Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong implementasi multi usaha kehutanan (MUK) sebagai upaya pengembangan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, layak investasi, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menhut dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan MUK diarahkan sebagai model nyata pengelolaan hutan yang mempertemukan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, dan pasar.

“Melalui percepatan implementasi MUK, Kementerian Kehutanan berharap dapat menghadirkan model pengelolaan hutan yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan ekonomi hijau, konservasi biodiversitas, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Kemenhut melalui Tim Kerja Percepatan Implementasi MUK berfungsi sebagai pendukung data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis dapat segera dikomunikasikan agar pelaksanaan MUK berjalan lebih efektif.

“Taskforce ini dibentuk untuk membantu Kementerian Kehutanan, terutama dalam mengakselerasi pelaksanaan multi usaha kehutanan. Apabila terdapat kebutuhan dukungan data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis lainnya, agar segera dikomunikasikan sehingga dapat kita dorong bersama,” ujar Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Silverius Oscar Unggul menambahkan bahwa Tim Kerja MUK saat ini mengembangkan dua pendekatan utama, yakni MUK berbasis agroforestri dan restorasi ekosistem, dengan fokus komoditas kopi dan kakao yang dinilai memiliki prospek pasar global kuat serta lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Menurut proyeksi hingga 2045, MUK berbasis agroforestri kopi dan kakao berpotensi meningkatkan nilai ekspor hingga sekitar Rp418 triliun, mendukung mata pencaharian sekitar 3,8 juta orang, mengelola berkelanjutan sekitar 2,5 juta hektare lahan, serta berkontribusi pada penyerapan sekitar 25 juta ton CO2e.

“Pilot ini harus menunjukkan bahwa PBPH, Perhutanan Sosial, masyarakat, pembeli, lembaga pendanaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bisa bergerak dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan,” ujar Silverius.

Tim Kerja MUK juga telah mengidentifikasi sejumlah lanskap prioritas untuk pengembangan pilot, di antaranya Bukit Tiga Puluh (Jambi), Pesawaran dan Lampung Selatan (Lampung), Wehea Kelay/Bentala (Kalimantan Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), serta Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh untuk restorasi ekosistem dan konservasi gajah.

Keberhasilan implementasi MUK akan ditentukan oleh kolaborasi multipihak, mulai dari PBPH dan Perhutanan Sosial sebagai basis produksi, pembeli atau off-taker sebagai penjamin pasar, lembaga pendanaan, hingga pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan, koordinasi, serta penyelesaian hambatan di lapangan.

Untuk memperkuat komitmen pasar, Tim Kerja MUK juga menyiapkan agenda MUK Buyer Roundtable sebagai forum strategis membangun kemitraan pada lanskap pilot.

“Kita ingin Multi Usaha Kehutanan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi contoh nyata di lapangan,” kata Silverius.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Tim Operasi Gabungan Kementerian Kehutanan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut mengamankan 1.677 batang kayu bulat (gelondongan) tanpa penanda legalitas pada lima industri pengolahan kayu (sawmill) di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra Hari Novianto mengatakan ribuan batang kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti itu diduga ilegal lantaran tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas.

Temuan ribuan batang kayu bulat di sejumlah sawmill di wilayah Asahan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang melaporkan dugaan aktivitas pembalakan liar di Desa Poldung dan wilayah Desa Simoni, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Ada laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas pembalakan liar. Kayu bulat yang disinyalir hasil kegiatan ilegal itu diduga diangkut dan ditampung oleh sejumlah industri pengolahan kayu di wilayah Kisaran Timur sehingga kami melakukan pengecekan ke lapangan,” kata Hari dikonfirmasi Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Hari mengatakan ada 5 industri pengolahan kayu yang diperiksa tim selama operasi gabungan yang berlangsung sejak 13 Mei 2026. Tim menelusuri asal-usul kayu, legalitas dokumen angkutan, serta kesesuaian kegiatan industri pengolahan kayu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pemeriksaan terhadap CV AMS, tim menemukan sebanyak 758 batang kayu log dan 12 unit mesin bandsaw. Lalu, pada pemeriksaan di UD R ditemukan sekitar 413 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw ; dan pada CV F J ditemukan kurang lebih 36 batang kayu log dan 6 unit mesin band saw.

Begitu pula pada pemeriksaan terhadap CV MBS yang ditemukan kurang lebih 360 batang kayu log dan 2 unit mesin bandsaw, serta pada CV SJP yang ditemukan sekitar 110 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw.

Total kayu bulat yang ditemukan dan diamankan tim di lokasi sejumlah industri tersebut pada Senin (18/5/2026) lalu sebanyak 1.677 batang, bersamaan dengan 30 unit mesin bandsaw dan sejumlah kayu hasil olahan dalam bentuk papan dan reng kaso

“Kayu-kayu tersebut akan diperjualbelikan ke sejumlah daerah di Sumut,” ujar Hari.

Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan tim untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik Gakkum Kehutanan juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik sawmill, tenaga teknis, pekerja, dan sejumlah saksi.

Secara bersamaan, BPHL Wilayah II Medan dan DLHK Sumut juga melakukan pengukuran kayu log serta pengecekan dokumen legalitas kayu, termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO), barcode atau penanda legalitas kayu, serta dokumen perizinan lainnya.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan asal-usul kayu dan menentukan langkah hukum selanjutnya,” tambahnya.

Adapun, penertiban peredaran hasil hutan kayu merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola kehutanan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya.

Tanpa asal-usul yang jelas, lanjutnya, kayu tak hanya berpotensi merusak hutan, tetapi juga menekan pelaku usaha yang taat aturan, mengganggu iklim pasar yang sehat, dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya kembali ke negara dan masyarakat.

Tim Operasi Gabungan Kementerian Kehutanan mengamankan sekitar 1.677 batang kayu bulat (gelondongan) tanpa penanda legalitas dari 5 (lima) industri pengolahan kayu (sawmill) di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Senin (18/5/2026). Dok. Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra

Jakarta (ANTARA) - Rumpun-rumpun bambu tumbuh rapat mengikuti lekuk tebing dan ceruk aliran sungai di Desa Watu Galang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selama berpuluh-puluh tahun, vegetasi tersebut dibiarkan meranggas dan hanya dipandang sebagai tiang-tiang pancang alami penahan longsor, sekaligus pelindung sumber mata air perbukitan.

Namun, kini, tanaman warisan leluhur itu membuka jalan tengah yang mengharmonisasikan perlindungan hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok desa bagian paling barat Pulau Flores itu.

Bagi masyarakat di Pegunungan Mbeliling, bambu, kini bukan lagi sekadar dekorasi alam perdesaan. Di tengah himpitan ekonomi dan perubahan bentang alam yang kian dinamis, hasil hutan bukan kayu tersebut menjelma menjadi pilar penopang hajat hidup orang banyak.

Inilah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas di lingkar luar destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo berhasil meretas kemandirian, tanpa harus menumbangkan pohon dari kawasan hutan lindung.

Sejak medio Oktober 2023, Falentinus Hendrik (56) bersama empat warga lainnya yang terhimpun dalam Kelompok Panen Petani Bambu Hutan Wela Nara secara konsisten merawat dan memanen komoditas tersebut.

Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, kelompok kecil ini telah mendistribusikan sekitar 140 truk berisi penuh batang bambu menuju rumah produksi di Labuan Bajo, atau 5-6 truk per bulan, di mana setiap truk memuat 260 batang bambu berukuran 2,6 meter.

Langkah ini secara perlahan mengubah peta kesejahteraan domestik di wilayah yang dulunya kerap terisolasi dari sirkulasi ekonomi modern.

Sebelum program tata kelola ini masuk, bambu-bambu raksasa jenis petung (Bambusa asper) tumbuh liar, tanpa sentuhan manajemen yang jelas. Mayoritas ditanam oleh para tetua kampung di area-area kritis, dengan tujuan untuk meredam erosi permukaan tanah saat musim hujan tiba. Kini, investasi ekologis masa lalu itu justru mengalirkan keuntungan ganda.

Dari hasil penjualan berkala, Falentinus secara pribadi mampu mengantongi pendapatan kumulatif hingga Rp40 juta dari batang-batang bambu berdiameter 8-12 centimeter itu. Pendapatan itu baru dari hasil belian bambu yang per batang senilai Rp8.000-Rp12.000, belum termasuk upah angkut dan jasa pengiriman yang menyentuh senilai Rp2 jua - Rp5 juta.

Sebuah angka yang sangat berarti untuk menjaga stabilitas dapur dan menopang biaya pendidikan anak-anaknya, hingga ke jenjang perguruan tinggi atau bahkan menikahkan mereka secara pantas.

Meski demikian, aktivitas pemanenan di Watu Galang tidak dilakukan secara ekspoitatif. Mereka hanya menyasar batang yang telah mencapai kematangan usia minimal empat tahun, sementara tunas-tunas muda sengaja dipertahankan agar siklus renegerasi alami tetap bergulir. Rumpun yang berlokasi di titik-titik rawan pergerakan tanah dipantang untuk disentuh, demi menjaga keselamatan permukiman di bawahnya.

Kearifan lokal ini diwariskan melalui pengetahuan lapangan yang presisi. Dari deteksi bunyi batang saat diketuk menggunakan parang, hingga pengamatan darah daun di pucuk vegetasi untuk membaca arah rebah pohon. Pun seluruh proses pemotongan dilakukan dengan penuh perhitungan guna menghindari kecelakaan kerja. Warga masih setia mengandalkan parang manual, alih-alih gergaji mesin, karena tekanan udara dari dalam ruas bambu yang tegang dapat melentingkan batang secara mendadak.

Sinergi antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan lingkungan hulu kian diperkuat dengan gerakan penanaman kembali. Melalui kemitraan strategis dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) yang mendampingi program Kementerian Kehutanan, sebanyak 5.000 bibit pohon telah didistribusikan kepada mereka. Langkah ini diprioritaskan pada daerah aliran sungai serta lahan-lahan marjinal milik masyarakat setempat.

Kepala Desa Watu Galang, Ferdinand (35) mengungkapkan bahwa peningkatan taraf hidup dari sektor bukan kayu ini memicu antusiasme warga yang luar biasa. Target penanaman awal yang semula hanya dipatok seluas 2,5 hektare, justru meluas secara swadaya, hingga menembus angka tujuh hektare. Angka tersebut, sekaligus mengukuhkan Watu Galang sebagai salah satu episentrum sebaran bambu terpadat di tingkat kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.

Bagi Ferdinand, perlindungan Perbukitan Mbeliling adalah harga mati. Kawasan tersebut merupakan sumber utama mata air Wasepo, urat nadi hidrologis yang mengaliri sawah-sawah, sekaligus memasok kebutuhan air minum harian melalui sistem sanitasi desa.

Gangguan kecil terhadap tutupan hutan bagian atas perbukitan dipastikan akan mengancam ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan masyarakat yang bermukim di bawahnya.

Oleh sebab itu, pemanfaatan tanaman komoditas cepat tumbuh, seperti bambu, menjadi opsi paling ideal karena memiliki daya ikat air yang sangat tinggi, tanpa memerlukan pembukaan lahan berskala masif.

Rantai pasok dari bambu-bambu tersebut, kini bermuara ke rumah produksi bersama PT Mosedia di Labuan Bajo, salah satu unit usaha dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Factory Manager Morsedia, Ahmad Gufron, menjelaskan bahwa peningkatan permintaan pasar membuat bambu naik kasta dari material tradisional menjadi bahan baku industri modern berkelanjutan yang mampu menggantikan posisi kayu dalam industri furnitur dan konstruksi modular.

Rumah produksi ini tidak sekadar menyerap hasil panen, melainkan juga menyerap puluhan tenaga kerja lokal untuk dilatih menguasai teknik penyortiran, pengawetan ramah lingkungan, serta proses laminasi.

Produk akhir dari Watu Galang tersebut, bahkan bersiap menembus pasar internasional lewat pengiriman satu unit rumah bambu bongkar-pasang (knock down) dan sembilan unit kios khas Nusa Tenggara Timur ke negara benua biru, Polandia.

Kendati pasar ekspor terbuka lebar, Gufron menegaskan bahwa keberlanjutan industri hijau ini sepenuhnya besandar pada kesehatan ekosistem. Tanpa adanya rotasi panen yang bijak dan penanaman kembali yang konsisten di tingkat petani, lompatan nilai ekonomi dikhawatirkan justru menjadi pemicu degradasi lingkungan baru.

Fenomena ini, sekaligus memperkaya diskursus mengenai arah kebijakan tata guna lahan di kawasan penyangga pariwisata super prioritas Labuan Bajo yang kerap menghadapi tekanan pembangunan infrastruktur.

Bambu hadir menawarkan jalan keluar yang lebih ramah terhadap struktur geografis Flores yang berbukit-bukit dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk kebakaran hutan dan lahan karena selain daerah ini kering akibat minim curah hujan hampir sepanjang tahun, juga pembukaan lahan untuk aktivitas ekstraktif atas kekayaan panas bumi.

Langkah taktis yang ditempuh masyarakat Flores ini sejalan dengan arah baru ekonomi kehutanan nasional yang digulirkan pemerintah melalui optimalisasi hasil hutan non-kayu.

Kementerian Kehutanan mencatat kontribusi finansial dari program perhutanan sosial telah menembus angka Rp1,08 triliun sejak 2023. Di mana, mayoritas kontribusinya disumbang oleh komoditas non-kayu, seperti bambu, rotan, madu, rempah-rempah, serta pemanfaatan jasa lingkungan.

Keberhasilan di lereng Mbeliling ini menggenapi rantai kesuksesan serupa di berbagai penjuru Nusantara. Indonesia membuktikan keandalan komoditas hasil hutan non-kayu (HHBK) di panggung global, mulai dari ekspor damar dan pala perhutanan sosial dari Maluku ke negara-negara Asia Timur. Produk anyaman rotan dari Sulawesi Tengah ke Amerika Serikat, gaharu Papua ke Jepang, kemenyan Sumatera Utara ke Timur Tengah, hingga hasil agroforestri berupa petai dan jengkol dari Jawa Tengah yang diminati pasar Eropa dan Asia.

Guna memperluas skala kesejahteraan dari tanaman ini, Kementerian Kehutanan, kini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu atau integrated area development (IAD). Melalui skema ini, potensi komoditas bambu sebagai pilar program perhutanan sosial dapat dioptimalkan dalam satu manajemen bentang alam yang luas, terintegrasi, dan memiliki daya tawar ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani menegaskan bahwa skema IAD akan memudahkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi.

Integrasi wilayah ini menjadi kunci krusial untuk menjawab tantangan pasar global yang menuntut setidaknya tiga aspek utama, yakni kualitas yang seragam, kuantitas yang mencukupi, dan kontinuitas pasokan. Ketiganya bukan hal mudah untuk dipenuhi oleh kelompok tani hutan di pelosok desa yang sebagian masih membutuhkan pendampingan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, kini telah memiliki tiga wilayah percontohan yang menerapkan skema IAD tersebut, yakni Kabupaten Ngada, Sikka, dan Timor Tengah Selatan. Untuk Kabupaten Sikka, model integrasi ini terbukti berhasil membantu hilirisasi komoditas unggulan, seperti coklat dan kopi. Harapan serupa, kini menjadi tantangan untuk diwujudkan di Kabupaten Manggarai Barat dengan komoditas bambu hutannya yang sangat melimpah.

Kementerian Kehutanan berkomitmen penuh untuk mengawal proses formalisasi kerja sama IAD ini agar menjadi payung hukum kokoh bagi pembangunan daerah.

Pada akhirnya, formalisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi restoratif dari hulu ke hilir yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan pada derajat yang sama tingginya.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut sektor kehutanan menjadi penopang ketahanan pangan nasional karena menentukan stabilitas tata air, kesuburan tanah, dan keseimbangan iklim di tengah ancaman perubahan lingkungan global.

“Saat ini pemerintah menempatkan program FOLU Net Sink 2030 tidak hanya sebagai agenda pengendalian emisi karbon, tetapi juga strategi memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui pengelolaan hutan yang lestari dan produktif,” kata dia saat menyampaikan kuliah umum di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.

Ia menjelaskan hutan tidak dapat dipandang sekadar kumpulan vegetasi, melainkan infrastruktur ekologis yang menjaga siklus tata air, melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan kesuburan lahan, dan menopang stabilitas iklim yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan sistem pangan nasional.

“Ancaman triple planetary crisis berupa perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi tantangan serius bagi sektor pangan karena kerusakan hutan dapat meningkatkan risiko banjir, kekeringan, hingga penurunan produktivitas pertanian di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hanif menegaskan pemerintah terus memperkuat implementasi FOLU Net Sink 2030 melalui rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut dan mangrove, pengembangan perhutanan sosial, serta multiusaha kehutanan berbasis pangan yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai bagian pembangunan ekonomi hijau nasional.

Ia juga mendorong generasi muda kehutanan memperkuat inovasi dan riset pengelolaan hutan lestari agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam pada masa mendatang.

Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri mengatakan isu ketahanan pangan dan keberlanjutan kehutanan menjadi tantangan strategis yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui penguatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut dia, Fakultas Kehutanan ULM memiliki peran penting menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pembangunan sektor kehutanan dan pangan di masa depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra mengatakan materi yang disampaikan Wamenko Pangan RI dalam kuliah umum itu sejalan dengan implementasi program FOLU Net Sink 2030 yang dijalankan pemerintah provinsi setempat melalui berbagai kegiatan pengelolaan hutan pada sejumlah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Selatan.

“Program tersebut meliputi rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, fasilitasi Kelompok Tani Hutan, hingga meninjau dan evaluasi kegiatan FOLU untuk menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan diterbitkannya Permen P.6 Tahun 2026, Indonesia memiliki landasan yang semakin jelas untuk mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha kehutanan dan lembaga standar karbon internasional Verra berkolaborasi mempercepat pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan yang berintegritas dan berkualitas menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2026.

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo menyatakan terbitnya Permen P.6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, membuka peluang besar bagi percepatan perdagangan karbon melalui skema offset emisi dari sektor kehutanan Indonesia.

"Dengan diterbitkannya Permen P.6 Tahun 2026, Indonesia memiliki landasan yang semakin jelas untuk mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Posisi Verra ke depan lanjut dia juga akan sangat strategis karena minat sektor usaha kehutanan Indonesia untuk menggunakan metodologi Verra cukup besar.

Sebelumnya pada Jumat (15/5) dilakukan pertemuan antara delegasi Indonesia dengan lembaga internasional Verra untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi karbon hutan terbesar di dunia sekaligus memperluas peluang investasi hijau berbasis pengelolaan hutan lestari.

Indroyono menjelaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek penting dalam memastikan proyek karbon Indonesia mampu menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menambahkan Indonesia juga perlu mendorong kerja sama yang lebih kuat dengan Verra, khususnya dalam pengembangan kapasitas teknis dan penguatan sistem verifikasi karbon agar proyek karbon kehutanan Indonesia dapat memenuhi standar internasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar global.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso mengungkapkan saat ini terdapat 16 proyek karbon anggota APHI yang masuk kategori fast track untuk dapat diperdagangkan kredit karbonnya menggunakan skema Verra.

"Kami berharap Verra dapat mempercepat proses verifikasi, validasi, serta penerbitan kredit karbon dengan tetap mengacu pada tahapan sebagaimana diatur dalam Permen P.6 Tahun 2026," katanya.

Ia mengatakan minat anggota APHI untuk mengembangkan proyek karbon berbasis skema Verra terus meningkat seiring berkembangnya pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) di Indonesia.

APHI berharap dapat mempererat kerja dengan Verra, terutama dalam peningkatan kapasitas SDM, penguatan metodologi, dan pengembangan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi.

Senior Director of Sustainable Development, Program Development & Innovation Verra, Sinclair Vincent menyambut baik terbitnya Permen P.6 Tahun 2026 yang dinilai menjadi tonggak penting dalam mendorong pengembangan proyek karbon, khususnya berbasis skema voluntary di Indonesia.

"Kami membuka diri untuk mengembangkan kerja sama dengan APHI di bidang peningkatan kapasitas SDM guna menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan Verra saat ini berkomitmen mengupayakan percepatan proses verifikasi, validasi, dan penerbitan sertifikat kredit karbon dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Permen P.6 Tahun 2026.

Selain itu, Verra juga terus mendorong agar metodologi di bawah skema Verra memperoleh rekognisi dari ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas pasar karbon sukarela global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Pemerintah Indonesia bersama pelaku industri kehutanan nasional memperkuat diplomasi perdagangan produk kehutanan berkelanjutan dengan Amerika Serikat. Mereka menggelar forum bisnis bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (14/5/2026).

Forum tersebut mempertemukan para stakeholders. Mulai dari pemerintah, asosiasi industri kehutanan, serta pelaku usaha kedua negara untuk membahas peluang pasar, legalitas kayu, keberlanjutan, hingga penguatan rantai pasok produk hutan Indonesia di pasar global. APKI Dukung Pengembangan Pasar Karbon Kehutanan Perkuat Daya Saing Industri Hijau

Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo mengatakan, hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus berkembang. Termasuk di sektor produk kehutanan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan berkelanjutan kedua negara.

Ia mengatakan AS masih menjadi salah satu pasar utama produk kehutanan Indonesia. Mulai dari plywood, pulp dan kertas, produk kayu olahan, furnitur, hingga berbagai produk bernilai tambah lainnya.

Ia menambahkan tren pasar global kini semakin menuntut transparansi, ketertelusuran, dan rantai pasok yang bertanggung jawab sehingga kolaborasi antarpemerintah dan industri menjadi semakin penting.

“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan legal dan berkelanjutan melalui implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang menjadi sistem legalitas kayu nasional pertama yang bersifat wajib di dunia,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menjelaskan Indonesia telah membangun kerangka tata kelola kehutanan nasional yang mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, ketertelusuran, dan verifikasi independen melalui SVLK. Sistem tersebut terus diperkuat mengikuti perkembangan regulasi internasional termasuk kebutuhan pasar AS.

Menurut dia, SVLK dikembangkan sejalan dengan berbagai kebijakan global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga regulasi kehutanan di Jepang, Korea Selatan, dan Australia. “SVLK membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk, memastikan kepatuhan, serta memperkuat kepercayaan terhadap rantai pasok produk kehutanan Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan Indonesia memiliki modal besar untuk mendukung perdagangan kehutanan global karena memiliki kawasan hutan seluas 123,9 juta hektare dengan sekitar 67 juta hektare kawasan hutan produksi. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong transformasi model bisnis kehutanan melalui pendekatan multiusaha kehutanan, penguatan agroforestri regeneratif, rehabilitasi hutan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan jasa lingkungan dan perdagangan karbon.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Purwadi Soeprihanto menilai pasar AS masih menjadi peluang strategis bagi produk kehutanan Indonesia. FKMPI menyebut nilai ekspor produk kayu Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar USD1,94 miliar atau sekitar 15% dari total ekspor produk kayu Indonesia secara global.

FKMPI menjelaskan produk kehutanan Indonesia memiliki rantai industri yang lengkap mulai dari kayu bulat, plywood, pulp dan kertas, hingga furnitur dan produk hilir lainnya. “Indonesia siap merespons kebutuhan pasar Amerika Serikat terhadap produk kayu tropis legal dan berkelanjutan, termasuk untuk mendukung industri manufaktur dan recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.

FKMPI juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia, asosiasi industri kayu Amerika Serikat, serta pelaku usaha kedua negara guna memperluas akses pasar dan memperkuat diplomasi perdagangan produk kehutanan berkelanjutan. Selain itu, pelaku industri berharap berbagai hambatan perdagangan seperti kebijakan countervailing duty (CVD) dan anti-dumping terhadap sejumlah produk panel dan kertas dapat dibahas lebih konstruktif dalam kerangka kerja sama perdagangan kedua negara. Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi

Forum tersebut juga mendapat dukungan dari program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Indonesia dan Inggris yang mendukung penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan pengakuan pasar terhadap produk dan jasa kehutanan Indonesia. Melalui dukungan teknis, penguatan kapasitas, dan fasilitasi kolaborasi multipihak, MFP5 turut membantu memperkuat fondasi kebijakan, kelembagaan, dan kemitraan yang diperlukan untuk mendukung perdagangan produk kehutanan legal, berkelanjutan, dan berintegritas tinggi di pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Dwisuryo Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok pasar global produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

"Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+ (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) ,” kata Indroyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat.

Kondisi tersebut, lanjutnya membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dalam webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026) di Kedubes RI untuk AS di Washington DC ia menyatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

"Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu Dipterokarpa.

Indonesia, tambahnya, memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementera itu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Ia menyatakan sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut dia SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis," ujarnya.

Laksmi menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia.

Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

"Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan," katanya.

Soewarso menegaskan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional

Maka dari itu, guna memperkuat akses pasar produk kehutanan Indonesia di Amerika Serikat, sekaligus mendorong perdagangan produk hutan yang legal, transparan, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, keterlacakan, dan kepatuhan rantai pasok, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menggelar webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026).

Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perdagangan kehutanan Indonesia–Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Dia mengatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli Antoni dalam pidato kuncinya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu dipterokarpa. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang penting kerja sama ekonomi kedua negara.

Dia menyebutkan bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S.

Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Dia menilai sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut Laksmi, SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

"SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujarnya.

Dia juga menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar USD1,94 miliar atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

Ia menambahkan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, forum bisnis tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kemitraan, memperluas peluang pasar, serta mendorong inovasi dan diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri Indonesia maupun Amerika Serikat, antara lain Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon, serta konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam memperkuat tata kelola kehutanan, pengembangan model bisnis kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan pengakuan pasar terhadap produk dan jasa kehutanan Indonesia.

(Kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dana setoran itu bisa digunakan untuk renovasi 5.000 puskesmas.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas PKH pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

"Jadi, rakyat kita harus lihat. Ini loh uang hari ini Rp10 triliun," kata Prabowo.

Prabowo pun bercerita bahwa dirinya berkeliling ke beberapa daerah terpencil dan dapat laporan dari Menteri Kesehatan RI, terdapat 10.000 puskesmas yang belum pernah diperbaiki.

"Saya bilang kau [Menteri Kesehatan] butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000 [puskesmas]. Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun. Saudara-saudar hari ini, artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, Rp10 triliun," tuturnya.

Terbaru, Satgas PKH memang kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mendorong International Tropical Timber Organization (ITTO) atau Organisasi Industri Kayu Tropis Internasional untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO) Sheam Satkuru di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).

Menurut Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Menteri menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis (geotagging) guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"SVLK+ memberikan jaminan kredibel bahwa produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK+, khususnya di negara-negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia.

Pertemuan bilateral tersebut, lanjut Raja Juli, menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global sekaligus memperluas kolaborasi internasional untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang bertanggung jawab, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Sementara itu, Executive Director ITTO Sheam Satkuru menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan.

Dia menyatakan Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO.

ITTO, lanjutnya, menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK - Kementerian Kehutanan terus memperkuat kerja sama internasional di bidang kehutanan dan perubahan iklim . Hal ini sebagai implementasi arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Director of Climate Change Division United Nations Environment Programme (UNEP) Martin Krause. Pertemuan digelar di Indonesian Lounge, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Banjir Bandang Melanda 3 Provinsi, Prabowo: Perubahan Iklim Harus Kita Hadapi

Pertemuan membahas keberlanjutan dan penguatan kerja sama Indonesia–UNEP di bidang kehutanan. Termasuk penguatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pengembangan pasar karbon kehutanan, serta skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin baik antara Indonesia dan UNEP, termasuk melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2024. ”Kerja sama tersebut menjadi landasan kuat untuk diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih konkret dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai prioritas utama, khususnya dalam mencapai target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global (global carbon hub) dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi.

Indonesia telah mengambil langkah besar dalam operasionalisasi pasar karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. ”Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi, sehingga memberikan kepastian dan transparansi bagi investor dan mitra,” ujarnya.

Selain itu, Menhut juga menyampaikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas mengembangkan solusi pembiayaan praktis bagi kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan berbagai pendekatan inovatif lainnya.

Terkait kerja sama REDD+, Menteri Kehutanan menyambut baik inisiatif UNEP untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi REDD+ di Indonesia. Ia menegaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menjadi sektor utama dalam pengelolaan karbon di sektor FOLU, termasuk implementasi REDD+.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau. Program tersebut diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi model pengembangan pendekatan Jurisdictional REDD+ di berbagai daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli juga menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara hutan tropis di UNEP. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berharap semakin banyak profesional Indonesia dapat berkontribusi di UNEP guna memperkuat mandat organisasi dalam isu lingkungan dan kehutanan global. Kemenhut Siapkan 4 Peraturan Turunan untuk Perkuat Tata Kelola Karbon

Pertemuan bilateral ditutup dengan penegasan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan UNEP dalam menghasilkan kerja sama yang konkret, inovatif, dan berdampak nyata bagi pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

NEW YORK - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Assistant Director-General and Director, Forestry Division, Food and Agriculture Organization (FAO), Zhimin Wu. Pertemuan digelar di Indonesian Lounge, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari implementasi arahan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yakni memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, penguatan tata kelola karbon, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi hijau dunia. Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi

Dalam pertemuan tersebut, Zhimin Wu mengatakan, Kementerian Kehutanan merupakan mitra kerja sama paling strategis bagi FAO. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan Indonesia atas berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih. “Raihan itu menjadi contoh bagi masyarakat kehutanan dunia,” katanya.

FAO turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menjadi co-host penyelenggaraan Global Forest Observations Initiative (GFOI) 2025 di Bali pada Oktober 2025. Kegiatan tersebut dinilai berhasil menjadi platform penting yang mempertemukan komunitas kehutanan global untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan ahli terkait pemantauan hutan (forest monitoring).

FAO juga mengapresiasi perkembangan signifikan Indonesia dalam pengembangan kebijakan nilai ekonomi karbon. Juga mendorong pengembangan peta jalan kredit karbon dan pasar karbon hutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola karbon kehutanan nasional dan global.

Selain itu, FAO juga mengundang Menteri Kehutanan menghadiri Sidang Committee on Forestry ke-28 (COFO28) yang akan diselenggarakan di Roma, Italia, pada 28 September hingga 2 Oktober 2026. “Kami mengapresiasi atas kolaborasi yang terus berjalan antara Indonesia dan FAO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan national forest monitoring system, REDD+, serta tata kelola karbon kehutanan. Lebih lanjut, Menteri Kehutanan menyampaikan potensi kerja sama pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan komoditas pangan serta energi berbasis hutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

Menteri Kehutanan juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mempublikasikan The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2026 pada momentum penyelenggaraan COFO28 di Roma, Italia. Publikasi tersebut diharapkan menjadi referensi global mengenai perkembangan pengelolaan hutan Indonesia, termasuk kebijakan rehabilitasi hutan, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan tata kelola karbon. Regulasi Perdagangan Karbon Direvisi, Ini 3 Manfaat untuk Ekonomi RI

Pertemuan bilateral Indonesia dan FAO ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin global dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan dan pengembangan kebijakan kehutanan berbasis solusi iklim dunia, sejalan dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.