IDXChannel- Kementerian Keuangan mencatat tingginya dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank.

Hingga 30 September 2025, total dana Pemda yang belum dibelanjakan mencapai Rp244 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan jumlah dana yang cukup besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan Pemda untuk belanja hingga akhir tahun, yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

"Karena belum belanja, kalau dilihat dari bulan Januari 2025 Rp143 triliun, dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September Rp244 triliun," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Suahasil, tercatat dana simpanan pemda di bank per Januari 2025 mencapai Rp143 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp158 triliun di bulan Februari.

Meski sempat turun ke posisi Rp147 triliun di bulan Maret, pada bulan April angkanya naik lagi menjadi Rp182 triliun. Lalu di bulan Mei, simpanan pemda di bank tembus hingga Rp204 triliun dan di bulan Juni di angka Rp195 triliun.

Pada Juli, simpanan pemda di bank melonjak jadi Rp215 triliun, naik lagi di bulan Agustus menjadi Rp233 triliun. Kemudian akhirnya, di bulan September angkanya kembali naik ke posisi Rp244 triliun.

"Sehingga dengan demikian sebenarnya ada dorongan belanja yang bisa dilakukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah," ujar Suahasil.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,1 persen dari pagu.

Meskipun penyaluran TKD dinilai on track untuk mendukung layanan publik di daerah, perlambatan justru terjadi pada sisi belanja.

"Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal, dan belanja lainnya, ternyata yang on track itu belanja pegawai, bayar gaji, bayar upah itu on track Rp343 triliun dibandingkan tahun lalu," kata dia.

Suahasil mengatakan, belanja pegawai hingga Oktober 2025 sudah mencapai Rp343,4 triliun, turun tipis dibanding periode yang sama tahun lalu Rp345 triliun. Sedangkan belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp226,7 triliun, di mana 10 bulan tahun lalu Rp253,5 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat Rp74,2 triliun, jauh lebih lambat dibanding Oktober 2024 Rp106,6 triliun. Lalu belanja lainnya Rp164,2 triliun, turun dari periode yang sama tahun lalu Rp227,5 triliun.

Menurut Suahasil, lambatnya belanja pemerintah daerah ini menjadi sorotan pemerintah pusat karena pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana TKD yang sudah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,1 persen dari pagu.

"Kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan, itu bisa terjadi. Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," tutur Suahasil.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum membelanjakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,48 triliun hingga akhir Oktober 2025.

Berdasarkan laporan realisasi APBD yang dirilis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Cirebon, tingkat serapan anggaran belanja baru mencapai 68,23% dari total pagu Rp4,65 triliun.

Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon mencatat realisasi sebesar Rp3,54 triliun atau 77,44% dari target Rp4,57 triliun.

Kondisi ini menunjukkan penerimaan daerah lebih cepat dibanding pengeluaran, sehingga terjadi penumpukan kas daerah yang belum tersalurkan ke masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan rendahnya realisasi belanja daerah terjadi karena sejumlah proyek fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang baru mencatat serapan 40,32% dari pagu Rp289,45 miliar.

"Sebagian kegiatan konstruksi masih dalam proses pelaksanaan. Kami dorong percepatan penyelesaian agar bisa terealisasi maksimal pada Desember," kata Imron, Rabu (12/11/2025).

Selain Dinas PUTR, sejumlah perangkat daerah lain juga mencatat serapan rendah, seperti Dinas Sosial (55,39%), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (55,18%), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (58,69%).

Sementara kinerja yang relatif baik terlihat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (66,04%), Dinas Lingkungan Hidup (64,95%), dan Dinas Pertanian (64,23%).

Imron menilai, pola serapan yang melambat di triwulan III dan IV disebabkan oleh proses administrasi yang panjang, revisi paket kegiatan, serta penyesuaian teknis di lapangan.

Meski demikian, pihaknya optimistis capaian belanja bisa meningkat hingga 90% pada akhir tahun.

Dari sisi fiskal, selisih antara pendapatan dan belanja daerah per Oktober mencapai sekitar Rp366,3 miliar. Namun jika memperhitungkan keseluruhan pagu, maka dana APBD yang belum terserap mencapai Rp1,48 triliun.

Kondisi ini berpotensi menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun, seperti yang kerap terjadi dalam 2 tahun terakhir.

Dalam SIPD itu pun tercatat, realisasi pendapatan terbesar masih bersumber dari dana transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD diperkirakan stagnan dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, efisiensi belanja yang tinggi tidak selalu bermakna positif jika disebabkan oleh penundaan kegiatan dan lemahnya eksekusi program.

"Serapan tinggi memang penting, tapi belanja yang terburu-buru menjelang tutup tahun sering kali menurunkan akuntabilitas dan mutu pekerjaan," kata Imron.

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta kementerian/lembaga (K/L) segera membelanjakan anggaran di awal 2026 agar tak ada lagi kasus dana mengendap di bank.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebut langkah tersebut juga menjadi upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen dalam jangka pendek.

"Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I (2026)," tutur Febrio, dikutip dari Antara, Rabu (5/11).

Ia membeberkan tiga kunci mesin pertumbuhan Indonesia. Ketiganya adalah instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.

Febrio berharap sentimen positif akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun ini. Pada kuartal keempat tahun ini, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5 persen.

Ia menegaskan Kemenkeu juga bakal terus mengupayakan instrumen fiskal untuk terus aktif mendorong kinerja mesin ekonomi.

"Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini," tandas Febrio.

Kasus anggaran mengendap pernah disorot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengutip data Bank Indonesia (BI), di mana ada Rp234 triliun duit pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank.

1. Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun2. Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun3. Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun4. Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun5. Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun6. Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun7. Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun8. Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun9. Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun10. Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun11. Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun12. Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun13. Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun14. Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkata terpaksa membayar bunga bank meskipun anggaran hanya dianggurkan oleh kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah.

Dengan alasan itu, Purbaya mendorong kementerian, lembaga, ataupun pemda merealisasikan belanja dan mengurangi dana yang mengendap di bank.

"Kalau enggak (dipakai), kan uangnya nganggur. Satu, saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," sambungnya.

Purbaya mengatakan beban bunga utang yang ditanggung pemerintah untuk setiap dana menganggur bisa mencapai 6 persen. Menurutnya, kondisi ini justru akan menjadi beban bagi keuangan negara.

Selain itu, dana yang mengendap di bank juga tidak mendorong perputaran ekonomi.

Kementerian Keuangan mencatat dana pemerintah yang mengendap di perbankan mencapai Rp653,4 triliun per Agustus 2025. Angka ini terdiri atas dana pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.

Dana mengendap di pemerintah pusat dan daerah ini terdistribusi dalam tiga pos simpanan, di antaranya giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.

Purbaya mengatakan ia akan memantau penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun depan. Jika penyerapan kementerian/lembaga tidak optimal, maka akan dipindahkan ke program lain.

"Sekarang kan akhir Oktober, jadi pertengahan tahun depan kami akan asesmen, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu enggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasikan untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat bagi perekonomian kita," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan, dana mengendap pemerintah daerah di perbankan masih cukup melimpah, meskipun pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD.

Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada 2026 menjadi tersisa Rp 693 triliun, dari sebelumnya pada 2025 teranggarkan senilai Rp 919,87 triliun.

Pemangkasan anggaran TKD inilah yang menurut Purbaya membuat para kepala daerah, seperti Gubernur sempat mendatanginya beberapa waktu lalu ke Kementerian Keuangan untuk protes. Padahal, ia menemukan, dana mengendap mereka di perbankan yang belum terbelanjakan masih tinggi.

"Kemarin datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, baru ribut ke saya. Karena begitu saya lihat lagi, oh duitnya masih banyak," tutur Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Sebagaimana diketahui, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang turut dihadiri Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 20 Oktober 2025. Dana mengendap Pemda di perbankan mencapai Rp 233 triliun, per akhir September 2025.

Namun, data itu kata Tito ada yang keliru karena BPD salah input data hingga menyebabkan adanya selisih dengan catatan kas milik daerah senilai Rp 18 triliun. Salah input data ini menurut Tito membuat saldo dana mengendap di Pemda sebetulnya hanya senilai Rp 215 triliun.

Terlepas dari itu, Purbaya menekankan, keberadaan ratusan triliun dana mengendap di Pemda itu menunjukkan lambatnya para kepala daerah membelanjakan uang dalam APBD secara cepat untuk membangun perekonomian masyarakatnya sendiri.

Karena itu, pemerintah pusat kata dia memutuskan untuk memangkas anggaran TKD pada tahun depan, dan mengalihkannya ke program-program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Program yang dialokasikan ke daerah sebetulnya naik dari Rp 930 triliun ke Rp 1.377 triliun. Jadi naiknya sebetulnya Rp 447,2 triliun. Harusnya manfaat di daerah sih lebih tinggi, enggak berkurang lah kalau saya bilangnya," paparnya.

"Cuman kan kadang-kadang juga pemerintah daerah mempunyai aspirasi sendiri kan. Kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," ucap Tito.

Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

"Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," tegasnya.

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga," papar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan penyebab polemik perbedaan dana mengendap pemerintah daerah di bank, antara yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang ada di kas daerah, disebabkan salah input data oleh BPD.

Tito mencontohkan, salah satu BPD yang salah input data itu ialah Bank Kalteng, yang malah memasukkan empat angka kode rekening kas Kabupaten Barito Utara menjadi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Akibatnya, catatan dana mengendap atau menganggur daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud yang tercatat di BI dan Kementerian Keuangan senilai Rp 2,6 triliun, padahal kapasitas APBN pemkab itu kata Tito hanya senilai Rp 800 miliar per tahun.

"Ini salah input. Jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud, sehingga terbaca punya Talaud, Sulawesi Utara, Rp 2,6 triliun," kata Tito di kawasan Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

"Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input," tegas Tito.

Selain Talaud, Tito mengatakan kesalahan input data kas Pemda oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke sistem Bank Indonesia itu juga dilakukan oleh Bank Kaltim. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menyelesaikan investigasi polemik perbedaan data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda, antara yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan di kas daerah masing-masing.

Tito mengungkapkan, salah satu masalah perbedaan data dana mengendap pemda di perbankan itu ialah kesalahan pemasukan data atau input yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke sistem Bank Indonesia (BI). Di samping adanya perbedaan waktu data inputnya.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di kawasan Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Tito menjelaskan, salah satu masalah input data yang paling mencolok ialah yang dilakukan oleh BPD Bank Kalsel, terhadap data dana mengendap Pemkot Banjarbaru yang terekam di BI mencapai Rp 5,16 triliun. Padahal, PAD tahunannya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara,
Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa pemerintah pusat telah menelusuri dana mengendap milik pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Dari penelusuran ini, Tito menemukan ada perbedaan waktu dalam penyampaian data simpanan Pemda ini. Patut diketahui, data simpanan Pemda di perbankan bersifat dinamis dari waktu ke waktu, sehingga perbedaan waktu saat data disampaikan mempengaruhi besarannya. Seperti diketahui, perbedaan data dana Pemda yang mengendap ini menimbulkan polemik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi beda waktu antara sumber dari bank sentral, Bank Indonesia, seperti Jawa Barat itu ya. Itu beda waktunya yang singkat terbaca Rp 4,1 triliun," papar Tito setelah Kickoff KATALIS, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyangkal bahwa data BI yang dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ada APBD yang mengendap di perbankan sebesar Rp 4,1 triliun.

Dalam contoh kasus Jawa Barat, Tito menjelaskan dari penelusurannya menemukan bahwa dana Pemda Jawa Barat hanya sebesar Rp 3,8 triliun dan sisanya Rp 300 miliar adalah dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit dan lainnya.

"Dan itu tidak dibawa kendali dari Provinsi. Nah, itu data itu ada data 31 Agustus, September," kata Tito.

Tito menyampaikan bahwa sisa uang Pemda Jawa Barat yang tersimpan di perbankan saat ini sebanyak Rp 2,7 triliun. Masalah perbedaan data ini disebabkan oleh dinamika waktu.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,33 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," jelas Tito.

Kondisi ini mungkin terjadi karena jumlah pemerintah daerah di Indonesia sangat banyak sekali, mencapai 512 Pemda.

"Jadi Rp 18 triliun dalam waktu 1 bulan berbeda itu sangat mungkin sekali," tambahnya.

Selain itu, Tito menemukan adanya kesalahan input oleh bank pembangunan daerah (BPD). Adapun, BPD yang melakukan kesalahan itu adalah BPD Kalimantan Selatan. Dalam data mereka disebutkan sebanyak Rp 5,1 triliun, ternyata setelah dicek tidak mencapai nilai tersebut.

"Nah setelah kita telusuri di Bank Indonesia masuk Rp 5,1 triliun. Di daerahnya, kita cek nggak segitu. Mereka anggarannya aja Rp 1,6 triliun naik BPD. Sisa 800 miliar. Kok bisa?" paparnya.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD, Bank Bangunan Daerah Kalsel, meng-input Rp 5,1 itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjar Baru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjar Baru," paparnya.

Kasus kesalahan input juga ditemukan di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Menurut Tito, Pemda Talaud memiliki kode rekening sendiri dari Kemendagri. Sementara itu, kode rekening di BI berbeda. Padahal, kode rekening tersebut sama-sama 4 angka.

Ternyata, kode rekening Kabupaten Talaud tertukar dengan Kabupaten Barito Utara yang memiliki Rp 2,6 triliun.

"Itu daerah (Barito Utara) yang kaya dengan batubara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Sulwesi Utara Rp 2,6 triliun," tegasnya.

Tito pun telah mengonfirmasi ke Bupati Talaud dan Bupati tersebut menyangkal uang tersebut. Alih-alih marah, Bupati Talaud justru berharap uang Rp 2,6 triliun benar-benar menjadi milik daerahnya.

"Memang waktu saya ke Menado lucu juga Bupatinya. Saya tanya Pak Bupati, itu betul Pak punya Rp 2,6 triliun? Meskipun saya tahu, kami udah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar. Dia bukan menyatakan, 'Pak itu salah. Bukan'," ungkap Tito.

" Kalau bisa 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami. Bisa jadi kami punya uang kami beneran. Jadi salah input."

Bisnis.com, PALEMBANG— Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan belum mengetahui adanya dana sebesar Rp2,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang disebut mengendap di Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (Bank Sumsel Babel).

“Kalau kami merasa tidak pernah mengendapkan duit, malah justru kekurangan duit,” ujarnya di Palembang, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan ini menanggapi tudingan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya mengungkapkan terdapat kesalahan input dan menyatakan dana itu seharusnya milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Meski demikian, menurut Deru, persoalan ini harus dikonfirmasi berdasarkan data yang valid.

Sementara kewenangan untuk memastikan sumber dan status dana dinilai bukan berada di tangan pemerintah daerah, melainkan di Bank Indonesia (BI).

“Makanya yang bisa jawab itu BI, bukan pemerintah daerah,” tegasnya.

Deru menambahkan uang milik pemerintah daerah baik dalam bentuk deposito on call maupun kas yang biasa disimpan di bank daerah harus dalam satu rekening yang mudah dipantau dan terbuka.

Fluktuasi angka, imbuhnya, juga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah yang bisa berubah setiap harinya.

“Kalau dilihatnya tanggal 28, belum gajian, masih utuh uangnya. Tapi kalau dilihat tanggal 1 berubah lagi. Jadi setiap hari ada pergeseran [perubahan],” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut-sebut telah mengungkapkan modus para mafia keuangan negara yang selama ini tak terdeteksi tingkah lakunya.

Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB dan Universitas Paramadina Prof Didin S. Damanhuri dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bersama Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, kemarin, Selasa (28/10/2025).

"Pak Purbaya sudah berhasil mengungkap katakanlah tanda petik Mafia Keuangan Negara," kata Didin sebagaimana kembali dikutip Rabu (29/10/2025).

Didin merujuk kata 'mafia' ini terhadap data yang diungkap oleh Purbaya terkait dengan banyaknya oknum-oknum yang membiarkan dana mengendap pemerintah terus menumpuk di perbankan.

Misalnya, ia menyebut terkait dengan kasus dana pemerintah yang ditempatkan pada instrumen deposito berjangka hingga Rp 285,6 triliun per Agustus 2025. Lalu, dana mengendap Pemda Rp 234 triliun per September 2025, hingga tunggakan 200 penunggak pajak senilai Rp 60 triliun.

Merespons pernyataan itu, Purbaya sempat tersontak hingga mengatakan daftar kasus yang ia ungkap itu bukanlah dilakukan para mafia. "Wah itu Anda yang bilang loh, saya enggak ikut," tegas Purbaya.

Ia menegaskan, tidak memahami istilah mafia keuangan negara. Baginya, yang terpenting dari pengungkapan banyaknya dana mengendap pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah itu sebatas memacu mereka untuk menggelontorkan belanja sesuai kepentingan pembangunan ekonomi masyarakatnya, bukan sebatas didiamkan di bank.

"Mafia keuangan negara. Saya enggak terlalu ngerti itu Pak. Yang penting untuk saya adalah sekarang kalau Pemda, pemerintah pusat, kementerian punya anggaran belanjakan sesuai dengan anggarannya," ucap Purbaya.

"Nanti kalau penyelewengan biar aja BPK yang memperiksa. Itu kan bukan tugas saya," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi buka suara mengenai temuan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa terkait akumulasi dana pemerintah daerah (pemda) yang belum terpakai dan justru mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun hingga akhir September 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025), Purbaya membeberkan, lambatnya penyerapan anggaran bukan karena disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di masing-masing daerah.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi pun angkat suara mengenai hal itu. Dirinya mengatakan, masing-masing pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dan transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD), memang terlebih dahulu disimpan pihaknya di bank.

Eri menjelaskan, dana daerah yang tersimpan di dalam perbankan tersebut bukannya tidak diserap oleh pemerintah kota. Dirinya mencontohkan, tender atau pelelangan terhadap proyek-proyek infrastruktur, baru dilakukan pihaknya secara terbuka kepada publik di awal tahun.

Dirinya juga menyatakan, pemerintah daerah juga tidak diperbolehkan untuk memberikan uang muka atau deposit kepada pihak yang terpilih memenangi pelelangan tersebut untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

"Awak dewe iki [kita ini] mengadakan lelang di depan, wong durung onok [kan belum ada] uang masuk kan? Kita nunggu PAD dulu masuk, baru kita lelang. Sehingga lelangnya itu bisa di bulan April, bulan Maret, maka selesainya di bulan November. Ketika kita sudah memberikan pelelangan itu, maka secara otomatis tidak kita berikan uang muka, tapi biasanya kan onok [ada] proyek 30% [pekerjaan] dibayar, proyek 60%, 50% dibayar. Tidak ada uang muka semua karena itulah di perpres [peraturan presiden] selalu mengatakan cari yang profesional," ungkap Eri di Surabaya, Senin (27/10/2025).

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) juga menyebut bahwa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga tidak langsung diterima pemerintah daerah pada awal tahun anggaran (TA). Menurutnya, berbagai Dana Perimbangan tersebut baru diterima pemda pada saat pertengahan TA.

"Terkait DAU apa [pendapatan] yang dari pusat terkait dengan [dana] bagi hasil dan macam-macam, itu kita juga nggak bisa. Ketika ditransfer, transfernya mudune [turunnya] nggak nang nggone [di tempatnya] awal, turunnya juga di tengah-tengah [tahun anggaran]," beber Eri.

Eri juga memaparkan bahwa sektor pendapatan lainnya yang diterima pemerintah kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang didapat dari bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga baru diterima pihaknya setiap triwulan sekali. Alokasi bagi hasil pendapatan yang diterima dari PKB dan BBNKB tersebut, kata Eri, juga tidak bisa secara langsung diserap oleh pemerintah kota.

"Kan nggak iso [bisa] langsung masuk, langsung saya keluarkan, kan nggak. Maka, inilah yang uang-uang itulah yang sehingga bisa dilihat oleh teman-teman, di mana pun semua kota, termasuk Surabaya, nang [di] November ketika proyek iki mari [selesai] ya pasti mari [selesai]," tegas Eri.

Selanjutnya, Eri menegaskan bahwa dana Pemkot Surabaya yang mengendap di perbankan juga terdiri atas dana belanja wajib dan juga dana eksisting untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional pemerintah kota. Seperti, pembayaran rekening listrik, air, dan gaji para pegawai.

"Satu untuk bayar [rekening] listrik, bayar banyu [air], terus mari ngono [setelah itu] bayar gaji [pegawai]. Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya itu sekitar 400 sampai 500 [miliar] perbulan, kudu ono [harus ada]. Lah, kok bayar listrik gak oleh [boleh]. Ini harus tersimpan terus," ungkap Eri.

"Kalau setiap dalam hal keuangan itu kudune [harusnya] mempertahankan nyimpennya selama dua bulan. Karena apa? Karena dua bulan ini agar bisa terbayar. Tapi lek kendel [kalau berani] pokok e sak ulan wis [satu bulan sudah] langsung dibayar, ditokno [dikeluarkan]," lanjutnya.

Eri menyebut bahwa dirinya setuju dengan perkataan Menteri Purbaya mengenai temuan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut, di mana terdapat pemerintah daerah yang menyimpan kas daerah miliknya di bank pembangunan daerah (BPD) wilayah lain.

"Yang salah itu adalah ketika duit iku mlebu [itu masuk], dijarno [dibiarkan] mulai Januari. Lah, iku sing nggak oleh [itu yang tidak boleh]. Sing [Yang] kedua seperti Pak Menteri [Purbaya] bilang, 'nang [di] Surabaya duit didekek nang nggone [ditaruh di tempat] bank Jakarta." Nah, iku sing [yang] salah," pungkasnya.