Sumber daya alam dalam ekonomi hijau tidak boleh ditebang habis. Sekarang terjadi ditebang semua, maka generasi muda tidak kebagian,

Mataram (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, konsep ekonomi hijau harus dijalankan secara berkelanjutan dengan memastikan sumber daya alam tidak habis dieksploitasi dan tetap menyisakan ruang untuk generasi mendatang.

"Sumber daya alam dalam ekonomi hijau tidak boleh ditebang habis. Sekarang terjadi ditebang semua, maka generasi muda tidak kebagian," ujar dia dalam kuliah umum di kampus UIN Mataram, Kota Mataram, NTB, Selasa.

Mantan Ketua Dewan Penggerak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut menjelaskan prinsip utama ekonomi hijau adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam.

Pendekatan tersebut penting untuk memastikan agar sumber daya alam selalu tersedia dalam jangka panjang, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Mahfud menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam yang masif dilakukan tanpa kontrol karena mengancam keberlanjutan lingkungan dan hak generasi muda.

"Ekonomi hijau harus bersifat menyelamatkan, tidak boleh menyebabkan bencana seperti banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra," celetuk dia.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini masih menyisakan persoalan serius dalam distribusi manfaat ekonomi.

Banyak daerah yang kaya tambang justru dihuni penduduk dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah, sementara keuntungan besar lebih banyak dinikmati oleh pihak luar.

Ia menekankan ekonomi berkeadilan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga kekayaan alam juga dirasakan langsung oleh penduduk di sekitar wilayah tambang.

"Banyak orang punya tambang besi, nikel, emas, namun penduduk di sekitarnya miskin. Pemasukan ke negara banyak dan yang dapat orang-orang luar, itu yang ingin dibereskan oleh Prabowo," pungkas Mahfud MD.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Indeks Ekonomi Hijau (GEI) menunjukkan tren positif selama satu dekade terakhir yang awalnya hanya 47,2 persen pada 2011 menjadi 59,17 persen pada 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan Indeks Ekonomi Hijau mencapai 90,65 persen pada 2045 atau saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan dengan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi primer sebesar 70 persen.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas guna membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis, salah satunya peningkatan bedah rumah rakyat.

“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Mensesneg dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ucap Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Program tersebut, kata Maruarar, akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 rumah untuk direnovasi.

“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, menurut Maruarar, Presiden Ke-8 RI itu turut memberikan arahan agar pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sektor perkeretaapian turut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat.

“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah, supaya ada kombinasi,” katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan ini nantinya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya seperti Bandung. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut.

“Atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, itu saya bersama Pak Doni, arahan Pak Rosan juga, sekitar 300 rumah di kawasan Senen. Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni, berarti dua bulan lagi, 15 Juni 2026,” ujarnya.

Maruarar menambahkan, Presiden juga telah mengarahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penyediaan lahan.

“Nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron, kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh danantara. Jadi sinergi ini tadi sudah diputuskan dan untuk bisa dikerjakan dengan masif,” tandasnya.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri mendorong semakin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa membantu dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan di tengah masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat.

"Pelaksanaan MBG harus sebisa mungkin melibatkan para pelaku UMKM, sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Itu prinsip keadilannya," ujar Didin dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan di Jakarta, Kamis (20/11).

Menurut Didin, jika UMKM yang terlibat semakin banyak maka dampak ekonomi dari program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selain itu, keterlibatan UMKM juga sejalan dengan poin ke-6 Asta Cita yang mencita-citakan pemerataan ekonomi.

Karenanya, menurut Didin, pemerintah perlu merinci arahan agar keterlibatan UMKM kian meningkat pada program MBG.

"Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci. Misalya untuk MBG, cita-cita menurunkan stunting harus ada persiapan dan melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM," ujarnya.

Tak hanya MBG, Didin menilai program-program prioritas Prabowo lainnya seperti swasembada pangan, serta penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN juga dapat dioptimalkan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu caranya dengan bank mengutamakan penyaluran kredit dari penempatan dana itu untuk pengembangan dan penguatan UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang arah pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan dan berlandaskan amanat konstitusi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Cak Imin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah mandat konstitusional dan inti dari janji negara kepada seluruh warga. Ia merujuk langsung pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pemikiran ekonomi nasional.

“Pertumbuhan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu inti dari ekonomi konstitusi sebagaimana para pendiri bangsa merumuskannya,” ujarnya.

Ketum PKB itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan pentingnya implementasi serius UUD Pasal 33 dan 34, bukan hanya sekadar menjadi rujukan umum.

Dia menceritakan bahwa dalam rapat kabinet, Presiden bahkan berkata bahwa semua menteri boleh “off” karena yang ditekankan hanyalah Pasal 33 UUD 1945.

“Saking seringnya, beliau [Prabowo] menyampaikan agar Pasal 33 betul-betul mengimplementasikan dalam sistem ekonomi nasional,” kata Cak Imin. Selain itu, beliau berkelakar saking seringnya pembahasan Pasal 33 di rapat koordinasi bersama Presiden.

“Bahkan ketika suatu hari ada rapat koordinasi, Pak Presiden menyampaikan semua menteri boleh off, karena yang saya omongkan lagi-lagi pasal 33, kalian nanti ‘eneg’ (bosan) katanya,” ucap Gus Imin yang disambut tertawa para hadirin.

Berbagai Jurus Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dalam tiga bulan pertama, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama pemerintah telah menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang menjadi basis intervensi kebijakan dan distribusi program, yang sebutnya sebagai “Game Changer”. DTSN diwajibkan menjadi satu-satunya basis data bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Sebagai game changer mengurai kemacetan struktural pemerataan pembangunan. Data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN berhasil kita susun sebagai data tunggal yang menjadikan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun ini. DTSN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Setelah membahas DTSN, Cak Imin menekankan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengembangkan Program Pasar 1001 Malam, yang memanfaatkan aset tidur milik pemerintah dan BUMN sebagai ruang untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM.

“Pasar 1001 Malam ini menjadi salah satu pembuka saja untuk mendorong cara fikir baru pemerintahan agar meletakkan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi terdepan di dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas dan berstandar global,” tuturnya.

Program “Pasar 1001 Malam” ini mencakup pelatihan pemasaran, akses permodalan, bahan baku berkualitas, hingga akses ke pasar internasional. Hal-hal tersebut akan menjadi pola fikir pemerintah agar menaikkan kelas UMKM Indonesia.

Cak Imin turut menjelaskan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan 70 juta penduduk usia 15–34 tahun. Namun, masih terdapat 1,6 juta lulusan SMK yang menganggur dan tidak kuliah. Dia turut menyebutkan bahwa akar masalah terletak pada sistem vokasi yang tidak sepenuhnya membuka potensi generasi muda terhubung dengan kebutuhan pasar.

“Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi-potensi generasi muda tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global,” jelasnya.

Pemerintah kemudian merespons dengan reformasi vokasi nasional serta program SMK Go Global untuk membentuk talenta siap bersaing di pasar global, yang membuat ekosistem baru dari hulu ke hilir sistem pendidikan yang kelak menghasilkan talenta global.

Selain para murid, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif khusus bagi industri agar transformasi ekonomi tidak justru meminggirkan pekerja dan meruntuhkan industri secara pelan-pelan.

Dia juga menegaskan bahwa arah kebijakan sosial pemerintah akan difokuskan pada kelompok yang benar-benar tidak mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak dapat bertahan tanpa dukungan negara.

"Sementara masyarakat yang masih produktif akan diarahkan pada akses kerja, pelatihan cepat, peluang usaha, dan peningkatan keterampilan," ucapnya.

Menurutnya, pelatihan cepat yang dibiayai APBN justru akan mengurangi beban bansos dalam jangka panjang karena peserta langsung terserap ke lapangan kerja. Di saat yang sama, pemerintah memastikan pekerja informal ikut terlindungi melalui perluasan sistem jaminan sosial.

Bansos yang terarah akan membawa Indonesia menjadi “enabling state” yakni negara yang membuat rakyatnya mampu berdiri kokoh dan mandiri, bukan negara yang sekadar memberi bantuan.

"Pesan Presiden Prabowo jelas, seluruh jajaran pemerintahan harus menyesuaikan arah menuju ekonomi konstitusi dan pemerataan," ujarnya.

(Stefanus Bintang Agni)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah menjadikan pemberdayaan sebagai kunci utama menghapus kemiskinan ekstrem di tanah air.

“Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan. Negara hadir secara langsung mendorong peningkatan kapabilitas kemandirian dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Menko Muhaimin saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Menko Muhaimin, penerapan pemberdayaan masyarakat itu menandai pergeseran signifikan dari pola penanganan kemiskinan selama bertahun-tahun di tanah air yang terlalu bertumpu pada bantuan sosial (bansos).

Dengan pemberdayaan, kata dia, persoalan kemacetan struktural—yakni ketika kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir kalangan atas—dapat diselesaikan sehingga kesejahteraan umum dapat diwujudkan.

“Saya menegaskan hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum,” ujar dia.

Lebih lanjut, Menko Muhaimin menyampaikan bahwa dengan pengutamaan pemberdayaan masyarakat, bansos akan tetap diberikan. Namun, pemberian bansos dilakukan secara ketat bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu, seperti masyarakat berusia lanjut (lansia), penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak bisa bertahan tanpa negara.

“Pemerintah mengambil langkah-langkah, bantuan sosial akan difokuskan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu saja, untuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tidak mungkin bertahan tanpa bantuan negara,” ucapnya.

Sementara itu, warga yang masih produktif akan diarahkan ke jalur pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, akses peluang usaha, dan pembukaan lapangan kerja.

“Mereka yang masih produktif akan kita dorong untuk bangkit melalui akses lapangan kerja, peluang usaha, pelatihan, dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan yang memberikan mereka kemampuan untuk produktif bagi masa depan,” kata dia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang berkeadilan serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Afriansyah dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Sekar BUMN 2025 bertema "Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional" di Jakarta, Senin (27/10).

Dalam kesempatan, Afriansyah menilai forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen agar BUMN tetap menjalankan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kemakmuran bersama," ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan mengelola sumber daya strategis agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, BUMN tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Afriansyah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keharmonisan hubungan kerja di lingkungan BUMN. Ia mendorong penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.

"Hubungan Industrial Pancasila bukan sekadar mekanisme ketenagakerjaan, tetapi wujud nyata semangat Pasal 33 UUD 1945. Nilai-nilai ini harus diterapkan di BUMN agar hubungan kerja berjalan harmonis, produktif, dan berkeadilan," jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan HIP akan menempatkan pekerja sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sementara pengusaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

"Sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat peran BUMN sebagai pilar ekonomi bangsa sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Afriansyah.

KOMPAS.com - Sinar Mas memiliki komitmen untuk mempercepat transisi perekonomian Indonesia yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini, salah satunya, diwujudkan melalui partisipasi aktif perusahaan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025.

Salah satu perusahaan dari Sinar Mas, APP Group, turut melakukan upaya dalam membangun harmoni antara capaian komersial dengan tanggung jawab jangka panjang.

Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba menyampaikan, tanggung jawab itu adalah menjaga kelestarian lingkungan, utamanya hutan di Indonesia.

“Tanpa hutan yang sehat dan berkelanjutan, industri ini tidak dapat bertahan. Karena itu, pengelolaan hutan secara bertanggung jawab adalah dasar dari pertumbuhan kami,” ujarnya dalam siaran pers.

Hal tersebut dikatakan Elim Sritaba dalam diskusi panel bertemakan “What is the Business Case for Investing in Nature?” di Merak Room, Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Dalam mewujudkan komitmen itu, APP Group memiliki inisiatif Regenesis, yakni strategi keberlanjutan hasil pengembangan dari kebijakan konservasi hutan sebelumnya, yang diterapkan perusahaan sedari 2013.

Elim menyebutkan, pendekatan itu memperkuat inisiatif “do no harm” menjadi “regenerative”, yakni restorasi ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati yang menjadi inti strategi bisnis.

Dalam praktiknya, Regenesis menaungi Forest Positive Policy yang mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta dolar AS per tahun selama sepuluh tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk mendukung inisiatif restorasi dan konservasi.

Lebih lanjut, Elim mengajak para pihak, baik lembaga keuangan hingga lembaga konservasi berkolaborasi lebih jauh untuk menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan.

Terlebih, menurutnya, pemerintah telah meluncurkan moratorium hutan dan lahan gambut, sertifikasi legalitas kayu, hingga peta jalan FOLU Net Sink 2030 yang sejalan dengan upaya pihaknya.

Pada hari yang sama, APP Group menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Lubrizol untuk menjajaki kerja sama dalam pengembangan solusi kertas dan kemasan berkelanjutan.

Kolaborasi itu memadukan keahlian APP di bidang manufaktur kertas dan kemasan dengan kompetensi Lubrizol dalam teknologi bahan kimia khusus.

Model bisnis berkelanjutan dan kolaboratif

Pada ajang yang sama, CEO Nature-Based Solutions Sinar Mas Agribusiness and Food, Götz Martin mengatakan, solusi hijau semestinya memiliki model bisnis yang layak dan teruji.

“Bisnis hijau berhasil karena memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan nilai tambah untuk memperbaiki kondisi planet,” ujarnya dalam diskusi panel bertema “Green Business Building”.

Hal senada diungkapkan Chief Sustainability and Communications Officer Sinar Mas Agribusiness and Food, Anita Neville.

Dia menyampaikan, tantangan keberlanjutan menjadikan upaya bisnis yang semestinya berlangsung dalam semangat kolaboratif.

Dengan demikian, perubahan yang diraih akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

“Melalui model closed-loop terintegrasi, kami menyediakan pelatihan bagi petani, akses pembiayaan, teknologi, dan pasar,” katanya dalam diskusi panel bertajuk “Feeding the Future: Sustainable Innovation to Boost Agriculture Productivity”.

Anita menyebutkan, inisiatif seperti program pemberdayaan petani Sawit Terampil maupun dukungan perusahaan terhadap program peremajaan sawit rakyat (PSR) dapat berkontribusi terhadap target pemerintah.

“Pemerintah memiliki target dalam peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan sehingga para petani sawit dapat tetap tangguh menghadapi ancaman iklim,” ujarnya

Adapun Sinar Mas Agribusiness and Food mengedepankan industri-industri kelapa sawit agar mengambil peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan.

Hal itu dilakukan lewat upaya peningkatan produktivitas, sembari menjaga kelestarian ekosistem serta kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan kerangka kerja Collective for Impact.

Sementara itu, dengan semangat memberikan manfaat ke semua pihak, Sinar Mas menggandeng para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan mereka untuk memamerkan produknya di anjungan Sinar Mas.

Di lingkup Sinar Mas Agribusiness and Food, mereka bernaung dalam program pendampingan Bright Future Initiative yang telah menjaring tidak kurang 100 pengusaha setempat.

Sementara itu, pilar usaha dari lingkup telekomunikasi dan data, XLSmart sepanjang dua hari eksibisi menghadirkan robot berbasis akal imitasi (artificial intelligence/AI) bernama Xiao Qi.

Inovasi itu merupakan hasil pengembangan ASIX Indonesia, sebuah akselerator AI buah kolaborasi Sinar Mas bersama China Mobile.

Xiao Qi dirancang selaku spesialis pelayanan publik sehingga dapat menjawab pertanyaan para pengunjung.

Fondasi utama perusahaan

DOK. Humas Sinar Mas Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta dalam salah satu forum di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Advisor President Office Sinar Mas Land, Ignesjz Kemalawarta menegaskan, keberlanjutan merupakan fondasi utama strategi bisnis perusahaan.

“Sinar Mas Land konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini usaha, mulai dari desain kawasan, pembangunan produk, pemilihan material ramah lingkungan, efisiensi energi, hingga pengembangan rendah karbon,” katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya berkolaborasi dengan Chandra Asri dalam penggunaan aspal berbahan campuran sampah plastik yang diaplikasikan di jalan di BSD City dan Kota Deltamas.

“Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dan bank mitra melalui skema green loan pada proyek residensial berstandar green building,” ujarnya.

Ignesjz menjelaskan, konsep green and smart living juga diterapkan pada kawasan yang mengacu pada standar Green Building Council Indonesia (GBCI).

“Penyesuaian standar itu guna menciptakan lingkungan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” terangnya.

Ignesjz menambahkan, saat ini, perusahaan telah menerapkan green job untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Munculnya profesi-profesi baru di sektor hijau perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta perguruan tinggi,” katanya.

Di tingkat perusahaan, kata dia, pihaknya mendorong reorientasi kebijakan human capital agar mengutamakan kapasitas lingkungan dan keberlanjutan dalam proses rekrutmen.

“Kami juga menekankan pelatihan green habit dan menanamkan pemahaman tentang sustainability sejak hari pertama kerja, serta memperkuat kolaborasi lintas fungsi agar nilai keberlanjutan tertanam dalam setiap individu di organisasi,” paparnya.

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman mengatakan, lewat forum itu, pilar usaha Sinar Mas berkesempatan untuk saling belajar, berbagi, bahkan bermitra bersama lembaga lain yang memiliki kepedulian serupa.

“Kami bisa berbagi seputar upaya membangun keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti AI, serta pengembangan teknologi dan energi bersih agar dapat mewariskan bumi yang lestari bagi anak cucu kita nanti,” katanya.

Bisnis.com, MALANG — Muhammadiyah terus mengembangkan toko modern MentariMu Mart sebagai implementasi dakwah di bidang ekonomi ormas keagamaan tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir mengatakan MentariMu merupakan program Muhammadiyah yang terus dikembangkan di berbagai lokasi dan wilayah.

“MentariMu harus menjadi contoh konkret bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) lain untuk mulai mengembangkan usaha serupa. Penguatan ekonomi berbasis lembaga pendidikan merupakan bagian penting dari dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan,” ujarnya di sela-sela peresmian MentariMU Mart di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (16/10/2025).

Pendirian MentariMu, kata dia,merupakan hasil dari proses panjang dan kerja keras dalam membangun sistem ekonomi berbasis nilai. Seribu payah sudah dilalui, bahkan salat tahajud pun menjadi bagian dari ikhtiarnya.

Dia mengatakan bahwa ingin bisnis Muhammadiyah ini tidak hanya milik individu, melainkan kekuatan ekonomi yang menghidupi umat.

Harapannya, forum nanti bisa menghasilkan keputusan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang sudah siap segera membuka usaha seperti ini. Karena jika setiap PTMA punya satu MentariMu, maka ekonomi Muhammadiyah akan tumbuh lebih kuat dan merata.

Haedar menekankan agar MentariMu tidak berhenti pada skala retail kampus semata, melainkan berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jangan biarkan MentariMu berhenti pada level retail kampus, tetapi jadikan pusat pemberdayaan UMKM di lingkungan Muhammadiyah. Mereka kekurangan modal, manajemen, bahkan pengetahuan tentang pengelolaan barang. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi?” tuturnya.

Dia menilai bahwa keberadaan Mentarimu adalah langkah strategis dalam memperluas dakwah Muhammadiyah di ranah ekonomi modern. Bukan hanya untuk menumbuhkan usaha, tetapi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan sosial.

Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik mengatakan gerai MeentariMU Mart ini juga menjadi cara UMM mengawali babak baru dalam penguatan ekonomi umat, sebuah unit usaha retail yang dirancang untuk memadukan fungsi bisnis, pendidikan, dan dakwah.

Bagi UMM, kata doa, langkah ini bukan semata ekspansi usaha, tetapi strategi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang berdaya guna dan berkeadilan—menghidupkan semangat kemandirian dari kampus untuk umat. Turut hadir

Menurutnya, MentariMu sebagai laboratorium ekonomi yang merefleksikan semangat kampus dalam menerjemahkan ilmu menjadi praktik nyata. UMM ingin menjadi pelopor dalam membangun ekosistem bisnis yang terhubung dengan sistem distribusi modern tanpa kehilangan nilai-nilai dakwahnya.

“Ini adalah upaya belajar dan mengembangkan usaha retail market yang diharapkan mampu mengakselerasi kelompok usaha Muhammadiyah agar masuk ke dalam ekosistem retail nasional yang lebih baik,” ujarnya.

Dia menilai, kehadiran MentariMu menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya berbicara tentang teori ekonomi, melainkan harus mampu bertindak sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing.

Apabila dimulai dari PTMA dan masing-masing memiliki satu unit retail seperti ini, dia mengatakan hal itu sudah sangat menarik. UMM bisa menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam pun mampu menjadi leading sector dalam memperkuat jejaring dakwah ekonomi.

Dia menilai MentariMu tidak hanya menjadi wadah belajar bagi mahasiswa, tetapi juga wadah kolaborasi bagi seluruh elemen Muhammadiyah. Melalui kerja sama lintas bidang, UMM ingin menghadirkan model ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberi manfaat sosial dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Dia berharap, hal ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan ekonomi Muhammadiyah. Lebih dari sekadar ikon kampus, keberadaannya mencerminkan komitmen bahwa membangun umat tidak cukup dengan ilmu dan amal, tetapi juga dengan kekuatan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.