengusulkan tambahan bantuan berupa cetak sawah, pembangunan irigasi, penyediaan traktor, serta perluasan areal pengembangan komoditas unggulan.

Amran memastikan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan pemerintah siap memenuhi seluruh kebutuhan daerah apabila pelaksanaan program menunjukkan perkembangan yang baik.

"Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya. Tadi kami sudah minta Dirjen, permintaan tambahan hari ini dipenuhi, dilaksanakan secepat-cepatnya," tegas Amran.

Adapun untuk 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan pertanian di seluruh wilayah Papua.

Anggaran tersebut mencakup pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat mekanisasi, memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong produktivitas petani di seluruh Tanah Papua.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan kepala daerah se-Tanah Papua guna memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, sekaligus mempercepat swasembada pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Timur Indonesia.

"Mimpi kita adalah pangan terpenuhi di Papua. Mau ubi, padi, sagu. Apa saja ini terpenuhi. Tidak perlu mengambil dari Pulau Sulawesi atau Pulau Jawa. Kenapa? Karena dia yang angkut ditanggung oleh masyarakat sana (Papua), sama juga Kalimantan, Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan NTB (Nusa Tenggara Barat)," kata Mentan di Jakarta, Kamis.

Dalam Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta itu Amran menegaskan pembangunan sektor pertanian di Papua menjadi bagian penting dari program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan.

Menurut Amran, pemerintah berkomitmen membangun dari wilayah pinggiran agar seluruh daerah, termasuk Papua, dapat tumbuh bersama melalui penguatan produksi pangan, perkebunan, dan kesejahteraan petani setempat.

Ia menyebut pengembangan pertanian di Merauke terus menunjukkan kemajuan dengan realisasi pengelolaan sekitar 70.000 hektare lahan yang seluruhnya merupakan milik masyarakat setempat saat ini.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa traktor, perbaikan irigasi, serta modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas lahan dan menekan kehilangan hasil panen yang selama ini terjadi.

Amran menilai penerapan teknologi pertanian modern menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di Papua sekaligus mempercepat pengolahan lahan pertanian dalam skala luas.

Selain pengembangan sawah, pemerintah membuka ruang bagi setiap daerah di Papua untuk mengembangkan komoditas unggulan sesuai karakteristik wilayah dan budaya masyarakat masing-masing setempat.

Komoditas yang didorong antara lain kopi, kakao, kelapa, pala, ubi jalar, sagu, dan padi guna memperkuat kemandirian pangan serta meningkatkan nilai ekonomi daerah berkelanjutan.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,1 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi hampir Rp3 triliun pada 2026 khusus Papua.

Dalam konsolidasi itu, sejumlah kepala daerah menyampaikan kebutuhan pengembangan pertanian, mulai dari perluasan sawah, perkebunan kopi, kakao, kelapa, hingga dukungan sarana produksi pertanian.

Amran merespons langsung berbagai usulan daerah dengan menugaskan jajarannya menyiapkan tambahan bantuan sesuai kebutuhan lapangan agar program pertanian dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Ia menegaskan pembangunan pertanian di Papua diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan wilayah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal tanpa ketergantungan pasokan luar daerah.

"Kita bangun lumbung pangan di Pulau Papua, Pulau Kalimantan, di Sumatera. Jawa sudah selesai. Kita bangun lumbung pangan di Sulawesi sehingga semuanya bisa kita penuhi surplus pangan di wilayah masing-masing. Dan sekarang sudah berjalan," kata Amran.

Adapun konsolidasi yang dipimpin Menteri Pertanian dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Papua Selatan, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Penjabat Sekretaris Daerah Papua, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Pertemuan juga diikuti sejumlah kepala daerah, antara lain bupati dari Kabupaten Sarmi, Jayawijaya, Merauke, Fakfak, Jayapura, Dogiyai, Lanny Jaya, Sorong Selatan, dan Tolikara, serta Wali Kota Jayapura.

Selain itu hadir wakil bupati dari sejumlah daerah di Papua, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi, serta kepala dinas pertanian provinsi se-Tanah Papua, termasuk unsur TNI yang bertugas di wilayah tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons kritik dalam film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti proyek ketahanan pangan di Papua.

Amran mengklaim program cetak sawah di Merauke, Papua Selatan, telah menurunkan harga beras secara signifikan.

Ia mengatakan, harga beras di Merauke turun dari Rp 30.000 menjadi sekitar Rp 13.000 per kilogram.

Klaim tersebut disampaikan Amran setelah menggelar rapat bersama sejumlah gubernur dan bupati dari Papua di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Amran mengatakan, laporan penurunan harga beras itu disampaikan langsung oleh Bupati Merauke Yoseph Bladibe Gebze.

“Itu sekarang Pak Bupati tadi laporkan 'Pak Menteri terima kasih harga sudah standar seperti daerah-daerah lain yaitu Rp 12 (ribu), Rp 13.000 per kilo,” kata Amran.

Amran menilai kondisi proyek pangan di Papua tidak tepat jika disebut sebagai Pesta Babi.

Menurut dia, program tersebut lebih layak disebut Pesta Panen karena pemerintah tengah mendorong produksi pangan di wilayah tersebut.

“Jadi kesimpulannya adalah Pesta Panen saat ini kita jalankan,” ujar Amran.

Pemerintah menggunakan dana Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencetak 80.000 hektare sawah baru.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit kakao, pala, kopi, kelapa, sagu, hingga ubi untuk petani di Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, film Pesta Babi memuat sejumlah masukan terhadap pelaksanaan proyek ketahanan pangan di Papua.

Masukan pertama berkaitan dengan social engineering, yakni sosialisasi dan pelibatan masyarakat adat dalam proyek tersebut.

Masukan kedua berkaitan dengan environmental engineering, terutama persoalan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

“Social engineering ini merupakan sosialisasi pelibatan masyarakat adat sampai kepada rekrutmen tenaga kerja yang melibatkan orang asli Papua,” ujar Apolo.

Meski demikian, Apolo mengkritik film tersebut karena dinilai tidak menggambarkan seluruh respons masyarakat terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua.

Menurut dia, masyarakat di lokasi proyek tidak seluruhnya menolak program tersebut.

“Banyak juga masyarakat yang menerima pelaksanaan PSN yang dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Apolo.

Film dokumenter Pesta Babi menyoroti dugaan praktik deforestasi di Merauke untuk program pertanian padi, perkebunan tebu, kelapa sawit, hingga peternakan sapi.

Film tersebut juga mengkritik dugaan pembelian hutan adat dengan harga murah dan risiko lingkungan dari proyek pangan dan energi.

Proyek itu dikaitkan dengan kebutuhan produksi beras, biodiesel B50, hingga bioetanol.

Lahan hutan atau rawa yang dibuka disebut dikelola oleh perusahaan tertentu.

Pesta Babi telah diputar di berbagai forum melalui skema nonton bareng, baik di dalam maupun luar negeri.

Film tersebut juga telah ditonton 13 juta kali dalam 13 hari di YouTube.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah sudah mencetak sawah baru di Papua seluas 80.000 hektare.

Informasi itu Amran sampaikan setelah menggelar rapat terkait sejumlah program pertanian bersama beberapa gubernur dan bupati dari Papua di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (11/6/2026).

“Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektare,” kata Amran.

Sebanyak 30.000 hektare dicetak pada tahun 2025 dan 50.000 hektare lainnya dicetak pada 2026.

Menurut Amran, beberapa waktu lalu lahan sawah di sana bisa memproduksi padi 3 ton per hektare.

“Bisa naik menjadi 7 ton, 5 ton (per hektare),” ujar Amran.

Produksi padi pada seluruh lahan sawah baru di Papua direncanakan bakal sepenuhnya menggunakan teknologi mesin.

Nantinya, tidak ada lagi petani yang mengolah lahan menggunakan cangkul melainkan traktor.

Amran mengaku mendengar laporan dari salah satu bupati, di wilayahnya terdapat 20 hektare sawah yang diolah menggunakan cangkul.

Mendengar laporan itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya menyiapkan traktor untuk wilayah tersebut dan akan tiba dalam waktu dua hingga tiga minggu kedepan.

"Traktornya ratusan, totalnya, ya, ratusan,” tutur Amran.

Mengenai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk pertanian di Papua, Amran bakal berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero),

Ia meminta petani tidak terbebani kenaikan maupun kelangkaan BBM. Produksi pertanian juga menggunakan BBM subsidi.

“Kita sepakat karena arahan bapak presiden, petani jangan dibebani. BBM kan tidak naik, bener enggak? BBM subsidi,” ucap Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman melarang importir menaikkan harga kedelai secara semena-mena.

Amran yang juga menjabat Menteri Pertanian mengancam akan menghentikan rekomendasi impor, dokumen yang harus dikantongi para importir untuk bisa membeli kedelai dari luar negeri.

Untuk komoditas kedelai rekomendasi diterbitkan Kementerian Pertanian.

“Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran dalam suatu dialog di Jakarta dikutip Rabu (10/6/2026).

Amran menekankan, harga kedelai harus tetap terjangkau bagi perajin tempe dan tahu. Mereka merupakan pelaku udaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Amran, pada importir kedelai sudah merahp untung selama puluhan tahun. Oleh karena itu, ketika harga kedelai di pasar global naik mereka tidak boleh semen-mena menaikkan harga.

“Kemudian yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun,” ujar Amran.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu berjanji akan melacak pihak yang menaikkan harga kedelai semena-mena dan membuat perajin tahu serta tempe kesulitan.

Pemerintah bakal menelusuri sumber kedelai yang harganya mengalami kenaikan.

“Kami pas cek, kami sudah minta, kami sudah kumpulkan semua, jangan menaikkan harga semena-mena," tegas Amran.

Bapanas mencatat, berdasarkan laporan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gapiktindo) rata-rata nasional harga kedelai per 8 Juni arp 11.126 per kiligram.

Sementara, rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe di Pulau Jawa Rp 10.868 per kilogram. Sementara, rata-rata harga tertinggi terdapat yang menyentuh Rp 11.100 per kilogram.

Meski demikian, rata-rata harga tersebut masih di bawah ambang batas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan yakni Rp 11.500 per kilogram di tingkat importir dan Rp 12.000 di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe.

“Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena anda sudah untung puluhan tahun,” tutur Amran.

“Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapat (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi," tambahnya.

Sementara harga masih terkendali, stok kedelai juga dinilai masih mencukupi kebutuhan nasional.

Data Asosiasi Importir menyebutkan stok kedelai pada Juni 2026 mencapai 450 ribu ton.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan terus digencarkan guna melindungi peternak serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

"Kami juga sudah memberikan SPHP (jagung). Itu (stok) jagung dari Bulog. Pokoknya jiwa ragaku untuk peternak petelur Indonesia," kata Amran dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Produsen telur ayam ras dalam negeri dinilai membanggakan karena mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara nasional. Akibat produksi meningkat Indonsia dalam posisi surplus hingga menorehkan ekspor ke berbagai negara mitra.

Untuk itu, kata Amran, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan usaha peternak telur ayam ras.

Perhatian pemerintah diberikan salah satunya berupa pelaksanaan program SPHP jagung pakan yang diemban Perum Bulog sejak 9 Mei atau tepat sebulan yang lalu.

"Aku apresiasi. Aku bangga dengan peternak petelur seluruh Indonesia mampu memenuhi kebutuhan anak bangsa. (Mencatat) surplus bahkan ekspor ke negara lain," ucap Amran.

Sebagai salah satu bukti keberpihakan, program SPHP jagung pakan untuk meringankan biaya produksi peternak telah digelontorkan dalam sebulan terakhir ini. Stok jagung pakan berasal dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang sepenuhnya bersumber dari produksi dalam negeri.

Adapun program SPHP jagung pakan tahun 2026 yang telah dimulai 9 Mei, realisasi penyalurannya sampai 8 Juni atau tepat sebulan pelaksanaan telah mencapai 34,1 ribu ton atau 16,01 persen dari target penyaluran 213,2 ribu ton.

Ia menyebutkan masih ada sisa pagu SPHP jagung pakan yang belum ada alokasi peternak penerima manfaat. Jumlahnya mencapai 28,8 ribu ton. Saat ini sisa alokasi tersebut sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Sebelumnya, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso mengucapkan apresiasi atas upaya pemerintah yang selama ini membantu peternak telur. Termasuk memperluas penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diampu Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami terima kasih juga atas inisiatif dari Bapak Menteri (untuk) BGN juga akan menyerap telur dari peternak seminggu menjadi tiga kali, yang kemarin baru satu kali," katanya.

"Ini sangat membantu kepada kami untuk kelangsungan hidup peternak," tambahnya.

Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga telur tingkat peternak yang belum ideal masih menjadi ganjalan. Tentunya ia dan bersama seluruh peternak petelur berharap ada perubahan positif ke depannya.

"(Kondisi hari) ini sangat memberatkan dan memukul kami. Apalagi dengan isu geopolitik yang saat ini terjadi, dimana nilai tukar dolar juga melambung tinggi, sehingga menyebabkan harga pakan pun melonjak tinggi," ucapnya.

Terhadap aspirasi tersebut, pemerintah pastinya akan mengupayakan kestabilan harga seperti yang diharapkan peternak telur dalam negeri. Sementara dalam mengatasi harga pakan yang berfluktuasi, program SPHP jagung pakan dioptimalkan membantu peternak unggas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendukung usulan Perum Bulog menghadirkan program Beras Kita Premium untuk membantu menjaga stabilitas harga beras premium.

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6), Amran menyampaikan dukungan tersebut menanggapi rencana Bulog mengembangkan beras Kita Premium sebagai alternatif guna meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Amran, langkah tersebut merupakan inisiatif yang baik karena dapat memperluas pilihan beras berkualitas bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi pangan.

"Oh itu (usulan program Beras Kita Premium dalam menstabilkan harga beras premium) bagus tuh. Bagus," katanya Amran.

Ia bahkan mendorong Bulog untuk memproduksi beras premium dalam jumlah lebih besar agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan pasokan nasional.

Amran menilai kehadiran produk beras premium dari Bulog berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

"Justru Bulog harus buat beras premium sebanyak banyaknya," ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, Amran tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai skema tersebut.

"Nanti kita diskusi besok. Kan kita ketemu lagi di (Kementerian) Pertanian besok," kata Amran singkat sebelum meninggalkan kompleks DPR RI.

Adapun Perum Bulog mengusulkan program Beras Kita Premium guna membantu menstabilkan harga beras premium yang mengalami kenaikan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/10).

“Kami hanya mengusulkan untuk membuat Beras Kita Premium,” kata Rizal usai rapat.

Program tersebut dirancang dengan konsep serupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan untuk beras medium.

Usulan program tersebut muncul karena harga beras premium mengalami kenaikan meski harga beras medium masih relatif stabil.

"Beras medium aman, stabil. Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP," ujarnya.

Rizal menyebutkan harga Beras Kita Premium yang diusulkan berada pada kisaran Rp14.900 per kg. Menurutnya, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

“Nah ini kan saya baru mengajukan saran. Belum di-approve,” ucap Rizal.

Program tersebut nantinya menggunakan stok beras pemerintah dengan mekanisme stabilisasi harga seperti SPHP agar gejolak harga beras premium dapat ditekan.

Program SPHP sendiri selama ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras medium melalui penyaluran cadangan beras pemerintah ke pasar.

Usulan Beras Kita Premium diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk menjaga keterjangkauan harga beras premium di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Selanjutnya masih didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait.

"Sedang didiskusikan dulu. Nah, mudah-mudahan ada, sehingga nanti (harga beras premium) turun. As soon as possible, biar masyarakat tenang," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026