Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui sulit untuk mendongkrak ekonomi daerah mencapai 8% yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pramono menjelaskan hal ini tidak lepas dari tantangan berupa gejolak politik dan kondisi iklim yang memengaruhi harga pangan dalam skala daerah sampai nasional.

"Walaupun dalam kondisi sekarang ini tentunya tidak gampang, pasti akan struggling akan berat sekali. Tapi apa pun, Pemerintah DKI Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pramono mengatakan gejolak konflik antara Amerika-Israel dengan Iran memberikan efek berantai dan belum menemukan titik penyelesaian.

Dia menyebut hal ini memengaruhi harga BBM, supply chain dan berbagai persoalan lainnya. Selain itu, dia menyampaikan keterangan dari BMKG bahwa akan ada El Nino dimulai dengan pertengahan bulan April sampai dengan September.

"Artinya apa? Artinya bahwa dua tekanan ini cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa DKI Jakarta akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Kata Pramono, hal ini tidak lepas dari kontribusi Jakarta bagi GDP 16,61% dan menilai Jakarta harus menjadi role model bagi daerah-daerah lain.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyoroti pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2025 mencapai 5,21% dan inflasi terjadi dengan baik berada di angka 2%.

"Maka untuk itu dua hal inilah yang kemudian dalam perencanaan di Musrenbang ini menjadi atensi kita supaya ini kita jaga bersama-sama, pertumbuhan ekonominya harus terjaga, inflasinya harus terjaga. Selama ini TPID kita bersama dengan BI, OJK, dan juga Badan Pusat Statistik yang ada di Jakarta kita selalu menjaga ini," sebutnya.

Pramono menambahkan bahwa investasi di Jakarta menunjukkan kinerja yang kuat dengan capaian hampir Rp270 triliun sepanjang tahun lalu.

Menurutnya, momentum ini akan terus dijaga mengingat investasi menjadi salah satu indikator makro yang krusial, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif pada indikator sosial, di mana tingkat pengangguran dan kemiskinan tercatat mengalami penurunan.

Namun demikian, masih ada persoalan struktural yang belum teratasi, yakni ketimpangan yang tercermin dalam rasio gini yang berada di kisaran 0,41%.

Dia menilai tingginya rasio gini di Jakarta tidak lepas dari Jakarta menjadi pusat perputaran dana signifikan.

"Hampir semua uang-uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta walaupun mungkin tinggalnya ada yang di Surabaya, di Bali, dan sebagainya, tetapi rata-rata mereka menaruh uangnya ataupun distribusinya itu ada di Jakarta," ucapnya.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan untuk mendongkrak ekonomi, dia menegaskan bantuan untuk KJP, KJMU, hingga bansos tidak boleh terganggu. Langkah ini sebagai upaya memutuskan garis ketidakberuntungan atau kemiskinan.

"Saya selalu percaya, saya selalu memakai kata-kata garis ketidakberuntungan, maka sekolah itu atau pendidikan menjadi kata kunci. Maka KJP Jakarta, Kartu Jakarta Pintar kita tetap saya minta dipertahankan di angka kurang lebih 707.520 siswa," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Selama 38 hari konflik antara Amerika Serikat dan Iran, AS telah mengerahkan puluhan senjata untuk menghantam belasan ribu target. Hal ini berdampak pada pasar bahan bakar dan harga saham AS.

Amerika Serikat melancarkan serangan ke lebih dari 13.000 target sejak konflik dimulai pada 28 Februari. Tidak hanya itu, sekitar 155 kapal dilaporkan rusak atau tenggelam akibat operasi militer tersebut.

Dalam menjalankan misinya, militer AS menggunakan kombinasi kekuatan udara, darat, dan laut. Tercatat ada 26 jenis pesawat yang dikerahkan, ditambah berbagai sistem rudal dari darat dan laut.

Beberapa teknologi militer canggih juga baru pertama kali digunakan dalam konflik ini, seperti pesawat pengintai ketinggian tinggi dan pesawat perang elektronik yang berfungsi mengganggu sistem komunikasi musuh. Selain itu, AS juga mengandalkan sistem pertahanan dan serangan seperti rudal Patriot, THAAD, HIMARS, serta berbagai sistem anti drone.

Dilansir dari Stars and Stripes Selasa (7/4/2026), AS juga menggunakan drone murah hasil pengembangan dari drone Iran yang sebelumnya berhasil direbut.

Selain serangan udara, kekuatan laut juga memainkan peran penting. Kapal induk, kapal perusak, kapal amfibi, hingga kapal selam nuklir ikut terlibat dalam operasi ini. Semua didukung oleh kapal logistik yang menjaga pasokan tetap berjalan di tengah pertempuran.

United States Central Command (CENTCOM) mengatakan target serangan menyasar fasilitas penting milik Iran, seperti pusat komando militer, situs intelijen, markas Garda Revolusi, lokasi peluncuran rudal dan drone, sistem pertahanan udara dan laut, serta gudang senjata dan bunker.

Bahkan, infrastruktur penting seperti jembatan utama di dekat ibu kota Teheran juga ikut terkena serangan.

Konflik ini menimbulkan korban dari berbagai pihak, di antaranya AS kehilangan 13 personel militer. Israel melaporkan 24 korban tewas, dan negara-negara Teluk mencatat 27 korban. Sementara itu, di Iran jumlah korban diperkirakan mencapai hampir 2.000 orang.

Harga BBM Naik, Pasar Saham Terguncang

Selain dampak militer, perang ini juga mengguncang ekonomi, terutama di Amerika Serikat.

Harga bahan bakar mengalami kenaikan signifikan. Rata-rata harga bensin naik dari sekitar US$2,92 atau Rp49.300 menjadi US$4,12 atau Rp69.600 per galon dalam waktu singkat.

Di beberapa wilayah seperti Hawaii, harga bahkan mencapai US$5,60 atau Rp94.600 per galon, sementara negara bagian lain juga menembus angka di atas US$5 atau Rp84.500.

Di sisi lain, pasar saham juga ikut terdampak. Indeks Dow Jones memang sempat naik pada satu hari perdagangan, tetapi secara keseluruhan masih mengalami penurunan lebih dari 2.300 poin sejak sebelum perang dimulai. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka wacana AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melewati Selat Hormuz usai mengeklaim kemenangan atas Iran.

Wacana ini secara implisit mengarah pada kebutuhan penguasaan militer langsung AS atas jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.

“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/4/2026).

Trump kembali mengulang klaim bahwa Iran telah mengalami kekalahan militer. Narasi ini terus ia sampaikan sejak fase awal konflik meskipun Iran masih mempertahankan serangan drone dan rudal di kawasan serta terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

“Satu-satunya yang mereka miliki adalah efek psikologis seperti, ‘Oh, kita akan menebar beberapa ranjau di laut.’ Baiklah, tidak. Maksud saya, kami punya konsep untuk mengenakan tol,” ujar Trump.

Selat Hormuz, yang menjadi penghubung antara Teluk dan Samudra Hindia, sebagian besar berada dalam yurisdiksi perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global serta gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur ini.

Pernyataan terbaru tersebut disampaikan bersamaan dengan ultimatum yang disebut Trump sebagai “final” kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan fasilitas pembangkit listrik.

Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali jalur vital tersebut.

“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” katanya.

Sejumlah laporan mengindikasikan Iran telah mulai mengenakan pungutan terhadap sebagian kapal yang diizinkan melintas.

“Situasi Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui platform X bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mendorong pembentukan “tatanan baru” dalam pengelolaan jalur perairan tersebut pascakonflik, dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran sekaligus menjaga kepentingan nasional Iran.

“Saya percaya bahwa setelah perang, langkah pertama adalah menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz. Secara alami, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara yang berada di kedua sisi selat,” ujarnya kepada Al Jazeera pada Maret.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Trump tengah mempertimbangkan opsi untuk membebankan biaya perang kepada negara-negara Arab guna menutup pengeluaran Washington dalam konflik melawan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kian tak terkendali setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran jika tidak segera berdamai.

Melansir BBC, Minggu (5/4/2026), Trump memperingatkan bahwa “neraka akan menghujani” Iran jika tidak segera mencapai kesepakatan, termasuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam.

Respons keras datang dari militer Iran yang menyatakan kawasan akan berubah menjadi “neraka” jika eskalasi terus berlanjut.

Sementara itu, intensitas serangan terus meningkat. Iran kembali meluncurkan rudal ke wilayah Teluk, Irak, dan Israel pada Sabtu (4/4). Serangan balasan dari AS dan Israel menyasar fasilitas militer, energi, hingga industri di Iran, termasuk area sekitar pembangkit nuklir Bushehr.

Pada saat yang sama, pasukan AS dan Iran melakukan pencarian terhadap seorang awak Amerika yang hilang setelah jet tempur F-15 milik AS ditembak jatuh di wilayah selatan Iran pada Jumat. Media AS melaporkan pilot telah berhasil diselamatkan.

Otoritas Iran menyerukan kepada warga untuk menemukan warga Amerika yang hilang tersebut dalam kondisi “hidup” dan menawarkan imbalan bagi yang berhasil menangkapnya.

Pesawat A-10 Warthog milik AS yang terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan juga ditembak dan mengalami kerusakan, meski pilotnya berhasil dievakuasi dengan selamat.

Pada 27 Maret, Trump mengumumkan penghentian sementara serangan terhadap fasilitas energi selama 10 hari guna memberi kesempatan bagi Iran untuk “membuat kesepakatan”.

Namun pada Sabtu, melalui platform Truth Social, ia kembali menegaskan bahwa “neraka akan menghujani mereka” jika Iran tidak memenuhi tuntutan tersebut atau membuka kembali Selat Hormuz dalam 48 jam.

Ebrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, menyatakan jika permusuhan meningkat, seluruh kawasan akan berubah menjadi neraka bagi AS.

”Ilusi untuk mengalahkan Republik Islam Iran akan berubah menjadi rawa yang menenggelamkan Anda,” ungkap Ebrahim seperti dilansir BBC, Minggu (5/4/2026).

Ketegangan ini terjadi di tengah konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari satu bulan dan secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia.

Penutupan jalur tersebut langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak dari US$73 per barel menjadi di atas US$100 dalam beberapa pekan terakhir, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan yang berkepanjangan.

Pada Jumat, kapal pengangkut milik perusahaan Prancis menjadi kapal pertama dari perusahaan besar Eropa Barat yang melintasi selat tersebut sejak konflik dimulai.

Meski Iran menyatakan kapal “non-hostil” tetap diizinkan melintas, konflik yang terus berlangsung dan serangan terhadap sejumlah kapal telah melumpuhkan aktivitas pelayaran normal.

Sementara itu, AS dan Israel pada Sabtu melanjutkan serangan udara terhadap target militer, energi, dan industri di Iran.

Trump juga membagikan video di Truth Social yang diklaim menunjukkan “serangan besar” ke Teheran, meski rekaman tersebut diduga berusia 24 jam.

Dalam unggahannya, Trump menyebut “banyak pemimpin militer Iran, yang memimpin dengan buruk dan tidak bijak, telah dilenyapkan, bersama banyak hal lainnya” pascaserangan tersebut.

Teheran belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut, sementara pihak AS juga belum merilis rincian tambahan.

Israel melaporkan adanya ledakan di atas Yerusalem, sementara Iran terus melancarkan serangan rudal ke negara-negara Teluk dan Irak.

Iran meluncurkan rentetan rudal ke wilayah Israel bagian tengah pada Sabtu.

Teheran juga menyatakan area sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr kembali diserang untuk keempat kalinya sejak perang dimulai.

Organisasi Energi Atom Iran melaporkan satu pekerja tewas dalam serangan tersebut, seraya menyalahkan AS dan Israel, meski keduanya belum mengonfirmasi keterlibatan.

Bushehr merupakan satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir operasional Iran, yang dibangun dengan dukungan Rusia.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan telah menerima laporan serangan tersebut dan mengungkapkan “keprihatinan mendalam”.

“Tidak ada peningkatan tingkat radiasi yang dilaporkan,” tulis lembaga itu di platform X.

IAEA menegaskan fasilitas nuklir dan area sekitarnya “tidak boleh diserang” serta menyerukan “penahanan militer maksimum” guna mencegah risiko kecelakaan nuklir.

Pernyataan Iran menegaskan bahwa bagian utama fasilitas tidak mengalami kerusakan dan operasionalnya “tidak terpengaruh”.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri agenda silaturahmi Presiden Prabowo Subianto bersama para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, pertemuan yang berlangsung dalam suasana Ramadan itu menekankan pentingnya kebersamaan nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.

"Fokus [bahas] membangun kebersamaan dan komitmen yang kuat menghadapi berbagai kondisi global. Sehingga, apapun kondisinya, perang Amerika-Iran, kondisi peta geopolitik, kita tetap kuat bersatu, solid, tidak mudah dipecah belah, dan yang penting semua yang dilakukan Presiden adalah untuk kepentingan nasional," ujarnya kepada wartawan

Prabowo Bahas Board of Peace

Dalam pertemuan itu, isu mengenai Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) juga turut menjadi pembahasan antara Presiden, para ulama, serta pimpinan partai politik.

Saat ditanya apakah forum tersebut membicarakan posisi Indonesia dalam BoP, Cak Imin mengamini hal tersebut. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu perjuangan rakyat Palestina.

“BoP itu kan hanya salah satu jalan untuk membantu Palestina,” katanya.

Ketika ditanya apakah para ulama yang hadir mendukung posisi tersebut, Cak Imin tidak memberikan jawaban tegas dan mempersilakan wartawan menanyakan langsung kepada peserta lain di dalam forum.

“Yo, tanyalah sama yang di dalam,” ujarnya.

Peran Indonesia Bantu Kemerdekaan Palestina

Cak Imin juga menyinggung kemungkinan pengiriman pasukan dalam kerangka misi perdamaian internasional. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membantu masyarakat Palestina.

“Ya, kita tunggu optimisme Indonesia punya peran yang lebih dalam menolong saudara-saudara di Palestina,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai pembahasan khusus terkait Iran, ia hanya menyebut diskusi berlangsung luas dan mencakup berbagai aspek geopolitik.

Dia menegaskan bahwa pesan utama dari diskusi tersebut adalah komitmen Indonesia untuk terus berperan dalam upaya perdamaian dunia.

“Ya, intinya Indonesia berupaya terus mengambil peran perdamaian. Apapun dilakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Presiden memberikan pemaparan panjang mengenai perkembangan situasi global.

Menurut Zulhas, inti dari penjelasan Presiden adalah pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik internasional.

“Perkembangan geopol dalam negeri ya intinya mari kita jaga persatuan yg plg utama adalah tentu persatuan kita menjaga melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat kita dan dlm situasi yg sulit spt itu sekali lg bpk presiden menjelaskan pentingnya kebersamaan persatuan,” ujarnya.

Dia menyebut Presiden memberikan penjelasan cukup panjang kepada para ulama mengenai berbagai perkembangan global.

“Bpk presiden tadi dari jam 8 sekarang jam berapa ini 9, 10, 11. Jadi 3 jam beliau paparan,” kata Zulhas.

Ketika ditanya apakah Presiden menegaskan sikap Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat ke Iran, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut telah dipaparkan secara rinci dalam forum tertutup.

Namun dia menyarankan agar penjelasan lebih lanjut ditanyakan langsung kepada para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Ya tentu dijelaskan secara rinci tadi tapi nanti bisa ditanyakan kepada para ulama ya. Saya kira begitu,” tandas Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik (Apkonik) menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta potensi gangguan di Selat Hormuz, perlu dicermati serius oleh pelaku industri elektronik di Indonesia.

Ketua Umum Apkonik Deny Irawan mengatakan kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga perangkat teknologi. Namun, dampaknya tidak terjadi secara serta-merta dan bergantung pada sejumlah faktor kunci, terutama kenaikan biaya logistik global.

“Selat Hormuz adalah jalur vital distribusi energi [khususnya minyak dan gas],” kata Deny kepadaBisnis,Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, apabila kapal harus memutar rute akibat penutupan Selat Hormuz, biaya bahan bakar akan meningkat, waktu pengiriman menjadi lebih lama, serta premi asuransi kapal naik.

Konsekuensinya, lanjut dia, biaya freight global ikut meningkat. Deny menambahkan, industri elektronik sangat sensitif terhadap kenaikan biaya logistik karena margin yang relatif tipis, volume impor besar, serta nilai produk yang tinggi.

“Jika biaya pengiriman naik signifikan dan berlangsung lama, importir berpotensi melakukan penyesuaian harga,” katanya.

Selain logistik, Deny menyebut gangguan di Selat Hormuz biasanya turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak akan berdampak pada meningkatnya ongkos produksi karena energi dan bahan baku berbasis petrokimia menjadi lebih mahal. Pada saat yang sama, ongkos distribusi domestik ikut naik sehingga menimbulkan efek ganda terhadap harga perangkat teknologi.

Deny menekankan sebagian besar perangkat teknologi yang masuk ke Indonesia dirakit di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam, sementara komponennya berasal dari berbagai negara.

Meski konflik melibatkan Amerika Serikat dan Iran, dia menilai dampak terbesar justru berasal dari disrupsi rantai pasok global serta kenaikan harga energi, bukan semata-mata dari asal negara barang.

Dalam kondisi geopolitik yang memanas, lanjutnya, biasanya terjadi penguatan dolar AS yang memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Jika rupiah melemah, harga barang impor otomatis naik walaupun harga barang di negara asal tidak berubah,” katanya.

Secara keseluruhan, Deny menegaskan konflik antara Amerika Serikat dan Iran serta potensi gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga perangkat teknologi di Indonesia, terutama melalui kenaikan biaya logistik global, lonjakan harga energi, pelemahan rupiah, dan gangguan rantai pasok.

“Namun besarnya kenaikan sangat tergantung pada durasi dan eskalasi konflik,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah lanskap geopolitik global yang kian bergejolak, Presiden Prabowo Subianto memilih jalur yang tidak biasa: mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, hingga eks menteri luar negeri untuk duduk bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Pertemuan selama kurang lebih tiga setengah hingga empat jam itu bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjelma menjadi forum konsolidasi nasional, ruang dialektika lintas generasi kepemimpinan, sekaligus panggung pembacaan ulang posisi Indonesia di tengah konflik yang kian memanas antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.

Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wapres ke-13 Ma'ruf Amin.

Selain itu, hadir pula Ketum partai politik, antara lain Surya Paloh (Nasdem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB), Almuzzammil Yusuf (PKS), serta mantan menteri-menteri di pemerintahan terdahulu, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, dan perwakilan dari dunia usaha.

Di balik pintu Istana, terselip sejumlah agenda strategis mulai dari evaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), kalkulasi dampak perang terhadap pasokan energi dan pangan, kesiapan evakuasi warga negara Indonesia (WNI), hingga tawaran Indonesia menjadi mediator konflik.

Evaluasi Board of Peace: Realisme di Tengah Eskalasi

Salah satu pokok pembahasan paling krusial adalah rencana evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Forum internasional tersebut, yang digagas untuk mendorong gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah konflik, kini dinilai menghadapi ujian berat.

Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, yang menjadi pemicu eskalasi terbaru, memunculkan pertanyaan mendasar: masih relevankah mandat BoP ketika salah satu inisiatornya justru terlibat langsung dalam operasi militer?

Mantan Menteri Luar Negeri 2001–2009 Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh. Dengan perkembangan terakhir, potensi keberhasilan misi BoP disebut menurun. Target ceasefire dan distribusi bantuan kemanusiaan terancam tereduksi oleh realitas perang terbuka.

“Dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BoP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi, bisa jadi potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai,” ujarnya di Istana, Rabu (3/3/2026) malam.

Namun, keputusan Indonesia untuk keluar dari BoP belum diambil. Pemerintah akan menghitung tingkat penurunan efektivitasnya terlebih dahulu. Opsi hengkang tetap berada di atas meja, tetapi pendekatannya berbasis kalkulasi, bukan reaksi emosional.

Di titik ini, Prabowo memperlihatkan corak realisme dalam politik luar negeri: loyalitas pada komitmen internasional tetap dijaga, tetapi kepentingan nasional menjadi jangkar utama.

Bahkan, kata Hassan, Presiden Prabowo bahkan secara terbuka menyebut opsi keluar dari BoP apabila efektivitasnya tidak lagi terjaga.

“Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” ujar Hassan.

Tak kalah penting, rencana pengiriman hingga 8.000 personel TNI dalam kerangka mandat BoP turut dibahas. Keputusan itu, sebagaimana disampaikan Hassan, bergantung pada satu variabel utama: efektivitas BoP di lapangan.

Jika misi perdamaian dinilai tidak lagi memiliki peluang keberhasilan yang memadai, maka pengiriman pasukan menjadi tidak relevan. Ini bukan semata soal keamanan prajurit, tetapi juga kredibilitas diplomasi Indonesia.

Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin terjebak dalam komitmen simbolik yang kehilangan substansi.

Menurut Hassan, keberlanjutan rencana tersebut sangat bergantung pada efektivitas organisasi.

“Tergantung pada BoP-nya dinilai akan efektif atau tidak,” katanya.

Eskalasi Timur Tengah dan Risiko Ekonomi

Diskusi tidak berhenti pada aspek diplomatik. Presiden Prabowo memaparkan implikasi konflik terhadap stabilitas global, terutama potensi gangguan pasokan minyak dan gas.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran menjadi salah satu kekhawatiran utama. Jalur tersebut merupakan arteri vital ekspor minyak dunia, menghubungkan negara-negara produsen utama di Teluk dengan pasar global. Gangguan distribusi berpotensi mendorong lonjakan harga energi dan tekanan inflasi.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pemerintah menghitung seluruh efeknya, termasuk durasi kemungkinan perang. Sektor pangan dan energi disebut menjadi fokus utama kesiapsiagaan nasional.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya optimisme dan persatuan. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi adalah dua bantalan strategis untuk menghadapi tekanan eksternal.

Di ranah eksternal, Prabowo tidak berpangku tangan. Ia disebut telah menghubungi sejumlah pemimpin negara Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, serta Arab Saudi. Komunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman masih menunggu penyesuaian waktu.

“Sudah telepon. Yang masih menunggu waktu MBS (Mohammed bin Salman), yang lain sudah,” kata Sugiono.

Komunikasi tersebut mencerminkan upaya menjaga kanal dialog tetap terbuka, sekaligus membaca arah pergerakan politik kawasan.

Sugiono juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

“Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi,” ujarnya.

Konteks konflik sendiri bermula dari kebuntuan perundingan nuklir di Jenewa. Israel mengonfirmasi serangan lebih dulu, disusul pengumuman Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengenai keterlibatan negaranya. Iran membalas dengan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Teluk.

Tawaran Mediasi: Antara Ideal dan Realitas

Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, sebagaimana ditegaskan Hassan Wirajuda, mediasi hanya mungkin jika kedua pihak yang bertikai menghendakinya. Tanpa penerimaan dua belah pihak, peran mediator menjadi ilusi.

Menlu Sugiono menyampaikan tawaran itu langsung kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Indonesia menawarkan diri sebagai jembatan, mendorong de-eskalasi dan kembali ke meja perundingan.

Di sini terlihat kesinambungan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok tertentu, tetapi aktif menawarkan solusi.

Indonesia menyatakan kesiapan menjadi mediator. Namun, Hassan mengingatkan syarat mendasar diplomasi mediasi.

“Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Jika kedua belah pihak berkeinginan, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut sikap Indonesia sudah tepat mempertahankan bebas aktif sembari menunjukkan empati terhadap perjuangan Palestina.

“Beliau menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai pertemuan tersebut sebagai upaya mengamankan negara dari dampak global.

“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ujarnya

Ketua Umum PKS, Almuzzammil Yusuf, bahkan menyebut keanggotaan di BoP sebagai pilihan paling mungkin di tengah opsi yang tidak ideal.

“Pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” imbuhnya

Yang membuat pertemuan ini istimewa adalah kehadiran para pemimpin lintas era: Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Dalam sistem demokrasi yang sering diwarnai kompetisi keras, momen duduk bersama seperti ini menjadi simbol stabilitas politik domestik. Pasar, investor, dan publik melihat adanya kesatuan sikap elit.

Pertemuan ini juga memiliki dimensi psikologis. Di tengah potensi gejolak harga energi dan pangan, konsolidasi elit menjadi pesan menenangkan bagi publik dan pelaku usaha.

Ketika elit politik menunjukkan soliditas, risiko kepanikan pasar dapat ditekan. Dalam konteks ekonomi, stabilitas persepsi sering kali sama pentingnya dengan stabilitas kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Indonesia harus tetap optimistis dan bersiap menghadapi dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, usai menghadiri santap malam dan diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto, para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

“Antisipasi semua keadaan geopolitik, upaya-upaya kita tetap optimis menghadapi keadaan ke depan. Dengan situasi perang Amerika–Iran, kita harus bersiap diri dan insya Allah dengan kondisi kita, kita akan antisipasi pangan kita, energi kita, persatuan dan kesatuan kita. Semuanya insyaallah optimis,” ujar Cak Imin kepada awak media.

Menurutnya, diskusi yang berlangsung tertutup tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak konflik global. Dia menyebut sektor pangan dan energi menjadi perhatian utama, selain menjaga soliditas nasional.

Cak Imin menilai, dengan kekuatan domestik yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus percaya diri menghadapi tekanan eksternal.

Saat ditanya apakah keanggotaan Indonesia di BOP turut dibahas pasca eskalasi konflik di Timur Tengah, Cak Imin membenarkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan komprehensif.

“Ya tentu semua kita bahas secara komprehensif. Intinya yang paling utama adalah kepentingan nasional,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa dalam setiap kerja sama internasional maupun sikap politik luar negeri, kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan utama.

Optimisme Hadapi Tantangan Global

Pertemuan yang diinisiasi Presiden Prabowo tersebut menjadi forum konsolidasi nasional di tengah situasi global yang memanas. Para tokoh bangsa yang hadir disebut bertukar pandangan mengenai langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Cak Imin menutup keterangannya dengan nada optimistis, menegaskan bahwa dengan persiapan matang dan persatuan yang terjaga, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan geopolitik ke depan.

“Kepentingan bangsa kita adalah yang paling utama dalam semua aspek kerjasama dengan siapapun,” pungkas Cak Imin.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi ketidakpastian global yang tengah berlangsung, termasuk konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Ia menilai, meskipun kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja, kekompakan pemerintah dan sektor swasta akan membuka jalan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Tentu dunia tidak baik-baik saja, tapi kelihatannya pemerintah dan dunia usaha kalau kompak ada jalannya. Tapi tidak boleh tentunya kita jumawa," ujar Anindya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Menurut Anindya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, serta penciptaan lapangan kerja dan pengusaha baru terus tumbuh.

Kadin, lanjutnya, akan kembali berkoordinasi dengan konstituen di tingkat daerah guna memastikan kesiapan hingga level kabupaten/kota dalam menghadapi dinamika global.

Anindya juga melihat adanya peluang di balik tekanan ekonomi global. Ia mendorong perubahan pola pikir agar lebih mandiri dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dunia usaha, katanya, siap mendukung berbagai program pemerintah, termasuk inisiatif sosial yang bertujuan menggerakkan ekonomi hingga ke daerah.

Terkait potensi dampak kenaikan harga minyak, Anindya menyatakan dunia usaha memahami bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dan skenario mitigasi.

Menurutnya, hal tersebut memberikan keyakinan bahwa negara telah menyiapkan langkah antisipasi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pelaku usaha tetap perlu melakukan efisiensi dan penghematan untuk menjaga daya tahan di tengah situasi yang menantang, termasuk pengelolaan biaya energi agar tidak membebani anggaran subsidi.

"Tentu tetap kita mesti mengadakan penghematan di sana-sini. Tentunya bagaimana untuk lebih hemat dan juga ke arah listrik dan lain-lain untuk mengurangi beban subsidi. Tapi kita cukup yakin," jelasnya.

Dari sisi likuiditas, ia menyebut kondisi perbankan relatif memadai, sehingga ruang pembiayaan bagi dunia usaha tetap tersedia. Namun, ia menekankan bahwa prioritas saat ini adalah bertahan dan menjaga stabilitas, sambil bersama-sama mencari peluang untuk kembali tumbuh.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis global yang berkepanjangan, termasuk dampak eskalasi di Timur Tengah.

Seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas skenario ketahanan anggaran apabila krisis berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurutnya, perkiraan ini berdasarkan atas analisis sementara, serta kondisi fiskal terkini yang dinilai masih dalam kategori baik.

"Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, salah satu faktor pendukung kondisi fiskal Indonesia yang baik adalah kinerja penerimaan negara yang menunjukkan perbaikan signifikan pada awal tahun.

Penerimaan pajak dan bea cukai pada Januari hingga Februari 2026 tercatat tumbuh sekitar 30 persen.

"Itu angka yang signifikan sekali. Artinya, ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai," jelasnya.

Terkait ketahanan ekonomi nasional di tengah eskalasi Amerika Serikat dan Iran, Purbaya menyebut pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak untuk satu tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak pada level tertentu masih dapat diserap oleh APBN. Namun, jika lonjakan terjadi secara ekstrem, maka pemerintah akan melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.

"Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik kalau terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang," imbuh Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak warganya untuk meninggalkan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi perang dengan Iran semakin meningkat dan berisiko serius.

Dalam unggahan akun X Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan prioritas utama departemennya adalah keselamatan dan keamanan warga negara Amerika.

"Di Departemen Negara, prioritas pertama kami adalah keamanan dan keselamatan para warga Amerika di seluruh dunia. Dengan apa yang terjadi di Middle East dengan Operation Epic Fury dan serangan penjahat yang kami lihat dari Iran terhadap negara-negara Gulf, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara secara langsung dengan para warga Amerika yang berada di Middle East tentang pekerjaan yang kami lakukan untuk menjaga keamanan Anda," katanya, Selasa (3/3/2026)

Rubio juga mendesak warga Amerika untuk mendaftar Smart Traveler Enrollment Program serta mengikuti pembaruan keamanan melalui saluran WhatsApp departemen dan media sosial. Dia turut mengimbau warga AS memantau perkembangan informasi dari akun Departemen Luar Negeri AS.

Selain itu, Rubio mengecam serangan Iran terhadap negara-negara lain di kawasan Teluk Persia dan berjanji terus menggempur fasilitas Iran.

Di sisi lain, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Konsuler, Mora Namdar, meminta warga AS yang berada di Bahrain, Mesir, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Qatar, hingga Arab Saudi segera keluar menggunakan jalur komersial.

"Warga Amerika yang membutuhkan bantuan Departemen Luar Negeri untuk mengatur keberangkatan melalui jalur komersial, Hubungi Kami 24 jam sehari, 7 hari seminggu di +1-202-501-4444 (dari luar negeri) dan +1-888-407-4747 (dari Amerika Serikat dan Kanada)," tulis Mora di akun X pribadinya.

Sebagai informasi, Iran juga telah meminta bantuan kepada Rusia dan China setelah negaranya dibombardir.

Menurut laporan DSM, menyusul "Perang 12 Hari" dengan Israel pada Juni 2025, pemerintah Iran mempercepat negosiasi dengan Rusia dan China untuk pengadaan sistem rudal canggih.

Menurut laporan terbaru dari Financial Times, pembicaraan ini berlanjut bahkan setelah embargo senjata internasional diberlakukan kembali pada bulan September.

Iran dilarang melakukan perdagangan senjata legal selama bertahun-tahun, sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk memaksa negara tersebut bernegosiasi mengenai program nuklirnya.

Pada tahun 2015, lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran yang, di antara ketentuan lainnya, akan mengakhiri embargo senjata setelah jangka waktu delapan tahun.

Ketika embargo berakhir pada Oktober 2023, Iran bergerak cepat untuk menandatangani perjanjian senjata, memesan pesawat tempur Rusia dan pendahulu rudal balistik dari China.

Namun, isu nuklir masih jauh dari terselesaikan, terutama dengan keluarnya Washington secara tiba-tiba dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Trump pertama

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk mencabut keanggotaan Indonesia dari Board of Participation (BoP) di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dan Iran.

Di saat bersamaan, MUI tetap mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto apabila mengambil peran sebagai juru damai, selama tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.

Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menyatakan dukungan terhadap inisiatif mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo, tetapi mengingatkan agar langkah tersebut mempertimbangkan kondisi nasional dan prinsip diplomasi Indonesia.

“Ya, saya mendorong Pak Presiden untuk menjadi juru damai. Akan tetapi, tentu harus mempertimbangkan kondisi bangsa kita,” ujar KH Cholil Nafis kepada MUI Digital, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang menuntut keseimbangan antara keterlibatan internasional dan kepentingan nasional.

“Jadi saya dukung Pak Presiden untuk berperan bebas aktif untuk mendamaikan. Sebagaimana juga dalam pesan konstitusi kita,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, tersebut.

Meski mendukung peran mediasi, MUI secara tegas meminta pemerintah mengevaluasi dan mencabut keanggotaan Indonesia dari Board of Participation (BoP). Dalam tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditetapkan pada 11 Ramadan 1447 H atau 1 Maret 2026, MUI mempertanyakan efektivitas BoP dalam mewujudkan perdamaian yang adil, khususnya bagi Palestina.

MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat dalam arsitektur BoP patut dikritisi, mengingat konflik yang terus bereskalasi di kawasan Timur Tengah. Organisasi tersebut menduga terdapat motif strategis untuk melemahkan posisi Iran sekaligus membatasi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Karena itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP yang dipandang tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati bagi Palestina,” demikian salah satu poin tausiyah tersebut.

Sikap atas Eskalasi Militer

Dalam dokumen yang sama, MUI menyampaikan duka atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang disebut gugur dalam serangan pada 28 Februari 2026. MUI mengutuk keras serangan Israel yang didukung Amerika Serikat dan menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta amanat Pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, MUI menyatakan memahami langkah balasan Iran terhadap sejumlah pangkalan militer di kawasan Teluk sebagai bentuk pembelaan diri yang dilindungi hukum internasional. Namun, seluruh pihak tetap diminta menahan diri guna mencegah eskalasi lebih luas sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

MUI juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah konkret menghentikan perang dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pemerintah Siap Mediasi

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X @Kemlu_RI menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bersedia melakukan perjalanan ke Teheran guna melakukan mediasi.

“Presiden Indonesia bersedia melakukan perjalanan ke Teheran untuk melakukan mediasi. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas regional serta perdamaian dan keamanan dunia,” tulis Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah juga menyatakan penyesalan atas gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.

“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,” tegas pernyataan tersebut.