Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui sulit untuk mendongkrak ekonomi daerah mencapai 8% yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pramono menjelaskan hal ini tidak lepas dari tantangan berupa gejolak politik dan kondisi iklim yang memengaruhi harga pangan dalam skala daerah sampai nasional.

"Walaupun dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak gampang, pasti akan struggling akan berat sekali. Tapi apa pun, Pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pramono mengatakan gejolak konflik antara Amerika-Israel dengan Iran memberikan efek berantai dan belum menemukan titik penyelesaian.

Dia menyebut hal ini memengaruhi harga BBM, supply chain dan berbagai persoalan lainnya. Selain itu, dia menyampaikan keterangan dari BMKG bahwa akan ada El Nino dimulai dengan pertengahan bulan April sampai dengan September.

"Artinya apa? Artinya bahwa dua tekanan ini cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa DKI Jakarta akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Kata Pramono, hal ini tidak lepas dari kontribusi Jakarta bagi GDP 16,61% dan menilai Jakarta harus menjadi role model bagi daerah-daerah lain.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyoroti pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2025 mencapai 5,21% dan inflasi terjadi dengan baik berada di angka 2%.

"Maka untuk itu dua hal inilah yang kemudian dalam perencanaan di Musrenbang ini menjadi atensi kita supaya ini kita jaga bersama-sama, pertumbuhan ekonominya harus terjaga, inflasinya harus terjaga. Selama ini TPID kita bersama dengan BI, OJK, dan juga Badan Pusat Statistik yang ada di Jakarta kita selalu menjaga ini," sebutnya.

Pramono menambahkan bahwa investasi di Jakarta menunjukkan kinerja yang kuat dengan capaian hampir Rp270 triliun sepanjang tahun lalu.

Menurutnya, momentum ini akan terus dijaga mengingat investasi menjadi salah satu indikator makro yang krusial, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif pada indikator sosial, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan tercatat mengalami penurunan.

Namun demikian, masih ada persoalan struktural yang belum teratasi, yakni ketimpangan yang tercermin dalam rasio gini yang berada di kisaran 0,41%.

Dia menilai tingginya rasio gini di Jakarta tidak lepas dari Jakarta menjadi pusat perputaran dana signifikan.

"Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta," ucapnya.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan untuk mendongkrak ekonomi, dia menegaskan bantuan untuk KJP, KJMU, hingga bansos tidak boleh terganggu. Langkah ini sebagai upaya memutuskan garis ketidakberuntungan atau kemiskinan.

"Saya selalu percaya, saya selalu memakai kata-kata garis ketidakberuntungan, maka sekolah itu atau pendidikan menjadi kata kunci. Maka KJP Jakarta, Kartu Jakarta Pintar kita tetap saya minta dipertahankan di angka kurang lebih 707.520 siswa," tandasnya.

Pada September 2025 BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio sebesar 0,363. Angka ini menurun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375 dan turun 0,018 poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,381. Capaian ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 yang mematok gini ratio pada kisaran 0,372–0,375 pada 2029.

Secara makro, ini adalah kabar baik. Penurunan ketimpangan di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran antarkelompok penduduk. Namun, seperti lazimnya indikator agregat, gini ratio tidak boleh dibaca secara tunggal. Di balik perbaikan nasional, terdapat dua pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius, yakni disparitas antarprovinsi dan struktur distribusi pengeluaran penduduk menurut kelompok pengeluaran.

Jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 0,363, masih terdapat beberapa provinsi dengan gini ratio lebih tinggi. Di kawasan timur, Papua Selatan mencatat 0,426, disusul Papua sebesar 0,397 dan Papua Barat 0,383. Di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, DKI Jakarta berada pada 0,423 dan DI Yogyakarta 0,414. Sementara itu, Jawa Barat dan Papua sama-sama mencatat 0,397, Kepulauan Riau 0,385, Gorontalo 0,383, serta Nusa Tenggara Barat 0,364.

Disparitas ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi daerah sangat memengaruhi pola distribusi pengeluaran. Di provinsi dengan basis ekonomi perkotaan dan sektor jasa modern seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, ketimpangan cenderung dipengaruhi oleh perbedaan tajam antara kelompok berpendapatan tinggi yang bekerja di sektor formal modern dan kelompok pekerja informal dengan produktivitas lebih rendah. Aglomerasi ekonomi memang mendorong pertumbuhan, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak jika mobilitas sosial tidak berjalan optimal.

Di sisi lain, provinsi-provinsi di Tanah Papua seperti Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat menunjukkan dinamika berbeda. Ketimpangan di wilayah ini sering kali dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor ekstraktif dan proyek skala besar yang menghasilkan konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih bergantung pada ekonomi subsisten. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Provinsi seperti Jawa Barat dan Kepulauan Riau menghadapi kompleksitas tersendiri sebagai daerah industri dan kawasan perdagangan. Pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan internasional menciptakan lapangan kerja, namun kesenjangan keterampilan dan perbedaan akses terhadap pekerjaan formal dapat memperlebar distribusi pengeluaran. Sementara itu, di provinsi seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat, ketimpangan lebih banyak berkaitan dengan struktur ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi musiman dan guncangan eksternal.

Gambaran ini menegaskan bahwa ketimpangan nasional sesungguhnya merupakan agregasi dari dinamika yang sangat beragam di tingkat daerah. Penurunan gini ratio secara nasional tidak otomatis berarti seluruh provinsi mengalami perbaikan dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu, strategi pengurangan ketimpangan perlu sensitif terhadap karakteristik wilayah, baik dari sisi struktur ekonomi, demografi, maupun akses terhadap layanan dasar.

Selain disparitas wilayah, pekerjaan rumah kedua adalah komposisi distribusi menurut kelompok pengeluaran penduduk. Berdasarkan ukuran yang juga digunakan oleh Bank Dunia ini, pada September 2025 persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah tercatat sebesar 19,28%. Artinya, 40% penduduk dengan tingkat pengeluaran terbawah hanya menyumbang sekitar seperlima dari total kue ekonomi. Di sisi lain, kelompok 20% teratas mampu menyumbang 44,80% distribusi pengeluaran, atau sekitar 2,32 kali lipat dibandingkan kelompok 40% terbawah.

Struktur ini menunjukkan bahwa konsentrasi pengeluaran masih relatif tinggi pada kelompok atas meskipun jumlah penduduk pada kelas ini lebih sedikit. Walaupun tren ketimpangan membaik, ruang untuk memperkuat daya beli kelompok bawah tetap terbuka lebar. Di sinilah pentingnya memperluas perspektif dari ketimpangan hasil menuju ketimpangan kesempatan atau inequality of opportunity.

Ketimpangan pengeluaran merupakan potret hasil akhir. Ketimpangan kesempatan berbicara tentang titik awal kehidupan yang tidak setara, tentang akses berbeda terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, layanan dasar, hingga sumber daya produktif. Jika titik awalnya timpang, maka hasil akhirnya cenderung mereproduksi ketimpangan yang sama.

Dalam konteks Agenda 2030, ketimpangan kesempatan merujuk pada kesenjangan akses terhadap dimensi kunci yang memungkinkan individu mencapai kualitas hidup yang layak. Dimensi tersebut mencakup aspek ekonomi seperti akses terhadap pekerjaan layak dan layanan keuangan; aspek sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan gizi; serta aspek lingkungan seperti air minum layak, sanitasi, listrik, dan bahan bakar bersih.

Pendekatan ini berakar pada pemikiran filsuf politik seperti John Rawls yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok paling kurang beruntung, serta Amartya Sen yang mengembangkan pendekatan kapabilitas. Bagi Sen, pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Tanpa kesempatan yang setara, hasil yang adil sulit dicapai.

Ketimpangan kesempatan juga memiliki dimensi antargenerasi. Anak yang lahir di rumah tangga dengan akses terbatas terhadap pendidikan bermutu, gizi memadai, dan layanan kesehatan berkualitas akan memulai hidup dengan hambatan yang tidak ia pilih. Hambatan ini sering kali berlanjut hingga dewasa dan kemudian diwariskan kembali kepada generasi berikutnya. Inilah yang disebut sebagai jebakan ketimpangan antargenerasi.

Karena itu, menurunkan gini ratio saja belum cukup. Kita perlu memastikan bahwa perbaikan distribusi pengeluaran berjalan seiring dengan pemerataan akses terhadap kesempatan dasar. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk memetakan ketimpangan kesempatan, antara lain capaian pendidikan menengah, akses pendidikan tinggi, prevalensi stunting sebagai proksi kecukupan gizi, persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan profesional, pekerjaan penuh waktu sebagai proksi pekerjaan layak, serta akses rumah tangga terhadap air minum layak, sanitasi, listrik, bahan bakar bersih, dan kepemilikan rekening bank.

Sebagian indikator tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Akses listrik dan air minum layak semakin meluas. Cakupan pendidikan menengah meningkat. Intervensi gizi semakin diperkuat. Namun, jika ditelusuri lebih dalam hingga tingkat provinsi dan kabupaten, kesenjangan akses masih ada. Di sejumlah wilayah, anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Di wilayah lain, akses terhadap pekerjaan formal dan perlindungan sosial masih terbatas.

Pendekatan siklus hidup menjadi relevan dalam konteks ini. Ketimpangan kesempatan tidak muncul secara tiba-tiba pada usia produktif. Ia dimulai sejak dalam kandungan, berlanjut pada masa balita, usia sekolah, transisi ke dunia kerja, hingga masa lanjut usia. Intervensi kebijakan yang efektif perlu dirancang secara terintegrasi sepanjang siklus hidup tersebut.

Pada fase awal kehidupan, fokus pada pencegahan stunting dan pemenuhan gizi menjadi krusial. Pada usia sekolah, kualitas dan pemerataan pendidikan menentukan peluang mobilitas sosial. Pada fase transisi ke dunia kerja, akses terhadap pelatihan keterampilan dan pekerjaan layak menentukan kemampuan menghasilkan pendapatan yang stabil. Sementara itu, inklusi keuangan dan kepemilikan aset produktif memperkuat ketahanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan Target 10.3 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyerukan jaminan kesempatan yang setara dan pengurangan ketimpangan hasil, termasuk melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penguatan kebijakan yang inklusif. Ketimpangan kesempatan bukan hanya persoalan moral tentang keadilan, tetapi juga persoalan efisiensi ekonomi. Ketika sebagian penduduk tidak dapat mengakses pendidikan atau pekerjaan layak karena faktor di luar kendali mereka, potensi produktif berpeluang tidak termanfaatkan secara optimal.

Penurunan gini ratio ke level 0,363 memberikan momentum untuk melangkah lebih jauh. Capaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan distribusi dan perlindungan sosial telah berada di jalur yang tepat. Tantangannya kini adalah memperdalam kualitas intervensi dengan memastikan bahwa setiap anak, di mana pun ia lahir, memiliki peluang yang relatif setara untuk berkembang.

Agenda ke depan bukan hanya memperkecil jarak angka di level nasional, tetapi memastikan bahwa anak di Papua Selatan memiliki peluang pendidikan yang setara dengan anak di Jawa, bahwa pekerja di Gorontalo memiliki akses pekerjaan layak sebagaimana di kawasan industri, dan bahwa rumah tangga di Nusa Tenggara Barat menikmati layanan dasar yang sama dengan di pusat pertumbuhan.

Dengan demikian, penurunan ketimpangan tidak berhenti sebagai capaian statistik, melainkan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan berjalan beriringan.

Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan lebih dari satu tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin atau gini ratio tercatat sebesar 0,363 pada 2025.

“Angka ini menurun 0,012 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 0,375,”ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (5/2).

Amalia menjelaskan, penurunan tingkat ketimpangan ini terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Ia menyebut, gini ratio di wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,383 atau turun 0,012 basis poin dibandingkan dengan Maret 2025.

Rasio gini di pedesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,295, lebih rendah 0,004 poin dibandingkan dengan bulan Maret 2025.

“Ketimpangan di wilayah perkotaan terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan,” kata Amalia.

Jumlah Penduduk Miskin Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin ini turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 23,96 juta orang maupun September 2024 sebanyak 24,06 juta orang,

"Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, baik di perkotaan maupun pedesaan," ujar Amalia

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurangdari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025. Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sdari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025.

Namun secara persentase, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60%, naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72%, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 11,03%.

Orang Miskin Paling Banyak di Pulau Jawa

BPS mencatat kemiskinan tertinggi hingga 2025 terdapat di pulau Jawa yang mencapai 12,32 juta pendudun. "Itu sekitar 52,75% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia,” kata Amalia dalam paparannya.

Di sisi lain, Amalia menuturkan, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di pulau Kalimantan, yakni sekitar 880 ribu orang.

Meski demikian, menurut dia, terjadi rata-rata wilayah mengalami penurunan kemiskinan pada tahun lalu. “Penurunan paling dalam terjadi di wilayah Maluku dan Papua, di mana di wilayah ini turun 0,68% basis poin,” kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menerapkan insentif transportasi pada masa libur Idulfitri atau Lebaran 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

“Insentif lebaran sedang disiapkan, termasuk diskon untuk tarif pesawat dan yang lain,” kata Airlangga.

Namun demikian, Airlangga belum memberikan perincian terkait insentif tersebut.

Adapun dalam sambutan di depan pengurus Kadin Indonesia, dia menekankan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan jumlah kelas menengah demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dirinya juga mendorong para pengusaha dalam kontribusi pemerataan pembangunan hingga mengurangi rasio gini alias distribusi pendapatan.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan paket stimulus transportasi untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), dengan diskon pada tarif kereta api, kapal laut, dan penerbangan kelas ekonomi.

Menurut SKB yang diteken 28 Oktober 2025, tiket kereta komersial mendapatkan potongan harga 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025–10 Januari 2026.

Sementara itu, angkutan laut mendapatkan diskon 20% untuk rute kelas ekonomi dan jalur penyeberangan, berlaku mulai 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Insentif untuk moda udara berupa potongan harga 13% hingga 14% yang ditujukan untuk sekitar 3,59 juta penumpang, dan didukung oleh kebijakan perpanjangan jam operasional bandara demi kelancaran mobilitas selama libur akhir tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru World Inequality Report 2026 menunjukkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia masih berada pada level tinggi. Pengamat menilai kondisi ini dipicu oleh kuatnya eksistensi oligarki serta lemahnya daya saing perekonomian domestik.

Merujuk laporan tersebut, ketimpangan di Indonesia relatif tak banyak berubah dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 10 persen kelompok teratas menerima sekitar 46 persen dari total pendapatan, sementara 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang. 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 59 persen total kekayaan, sedangkan 1 persen teratas menguasai 20 persen.

Kesenjangan pendapatan antara 10 persen teratas dan 50 persen terbawah turut melebar dari 25 poin pada 2014 menjadi 33 poin pada 2024. Data tersebut menunjukkan meningkatnya disparitas kesejahteraan antarkelompok.

Pengamat ekonomi yang juga Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebut Indonesia menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi yang akut sejak lama. Konsentrasi kapital mulai menguat sejak 1970-an, berlanjut sepanjang era Orde Baru, dan tidak mampu diredam krisis 1997–1998. Pada masa reformasi, ketimpangan tersebut justru semakin tajam.

“Dalam dekade terakhir, konsentrasi kapital terlihat semakin mengental di Indonesia, kekayaan negeri semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi yang sangat berkuasa yakni oligarki,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (12/12/2025).

Ia menilai setidaknya ada dua faktor utama penyebab tingginya ketimpangan. Pertama, eksistensi oligarki baik warisan Orde Baru maupun oligarki baru yang lahir di era reformasi. Yusuf menjelaskan, setelah kejatuhan rezim otoriter, kelompok oligarki dengan cepat beradaptasi dengan sistem demokrasi melalui politik uang dan jaringan patronase baru.

Penguasaan kekayaan material oleh elite tersebut menciptakan dominasi politik dalam sistem demokrasi langsung. Kontestasi politik menjadi ruang yang subur bagi perluasan pengaruh oligarki, sementara publik dinilainya gagal menghadirkan tantangan yang dapat membatasi dominasi itu.

Faktor kedua adalah melemahnya daya saing perekonomian nasional, khususnya sektor manufaktur. Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas dan sektor ekstraktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan ini semakin menguatkan posisi oligarki yang menguasai sektor tersebut.

“Melemahnya daya saing industri nasional semakin parah dalam dekade terakhir seiring perang dagang AS–China yang berkobar sejak 2017, yang membuat Indonesia semakin jauh tertinggal dalam rantai pasok global,” kata Yusuf.

Arus relokasi pabrik dari China ke Asia Tenggara lebih banyak mengarah ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya, Indonesia justru mengalami lonjakan impor dari China, termasuk produk yang terindikasi dumping, sehingga memukul industri dalam negeri.

Kombinasi buruknya iklim investasi dan dampak perang dagang membuat Indonesia makin tertinggal, sementara investasi bertumpu pada sektor ekstraktif seperti tambang dan sawit yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja dan memiliki dampak lingkungan besar.

“Dalam dekade terakhir kita terseret pada jebakan pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah, yaitu pertumbuhan berbasis sektor ekstraktif yang lebih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Yusuf menilai Indonesia membutuhkan reformasi besar dan kebijakan afirmatif yang serius. Menurutnya, reformasi terpenting adalah memutus ketergantungan partai politik dan pejabat publik pada oligarki. Bantuan dana APBN untuk partai dan kandidat dinilai dapat menjadi langkah awal mengurangi biaya politik tinggi dan meminimalkan pengaruh pemilik modal.

Kebijakan krusial lainnya adalah mengubah strategi industrialisasi yang selama ini bertumpu pada hilirisasi tambang dan perkebunan. Yusuf mendorong pergeseran menuju strategi domestic demand-led growth melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis rakyat, disertai hilirisasi di sektor tersebut.

Strategi ini dinilai lebih berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan manfaat lebih luas, sekaligus mengoptimalkan bonus demografi yang kini berada di puncaknya. Ia mengingatkan bahwa kesempatan Indonesia memanfaatkan bonus demografi tinggal beberapa tahun lagi.

“Waktu kita tidak banyak tersisa. Puncak bonus demografi akan berakhir pada 2030. Waktu tersisa untuk meraih posisi sebagai high income country hanya tersisa 5 tahun,” ujarnya.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memaparkan target ekonomi dan asumsi dasar makro RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan anggota DPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.

“Pembahasan RAPBN 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks DPR, Jumat, 15 Agustus 2025.

Asumsi Dasar Makro RAPBN 2026

Dalam proyeksi ekonomi 2026, pemerintah menetapkan beberapa indikator kunci:

Pertumbuhan ekonomi: 5,4 persen
Inflasi: 2,5 persen
Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per USD
Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD70 per barel
Lifting minyak bumi: 610 ribu barel/hari
Lifting gas bumi: 984 ribu barel setara minyak/hari

Target Pembangunan Nasional 2026

Pemerintah menyiapkan sasaran pembangunan yang menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi:

Pengangguran terbuka: 4,44-4,96 persen
Rasio Gini: 0,377-0,380 (menandakan ketimpangan pendapatan terus ditekan)
Kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen (hampir nol)
Tingkat kemiskinan umum: 6,5-7,5 persen
Indeks Modal Manusia: 0,57
Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731
Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95 persen

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)